Kota Banjarmasin | Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di seluruh kelurahan sebagai upaya mendekatkan layanan sosial kepada masyarakat. Penguatan ini diarahkan agar warga, terutama keluarga miskin dan kelompok rentan, dapat memperoleh pelayanan yang lebih bermutu, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kehadiran Puskesos di tingkat kelurahan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah membangun layanan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.
Sebagai unit yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Puskesos berperan sebagai pintu awal untuk mengakses layanan sosial. Warga dapat datang ke kelurahan untuk menyampaikan kebutuhan atau persoalan yang dihadapi, sehingga informasi dan penanganan awal dapat berlangsung lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Posisi ini juga memungkinkan kebutuhan masyarakat diketahui dari lingkungan setempat, bukan hanya melalui layanan yang terpusat di tingkat kota.
Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, menjelaskan bahwa Puskesos menjadi penghubung penting warga dan layanan kesejahteraan sosial. Karena berada di tengah masyarakat, petugas dan unsur kelurahan dapat membantu mengarahkan warga menuju layanan yang relevan. Dengan demikian, Puskesos tidak hanya menjadi tempat memperoleh informasi, tetapi juga titik awal bagi warga untuk memahami jalur bantuan dan pelayanan yang tersedia.
Penguatan di seluruh kelurahan diharapkan membuat akses layanan lebih merata. Warga miskin dan rentan dapat memperoleh perhatian tanpa harus terlebih dahulu mencari informasi ke berbagai tempat atau menghadapi proses yang membingungkan. Peran Puskesos juga mendukung pemerintah dalam mengenali persoalan sosial secara lebih dekat, sekaligus memastikan komunikasi masyarakat dan penyelenggara layanan berjalan lebih baik.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Banjarmasin menempatkan pelayanan yang responsif dan mudah dijangkau sebagai perhatian utama. Puskesos yang berfungsi baik dapat membantu warga menyampaikan kebutuhan, memperoleh arahan, serta mengakses dukungan sosial secara lebih teratur. Penguatan jaringan Puskesos di setiap kelurahan pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Dinas Sosial Kota Banjarmasin menyelenggarakan bimbingan teknis Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Banjarmasin pada Senin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas petugas lapangan yang berhadapan langsung dengan warga, khususnya masyarakat rentan yang membutuhkan informasi dan akses terhadap layanan sosial. Melalui pembekalan tersebut, petugas diharapkan semakin memahami peran Puskesos sebagai titik layanan yang membantu warga mengenali kebutuhan, memperoleh informasi, serta menghubungkan mereka dengan program atau pihak yang relevan.
Forum bimbingan teknis ditujukan untuk memperkuat informasi dan pemahaman petugas mengenai penyelenggaraan pelayanan sosial. Kesamaan pemahaman penting agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih terarah, mulai dari menerima pertanyaan dan pengaduan, mengidentifikasi kebutuhan warga, hingga meneruskan informasi kepada instansi atau layanan terkait. Petugas juga perlu memahami prosedur kerja dan koordinasi yang berlaku sehingga warga mendapatkan penjelasan yang konsisten dan tidak harus mencari informasi secara berulang di berbagai tempat.
Penguatan kemampuan ini turut mendukung kualitas layanan Puskesos di tingkat masyarakat. Dalam menjalankan tugas, petugas lapangan perlu menyampaikan informasi dengan jelas, mendengarkan kondisi warga, serta merespons kebutuhan secara tepat dan proporsional. Bekal pengetahuan yang memadai dapat membantu petugas menjalankan fungsi tersebut dengan lebih percaya diri, sekaligus mendorong pelayanan yang tertib dan mudah diakses. Bimbingan teknis juga menyediakan ruang bagi peserta untuk menyelaraskan pemahaman tentang tantangan yang ditemui dalam pelayanan sehari-hari.
Dengan peningkatan kapasitas petugas, Dinas Sosial berharap penyelenggaraan layanan sosial dapat berjalan optimal dan semakin dekat dengan warga yang memerlukan dukungan. Puskesos yang didukung petugas terlatih berpotensi menjadi penghubung yang lebih efektif masyarakat dan berbagai bentuk bantuan maupun layanan sosial. Upaya ini menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai salah satu unsur penting dalam membangun pelayanan yang responsif, informatif, dan sesuai kebutuhan warga rentan di Kota Banjarmasin.
Bimbingan teknis penguatan Puskesos di Banjarmasin melibatkan 168 peserta dari sejumlah peran yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan sosial. Komposisi ini mencakup fasilitator, petugas verifikasi dan validasi dari Dinas Sosial, serta staf front office dan back office Puskesos. Peserta berasal dari lingkungan kelurahan maupun kecamatan, sehingga kegiatan tersebut menghimpun unsur yang berhubungan dengan pelayanan warga di berbagai tingkat pemerintahan setempat. Jumlah dan keragaman peserta menggambarkan luasnya cakupan pihak yang dilibatkan dalam upaya memperkuat Puskesos.
Setiap kelompok memiliki posisi berbeda dalam rangkaian layanan. Fasilitator menjadi salah satu unsur yang mendukung pelaksanaan Puskesos, sedangkan petugas verifikasi dan validasi dari Dinas Sosial berperan dalam proses pemeriksaan serta pemutakhiran informasi terkait warga yang membutuhkan layanan. Di tingkat Puskesos, staf front office berhadapan langsung dengan warga yang datang, sementara staf back office menjalankan tugas pendukung di balik proses pelayanan. Penyebutan peran-peran tersebut menunjukkan bahwa layanan sosial di lapangan melibatkan pekerjaan yang saling terkait, bukan hanya satu fungsi atau satu petugas.
Keterlibatan staf dari kelurahan dan kecamatan juga menghubungkan pelaksanaan Puskesos dengan struktur layanan yang dekat dengan masyarakat. Dengan menghadirkan peserta dari berbagai posisi, bimbingan teknis berkaitan dengan kebutuhan memperkuat pelaksanaan layanan sosial secara menyeluruh di lapangan. Unsur yang berinteraksi dengan warga, mendukung proses administratif, serta menangani verifikasi dan validasi sama-sama tercakup dalam kegiatan ini. Susunan peserta tersebut memberi gambaran mengenai pihak-pihak yang menjadi bagian dari penyelenggaraan layanan, tanpa menghapus perbedaan tanggung jawab masing-masing.
Angka 168 peserta karena itu merujuk pada keterlibatan lintas peran dan lintas tingkatan, mulai dari fasilitator dan petugas Dinas Sosial hingga staf Puskesos di kelurahan serta kecamatan. Komposisi itu relevan dengan upaya mendekatkan layanan kepada warga rentan, karena pelaksanaan layanan membutuhkan keterlibatan unsur yang bekerja pada titik-titik berbeda. Informasi mengenai jumlah serta kategori peserta menjelaskan cakupan kegiatan, bukan ukuran hasil yang telah dicapai. Dengan demikian, penguatan Puskesos dalam konteks ini dapat dipahami sebagai perhatian terhadap kesiapan pelaksanaan layanan sosial di lapangan melalui keterlibatan beragam petugas dan staf.
Ichrom menegaskan bahwa pelayanan sosial merupakan kewajiban mendasar pemerintah, bukan sekadar kegiatan tambahan. Setiap warga, termasuk kelompok rentan yang menghadapi hambatan ekonomi, sosial, kesehatan, maupun administrasi, berhak memperoleh akses terhadap bantuan dan perlindungan sesuai kebutuhan. Karena itu, layanan perlu tersedia dekat dengan lingkungan masyarakat dan dijalankan secara responsif, tanpa membedakan latar belakang warga. Penguatan Puskesos di Banjarmasin diharapkan membantu memastikan kebutuhan tersebut dapat disampaikan dan ditangani melalui jalur yang jelas.
Setiap kebutuhan atau pengaduan yang disampaikan warga perlu diterima dengan baik oleh petugas. Tahap awal ini menuntut sikap terbuka, mendengarkan secara cermat, serta mencatat informasi yang relevan agar persoalan tidak terlewat atau hanya disampaikan secara lisan tanpa jejak penanganan. Pencatatan yang tertib membantu petugas memahami situasi warga, mengetahui bentuk dukungan yang diminta, dan memudahkan proses pemantauan berikutnya. Warga juga perlu memperoleh penjelasan mengenai langkah yang akan dilakukan terhadap laporan mereka.
Setelah diterima dan dicatat, laporan harus diverifikasi untuk memastikan keterangan, kondisi, serta kebutuhan yang disampaikan. Verifikasi membantu membedakan jenis persoalan dan menentukan tindak lanjut yang tepat, dengan tetap memperhatikan keadaan serta hak warga. Hasilnya kemudian ditindaklanjuti secara terukur melalui koordinasi dengan pihak atau layanan terkait. Apabila persoalan memerlukan dukungan lintas sektor, komunikasi antarpihak penting agar warga tidak harus mengulang pengaduan berkali-kali atau mencari sendiri jalur bantuan yang sesuai.
Alur penerimaan pencatatan verifikasi dan tindak lanjut tersebut perlu berjalan konsisten agar.
Baca juga: Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan | Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla | Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat
