Jakarta | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa rencana ekspor listrik ke negara lain masih berada dalam tahap kajian dan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah belum menetapkan waktu pelaksanaan maupun keputusan akhir mengenai ekspor tersebut. Sebelum melangkah lebih jauh, berbagai aspek perlu ditelaah, termasuk kecukupan pasokan, kebutuhan dalam negeri, serta kesiapan sistem ketenagalistrikan. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada 27 Oktober 2026.
Bahlil menekankan bahwa kebutuhan listrik di Indonesia masih besar. Permintaan terus berkembang seiring pertumbuhan penduduk, kegiatan industri, pembangunan kawasan ekonomi, dan meningkatnya aktivitas usaha. Karena itu, pasokan listrik untuk masyarakat dan perekonomian nasional menjadi perhatian utama pemerintah. Rencana menjual listrik ke luar negeri tidak dapat dipisahkan dari kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan tersebut secara andal dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu bahwa ketersediaan energi mencukupi bagi pelanggan domestik, baik saat ini maupun ketika permintaan bertambah pada masa mendatang.
Pengkajian ekspor juga berkaitan dengan perencanaan pembangkit, jaringan transmisi, dan distribusi listrik. Ketersediaan kapasitas pembangkit saja belum cukup apabila infrastruktur penyaluran belum siap atau pasokan energi primer belum terjamin. Selain itu, pemerintah perlu memperhitungkan dampak kebijakan terhadap keandalan layanan dan biaya listrik di dalam negeri. Dengan demikian, pembahasan ekspor harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan data mengenai neraca listrik, proyeksi permintaan, serta kemampuan sistem untuk menyalurkan kelebihan pasokan tanpa mengurangi layanan bagi pengguna domestik.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peluang ekspor belum menjadi prioritas pelaksanaan dalam waktu dekat. Kajian yang masih berlangsung menjadi bagian dari proses untuk menilai apakah ekspor memungkinkan tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan nasional. Keputusan baru dapat diambil setelah pemerintah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai ketersediaan listrik dan prospek permintaan. Untuk saat ini, arah kebijakan yang disampaikan Bahlil menempatkan pemenuhan pasokan domestik sebagai pertimbangan utama, sementara rencana ekspor tetap dibahas dan belum memiliki jadwal realisasi.
Pemerintah akan meninjau kembali rencana ekspor listrik dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan energi di dalam negeri. Langkah ini mencakup penghitungan ulang terhadap kebutuhan pasokan domestik sebelum pemerintah menentukan berapa banyak listrik yang dapat dialokasikan untuk pasar luar negeri. Peninjauan tersebut diperlukan agar rencana ekspor selaras dengan kondisi pasokan dan permintaan yang terus berkembang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat dan kegiatan ekonomi di Indonesia harus menjadi prioritas. Menurut arah kebijakan yang disampaikan, pasokan untuk konsumen domestik perlu dipastikan terlebih dahulu. Setelah kebutuhan dalam negeri diperhitungkan, barulah pemerintah dapat menilai ketersediaan listrik yang berpotensi dipasok ke luar negeri.
Penghitungan ulang ini bukan berarti rencana ekspor telah dibatalkan. Pemerintah masih perlu mengevaluasi berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, termasuk kecukupan pasokan untuk memenuhi kebutuhan di berbagai wilayah dan sektor. Dengan demikian, keputusan mengenai ekspor akan bergantung pada hasil peninjauan, bukan semata-mata pada rencana yang telah disusun sebelumnya.
Penentuan prioritas tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan energi perlu berjalan seiring dengan ketahanan pasokan nasional. Ketersediaan listrik yang memadai penting bagi rumah tangga, layanan publik, dan dunia usaha. Apabila kebutuhan domestik meningkat, perhitungan mengenai kapasitas yang dapat diekspor perlu disesuaikan agar komitmen kepada pembeli luar negeri tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan di Indonesia.
Melalui evaluasi itu, pemerintah berupaya memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai keseimbangan pasokan dan permintaan. Hasilnya dapat menjadi dasar untuk menentukan skala serta waktu pelaksanaan ekspor, apabila masih terdapat kapasitas yang tersedia setelah kebutuhan domestik dipenuhi. Karena itu, arah kebijakan saat ini adalah memastikan listrik untuk dalam negeri terlebih dahulu, sambil tetap mengkaji rencana ekspor berdasarkan perhitungan terbaru.
Bahlil menyebut rencana peningkatan kapasitas pusat data di Indonesia hingga 20 gigawatt sebagai gambaran nyata besarnya kebutuhan listrik domestik. Angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital bukan hanya berkaitan dengan pembangunan gedung dan teknologi, tetapi juga memerlukan pasokan energi yang besar dan andal. Pusat data beroperasi secara berkelanjutan untuk menyimpan, mengolah, dan mengirimkan informasi, sehingga kebutuhan listriknya dapat menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan energi nasional.
Permintaan dari sektor ini diperkirakan berkembang seiring meningkatnya penggunaan layanan digital, komputasi awan, kecerdasan buatan, serta berbagai kegiatan ekonomi yang bergantung pada pengolahan data. Karena itu, tambahan kapasitas pusat data hingga 20 gigawatt dapat memberi tekanan sekaligus peluang bagi penyediaan listrik di dalam negeri. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur pembangkit dan jaringan mampu mendukung kebutuhan tersebut, tanpa mengabaikan kebutuhan rumah tangga, industri, dan layanan publik.
Dalam menjelaskan arah kebijakan, Bahlil menegaskan urutan prioritas yang hendak diterapkan: kebutuhan listrik di Indonesia harus dipenuhi terlebih dahulu. Pasokan domestik menjadi dasar sebelum pemerintah mempertimbangkan penjualan energi ke luar negeri. Dengan pendekatan ini, ekspor tidak ditempatkan sebagai tujuan yang mendahului kepentingan pengguna di dalam negeri, melainkan sebagai opsi setelah kecukupan pasokan dapat dipastikan.
Artinya, peluang ekspor listrik tetap terbuka, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kondisi ketersediaan energi nasional. Pemerintah perlu menilai proyeksi permintaan, kemampuan produksi, kesiapan jaringan, serta kebutuhan sektor-sektor yang sedang tumbuh, termasuk pusat data. Jika seluruh kebutuhan tersebut dapat dilayani dan masih tersedia kelebihan pasokan, barulah ekspor dapat dipertimbangkan. Penjelasan ini menempatkan rencana pusat data sebagai salah satu contoh konkret mengapa permintaan domestik perlu dihitung secara cermat sebelum keputusan ekspor dibuat. Dengan demikian, pengembangan kapasitas energi diarahkan untuk menopang kegiatan ekonomi nasional sekaligus menjaga ruang bagi kerja sama perdagangan energi pada masa mendatang. Prioritas tersebut juga menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang, agar pertumbuhan fasilitas digital tidak berjalan lebih cepat daripada kesiapan pasokan listrik dan infrastruktur pendukungnya.
Dalam menjelaskan mengapa kebutuhan listrik di dalam negeri perlu didahulukan sebelum ekspor dibuka, Bahlil mengaitkan prioritas tersebut dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia merujuk pada ketentuan konstitusi itu sebagai dasar untuk menempatkan kepentingan rakyat dan kebutuhan nasional sebagai perhatian utama dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, urutan pemenuhan pasokan yang ia sampaikan bertolak dari prinsip yang disebutnya terdapat dalam konstitusi, bukan semata-mata dari pertimbangan mengenai kegiatan perdagangan ke luar negeri.
Rujukan tersebut menegaskan bahwa sumber daya alam, termasuk yang berkaitan dengan penyediaan energi, perlu dikelola dengan memperhatikan kemakmuran rakyat. Dalam pandangan yang disampaikan Bahlil, kebutuhan masyarakat dan kepentingan dalam negeri harus dipenuhi terlebih dahulu. Setelah itu, pembukaan ekspor dapat dipertimbangkan dengan mengacu pada ketersediaan pasokan. Pokok yang ditekankan adalah bahwa pemenuhan kebutuhan domestik menjadi prioritas sebelum sumber daya atau pasokan listrik dialokasikan untuk pasar luar negeri.
Bahlil menyebut Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan bagi prioritas tersebut. Ia merujuk pada prinsip bahwa negara menguasai kekayaan alam dan bahwa pemanfaatannya ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Karena itu, ketika membicarakan pasokan listrik dan kemungkinan ekspor, ia mengaitkan keputusan mengenai urutan pemanfaatan dengan kepentingan masyarakat serta kebutuhan di dalam negeri. Dasar yang ia kemukakan adalah penguasaan negara atas kekayaan alam dan pemanfaatan kekayaan itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Baca juga: Pastikan Pasokan Air Tetap Siaga, Satgas Pam Irigasi Embung Jokowi Lanud Sjamsudin Noor Rawat Kesiapan Pompa Untuk Penanganan Karhutla | Pasokan Beras ASN Tiba di Yahukimo, Diangkut Hercules C-130 TNI AU | Gambut Jadi Medan Tempur, Satgas Darat Lanud Sjamsudin Noor Pantang Pulang Sebelum Bara Terkendali
