Jakarta | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyatakan cadangan Pertalite dan Biosolar masih dalam kondisi aman. Ia juga memastikan harga kedua jenis bahan bakar minyak bersubsidi tersebut tidak akan naik hingga akhir 2026. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026. Bahlil menyebut stok Pertalite tersedia untuk memenuhi kebutuhan selama sekitar 16–18 hari, sementara pasokan Biosolar juga dinyatakan aman.
Jaminan mengenai pasokan dan harga tersebut, menurut Bahlil, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu menekankan pentingnya menjaga ketersediaan BBM subsidi di dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah menyampaikan bahwa masyarakat tetap dapat memperoleh Pertalite dan Biosolar serta bahwa harga keduanya tidak mengalami kenaikan sampai penghujung tahun 2026. Bahlil menyampaikan keterangan itu dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang membidangi energi dan hilirisasi, sekaligus menjelaskan kondisi cadangan bahan bakar bersubsidi.
Keterangan mengenai masa ketersediaan Pertalite selama 16–18 hari menjadi bagian dari penjelasan Bahlil tentang kondisi stok saat konferensi pers. Adapun untuk Biosolar, ia menyampaikan bahwa cadangannya masih aman, tanpa menyebutkan dalam keterangan tersebut angka hari persediaan yang sama. Pemerintah, melalui pernyataan itu, menegaskan fokus pada kesinambungan pasokan BBM subsidi di pasar domestik dan mempertahankan harga hingga akhir 2026. Informasi yang disampaikan Bahlil mencakup dua hal utama, yakni kondisi cadangan Pertalite dan Biosolar serta kepastian harga kedua BBM tersebut. Pernyataan itu disampaikan sebagai penjelasan mengenai pelaksanaan arahan Presiden Prabowo terkait pasokan bahan bakar bersubsidi di dalam negeri.
Bahlil menyampaikan bahwa cadangan nasional Pertalite berada pada kisaran 16–18 hari. Angka ini merupakan keterangan khusus untuk Pertalite dan tidak sama dengan cadangan sejumlah jenis bahan bakar minyak lainnya. Dengan menyebut rentang tersebut, ia memberikan gambaran mengenai posisi stok yang tersedia, bukan menyatakan bahwa seluruh produk BBM memiliki jumlah cadangan serupa. Karena itu, angka Pertalite perlu dibaca secara terpisah dari keterangan mengenai bensin beroktan lebih tinggi maupun solar.
Untuk BBM dengan angka oktan RON 92, RON 95, dan RON 98, cadangan masing-masing disebut berada di sekitar 20 hari. Ketiga jenis BBM tersebut memiliki angka cadangan yang berbeda dari Pertalite, yang berada pada kisaran 16–18 hari. Penyebutan “masing-masing” penting: keterangan sekitar 20 hari berlaku bagi tiap jenis yang disebut, bukan angka gabungan untuk seluruh produk, dan tidak mengubah angka cadangan Pertalite.
Cadangan solar juga disampaikan berada pada kisaran 20 hari. Informasi ini merujuk pada solar, sehingga perlu dibedakan dari stok Pertalite serta BBM beroktan RON 92, RON 95, dan RON 98. Walaupun keterangan untuk solar berada di kisaran yang sama dengan tiga jenis bensin beroktan tersebut, hal itu tidak berarti seluruh kategori BBM memiliki cadangan identik. Pertalite tetap tercatat dengan rentang tersendiri, yakni 16–18 hari.
Rincian angka tersebut membantu memperjelas pernyataan tentang kondisi stok menurut jenis produknya: Pertalite 16–18 hari, RON 92 sekitar 20 hari, RON 95 sekitar 20 hari, RON 98 sekitar 20 hari, dan solar sekitar 20 hari. Semua angka itu disampaikan sebagai ukuran cadangan dalam satuan hari. Angka tersebut tidak perlu ditafsirkan sebagai volume stok, durasi jaminan pasokan, atau ukuran lain. Pemisahan kategori dan rentang menjaga agar informasi yang disampaikan Bahlil tidak tercampur atau disederhanakan secara keliru.
Isu harga bahan bakar minyak menjadi perhatian karena harga minyak di pasar global dan harga BBM yang dibandingkan di Indonesia berada pada tingkat berbeda. Bahlil menyebut rata-rata harga minyak global saat itu mencapai US$92 per barel, sedangkan harga BBM di Indonesia yang ia bandingkan berada di US$90 per barel. Perbandingan tersebut disampaikan untuk menjelaskan konteks tekanan yang dapat muncul ketika harga minyak global berada di atas harga BBM dalam perbandingan tersebut.
Menurut Bahlil, selisih kondisi itu dapat menambah kebutuhan anggaran pemerintah untuk membiayai subsidi dan kompensasi. Dengan demikian, pembahasan harga tidak hanya berkaitan dengan angka yang dibayar masyarakat, tetapi juga dengan kebutuhan dana yang harus disiapkan agar kebijakan harga BBM bersubsidi tetap berjalan. Ia menyoroti potensi tambahan beban anggaran tersebut sebagai konsekuensi yang perlu diperhatikan di tengah pergerakan harga minyak global.
Kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi dapat meningkat ketika harga minyak global yang disebutkan lebih tinggi daripada harga BBM yang dibandingkan di dalam negeri. Namun, penjelasan mengenai potensi tambahan kebutuhan itu tidak berarti bahwa harga BBM bersubsidi akan langsung berubah. Bahlil juga menyampaikan arahan Presiden terkait keputusan harga, sehingga aspek anggaran dan kebijakan harga perlu dipahami sebagai dua hal yang berkaitan, tetapi tidak identik.
Arahan Presiden yang disampaikan Bahlil adalah agar harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan. Artinya, meskipun terdapat potensi tambahan beban bagi anggaran untuk subsidi dan kompensasi, kebijakan yang disampaikan kepada publik tetap menegaskan harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Pernyataan tersebut memberi konteks pada isu harga minyak global: pemerintah memperhatikan kemungkinan kebutuhan dana yang lebih besar, sementara arahan mengenai harga bagi BBM bersubsidi tetap menjadi pegangan. Perbandingan US$92 dan US$90 per barel menjelaskan alasan isu ini dibicarakan, sedangkan arahan Presiden menjelaskan sikap yang disampaikan mengenai harga bersubsidi.Untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak setelah kebutuhan saat ini terpenuhi, Bahlil menyebut perlunya langkah antisipatif dalam pengadaan pasokan. Ia meminta pihak-pihak terkait mencari kontrak jangka panjang, sehingga kebutuhan BBM dalam negeri dapat diamankan hingga tahun depan. Pernyataan tersebut menggambarkan rencana yang sedang didorong pemerintah, bukan kepastian bahwa kontrak baru telah ditandatangani atau seluruh volume pasokan sudah tersedia.
Kontrak berdurasi lebih panjang dinilai dapat membantu perencanaan pasokan dan mengurangi ketidakpastian pengadaan dalam periode mendatang. Dengan kepastian pasokan yang lebih baik, pemerintah dan badan usaha dapat menyiapkan kebutuhan energi secara lebih terukur. Namun, proses untuk memperoleh kontrak tetap memerlukan pembahasan dengan calon pemasok, termasuk penyelarasan mengenai kebutuhan, waktu pengiriman, dan persyaratan komersial. Bahlil tidak menyampaikan bahwa proses tersebut telah menghasilkan kesepakatan final.
Selain mendorong pencarian kontrak jangka panjang, Bahlil mengatakan dirinya akan mengunjungi beberapa negara untuk memperoleh kepastian mengenai pasokan BBM ke depan. China dan India termasuk negara yang disebut dalam rencana kunjungan tersebut. Kunjungan itu dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menjajaki ketersediaan pasokan, bukan bukti bahwa pengiriman dari negara-negara tersebut telah disepakati. Karena itu, hasilnya masih perlu menunggu pembicaraan dan tindak lanjut.
Kedua langkah yang diumumkan tersebut menunjukkan bahwa upaya pengamanan pasokan tidak hanya berfokus pada kondisi stok saat ini, tetapi juga pada kesinambungan kebutuhan dalam jangka berikutnya. Pencarian kontrak dan komunikasi dengan calon pemasok dapat menjadi bagian dari strategi untuk menjaga ketersediaan BBM domestik. Meski demikian, perkembangan konkret—seperti kontrak yang benar-benar terealisasi atau kepastian volume dan jadwal pasokan—baru dapat dinilai setelah proses pengadaan serta kunjungan yang direncanakan berjalan. Sampai saat itu, rencana tersebut sebaiknya dipahami sebagai langkah yang sedang diupayakan, bukan hasil yang sudah tercapai.
