Jakarta | Indonesia Political Opinion (IPO) memaparkan hasil survei mengenai penilaian publik terhadap kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih. Pengukuran ini menghimpun pandangan responden tentang menteri yang dinilai menunjukkan kinerja terbaik. Dalam hasil yang menjadi perhatian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas berada di posisi ketiga. Temuan tersebut memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja anggota kabinet, berdasarkan jawaban yang dikumpulkan dalam periode survei. Hasil survei ini juga disampaikan di tengah pembahasan mengenai dukungan politik dan tingkat elektabilitas partai.
Survei dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. IPO menggunakan metode multistage random sampling, yakni pemilihan sampel secara bertahap dengan mempertimbangkan cakupan wilayah dan unit sampel. Metode tersebut dirancang agar responden terpilih dapat mewakili populasi yang menjadi sasaran penelitian. Survei memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen. Angka ini menunjukkan perkiraan rentang ketidakpastian statistik dari hasil pengukuran, sehingga peringkat yang diperoleh perlu dibaca sebagai potret opini responden pada masa pelaksanaan survei, bukan sebagai ukuran kinerja administratif secara langsung.
Dalam paparan hasil, IPO menyebut terdapat lima nama menteri dalam penilaian kinerja terbaik. Namun, informasi yang tersedia hanya merinci empat nama, sehingga satu nama lainnya tidak dapat diidentifikasi dari data yang disampaikan. Rincian tersebut juga tidak cukup untuk menyebut seluruh nama atau nilai penilaian secara lengkap. Karena itu, posisi Zulhas yang tercatat di urutan ketiga dapat dikemukakan tanpa menambahkan detail yang tidak tersedia. Ketidaklengkapan daftar perlu diperhatikan ketika membaca hasil survei maupun membandingkan peringkat antarmenteri. Publikasi hasil dengan rincian nama, nilai, dan metode penghitungan yang lebih lengkap akan membantu pembaca memahami dasar pemeringkatan serta cakupan penilaian secara lebih utuh.
Dalam penilaian responden terhadap jajaran menteri, Zulkifli Hasan menempati posisi ketiga dengan capaian 24,5 persen. Menteri Koordinator Bidang Pangan itu berada di bawah Agus Harimurti Yudhoyono, yang tercatat di urutan kedua dengan 25,2 persen. Selisih keduanya relatif tipis, yakni 0,7 poin persentase. Angka tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap dua pejabat di posisi kedua dan ketiga berada dalam rentang yang berdekatan, meski urutan responden tetap menempatkan AHY sedikit lebih tinggi.
Setelah Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memperoleh penilaian 21,8 persen. Berikutnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mencatat angka 20,5 persen. Dengan demikian, rentang penilaian di nama-nama yang disebut dalam urutan ini bergerak dari 25,2 persen hingga 20,5 persen. Perbedaan posisi ketiga dan Bahlil mencapai 2,7 poin persentase, sementara jarak Bahlil dan Fadli sebesar 1,3 poin. Angka-angka itu memberi gambaran tentang susunan penilaian responden pada kelompok menteri tersebut.
Posisi Zulkifli di tiga besar menjadi salah satu catatan penting dari hasil survei, karena ia berada di atas Bahlil Lahadalia dan Fadli Zon dalam daftar yang tersedia. Namun, persentase penilaian tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan responden memberikan pilihan tersebut. Untuk memahami faktor yang membentuk angka, diperlukan informasi tambahan mengenai metode survei, waktu pengumpulan data, jumlah dan karakteristik responden, serta pertanyaan yang diajukan. Rincian metodologis juga membantu pembaca menilai cakupan temuan dan membandingkannya secara tepat dengan survei lain. Karena itu, angka posisi dan persentase sebaiknya dibaca sesuai konteks hasil yang dipublikasikan, bukan sebagai ukuran tunggal atas kinerja setiap menteri. Data yang tersedia menyampaikan urutan penilaian, tetapi belum memaparkan dasar pertimbangan responden ataupun perubahan dukungan dari waktu ke waktu. Pembacaan secara hati-hati menjaga agar perbandingan antarpejabat tetap berlandaskan informasi yang benar-benar tercantum, tanpa menyimpulkan hal-hal yang tidak ditunjukkan oleh hasil tersebut.
Dalam hasil survei elektabilitas partai politik yang dirilis Indonesia Political Opinion (IPO), Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh angka 5,8 persen dan menempati urutan keenam. Capaian tersebut menjadi salah satu gambaran dukungan terhadap partai dalam pengukuran yang dilakukan lembaga itu. Angka elektabilitas menunjukkan persentase responden yang menyatakan pilihan atau dukungannya kepada partai, sesuai dengan pertanyaan dan metode survei yang digunakan. Karena itu, hasil ini perlu dibaca sebagai temuan survei pada periode pelaksanaan, bukan sebagai hasil pemilu ataupun kepastian mengenai pilihan pemilih pada masa mendatang. Posisi keenam merujuk pada urutan yang tercantum dalam hasil survei IPO tersebut.
Dibandingkan survei IPO sebelumnya, angka PAN meningkat sebesar 0,7 poin persentase. Pada survei yang berlangsung pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026, elektabilitas PAN tercatat 5,1 persen. Perbandingan 5,1 persen dan 5,8 persen memperlihatkan perubahan nilai dalam dua pengukuran yang disebutkan, dengan hasil terbaru berada lebih tinggi. Perubahan itu disampaikan dalam satuan poin persentase, sehingga berbeda dari pernyataan bahwa angka naik sebesar 0,7 persen secara relatif. Informasi yang tersedia tidak merinci faktor yang mendorong perubahan tersebut. Oleh sebab itu, kenaikan angka tidak dapat langsung dikaitkan dengan kebijakan, kegiatan partai, atau peristiwa politik tertentu.
Dalam survei terdahulu, perolehan PAN disebut berada di bawah PKB. Keterangan tersebut memberi konteks terbatas mengenai posisi PAN pada pengukuran sebelumnya, tetapi tidak cukup untuk menyusun peringkat lengkap partai-partai lain atau menyimpulkan perubahan posisi mereka. Pada survei terbaru, informasi yang menjadi perhatian adalah capaian PAN sebesar 5,8 persen dan penempatannya pada urutan keenam. Angka itu dapat menjadi bahan untuk memantau dinamika dukungan politik apabila dibandingkan dengan survei berikutnya yang memakai dasar pengukuran sebanding. Namun, hasil survei tetap merupakan potret pendapat responden dalam ruang lingkup penelitian, sehingga pembacaan atasnya perlu mempertimbangkan rincian metodologi dan waktu pengumpulan data apabila tersedia.
Hasil survei Oktober yang dirujuk dalam pemberitaan mencantumkan beberapa angka elektabilitas partai, tanpa menyediakan seluruh rincian posisi dalam materi yang tersedia. Partai Solidaritas Indonesia memperoleh elektabilitas 2,9 persen dan disebut berada pada urutan kesembilan. Partai Persatuan Pembangunan tercatat dengan elektabilitas 1,6 persen, pada urutan kesepuluh. Sementara itu, Partai Kebangkitan Nasional memperoleh 0,0 persen dan menempati urutan ketujuh belas. Angka tersebut disajikan sebagaimana dicantumkan dalam hasil survei.
Pencantuman tiga partai itu tidak dapat dianggap sebagai gambaran lengkap susunan elektabilitas semua partai. Informasi yang tersedia hanya menyebutkan nama, angka elektabilitas, serta posisi bagi partai-partai tersebut. Karena itu, paparan ini membatasi diri pada data yang secara eksplisit disebutkan dan tidak menambahkan angka untuk partai lain. Pembatasan tersebut penting agar pembaca dapat membedakan informasi yang tercantum dari rincian yang tidak tersedia dalam bahan pemberitaan.
Angka 2,9 persen untuk Partai Solidaritas Indonesia, 1,6 persen untuk Partai Persatuan Pembangunan, dan 0,0 persen untuk Partai Kebangkitan Nasional menunjukkan hasil yang dilaporkan dalam konteks survei tersebut. Posisi kesembilan, kesepuluh, dan ketujuh belas juga mengikuti keterangan yang tersedia. Namun, tanpa informasi lengkap mengenai partai-partai lain dan seluruh urutannya, angka-angka ini tidak cukup untuk menyusun peringkat keseluruhan atau membuat perbandingan menyeluruh di peserta survei.
Dengan demikian, pembaca sebaiknya memahami rincian ini sebagai kutipan terbatas dari hasil Oktober, bukan sebagai daftar lengkap.
Baca juga: Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri Keuangan RI
