Kota Denpasar | Tri Tito Karnavian mendorong agar rapat kerja Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) diselenggarakan secara terpadu. Langkah tersebut diharapkan mendukung efisiensi anggaran sekaligus membuat koordinasi antarlembaga lebih efektif. Gagasan itu disampaikan dalam kegiatan penguatan tata kelola ketiga lembaga untuk wilayah Indonesia bagian tengah, yang berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center, Kota Denpasar, Bali, Kamis (22/10).
Tri menjelaskan, penyatuan rapat kerja tersebut merupakan kali pertama dilakukan. Selama ini, masing-masing lembaga dapat menggelar agenda kerja secara terpisah, meskipun sejumlah pembahasan memiliki keterkaitan dan menyasar kelompok masyarakat yang sama. Dengan mempertemukan ketiganya dalam satu forum, waktu dan biaya penyelenggaraan diharapkan dapat ditekan. Pada saat yang sama, setiap lembaga tetap dapat menyampaikan prioritas, kebutuhan, dan rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
Menurut Tri, efisiensi tidak seharusnya membuat pembahasan menjadi lebih terbatas atau mengurangi substansi agenda. Forum bersama perlu tetap memberi ruang bagi pertukaran pandangan dan penyelarasan program, sehingga tujuan masing-masing organisasi dapat dipahami secara menyeluruh. Rapat terpadu juga menjadi kesempatan untuk mengenali kegiatan yang berpotensi saling mendukung, menghindari tumpang tindih, serta mempertimbangkan penggunaan sumber daya secara lebih cermat.
Penguatan tata kelola menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Dekranas berperan dalam pengembangan kerajinan dan pemberdayaan perajin, sementara TP PKK dan TP Posyandu menjalankan kegiatan yang dekat dengan keluarga, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Walaupun cakupan kerja ketiga lembaga berbeda, koordinasi yang baik dapat membantu pelaksanaan program di daerah berlangsung lebih terarah. Pertemuan di Denpasar ini menjadi awal penerapan format rapat bersama, dengan harapan efisiensi anggaran dapat dicapai tanpa mengurangi makna pembahasan maupun kualitas kerja lembaga.
Integrasi rapat kerja Dekranas, PKK, dan Posyandu bertolak dari susunan kelembagaan yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan tugas di daerah. Tri menjelaskan bahwa tanggung jawab pada ketiga organisasi tersebut dijalankan secara ex-officio oleh para pendamping kepala daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Dengan demikian, orang yang sama dapat memegang peran dalam lebih dari satu organisasi, sehingga agenda koordinasi yang terpisah berpotensi menambah kebutuhan waktu dan sumber daya.
Melalui satu forum bersama, para pengurus diharapkan dapat menyelaraskan rencana dan pelaksanaan program secara lebih terarah. Pertemuan terpadu memberi ruang untuk melihat keterhubungan agenda, menyampaikan kebutuhan, serta mengidentifikasi hal-hal yang dapat dikoordinasikan tanpa mengabaikan mandat masing-masing lembaga. Pola ini juga dapat membantu komunikasi antarpengurus berlangsung lebih praktis, karena pihak-pihak terkait hadir dalam forum yang sama dan dapat membahas langkah tindak lanjut secara langsung.
Efisiensi yang dituju bukan sekadar pengurangan jumlah rapat, melainkan penggunaan waktu dan anggaran yang lebih cermat sekaligus penguatan koordinasi. Setiap organisasi tetap memiliki ruang untuk membahas program, prioritas, dan tanggung jawabnya sendiri. Karena itu, agenda bersama perlu disusun dengan jelas agar kebutuhan khusus Dekranas, PKK, maupun Posyandu tetap terakomodasi, sementara isu yang beririsan dapat ditangani secara selaras. Pengaturan waktu pembahasan dan pencatatan keputusan juga penting agar hasil forum dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
Tri menegaskan bahwa penyatuan forum tidak berarti fungsi ketiga lembaga dilebur menjadi satu. Integrasi dilakukan pada mekanisme pertemuan dan koordinasi, bukan pada identitas, mandat, atau kewenangan organisasi. Masing-masing tetap menjalankan tugas sesuai perannya, dengan peluang kerja sama yang lebih baik ketika program saling berkaitan. Dengan pemahaman tersebut, forum terpadu diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat keterpaduan kerja, menjaga fokus setiap lembaga, serta mendorong pelaksanaan program yang lebih efektif di berbagai tingkatan pemerintahan daerah.
Dalam forum yang sama, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Gizi Nasional menyampaikan strategi untuk memperkuat regulasi serta dukungan penganggaran daerah. Penyampaian ini menjadi bagian dari pembahasan bersama mengenai keberlanjutan kegiatan Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu. Dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait dalam satu forum, kebutuhan dukungan bagi pelaksanaan program di daerah dapat dibicarakan secara lebih terarah, sekaligus menjadi perhatian bersama para pemangku kepentingan.
Penguatan regulasi dimaksudkan untuk memberikan landasan yang mendukung keberlangsungan program di tingkat daerah. Dukungan penganggaran daerah juga menjadi perhatian agar kegiatan dapat terlaksana dan tidak hanya bergantung pada pembahasan di tingkat pusat. Kedua hal tersebut disampaikan sebagai strategi dukungan, tanpa menguraikan rincian aturan ataupun besaran anggaran tertentu. Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam upaya menjaga pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan sesuai konteks masing-masing wilayah.
Tujuan dukungan tersebut adalah membantu program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu agar dapat terus berjalan dengan baik di berbagai daerah. Keberlanjutan menjadi unsur penting karena kegiatan organisasi dan layanan yang terkait memerlukan perhatian serta dukungan yang dapat dipertahankan. Melalui penguatan regulasi dan perhatian terhadap anggaran daerah, diharapkan pelaksanaan program memperoleh landasan yang memadai. Pembahasan bersama juga membuka ruang bagi koordinasi antarpihak dalam memandang kebutuhan program sebagai bagian dari agenda pembangunan di daerah.
Strategi yang disampaikan tidak merinci bentuk kebijakan, alokasi dana, ataupun kegiatan khusus. Karena itu, pokok pembahasannya berada pada arah dukungan, yaitu memperkuat regulasi dan mendorong dukungan penganggaran daerah bagi keberlanjutan program. Dengan dukungan tersebut, Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal di berbagai wilayah. Keterlibatan Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Gizi Nasional dalam forum yang sama menegaskan pentingnya perhatian lintas lembaga terhadap kesinambungan program-program tersebut.
Tri menegaskan bahwa penyatuan rapat Dekranas, PKK, dan Posyandu bukan semata langkah untuk menghemat anggaran atau menyederhanakan koordinasi organisasi. Pertemuan bersama perlu dimanfaatkan sebagai ruang bertukar gagasan, menyelaraskan prioritas, dan merancang kegiatan yang saling mendukung. Dengan komunikasi lintas lembaga yang lebih terarah, berbagai potensi daerah dapat dihimpun untuk menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kondisi setempat. Program yang dirancang pun diharapkan tidak berhenti pada agenda administratif, tetapi menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara nyata, mulai dari penguatan keluarga hingga dukungan bagi para perajin.
Menurut Tri, setiap kegiatan perlu berangkat dari persoalan dan aspirasi warga, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok sasaran. Pengurus dapat mengidentifikasi kebutuhan keluarga, memetakan peluang bagi perajin, serta memperkuat layanan yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan. Kolaborasi tersebut juga membuka peluang berbagi sumber daya, pengetahuan, dan jaringan, tanpa mengabaikan peran khas masing-masing organisasi. Melalui perencanaan yang terintegrasi dan pelaksanaan yang konsisten, gagasan yang lahir dari rapat diharapkan berkembang menjadi program yang tepat guna, mudah dijangkau, dan memiliki dampak berkelanjutan.
Tri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan kader di daerah yang terus menunjukkan komitmen dalam menjalankan berbagai kegiatan. Dedikasi mereka menjadi modal penting untuk memastikan rencana bersama dapat diterapkan hingga tingkat masyarakat. Ia berharap kerja sama Dekranas, PKK, dan Posyandu semakin kuat, sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pihak sesuai kebutuhan daerah. Sinergi yang terjaga diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi perajin untuk berkembang, memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga, dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan mengutamakan kebutuhan warga dan kerja nyata, kolaborasi antarlembaga dapat memberi nilai lebih bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
