Jakarta | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengevaluasi prosedur keselamatan dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Langkah evaluasi ini dilakukan setelah jumlah petugas dan relawan gabungan yang gugur dalam tragedi pemadaman di Gunung Bromo bertambah menjadi enam orang.
Peristiwa tersebut menempatkan keselamatan personel sebagai perhatian utama dalam penanganan kebakaran di kawasan hutan dan lahan. Evaluasi prosedur diperlukan untuk meninjau bagaimana aspek keselamatan diterapkan selama operasi berlangsung. Dengan demikian, upaya pemadaman tidak hanya diarahkan pada penanganan api, tetapi juga perlu mempertimbangkan perlindungan bagi petugas dan relawan yang terlibat.
Dalam operasi kebencanaan, prosedur keselamatan menjadi bagian penting dari kesiapan dan pelaksanaan tugas di lapangan. Peninjauan terhadap prosedur dapat membantu pihak terkait memahami apakah langkah-langkah yang digunakan sudah memadai untuk mendukung operasi. Evaluasi juga menjadi kesempatan untuk mencermati kembali pengaturan keselamatan yang berlaku, terutama dalam konteks pemadaman kebakaran di kawasan taman nasional.
BNPB melakukan evaluasi setelah kabar gugurnya enam personel gabungan dalam peristiwa di Gunung Bromo. Bertambahnya jumlah korban membuat peninjauan keselamatan operasi menjadi hal yang mendesak untuk diperhatikan. Meski demikian, informasi yang tersedia mengenai evaluasi ini terbatas pada peninjauan prosedur keselamatan pemadaman di TNBTS. Karena itu, tidak ada rincian lebih lanjut yang dapat dipastikan mengenai bentuk evaluasi maupun tindak lanjutnya.
Fokus pada prosedur keselamatan menunjukkan pentingnya menjadikan perlindungan personel sebagai bagian dari penanganan karhutla. Petugas dan relawan menjalankan peran dalam operasi pemadaman, sehingga aspek keselamatan mereka perlu diperhatikan secara serius. Evaluasi BNPB di kawasan Bromo menjadi upaya untuk meninjau aspek tersebut setelah tragedi yang merenggut enam nyawa. Hasil peninjauan diharapkan dapat menjadi bahan bagi pihak terkait untuk memperhatikan penerapan prosedur keselamatan dalam operasi serupa. Informasi mengenai perkembangan evaluasi selanjutnya tetap menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang, tanpa menarik kesimpulan yang belum didukung informasi.Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa lembaganya masih mempelajari laporan dan kronologi insiden yang menewaskan enam petugas saat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo. Pernyataan itu disampaikan pada Minggu, 25 Oktober 2026. BNPB menelaah informasi yang tersedia sebelum menyampaikan penilaian lebih lanjut mengenai rangkaian peristiwa tersebut.
Dalam tahap ini, BNPB belum mengambil kesimpulan mengenai efektivitas penerapan prosedur operasional standar (SOP) selama operasi. Lembaga tersebut juga belum menetapkan apakah alat pelindung diri (APD) yang digunakan para petugas telah memadai. Kedua hal itu memerlukan peninjauan berdasarkan laporan dan kronologi kejadian, sehingga belum tepat untuk dinilai secara definitif sebelum proses evaluasi selesai.
Penelaahan dimaksudkan untuk memahami bagaimana operasi berlangsung, termasuk informasi mengenai pelaksanaan prosedur dan perlengkapan keselamatan. Namun, keterangan yang disampaikan Berton belum merinci hasil pemeriksaan ataupun temuan tertentu. Karena itu, belum ada dasar untuk menyatakan bahwa SOP telah dijalankan secara efektif atau sebaliknya, maupun memastikan kecukupan APD pada saat kejadian. BNPB masih mengumpulkan serta mempelajari bahan terkait.
Berton menyampaikan bahwa kesimpulan baru dapat dibuat setelah evaluasi rampung. Dengan demikian, pernyataan BNPB pada Minggu tersebut mencerminkan bahwa penilaian atas aspek keselamatan masih terbuka dan bergantung pada hasil kajian. Perkembangan berikutnya akan mengikuti informasi yang berhasil diverifikasi melalui pemeriksaan laporan serta kronologi, bukan dugaan atau penilaian yang disampaikan sebelum proses itu selesai.
Langkah menunggu hasil evaluasi juga membedakan fakta yang telah dikonfirmasi dan pertanyaan yang masih perlu dijawab. Untuk saat ini, BNPB baru menyatakan sedang mempelajari kejadian dan belum memberikan penilaian akhir tentang SOP maupun APD. Penjelasan lebih jauh mengenai faktor keselamatan operasi, jika tersedia, perlu merujuk pada hasil penelaahan resmi setelah seluruh informasi yang relevan diperiksa.
Berton menegaskan bahwa keselamatan petugas dan relawan harus menjadi prioritas dalam setiap operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya mengendalikan api memang perlu dilakukan dengan cepat, tetapi kecepatan tidak boleh mengabaikan perlindungan orang-orang yang bekerja di lapangan. Setiap keputusan operasional perlu mempertimbangkan kondisi medan, cuaca, perilaku api, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan personel yang terlibat. Dengan perhatian pada faktor-faktor tersebut, risiko dapat dikenali dan dikelola sebelum operasi berlangsung maupun ketika situasi berubah. Penegasan ini penting terutama dalam penanganan kebakaran di kawasan yang memiliki medan terjal atau akses terbatas, tempat pergerakan tim dan jalur evakuasi dapat menghadapi kendala. Perlindungan personel, karena itu, merupakan bagian mendasar dari pengelolaan operasi, bukan urusan tambahan setelah pemadaman dilakukan.
Dalam pengamanan operasi, Berton menyebut perlunya komando yang jelas agar setiap petugas memahami rantai koordinasi, tugas, dan jalur pelaporan. Kejelasan komando membantu tim bekerja berdasarkan arahan yang teratur serta mencegah kebingungan ketika keadaan darurat muncul. Pengawasan juga perlu dilakukan melalui supervisi dari badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), sehingga pelaksanaan tugas dapat dipantau dan penyesuaian dapat dipertimbangkan sesuai perkembangan di lapangan. Selain itu, penugasan petugas keselamatan diperlukan untuk memberi perhatian khusus pada potensi bahaya, menyampaikan peringatan, dan mendukung langkah perlindungan bagi personel. Unsur-unsur ini merupakan bagian dari prinsip pengamanan yang disampaikan Berton, bukan pernyataan bahwa unsur tertentu telah dipastikan tidak diterapkan dalam kejadian di Bromo.
Pengarahan sebelum operasi dan evaluasi setelah operasi juga menjadi bagian penting dalam rangkaian keselamatan. Sebelum bergerak, petugas dan relawan perlu menerima informasi mengenai sasaran, pembagian tugas, kondisi lapangan, bahaya yang mungkin dihadapi, komunikasi, serta prosedur jika harus mundur atau meminta bantuan. Setelah kegiatan, pengarahan kembali dapat digunakan untuk membahas perkembangan operasi, kendala, dan hal-hal yang perlu diperbaiki sebelum penugasan berikutnya. Penerapan komando, supervisi, petugas keselamatan, dan pengarahan secara konsisten membantu memastikan perlindungan personel hadir dalam perencanaan hingga evaluasi. Peninjauan BNPB terhadap keselamatan operasi menjadi kesempatan untuk memperkuat tata kelola tersebut, sekaligus memastikan setiap pihak memahami tanggung jawabnya. Dalam penanganan karhutla, keberhasilan tidak hanya diukur dari pengendalian api, tetapi juga dari upaya menjaga keselamatan seluruh orang yang bertugas.
Berton juga menekankan bahwa relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu memiliki keterampilan yang sesuai dengan tugas serta perlengkapan pelindung diri yang memadai. Kesiapan tersebut merupakan bagian penting dari keselamatan operasi, terutama ketika petugas bekerja di kawasan dengan medan, cuaca, dan kondisi api yang dapat berubah. Relawan perlu memahami prosedur kerja, mengenali risiko, menggunakan peralatan secara benar, serta mengetahui langkah yang harus diambil ketika situasi di lapangan berkembang di luar perkiraan.
Penekanan itu sejalan dengan evaluasi keselamatan operasi pemadaman yang sedang dilakukan BNPB setelah insiden di kawasan Bromo. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan operasi dapat menjadi kesempatan untuk menelaah berbagai aspek, termasuk koordinasi, pembagian tugas, komunikasi, kesiapan personel, dan penerapan prosedur keselamatan. Dalam penelaahan tersebut, keterampilan relawan dan ketersediaan alat pelindung diri merupakan hal yang relevan untuk diperiksa bersama informasi lain mengenai kondisi operasi.
Namun, perlunya memastikan keterampilan dan perlengkapan yang memadai tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kemampuan maupun perlindungan para korban dalam peristiwa ini kurang. Penilaian semacam itu harus merujuk pada temuan dan keterangan yang telah diverifikasi, bukan pada asumsi. Karena itu, evaluasi perlu membedakan prinsip kesiapsiagaan yang disampaikan Berton dan fakta khusus mengenai situasi yang dialami petugas saat kejadian.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Lanud Sjamsudin Noor Dukung Operasi Modifikasi Cuaca, Perkuat Upaya Penanganan Karhutla Kalimantan | Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari
