Denpasar | Kapolda Bali Irjen Pasma Royce menyampaikan arahan kepada seluruh personel fungsi reserse di wilayah hukumnya agar menjalankan tugas dengan profesional dan berintegritas. Pesan tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab anggota dalam melayani masyarakat. Karena itu, setiap personel diharapkan memahami perannya dan menjaga sikap saat berhadapan dengan warga. Arahan ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian turut dibentuk oleh cara anggota melaksanakan tugas sehari-hari.
Kapolda juga menekankan agar jajaran reserse tidak mempersulit masyarakat. Pelayanan yang diberikan perlu berlangsung secara adil, wajar, dan profesional, tanpa mengabaikan tanggung jawab dalam penegakan hukum. Setiap warga yang berinteraksi dengan petugas patut memperoleh perlakuan yang baik dan tidak diskriminatif. Sikap tersebut penting agar proses pelayanan dapat dirasakan secara layak oleh masyarakat. Dengan demikian, anggota diharapkan menempatkan kepentingan pelayanan publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas reserse.
Integritas menjadi landasan penting dalam menjalankan arahan tersebut. Personel reserse perlu menunjukkan sikap yang dapat dipertanggungjawabkan, menjaga profesionalisme, serta melaksanakan tugas dengan mengedepankan keadilan. Pesan Kapolda ditujukan kepada seluruh jajaran, sehingga prinsip-prinsip itu perlu diterapkan secara konsisten di wilayah hukum Polda Bali. Arahan ini sekaligus mengingatkan bahwa kewenangan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh menjadi alasan untuk membuat urusan masyarakat semakin sulit. Melalui perilaku yang profesional, berintegritas, dan adil, jajaran reserse diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik serta menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Pengarahan Kapolda Bali Irjen Pasma Royce disampaikan di hadapan personel Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba), dan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Bali. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (23/10) kemarin, sesuai keterangan waktu yang tersedia. Keempat direktorat itu hadir sebagai bagian dari jajaran yang menjalankan fungsi penegakan hukum di lingkungan Polda Bali. Forum pengarahan menjadi ruang bagi pimpinan untuk menyampaikan perhatian dan arahan kepada personel yang bekerja dalam bidang penyidikan serta penanganan berbagai perkara. Kehadiran unsur dari masing-masing direktorat menunjukkan bahwa pesan pimpinan ditujukan kepada sejumlah fungsi reserse, bukan hanya satu unit tertentu.
Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, dan Ditressiber memiliki bidang kerja yang berbeda, tetapi seluruhnya berhubungan dengan tanggung jawab kepolisian dalam menangani perkara sesuai ketentuan. Karena itu, pengarahan kepada personel empat direktorat tersebut menempatkan integritas dan pelayanan yang adil sebagai perhatian bersama dalam pelaksanaan tugas. Setiap personel diharapkan memahami bahwa proses penegakan hukum memerlukan sikap profesional dan perlakuan yang tidak membeda-bedakan. Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, cara aparat menerima laporan, menjalankan proses, dan berkomunikasi turut membentuk kepercayaan publik. Arahan kepada jajaran reserse menjadi penting untuk menjaga agar pelaksanaan tugas tetap berpedoman pada aturan serta mengutamakan tanggung jawab.
Dalam kegiatan itu, Irjen Pasma Royce didampingi Wakapolda Bali Brigjen I Made Astawa serta Irwasda Polda Bali Kombes Asep Ahdiatna. Kehadiran kedua pejabat tersebut mendampingi Kapolda dalam menyampaikan pengarahan kepada personel. Keterlibatan pimpinan Polda Bali juga menegaskan bahwa pelaksanaan tugas reserse menjadi perhatian pada tingkat organisasi. Personel dari empat direktorat mengikuti arahan dalam kapasitas masing-masing, dengan tanggung jawab yang berbeda tetapi tujuan yang sejalan, yakni mendukung penegakan hukum yang berintegritas dan pelayanan yang adil. Dengan demikian, kegiatan ini mempertemukan pimpinan dan jajaran pelaksana dalam satu forum untuk menyampaikan pesan mengenai standar perilaku serta tanggung jawab dalam tugas kepolisian. Waktu yang disebutkan tetap Jumat (23/10) kemarin.
Pasma menegaskan bahwa tindakan penyidik tidak hanya berdampak pada proses penanganan perkara, tetapi juga membentuk cara masyarakat memandang Polri. Dalam setiap pemeriksaan, komunikasi, dan keputusan yang diambil, masyarakat dapat menilai apakah aparat bekerja secara profesional, berintegritas, dan menghormati hak semua pihak. Karena itu, perilaku penyidik menjadi cerminan institusi di hadapan publik, baik ketika perkara mendapat perhatian luas maupun saat ditangani tanpa sorotan.
Kepercayaan publik, menurut penekanan tersebut, tidak terbentuk semata-mata melalui pernyataan atau slogan. Kepercayaan tumbuh dari perilaku yang konsisten serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik perlu menjalankan kewenangan sesuai aturan, bersikap objektif, dan memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan latar belakang pihak yang berperkara. Ketelitian dalam mengumpulkan keterangan dan bukti juga penting agar keputusan dalam proses hukum memiliki dasar yang kuat.
Sikap profesional terlihat dalam hal-hal yang kerap dianggap sederhana, seperti menyampaikan informasi dengan jelas, mendengarkan keterangan secara cermat, dan memperlakukan setiap orang dengan hormat. Keterbukaan yang sesuai ketentuan dapat membantu masyarakat memahami tahapan penanganan perkara, sementara kehati-hatian menjaga agar informasi yang belum dapat disampaikan tidak disalahartikan. Dengan demikian, pelayanan yang tertib dan proporsional dapat mengurangi keraguan serta memperkuat keyakinan bahwa proses berjalan sebagaimana mestinya.
Hasil kerja juga menjadi ukuran penting. Penanganan yang cermat, tepat waktu, dan sesuai prosedur menunjukkan bahwa kewenangan digunakan untuk menegakkan hukum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Apabila ditemukan kekeliruan, evaluasi dan perbaikan perlu dilakukan secara terbuka melalui mekanisme yang berlaku. Akuntabilitas tersebut menunjukkan kesediaan institusi menjaga standar kerja dan menindaklanjuti masukan secara serius.
Penekanan Pasma menempatkan tanggung jawab setiap penyidik sebagai bagian dari upaya menjaga legitimasi Polri. Kepercayaan masyarakat dapat bertahan ketika perilaku aparat selaras dengan hasil penegakan hukum yang adil. Konsistensi sikap, prosedur, dan hasil kerja membuat pelayanan kepolisian lebih mudah dinilai serta mendorong hubungan yang lebih kuat Polri dan masyarakat.
Penanganan perkara dalam penegakan hukum tidak semestinya dipahami sebatas pemenuhan tahapan atau formalitas hukum. Setiap tindakan harus tetap berorientasi pada hak masyarakat yang perlu dilindungi melalui proses yang berintegritas, adil, dan memberikan kepastian. Penegasan Kapolda Bali tersebut mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan formal penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran dalam melihat tanggung jawab aparat. Substansi keadilan dan perlindungan hak perlu menjadi perhatian dalam keseluruhan penanganan perkara.
Masyarakat berhak memperoleh perlindungan ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Hak itu menuntut agar penegakan hukum dijalankan secara sungguh-sungguh, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak berhenti pada penyelesaian administratif semata. Dalam kerangka tersebut, integritas menjadi landasan agar kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab. Sikap adil juga diperlukan supaya setiap pihak memperoleh perlakuan yang semestinya, sementara keputusan dan tindakan hukum dapat memberi kepastian.
Arahan Kapolda Bali menempatkan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum sebagai hak yang harus dipenuhi, bukan sekadar tujuan umum yang disebut dalam prinsip penegakan hukum. Ketiganya berkaitan erat. Perlindungan memberi perhatian pada hak masyarakat, keadilan memastikan penanganan dilakukan secara layak, dan kepastian hukum membuat masyarakat memahami bahwa proses berjalan dalam kerangka hukum yang berlaku. Pemenuhan hak tersebut menjadi bagian dari kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Dengan demikian, penilaian atas penanganan perkara perlu memperhatikan lebih dari sekadar apakah formalitas hukum telah dijalankan. Orientasi pada hak masyarakat membantu menjaga agar proses penegakan hukum tetap berpihak pada nilai keadilan dan tanggung jawab, tanpa mengabaikan kepastian hukum. Pesan ini sekaligus menegaskan pentingnya pelayanan yang adil sebagai wujud integritas aparat. Kepercayaan masyarakat dapat ditopang ketika penegakan hukum tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga menghormati kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan keadilan.
