Jakarta | Pemerintah akan menghitung kembali alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terutama Pertalite atau BBM dengan RON 90, untuk memastikan ketersediaannya hingga akhir tahun. Kajian tersebut dilakukan menyusul peningkatan konsumsi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Perhitungan ulang diperlukan agar perkiraan kebutuhan masyarakat dapat dibandingkan dengan kuota yang telah ditetapkan sebelumnya.
Langkah ini belum berarti pemerintah telah menentukan penambahan kuota. Besaran kebutuhan tambahan, jika memang diperlukan, masih harus dihitung berdasarkan perkembangan penyaluran dan proyeksi konsumsi. Karena itu, angka pastinya belum dapat disampaikan sebelum evaluasi selesai. Pemerintah juga perlu menilai sisa kuota yang tersedia serta pola penggunaan BBM di berbagai wilayah.
Pertalite menjadi perhatian karena merupakan salah satu jenis BBM bersubsidi yang banyak digunakan masyarakat. Ketika konsumsi meningkat, kuota yang direncanakan pada awal periode berisiko tidak mencukupi hingga penghujung tahun. Namun, kenaikan penyaluran perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah bersifat sementara atau mencerminkan perubahan kebutuhan yang lebih luas. Data realisasi menjadi dasar penting dalam menentukan langkah berikutnya.
Dalam proses evaluasi, pemerintah dapat mencermati catatan penyaluran, tren permintaan, dan perkiraan kebutuhan pada bulan-bulan mendatang. Hasil perhitungan itu akan membantu menentukan apakah alokasi yang ada masih memadai atau perlu disesuaikan. Penilaian yang cermat juga diperlukan agar kebijakan tetap sejalan dengan kemampuan anggaran dan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.
Keputusan mengenai kuota Pertalite hingga akhir tahun akan bergantung pada hasil kajian tersebut. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan secara terbuka setelah data dan perhitungan tersedia, termasuk menjelaskan dasar penyesuaian apabila perubahan alokasi diputuskan. Untuk saat ini, fokusnya adalah memastikan proyeksi kebutuhan lebih akurat di tengah konsumsi yang meningkat. Dengan demikian, masyarakat sebaiknya membedakan rencana menghitung ulang kuota dan keputusan resmi mengenai tambahan pasokan. Belum ada kepastian bahwa kuota akan bertambah, maupun informasi mengenai besaran penyesuaiannya. Evaluasi ini menjadi tahapan untuk menentukan apakah alokasi saat ini dapat menopang kebutuhan sampai akhir tahun atau memerlukan perubahan berdasarkan bukti penyaluran terkini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa peningkatan konsumsi Pertalite berkaitan dengan perubahan pilihan sebagian pengguna bahan bakar. Menurut penjelasannya, ada konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi, seperti Pertamax series dengan kadar RON 92, kemudian beralih ke Pertalite atau RON 90. Peralihan itu menjadi salah satu hal yang diperhitungkan pemerintah ketika melihat perkembangan kebutuhan bahan bakar di masyarakat.
Perubahan pilihan tersebut penting dalam pembahasan alokasi karena jumlah kebutuhan Pertalite dapat berbeda dari perkiraan apabila sebagian pengguna RON 92 memakai produk RON 90. Bahlil menjelaskan bahwa pergeseran konsumsi ini membuat pemerintah perlu menyesuaikan perhitungan kuota. Dengan demikian, pembahasan kuota tidak hanya melihat angka alokasi yang telah ditetapkan, tetapi juga memperhatikan perubahan pola pemakaian yang disampaikan tersebut.
Pernyataan itu menempatkan perpindahan dari Pertamax series ke Pertalite sebagai faktor yang ikut mendorong konsumsi Pertalite, bukan sebagai satu-satunya penjelasan mengenai seluruh perubahan permintaan. Pemerintah, menurut Bahlil, perlu mencermati pergeseran itu dalam menentukan kebutuhan alokasi yang sesuai. Penyesuaian perhitungan diperlukan agar kuota yang disiapkan dapat mempertimbangkan penggunaan RON 90 yang bertambah ketika sebagian konsumen memilihnya dibandingkan BBM non-subsidi RON 92.
Penjelasan Bahlil juga menunjukkan bahwa perhitungan kuota berkaitan dengan komposisi pengguna berdasarkan jenis BBM yang dipilih. Jika sebagian pengguna berpindah dari satu jenis bahan bakar ke jenis lain, komposisi konsumsi yang menjadi dasar perhitungan dapat berubah. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memasukkan peralihan tersebut ke dalam evaluasi alokasi, tanpa mengabaikan perbedaan Pertalite dan Pertamax series. Pernyataan tersebut menjelaskan alasan penyesuaian dari sudut perubahan pilihan konsumen, sekaligus menegaskan bahwa kebutuhan kuota perlu dihitung dengan mempertimbangkan konsumsi aktual. Pemerintah kemudian dapat menilai kembali alokasi berdasarkan pergeseran penggunaan yang dimaksud, sehingga perhitungan kebutuhan Pertalite selaras dengan kondisi konsumsi yang dipaparkan oleh Menteri ESDM.
Saat memberikan keterangan di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (23/10/2026), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah masih menghitung kebutuhan tambahan kuota Pertalite. Perhitungan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pasokan dengan perubahan konsumsi masyarakat, yang belakangan bergeser ke bahan bakar bersubsidi itu. Bahlil menyebut proses teknis untuk menentukan besaran penambahan kuota ditargetkan dilakukan pada akhir bulan itu. Dengan demikian, pemerintah belum mengumumkan angka final maupun menetapkan besaran kenaikan secara resmi.
Penghitungan yang sedang berlangsung mencakup penilaian terhadap kebutuhan di lapangan dan perkembangan penyaluran Pertalite. Pemerintah perlu memastikan data yang digunakan cukup untuk menggambarkan konsumsi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan bahan bakar di berbagai daerah, sekaligus mengelola kuota yang telah ditetapkan. Selama proses tersebut belum selesai, angka tambahan kuota masih bersifat perkiraan dan dapat berubah sesuai hasil evaluasi teknis. Keterangan Bahlil menegaskan bahwa pembahasan belum sampai pada keputusan yang dapat dijadikan kepastian bagi masyarakat atau pelaku usaha.
Bahlil belum memastikan apakah penambahan kuota Pertalite nantinya mencapai 10 persen. Angka tersebut belum dapat diperlakukan sebagai keputusan pemerintah, sebab besaran akhirnya menunggu hasil perhitungan teknis. Pemerintah menargetkan penghitungan dilakukan pada akhir bulan itu, tetapi target waktu tersebut bukan berarti kuota telah diputuskan atau diumumkan pada tanggal tertentu. Sampai evaluasi selesai, jumlah penambahan masih terbuka dan bergantung pada hasil kajian kebutuhan serta data penyaluran. Karena itu, informasi mengenai kemungkinan kenaikan perlu dipahami sebagai hal yang masih dibahas, bukan angka final. Kepastian besaran kuota baru dapat diketahui setelah pemerintah merampungkan proses penghitungan dan menyampaikan hasilnya secara resmi.
Selain memastikan ketersediaan bahan bakar, pemerintah turut memperhitungkan konsekuensi anggaran subsidi apabila alokasi Pertalite perlu ditambah hingga akhir tahun. Perubahan pola konsumsi yang mengarah pada peningkatan penggunaan jenis bahan bakar tersebut dapat memengaruhi kebutuhan subsidi, sehingga penyesuaian kuota tidak hanya berkaitan dengan pasokan. Perhitungan anggaran menjadi bagian dari pembahasan untuk menjaga agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi tanpa mengabaikan kesiapan pembiayaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kesiapan anggaran subsidi telah dipikirkan oleh pemerintah. Pernyataan itu menunjukkan bahwa aspek fiskal ikut dipertimbangkan dalam langkah antisipasi terhadap kemungkinan bertambahnya kebutuhan Pertalite.
Namun, Bahlil belum merinci nominal anggaran yang disiapkan maupun besaran dampak yang mungkin timbul jika kuota ditambah. Karena itu, belum tersedia angka yang dapat menggambarkan kebutuhan tambahan subsidi secara pasti. Perkiraan tersebut masih berkaitan dengan penghitungan kuota dan perkembangan konsumsi, sementara pemerintah belum mengumumkan keputusan akhir mengenai penyesuaian alokasi. Tanpa rincian nominal, informasi yang tersedia saat ini terbatas pada pernyataan bahwa aspek pembiayaan telah masuk dalam pertimbangan. Pemerintah perlu melihat kebutuhan secara menyeluruh, termasuk kecukupan pasokan dan kemampuan anggaran, sebelum menetapkan langkah lanjutan. Dengan demikian, pernyataan mengenai kesiapan pembiayaan belum dapat dibaca sebagai penetapan dana tambahan tertentu.
Penghitungan yang masih berjalan juga berarti masyarakat dan pelaku usaha belum dapat memastikan seberapa besar perubahan alokasi yang akan berlaku. Pemerintah perlu menyelesaikan evaluasi atas kebutuhan konsumsi sebelum menetapkan tambahan kuota, sekaligus mempertimbangkan implikasinya terhadap subsidi hingga penghujung tahun. Pada tahap ini, belum ada dasar untuk menyimpulkan nilai tambahan anggaran atau dampak keseluruhan terhadap belanja pemerintah.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
