Surabaya | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur mendorong pemanfaatan riset ekonomi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Pendekatan ini dinilai penting agar keputusan pemerintah dan pemangku kepentingan tidak hanya didasarkan pada perkiraan, tetapi juga bertumpu pada bukti serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, arah kebijakan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan mampu menjawab persoalan ekonomi secara tepat.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, menyampaikan pandangan tersebut di Surabaya pada Jumat. Ia menekankan bahwa sasaran pembangunan bukan semata-mata meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan juga perlu menghasilkan manfaat yang lebih merata dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kualitas pertumbuhan perlu menjadi perhatian ketika pemerintah menyusun prioritas dan menentukan langkah pembangunan.
Untuk mendukung sasaran tersebut, kebijakan perlu ditopang kajian ilmiah yang objektif dan terukur. Riset dapat membantu mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi, menilai dampak suatu kebijakan, serta memberikan dasar yang lebih kuat saat pilihan program dibandingkan. Penggunaan bukti juga memungkinkan pembuat kebijakan melihat apakah intervensi yang direncanakan berpotensi menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mendukung pemerataan antardaerah dan antarsektor.
Kajian yang baik, menurut pandangan itu, perlu berangkat dari pemahaman atas kondisi dan persoalan ekonomi di lapangan. Data dan analisis harus mencerminkan dinamika yang benar-benar dihadapi masyarakat serta pelaku usaha, bukan hanya menggambarkan keadaan secara umum. Pemahaman kontekstual membantu memastikan rekomendasi riset relevan dengan karakteristik daerah, tantangan yang sedang berlangsung, dan kapasitas pelaksana kebijakan. Dengan landasan tersebut, rumusan kebijakan dapat lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap perubahan.
Penguatan peran riset juga membuka ruang bagi kerja sama lembaga pemerintah, akademisi, dan berbagai pihak terkait. Pertukaran pengetahuan dapat memperkaya sudut pandang, memperbaiki mutu data, serta membantu menguji kelayakan rekomendasi sebelum diterapkan. Pada akhirnya, penggunaan kajian ekonomi secara konsisten diharapkan mendukung keputusan pembangunan yang lebih efektif: mendorong pertumbuhan sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat Jawa Timur. Pendekatan berbasis bukti menjadi salah satu cara untuk menjaga agar kebijakan tetap berorientasi pada kebutuhan nyata dan tujuan kesejahteraan jangka panjang.
Ibrahim menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah perlu berfokus pada penguatan produktivitas, peningkatan daya saing, serta pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ketiga fokus tersebut saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam merespons dinamika pembangunan. Produktivitas yang lebih kuat dapat mendukung pemanfaatan potensi daerah secara lebih efektif, sementara daya saing yang meningkat membantu memperkokoh kemampuan daerah dalam menghadapi perubahan. Pada saat yang sama, pengembangan sumber pertumbuhan baru diperlukan agar perekonomian daerah memiliki landasan yang semakin beragam dan berkelanjutan. Fokus tersebut menuntut kebijakan yang dirancang dengan pertimbangan matang, bukan hanya berdasarkan asumsi umum. Pemerintah perlu memahami keadaan yang sedang berlangsung sekaligus menilai arah perubahan yang mungkin memengaruhi keputusan pembangunan. Dengan demikian, upaya mendorong produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan baru dapat ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang saling mendukung. Penekanan Ibrahim menunjukkan bahwa agenda pembangunan membutuhkan dasar pemahaman yang kuat agar prioritas yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Untuk merumuskan kebijakan yang tepat, pemerintah perlu memadukan pemahaman atas kondisi terkini dengan kajian dan riset. Pemahaman terhadap situasi saat ini memberi gambaran mengenai konteks yang dihadapi, sedangkan penelitian membantu menguji informasi, memperdalam analisis, serta menimbang berbagai pilihan kebijakan. Perpaduan keduanya memungkinkan pemerintah merespons tantangan sekaligus menangkap peluang secara lebih cermat. Pendekatan tersebut juga mengurangi risiko keputusan yang terburu-buru atau tidak sesuai dengan keadaan. Kajian yang berkelanjutan dapat membantu menjelaskan hubungan tujuan pembangunan dan langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Karena itu, riset tidak seharusnya dipandang sebagai pelengkap setelah arah kebijakan ditentukan. Riset perlu menjadi bagian dari proses perumusan sejak awal, sehingga pertanyaan, prioritas, dan pilihan tindakan dapat ditelaah secara sistematis. Dengan landasan tersebut, kebijakan pembangunan daerah memiliki peluang lebih besar untuk menjawab kebutuhan nyata dan mendukung tujuan yang telah ditetapkan.
Riset yang kuat diharapkan menghasilkan rekomendasi yang relevan, objektif, terukur, dan dapat diterapkan. Relevansi berarti rekomendasi berkaitan langsung dengan fokus pembangunan serta keadaan yang dikaji. Objektivitas diperlukan agar pertimbangan kebijakan bertumpu pada analisis, bukan sekadar penilaian yang tidak teruji. Sementara itu, ukuran yang jelas membantu pemerintah menilai kemajuan dan memantau pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi yang dapat diterapkan juga perlu mempertimbangkan proses pengambilan keputusan dan kebutuhan pelaksanaan di tingkat daerah. Kualitas tersebut membuat hasil penelitian lebih berguna bagi pemerintah dalam menentukan prioritas maupun menyusun tindak lanjut. Dengan memanfaatkan temuan riset secara konsisten, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan ketika kondisi berubah, tanpa meninggalkan tujuan pembangunan yang mendasarinya. Sejalan dengan penekanan Ibrahim, penguatan produktivitas, daya saing, dan sumber pertumbuhan baru memerlukan keputusan berbasis pemahaman serta bukti. Hubungan erat riset dan kebijakan diharapkan memperkuat kualitas arah pembangunan daerah dan mendukung respons yang tepat terhadap tantangan serta peluang yang ada.
Ibrahim menekankan bahwa kebijakan pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran apabila disusun dengan memahami kondisi nyata di lapangan dan didukung oleh hasil riset. Data dan kajian dapat membantu pemerintah mengenali kebutuhan masyarakat, membaca perubahan ekonomi, serta menilai dampak suatu kebijakan sebelum diterapkan. Namun, proses tersebut tidak dapat berjalan secara optimal jika hanya mengandalkan satu pihak. Diperlukan kerja sama yang konsisten pemerintah, kalangan akademisi, lembaga riset, dan dunia usaha.
Setiap unsur memiliki kontribusi yang saling melengkapi. Pemerintah memahami arah pembangunan dan kebutuhan layanan publik, sedangkan perguruan tinggi serta lembaga riset dapat menyediakan analisis dan bukti ilmiah. Dunia usaha turut membawa perspektif mengenai perkembangan sektor produktif, tantangan investasi, dan dinamika pasar. Pertukaran pengetahuan di mereka dapat memperkaya proses perumusan kebijakan, sekaligus memastikan rekomendasi yang dihasilkan relevan dengan keadaan daerah. Dengan demikian, riset tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi dapat digunakan sebagai masukan praktis.
Sebagai wujud kolaborasi tersebut, Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bekerja bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga serta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya. Kemitraan ini mempertemukan pemangku kepentingan dan komunitas ekonomi untuk mendorong pertukaran gagasan, memperkuat kajian, serta memperluas pemanfaatan hasil penelitian. Keterlibatan institusi pendidikan dan organisasi profesi juga membantu menjembatani temuan akademik dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan perkembangan perekonomian Jawa Timur.
Salah satu wadah kolaborasi itu adalah The 13th East Java Economic (EJAVEC) Forum 2026. Forum tersebut menghimpun 559 karya ilmiah pada 2026, menunjukkan besarnya perhatian terhadap kajian ekonomi dan isu pembangunan di Jawa Timur. Kumpulan karya ini dapat menjadi sumber perspektif bagi diskusi lintas sektor, dengan tetap mengedepankan ketepatan data dan relevansi terhadap kondisi daerah. Melalui forum dan kemitraan yang berkelanjutan, sinergi pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan pelaku usaha diharapkan memperkuat dasar bukti dalam penyusunan kebijakan. Hasilnya dapat mendukung arah pembangunan yang lebih responsif terhadap tantangan, peluang, dan kebutuhan masyarakat setempat.
Enam cakupan karya ilmiah yang dihimpun memberi perhatian pada persoalan penting bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Kajian pertama menyoroti daya saing industri dan hilirisasi, termasuk kebutuhan untuk memperkuat nilai tambah produk serta kapasitas pelaku industri daerah. Riset pada bidang ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang agar potensi sumber daya lokal memberi manfaat ekonomi yang lebih besar.
Kajian kedua membahas ketahanan pangan dan stabilitas harga.
Baca juga: Jelang HUT ke-81 TNI, Puspom TNI Perkuat Kesiapan Pengamanan Wallakir | TNI Perkuat Sinergitas Lintas Sektor dalam Pencegahan Karhutla di Sambas | Kekerasan OPM Tewaskan Sopir Angkutan Masyarakat, TNI Perkuat Pengamanan Dan Kejar Pelaku
