Jakarta | Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membahas perluasan akses keuangan sekaligus mendorong manfaat pembangunan ekonomi agar lebih dirasakan masyarakat. Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari banyaknya program atau slogan yang disampaikan, tetapi dari perubahan nyata dalam kehidupan keluarga.
Ukuran kesejahteraan, menurut pesan yang disampaikan dalam forum itu, harus terlihat pada meningkatnya penghasilan dan daya beli masyarakat. Keluarga perlu memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga keberlangsungan usaha, serta merencanakan masa depan. Karena itu, akses terhadap layanan dan pembiayaan keuangan perlu berujung pada peluang ekonomi yang nyata, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan atau kegiatan administratif.
Presiden juga menyoroti kelompok-kelompok yang harus merasakan dampak pertumbuhan ekonomi secara langsung. Petani dan nelayan, misalnya, membutuhkan dukungan agar hasil kerja mereka dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik dan berkelanjutan. Pedagang pasar perlu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha, sementara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan akses yang mendukung kegiatan produksi maupun perluasan pasar. Perhatian tersebut menegaskan bahwa kebijakan ekonomi perlu menjangkau masyarakat yang menjadi penggerak kegiatan ekonomi sehari-hari.
Dalam cakupan yang sama, ibu yang turut membantu ekonomi keluarga juga disebut sebagai bagian penting dari masyarakat yang perlu memperoleh manfaat. Peran mereka dalam usaha rumah tangga, perdagangan, maupun kegiatan produktif lainnya berkontribusi terhadap pendapatan keluarga. Dengan demikian, upaya memperluas akses keuangan daerah diharapkan tidak berhenti pada pembukaan layanan, melainkan membantu masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi secara efektif. Penekanan Presiden dalam Rakornas TPAKD tersebut menempatkan kesejahteraan sebagai hasil yang harus dapat dirasakan: pendapatan membaik, daya beli menguat, dan kesempatan berusaha terbuka bagi berbagai lapisan masyarakat.
Dalam pandangan Prabowo, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab bersama untuk menguasai serta mengamankan kekayaan bangsa. Kekayaan tersebut tidak semata-mata menjadi sumber penerimaan, melainkan modal bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sumber daya alam perlu dijaga, dikelola secara bertanggung jawab, dan dimanfaatkan dengan tata kelola yang memastikan manfaatnya kembali kepada rakyat. Pengelolaan yang baik juga menuntut perlindungan lingkungan dan pemerataan akses, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok atau wilayah tertentu. Pemerintah pusat dan daerah, dalam kerangka ini, perlu bekerja selaras: menjaga aset strategis, mencegah penyalahgunaan, serta membuka peluang agar potensi alam menopang kehidupan dan usaha masyarakat luas.
Pada periode Agustus–Oktober 2026, penyaluran kredit produktif tercatat mencapai Rp53,15 triliun dan menjangkau lebih dari dua juta debitur melalui 343 lembaga jasa keuangan. Pembiayaan ini diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan, termasuk usaha mikro dan kebutuhan modal kerja. Penerimanya banyak berasal dari kelompok berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Di mereka terdapat pengemudi ojek daring, pedagang pasar, petani, serta nelayan. Jangkauan lintas profesi tersebut menunjukkan pentingnya akses pembiayaan yang dapat digunakan secara produktif, dengan persyaratan dan layanan yang sesuai kebutuhan peminjam. Penyaluran melalui ratusan lembaga jasa keuangan juga menggambarkan peran jaringan pembiayaan dalam membawa dukungan modal ke berbagai lapisan masyarakat.
Untuk tahun 2027, target pembiayaan produktif ditetapkan sebesar Rp400 triliun bagi 28 juta keluarga. Prabowo menerangkan bahwa angka tersebut setara kira-kira 100 juta orang apabila anggota keluarga turut dihitung. Sasaran keluarga menempatkan rumah tangga sebagai titik penting dalam upaya memperluas kesempatan ekonomi, bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai pelaku usaha dan penggerak konsumsi lokal. Agar target itu memberi dampak berkelanjutan, pembiayaan perlu disertai pendampingan, informasi yang mudah dipahami, serta pengawasan atas penggunaan dana. Dengan demikian, akses modal dapat membantu keluarga mengembangkan penghasilan, memperkuat usaha, dan ikut menghubungkan pengelolaan kekayaan bangsa dengan kemakmuran yang dirasakan lebih luas.
Dalam rapat koordinasi nasional, perhatian sempat tertuju pada daftar kepala daerah yang hadir. Ketika memeriksa kehadiran para gubernur, Presiden Prabowo Subianto menanyakan keberadaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab dikenal dengan sebutan KDM. Pertanyaan itu muncul di tengah acara yang mempertemukan pemerintah pusat dengan para pemimpin daerah untuk membahas agenda pemerintahan dan koordinasi nasional. Momen tersebut menarik perhatian karena Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk besar, sementara gubernurnya tidak tampak di peserta. Prabowo kemudian menyinggung bahwa gubernur yang lokasinya paling dekat dengan tempat pelaksanaan rakornas justru tidak hadir, dan menyatakan bahwa KDM mungkin sedang sibuk.
Pernyataan Prabowo itu disampaikan saat ia mencermati kehadiran para kepala daerah dalam forum tersebut. Ia mengaitkan ketidakhadiran Dedi dengan jarak Jawa Barat yang relatif dekat, lalu menyebut kemungkinan bahwa gubernur tersebut tengah memiliki kesibukan. Komentar tersebut menjadi sorotan karena ketidakhadiran KDM bukan disebabkan oleh agenda seremonial lain, melainkan berkaitan dengan penanganan situasi darurat di wilayah yang dipimpinnya. Di saat para peserta mengikuti pembahasan di rakornas, Dedi berada di kawasan Gunung Ciremai untuk melihat langsung perkembangan kebakaran hutan dan lahan serta memastikan upaya penanganan berjalan.
KDM tidak mengikuti acara karena memilih berada di lapangan, memimpin sekaligus meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Ciremai. Kehadirannya di lokasi memungkinkan ia memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi kebakaran, kebutuhan petugas, serta langkah yang sedang dilakukan untuk mengendalikan api. Penanganan kebakaran di kawasan hutan memerlukan koordinasi berbagai pihak, termasuk aparat, petugas pemadam, dan unsur pemerintah setempat. Dengan meninjau situasi secara langsung, gubernur dapat memantau perkembangan dan mendorong respons yang sesuai dengan kondisi lapangan. Karena itu, absennya Dedi dari rakornas berlangsung bersamaan dengan tanggung jawabnya mengawasi penanganan kebakaran di Jawa Barat. Momen tersebut menjelaskan alasan ketidakhadirannya, sekaligus memperlihatkan prioritas yang dijalankannya ketika wilayahnya menghadapi keadaan darurat.
Kebakaran melanda kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan dan membakar sekitar dua hektare hutan bambu. Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena api muncul di kawasan hutan yang rentan terdampak kondisi cuaca terik pada musim kemarau. Jika tidak segera dikendalikan, titik api dikhawatirkan dapat meluas dan menjangkau area lain di sekitar lokasi. Risiko itu membuat upaya pemadaman perlu dilakukan dengan koordinasi yang baik, terutama dalam menyatukan langkah pihak-pihak yang terlibat di lapangan.
Setelah mengetahui adanya kebakaran, Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan sebutan KDM, menuju kawasan Ciremai. Kehadirannya di lokasi bukan untuk mengikuti agenda rapat koordinasi nasional, melainkan untuk mengonsolidasikan tim gabungan dan memimpin upaya pemadaman. Fokus tersebut mencerminkan urgensi penanganan kebakaran, ketika kondisi cuaca kering dan panas dapat meningkatkan kekhawatiran terhadap kemungkinan api menyebar. KDM berada di lokasi untuk memastikan upaya bersama diarahkan pada pemadaman dan pengendalian kebakaran.
Kebakaran hutan bambu di kawasan taman nasional memerlukan perhatian karena vegetasi yang terbakar dapat menjadi bagian dari area hutan yang lebih luas. Dengan luasan yang terdeteksi sekitar dua hektare, penanganan segera menjadi penting agar titik api tidak berkembang. Namun, informasi yang tersedia tidak merinci waktu kebakaran maupun tahapan teknis pemadaman. Yang ditekankan adalah langkah KDM mendatangi lokasi, mengonsolidasikan tim gabungan, dan memimpin penanganan di tengah risiko cuaca terik kemarau.
Melalui media sosial KDM juga menyampaikan keadaan di lapangan dan mengajak warga.
