Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa lima konsesi izin usaha pertambangan (IUP) memiliki cadangan tambang terbukti dengan nilai mencapai Rp5.400 triliun. Prabowo juga menyampaikan padanan nilai tersebut dalam mata uang Amerika Serikat, yakni sekitar US0 miliar. Angka itu, menurut Presiden, merujuk pada hasil studi cadangan tambang yang terkait dengan lima konsesi tersebut. Pernyataan itu menempatkan nilai cadangan sebagai pokok informasi, sekaligus memberi gambaran mengenai skala sumber daya yang tercakup dalam IUP yang ia soroti.
Prabowo mengaitkan taksiran Rp5.400 triliun dengan cadangan yang telah dikaji, bukan sekadar perkiraan tanpa dasar studi. Ia menyebut nilai dalam rupiah dan padanannya dalam dolar AS untuk menggambarkan besarnya potensi yang dihitung. Dengan demikian, angka US$300 miliar merupakan penyebutan nilai setara yang disampaikan Prabowo, sementara angka rupiah menjadi nilai utama yang ia kemukakan. Keduanya merujuk pada cadangan dari lima konsesi secara keseluruhan, sebagaimana penjelasan Presiden, bukan pada satu IUP tertentu saja.
Dalam menyampaikan klaim tersebut, Prabowo secara khusus mengatribusikan nilai itu pada studi cadangan. Keterangan ini penting untuk memahami dasar angka yang diumumkan: nilainya berasal dari penghitungan cadangan dalam studi, sesuai penjelasan yang ia berikan. Pernyataan tentang cadangan bernilai besar tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa seluruh nilai tersebut telah menjadi hasil produksi atau penerimaan. Pokok yang disampaikan Presiden adalah besaran cadangan tambang terbukti pada lima IUP, dengan nilai sekitar Rp5.400 triliun atau US$300 miliar menurut perhitungannya. Informasi tentang dasar studi dan atribusi kepada Prabowo menjadi konteks utama dalam membaca angka tersebut secara tepat.
Prabowo menyampaikan pernyataan mengenai lima IUP dalam pidatonya di Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD). Acara tersebut berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10). Dengan demikian, pengungkapan tentang nilai cadangan tambang itu disampaikan dalam forum koordinasi nasional tersebut. Uraian mengenai lima izin usaha pertambangan itu menjadi bagian dari pidato Prabowo di hadapan para tamu yang hadir. Konteks tempat dan waktu ini menandai kapan kabar mengenai lima IUP dengan cadangan bernilai Rp5.400 triliun disampaikan, sekaligus menunjukkan forum yang menjadi latar pernyataan tersebut.
Dalam pidato itu, Prabowo menyoroti jumlah IUP yang disebut serta nilai cadangan tambang yang dikaitkan dengannya. Pokok pengungkapan yang menjadi perhatian adalah adanya lima izin usaha pertambangan dan angka cadangan sebesar Rp5.400 triliun. Penyampaian angka tersebut berlangsung dalam agenda Rakornas TPAKD, sesuai konteks acara yang menjadi tempat pidato. Karena itu, pernyataan tersebut dapat dicatat sebagai bagian dari penyampaian Prabowo pada kegiatan itu, bukan sebagai informasi yang disampaikan terpisah dari forum. Waktu yang tercantum adalah Kamis (22/10), sedangkan lokasinya JIExpo Kemayoran, Jakarta. Keterangan ini menjelaskan latar penyampaian tanpa menambahkan rincian lain mengenai agenda maupun isi pembahasan forum.
Para tamu yang hadir menyambut pengungkapan nilai cadangan tersebut dengan tepuk tangan. Respons itu terjadi setelah angka cadangan tambang disebut dalam pidato Prabowo di Rakornas TPAKD. Dengan demikian, penyebutan nilai Rp5.400 triliun tidak hanya menjadi pokok pernyataan yang disampaikan, tetapi juga mendapat sambutan langsung dari tamu yang hadir di lokasi. Informasi mengenai tepuk tangan itu melengkapi konteks penyampaian, tanpa mengubah pokok berita tentang lima IUP dan cadangan yang dikaitkan dengannya. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis (22/10) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dalam rangkaian kegiatan Rakornas TPAKD. Uraian ini menempatkan waktu, tempat, forum, serta sambutan atas pengungkapan angka cadangan sebagai unsur utama konteks pidato.
Prabowo menyebut lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang disorotnya sebagai contoh dari kekayaan sumber daya alam Indonesia yang telah diberikan pengelolaannya kepada pihak perusahaan. Lima izin tersebut, menurut pernyataannya, memiliki cadangan terbukti dengan nilai sekitar Rp5.400 triliun. Angka itu merujuk pada potensi yang dikaitkan dengan lima IUP tersebut, bukan nilai keseluruhan dari seluruh konsesi tambang di Indonesia. Pembedaan ini penting agar besaran yang disebut tidak dipahami sebagai taksiran bagi semua wilayah izin.
Dalam pernyataan yang sama, Prabowo menggambarkan bahwa konsesi yang telah dibagikan kepada perusahaan berjumlah ratusan. Dengan demikian, lima IUP bernilai cadangan terbukti Rp5.400 triliun itu hanya sebagian kecil dari kumpulan izin yang lebih luas. Ia tidak menyamakan lima izin yang menjadi sorotan dengan seluruh konsesi, dan kedua jumlah tersebut memiliki cakupan berbeda: satu merujuk pada sejumlah izin tertentu, sedangkan yang lain menggambarkan skala pemberian konsesi secara keseluruhan.
Perbedaan skala itu menjadi konteks penting dalam membaca kritik mengenai tata kelola sumber daya alam. Penyebutan ratusan konsesi menunjukkan besarnya jumlah izin yang menurut Prabowo telah diberikan, sementara angka Rp5.400 triliun dipakai untuk menggambarkan cadangan terbukti pada lima IUP yang disebutnya. Pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya merinci nilai cadangan atau kondisi setiap izin lain. Karena itu, angka dan jumlah dalam pernyataan tersebut sebaiknya dipahami sesuai batas klaimnya, tanpa menggeneralisasi nilai lima IUP kepada seluruh konsesi ataupun menganggap lima izin itu mencakup seluruh izin pertambangan yang telah dibagikan.
Respons Prabowo terhadap tepuk tangan para tamu menjadi pengingat bahwa nilai besar yang dibicarakan belum berarti hasil tambang telah tersedia. Ia menegaskan, cadangan yang diperkirakan bernilai Rp5.400 triliun itu masih berada di dalam tanah. Karena itu, potensi tersebut tidak semestinya diperlakukan seolah-olah sudah menjadi kekayaan yang dapat langsung dinikmati. Pengelolaan sumber daya mineral membutuhkan proses, tanggung jawab, dan keputusan yang cermat. Tepuk tangan, dalam konteks itu, tidak mengubah kenyataan bahwa hasilnya baru dapat diperoleh apabila kegiatan pertambangan benar-benar berjalan dan dilakukan sesuai aturan. Pesan tersebut mengarahkan perhatian dari besarnya angka menuju cara negara mengelola izin serta memastikan manfaatnya bagi masyarakat.
Prabowo juga menyerukan agar pembagian konsesi menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintahan. Tanggung jawab itu, menurut penekanannya, tidak hanya berada di tingkat pusat, tetapi juga mencakup pemerintah provinsi, kabupaten, kota, hingga desa. Keterlibatan berbagai tingkatan pemerintahan dipandang penting agar pemberian konsesi tidak dilakukan tanpa pertimbangan memadai. Setiap pihak perlu memahami bahwa keputusan mengenai wilayah tambang berkaitan dengan kepentingan publik dan pengelolaan kekayaan negara. Dengan demikian, pembagian izin bukan sekadar urusan administratif, melainkan keputusan yang menuntut kehati-hatian dan akuntabilitas. Pemerintah di setiap tingkat diharapkan menjalankan perannya secara bertanggung jawab, sehingga konsesi diberikan dengan pertimbangan yang jelas dan tidak dibiarkan tanpa pengawasan setelah ditetapkan.
Selain soal pembagian, Prabowo meminta kemampuan calon penerima konsesi diperiksa. Pemeriksaan itu diperlukan untuk menilai apakah pemegang izin memiliki kapasitas menjalankan kegiatan pertambangan, bukan hanya menerima hak atas suatu wilayah. Ia menyebut banyak konsesi yang telah diberikan tetapi tidak dikerjakan. Keadaan tersebut, menurutnya, sedang ditertibkan. Pernyataan ini menyoroti pentingnya memastikan izin dimanfaatkan sesuai tujuan, sekaligus mencegah penguasaan konsesi tanpa kegiatan nyata. Penilaian atas kemampuan penerima dan pemantauan pelaksanaan menjadi bagian dari tata kelola yang lebih bertanggung jawab. Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat membedakan pemegang konsesi yang siap bekerja dari pihak yang tidak menjalankan kewajibannya. Penertiban juga mengingatkan bahwa izin bukan jaminan untuk membiarkan potensi tambang tetap terkunci di bawah tanah tanpa batas waktu.
Baca juga: Setelah Pernah Ramai Diberitakan, Tambang Batu Bara Ngepon Tuban Disebut Kembali Aktif | LIRA Laporkan Dugaan Tambang dan Pabrik HS Salam Magelang, Desak Audit Total dan Penyelidikan | Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo
