Jakarta | Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur. Keputusan tersebut menandakan bahwa otoritas moneter memilih menjaga pengaturan kebijakan saat ini, sembari mencermati kondisi ekonomi dan perkembangan yang dapat memengaruhi prospek ke depan. Dengan mempertahankan suku bunga, BI berupaya memastikan stabilitas tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah berikutnya. Keputusan ini juga memberi sinyal bahwa perubahan tingkat bunga tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui evaluasi terhadap berbagai indikator yang tersedia. Pelaku pasar dan masyarakat masih perlu menunggu informasi ekonomi terbaru sebelum memperoleh gambaran lebih jelas tentang arah kebijakan moneter selanjutnya.
Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa arah kebijakan suku bunga acuan untuk bulan berikutnya masih akan ditentukan dengan mempertimbangkan data terbaru serta perkembangan ke depan. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu, 21 Oktober 2026, setelah keputusan Rapat Dewan Gubernur diumumkan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa bank sentral belum menetapkan lebih awal apakah suku bunga akan dipertahankan atau disesuaikan pada pertemuan berikutnya. Keputusan akan bergantung pada pembacaan terhadap perubahan situasi ekonomi, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Karena itu, data yang masuk dan dinamika yang berlangsung akan menjadi dasar penting dalam menilai kebutuhan kebijakan. BI tetap membuka ruang evaluasi seiring berubahnya kondisi.
Untuk saat ini, fokus Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas sembari tetap mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Kedua sasaran tersebut perlu dikelola secara seimbang, terutama ketika kondisi dan prospek ekonomi dapat berubah dari waktu ke waktu. Stabilitas menjadi landasan bagi kepastian dalam kegiatan ekonomi, sedangkan momentum pertumbuhan perlu dijaga agar aktivitas masyarakat dan dunia usaha tetap berjalan. Dengan menunggu data terbaru, BI dapat menilai apakah pengaturan suku bunga 5,75% masih sesuai dengan kebutuhan atau perlu ditinjau kembali. Pendekatan berbasis data juga membantu menjelaskan mengapa arah kebijakan bulan depan belum dipastikan. Untuk itu, perhatian akan tertuju pada indikator ekonomi dan perkembangan terkini yang dapat memengaruhi penilaian bank sentral dalam rapat mendatang.
Selain keputusan mengenai suku bunga acuan, Bank Indonesia (BI) menetapkan penyesuaian pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman. Suku bunga deposit facility dinaikkan menjadi 5%, sementara lending facility berada di level 6,50%. Kedua instrumen tersebut melengkapi koridor suku bunga BI dan menjadi bagian dari pengelolaan kondisi likuiditas serta stabilitas di pasar keuangan. Penyesuaian ini disampaikan bersamaan dengan penekanan bahwa arah kebijakan berikutnya akan mempertimbangkan perkembangan data ekonomi terbaru.
BI juga memperkuat insentif kebijakan bagi penggunaan domestic non-deliverable forward (DNDF) sebagai instrumen lindung nilai. Penguatan insentif tersebut ditujukan kepada perbankan, sehingga bank memiliki dorongan lebih besar untuk memfasilitasi kebutuhan pelaku pasar dalam mengelola risiko perubahan nilai tukar. DNDF merupakan kontrak berjangka valuta asing yang penyelesaiannya dilakukan dalam rupiah, tanpa penyerahan fisik mata uang asing. Instrumen ini dapat membantu perusahaan dan investor mengantisipasi pergerakan kurs, terutama ketika ketidakpastian global meningkatkan volatilitas pasar.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan, kebijakan tersebut memiliki beberapa sasaran yang saling berkaitan. Insentif DNDF diharapkan dapat menarik aliran masuk modal asing, sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Arus modal yang lebih kuat dan pasar lindung nilai yang lebih aktif dapat membantu meredam tekanan terhadap rupiah, meskipun hasilnya tetap bergantung pada kondisi ekonomi dan sentimen global. Karena itu, BI memandang penguatan instrumen pasar sebagai pelengkap kebijakan suku bunga dan langkah stabilisasi lainnya, bukan sebagai pengganti pemantauan terhadap perkembangan ekonomi.
Tujuan berikutnya adalah mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, yang dikenal sebagai PUVA. Pasar yang lebih dalam diharapkan memiliki variasi instrumen, partisipasi, dan transaksi yang lebih memadai sehingga kebutuhan lindung nilai dapat dipenuhi secara lebih efisien. Dengan meningkatkan penggunaan DNDF melalui perbankan, BI berupaya membangun mekanisme pasar yang lebih tangguh dan mendukung pengelolaan risiko kurs. Rangkaian langkah tersebut mencerminkan upaya menjaga stabilitas rupiah sambil memperkuat infrastruktur keuangan domestik. Efektivitasnya akan terus dinilai seiring masuknya data terbaru dan perubahan kondisi pasar.
Di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah. Arah kebijakan tersebut menempatkan kestabilan mata uang sebagai bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan pasar dan mendukung kondisi perekonomian domestik. Perkembangan global dapat memengaruhi pergerakan arus modal, pasar keuangan, serta nilai tukar, sehingga respons kebijakan perlu mempertimbangkan berbagai sumber risiko secara cermat. BI terus memantau perubahan tersebut dan menilai dampaknya terhadap inflasi maupun stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, stabilisasi rupiah dijalankan sebagai landasan untuk mempertahankan ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian, tanpa mengabaikan sasaran makroekonomi yang telah ditetapkan.
Dalam kerangka tersebut, BI mempertahankan sasaran inflasi sebesar 2,5±1% untuk 2026 dan 2027. Sasaran ini menjadi acuan dalam menjaga kenaikan harga tetap terkendali sekaligus mendukung daya beli masyarakat dan perencanaan dunia usaha. Pencapaian sasaran inflasi juga berkaitan dengan kestabilan nilai tukar, karena perubahan harga dan tekanan eksternal dapat saling memengaruhi. Oleh sebab itu, pemantauan terhadap inflasi, nilai tukar rupiah, serta perkembangan ekonomi global dan domestik menjadi bagian dari evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Penetapan sasaran untuk dua tahun tersebut memberikan rujukan bagi pelaku ekonomi mengenai komitmen menjaga stabilitas harga, sambil tetap memperhatikan kondisi yang berkembang.
BI menyatakan komitmen untuk mengoptimalkan berbagai instrumen moneter demi memperkuat ketahanan eksternal Indonesia. Penggunaan instrumen tersebut disesuaikan dengan kebutuhan menjaga stabilitas dan merespons perubahan kondisi ekonomi, termasuk tekanan yang berasal dari luar negeri. Bank sentral juga akan mencermati data terbaru sebelum menentukan arah kebijakan berikutnya. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan penilaian yang lebih menyeluruh atas inflasi, pasar valuta asing, serta risiko terhadap perekonomian. Apabila perkembangan yang terpantau memerlukan respons, BI berkomitmen mengambil penyesuaian yang diperlukan agar stabilitas perekonomian tetap terjaga. Pernyataan ini menegaskan prioritas stabilitas, tetapi tidak menetapkan langkah spesifik sebelum informasi dan kondisi terkini memberikan dasar bagi keputusan kebijakan.
Di tengah kehati-hatian dalam menentukan arah suku bunga, Bank Indonesia tetap menggunakan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk menopang momentum pertumbuhan ekonomi. Kedua ranah tersebut melengkapi kebijakan moneter, dengan perhatian pada kelancaran pembiayaan, aktivitas usaha, dan daya tahan sistem keuangan. Pendekatan ini penting karena pertumbuhan yang berkelanjutan membutuhkan akses pendanaan yang memadai sekaligus lingkungan keuangan yang stabil. Dengan demikian, dukungan bagi perekonomian tidak hanya bertumpu pada biaya pinjaman, tetapi juga pada tersedianya saluran kredit dan infrastruktur transaksi yang bekerja dengan baik.
Kebijakan makroprudensial yang longgar terus diperkuat agar perbankan memiliki ruang untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor riil. Pelaku usaha, terutama sektor produktif, memerlukan akses pembiayaan untuk menjaga kegiatan operasional, memperluas kapasitas, dan merespons permintaan. Dorongan tersebut perlu berjalan seiring dengan pengelolaan risiko yang cermat. Bank dan lembaga keuangan tetap harus memperhatikan kualitas aset, kemampuan bayar debitur, serta kecukupan likuiditas dan modal. Dengan keseimbangan itu, pelonggaran kebijakan diharapkan mendorong intermediasi tanpa mengurangi kewaspadaan terhadap potensi tekanan pada stabilitas sistem keuangan.
Di bidang sistem pembayaran, arah kebijakan mencakup perluasan penerimaan pembayaran digital agar transaksi semakin mudah digunakan oleh masyarakat dan pelaku usaha.
