Jakarta | Sebanyak 9.505 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan 26 kegiatan unjuk rasa dan 26 kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada Selasa, 20 Oktober 2026. Kegiatan-kegiatan tersebut tersebar di wilayah hukum tersebut dan tidak disebut berlangsung di satu lokasi yang sama. Pengamanan melibatkan unsur Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pengamanan dalam atau pamdal.
Pengerahan personel itu dilakukan untuk mendukung keamanan dan ketertiban selama rangkaian kegiatan berlangsung. Dengan jumlah agenda yang mencapai puluhan, kehadiran petugas diharapkan membantu menjaga kelancaran kegiatan, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun menjalankan aktivitasnya. Unsur gabungan menjalankan tugas pengamanan sesuai peran masing-masing di lapangan.
Pengamanan aksi unjuk rasa mencakup kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, sementara kegiatan masyarakat merupakan agenda lain yang juga berlangsung pada hari yang sama. Penanganan kedua jenis kegiatan tersebut membutuhkan koordinasi agar aktivitas warga dan arus kegiatan dapat berlangsung tertib. Namun, informasi yang tersedia tidak merinci lokasi, waktu, maupun karakter setiap agenda.
Jumlah personel yang disiagakan mencerminkan cakupan pengamanan terhadap 52 kegiatan yang tercatat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Keterlibatan Polri, TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan pamdal menjadi bagian dari pengamanan terpadu. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi kegiatan diimbau mengikuti arahan petugas dan memperhatikan informasi lalu lintas atau pengaturan setempat apabila tersedia. Dengan demikian, pengamanan diharapkan dapat berjalan terkoordinasi tanpa mengganggu kegiatan warga yang tidak terkait langsung dengan agenda tersebut.
Pengamanan aksi unjuk rasa dan kegiatan warga di Jakarta melibatkan total 9.505 personel gabungan. Rinciannya, sebanyak 7.660 personel berasal dari Polri, 1.540 personel dari TNI, 135 petugas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta 170 personel pengamanan dalam atau pamdal. Komposisi tersebut disiapkan untuk mendukung pengamanan di sejumlah titik kegiatan. Penempatan petugas disesuaikan dengan lokasi dan kebutuhan, sehingga aktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung di tengah adanya penyampaian aspirasi. Keterlibatan berbagai unsur juga mencerminkan koordinasi lintas instansi dalam menjaga situasi tetap tertib dan kondusif.
Pola pengamanan yang diterapkan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, dialog, komunikasi, serta pendekatan persuasif. Petugas diharapkan membangun interaksi yang baik dengan peserta aksi maupun warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Melalui komunikasi yang terbuka, kebutuhan dan aspirasi dapat disampaikan tanpa mengabaikan keselamatan serta ketertiban bersama. Pendekatan ini menempatkan aparat tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pihak yang membantu memastikan kegiatan masyarakat berjalan lancar. Koordinasi di lapangan menjadi penting agar respons petugas tetap terukur dan sesuai dengan situasi di setiap titik.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menyampaikan konsep pengamanan tersebut saat memimpin apel kesiapan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa. Ia menegaskan bahwa pengamanan ditujukan agar warga dapat menyampaikan aspirasi sekaligus menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman. Karena itu, kehadiran personel gabungan diarahkan untuk menjaga keseimbangan kelancaran kegiatan, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, dan kenyamanan warga lainnya. Melalui kesiapan personel, koordinasi antarinstansi, serta pendekatan yang mengutamakan dialog, pelaksanaan pengamanan diharapkan berlangsung tertib dan humanis. Warga pun diharapkan tetap dapat menjalankan rutinitas secara aman, sementara peserta aksi memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dadang menyampaikan bahwa menyatakan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Karena itu, pengamanan aksi unjuk rasa tidak semata-mata ditujukan untuk mengendalikan situasi, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara tertib. Personel yang bertugas diminta memahami bahwa pelaksanaan tugas keamanan harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak warga. Pendekatan tersebut penting agar kegiatan penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan tetap memberi ruang bagi warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.
Dadang juga menegaskan pentingnya profesionalisme dan pengendalian emosi bagi seluruh personel saat menghadapi dinamika di lapangan. Dalam situasi yang dapat berubah, petugas diharapkan mengutamakan komunikasi, mendengarkan aspirasi, serta menggunakan pendekatan humanis untuk mencegah kesalahpahaman dan meredakan ketegangan. Setiap tindakan harus dilakukan secara terukur dan proporsional, dengan berpedoman pada prosedur operasional standar. Dengan demikian, respons aparat dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat maupun personel. Sikap tenang dan terbuka juga membantu menjaga suasana tetap kondusif, terutama ketika berlangsung berbagai kegiatan warga di Jakarta.
Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menekankan bahwa sinergi TNI-Polri diperlukan untuk menjaga keamanan sekaligus kenyamanan masyarakat. Koordinasi antaraparat diharapkan mendukung pengamanan yang tertib dan responsif, serta memastikan warga tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Deddy meminta aparat memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib, sambil menjaga lingkungan sekitar tetap aman. Kehadiran petugas di lapangan, menurutnya, diharapkan memberikan rasa aman, nyaman, dan sejuk bagi warga Jakarta. Pesan tersebut menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian penting dari pengamanan: aparat hadir untuk menjaga ketertiban, menghormati hak warga, dan menciptakan suasana yang mendukung dialog damai. Melalui sikap profesional, komunikasi yang baik, serta kerja sama yang kuat, pengamanan dapat berlangsung tanpa mengurangi kesempatan warga menyuarakan pandangan mereka secara bertanggung jawab.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa pelayanan lalu lintas disiapkan untuk membantu menjaga kelancaran mobilitas warga selama berlangsungnya aksi unjuk rasa dan kegiatan masyarakat di Jakarta. Pengaturan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian agar aktivitas warga tetap dapat berjalan, sementara kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung dengan tertib. Petugas akan memantau situasi dan kondisi lalu lintas di lapangan untuk menyesuaikan pelayanan yang diperlukan. Dengan langkah tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang memadai dan merencanakan perjalanan secara lebih cermat.
Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan. Karena situasi dapat berubah dari waktu ke waktu, pengguna jalan diimbau untuk mengikuti arahan petugas serta memperhatikan pembaruan informasi sebelum dan selama bepergian. Pengaturan yang diterapkan dapat menyesuaikan kebutuhan demi menjaga kelancaran pergerakan warga, tanpa mengabaikan keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi kegiatan. Kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang apabila mendapati perubahan kondisi perjalanan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara maupun beraktivitas di ruang publik.
Untuk memperoleh informasi terbaru, warga dapat memantau akun media sosial resmi Polda Metro Jaya, yaitu @poldametrojaya dan @tmcpoldametro. Kedua saluran tersebut dapat menjadi rujukan untuk mengetahui perkembangan situasi dan imbauan terkait mobilitas. Masyarakat disarankan mengandalkan kanal resmi agar informasi yang diterima lebih akurat, serta tidak langsung meneruskan kabar yang belum terverifikasi. Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, warga juga dapat menghubungi layanan 110. Saluran bantuan ini dapat digunakan saat masyarakat memerlukan respons atau pertolongan, dengan menyampaikan informasi yang jelas agar kebutuhan dapat ditindaklanjuti.
Budi menegaskan bahwa pelayanan dan pengaturan yang disiapkan diarahkan untuk mendukung penyampaian aspirasi secara aman, tertib, dan damai. Pada saat yang sama, kepolisian berupaya menjaga agar kegiatan masyarakat lainnya tetap dapat berlangsung dan mobilitas warga tidak terganggu secara berlebihan. Kerja sama masyarakat, kepatuhan terhadap arahan petugas, serta pemantauan informasi resmi diharapkan membantu menjaga suasana kondusif. Dengan demikian, hak menyampaikan pendapat dapat berjalan seiring dengan perlindungan keselamatan, ketertiban umum, dan kelancaran aktivitas warga Jakarta.
Baca juga: TNI Kerahkan 308 Personel Tambahan, Total 1.138 Personel Penyuluh Perkuat Penanganan Karhutla | Menembus Asap Karhutla Kalsel, Personel Lanud Sjamsudin Noor dan Kekuatan Udara Bergerak, Heli TNI AU dan Gabungan Dikerahkan, Wujud Negara Hadir | Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta
