Jakarta | Penyerahan tugas dan tanggung jawab Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) menandai peralihan kepemimpinan di lembaga yang mengoordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan tugas tersebut kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Momen ini menjadi tahapan administratif sekaligus penegasan bahwa tanggung jawab kepala badan kini berada di tangan Maruli.
Peralihan itu menyusul pelantikan Maruli oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam pelantikan tersebut, Maruli dipercaya mengemban dua jabatan, yakni Wakil Panglima TNI dan Kepala BNPPDT. Pengangkatan sebagai Kepala BNPPDT didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/TNI Tahun 2026. Dengan penyerahan tugas pada 19 Oktober, proses pergantian kepemimpinan berlanjut dari keputusan dan pelantikan presiden menuju pelaksanaan tanggung jawab di lingkungan badan.
Sebelum Maruli menerima tugas tersebut, Tito menjalankan fungsi Kepala BNPP secara ex officio dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Artinya, tugas kepala badan melekat pada jabatan Mendagri yang diembannya, bukan merupakan penugasan terpisah yang disebut dalam rangkaian ini. Penyerahan dari Tito kepada Maruli menjadi penanda berakhirnya pelaksanaan tugas tersebut oleh Mendagri dan dimulainya kepemimpinan Maruli di BNPPDT. Perubahan ini berlangsung ketika pembangunan perbatasan menjadi sorotan, sehingga kesinambungan koordinasi dan tanggung jawab kelembagaan turut menjadi perhatian. Ke depan, peran kepala badan akan berada pada Maruli seiring tugasnya sebagai Wakil Panglima TNI. Rangkaian keputusan, pelantikan, dan serah terima tersebut menjelaskan dasar serta waktu peralihan jabatan, sementara fokus lembaga tetap berkaitan dengan pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil.
Dalam penjelasannya, Tito menerangkan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dibentuk sebagai lembaga tersendiri pada 2010. Pembentukan ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang memiliki tugas terkait pengelolaan serta pembangunan kawasan perbatasan. Dengan koordinasi tersebut, program pemerintah di wilayah perbatasan diharapkan dapat berjalan lebih terpadu, tidak terpisah-pisah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Pembangunan terpadu menjadi mandat penting karena kondisi perbatasan membutuhkan perhatian lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan kebutuhan warga menjadi dasar perencanaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan menghadirkan keadilan dalam akses terhadap layanan maupun kesempatan pembangunan. Pemerintah juga ingin mendorong kawasan perbatasan agar berkembang sebagai sentra ekonomi baru. Dengan demikian, wilayah tersebut tidak hanya dipandang sebagai garis terluar negara, tetapi juga sebagai ruang kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Mandat BNPP mencakup pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang berperan dalam mendukung aktivitas lintas batas dan pelayanan di kawasan perbatasan. Pengelolaan pos-pos tersebut memerlukan koordinasi antarlembaga, mengingat berbagai urusan di dalamnya berkaitan dengan fungsi dan kewenangan instansi yang berbeda. Selain mengoordinasikan pembangunan, lembaga ini juga bertanggung jawab menangani persoalan batas negara, sehingga aspek pelayanan, pengelolaan kawasan, dan penanganan batas dapat dipertimbangkan secara bersama.
Tito turut mencatat bahwa masih terdapat sejumlah segmen perbatasan Indonesia–Malaysia dan Indonesia–Timor-Leste yang memerlukan penanganan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan pengelolaan perbatasan belum selesai dan membutuhkan perhatian berkelanjutan. Koordinasi melalui BNPP menjadi penting agar persoalan tersebut dapat ditangani bersama oleh kementerian dan lembaga terkait. Pada saat yang sama, agenda pembangunan perlu tetap berorientasi pada warga serta mendorong manfaat ekonomi dan sosial yang lebih merata di kawasan perbatasan.
Perhatian BNPPDT tidak hanya tertuju pada kawasan perbatasan yang ramai dibicarakan, tetapi juga pada wilayah terpencil yang masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pembangunan dan pelayanan. Tito menyebut Pulau Enggano, Pulau Nias, dan Pulau Rondo sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian agar pemerataan pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Penyebutan pulau-pulau tersebut menegaskan bahwa tantangan pembangunan tidak selalu terlihat dari pusat pemerintahan. Jarak, keterbatasan akses, dan kondisi geografis dapat membuat kebutuhan warga lebih sulit dipenuhi, sehingga kebijakan perlu mempertimbangkan keadaan tiap daerah.
Upaya menjangkau masyarakat di kawasan terpencil memerlukan koordinasi antarkementerian dan lembaga, bukan hanya program yang dijalankan secara terpisah. Tito menekankan pentingnya kerja bersama agar perencanaan, pelaksanaan, dan pelayanan dapat saling mendukung. Dengan koordinasi lintas sektor, kebutuhan daerah dapat ditangani secara lebih menyeluruh, sementara tumpang tindih program maupun kesenjangan layanan dapat dikurangi. Pembangunan juga perlu dirancang berkelanjutan, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada satu kegiatan atau periode. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga kesinambungan layanan dan memastikan bahwa warga tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Dalam pandangan Tito, peningkatan kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan pemerataan pembangunan. Ketika akses terhadap pelayanan dan kesempatan semakin setara, masyarakat di daerah terpencil dapat merasakan kehadiran negara secara nyata. Perhatian terhadap kesejahteraan juga memiliki dimensi kebangsaan: penguatan nasionalisme dan ketahanan wilayah berjalan seiring dengan upaya mengurangi kesenjangan. Wilayah yang terlayani dengan baik dan masyarakatnya merasa diperhatikan dinilai lebih kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi infiltrasi pihak luar. Karena itu, agenda pembangunan perbatasan perlu menghubungkan peningkatan kualitas hidup dengan koordinasi pemerintah, keberlanjutan program, serta penguatan rasa kebersamaan nasional. Menempatkan daerah terpencil dalam prioritas pembangunan menjadi bagian dari upaya menjaga kesatuan wilayah sekaligus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dari pelayanan dan kemajuan.Tito berharap pengalaman Maruli Simanjuntak selama bertugas di lingkungan TNI dapat menjadi bekal dalam menjalankan tanggung jawab barunya di BNPPDT. Pengalaman tersebut diharapkan mendukung kepemimpinan yang tegas sekaligus mampu memahami kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan. Tito juga mengingatkan agar program yang telah berjalan tidak terhenti dalam proses pergantian pimpinan. Menurutnya, kesinambungan kebijakan dan koordinasi antarlembaga perlu dijaga agar pelaksanaan pembangunan tetap terarah dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kerja bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya menjadi bagian penting dalam menjalankan mandat badan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Tito menyatakan menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab BNPP kepada Maruli. Ia menyampaikan ucapan selamat bertugas, seraya berharap Maruli dapat melanjutkan pekerjaan yang sudah dirintis dan menjaga kerja sama yang telah dibangun. Pesan tersebut menekankan bahwa perubahan kepemimpinan perlu diikuti dengan kesinambungan pelaksanaan program, bukan sekadar pergantian pejabat. Koordinasi yang konsisten diperlukan agar prioritas pembangunan perbatasan dapat dilaksanakan sesuai rencana, dengan pembagian peran yang jelas di berbagai pihak. Dengan demikian, agenda lembaga tetap berjalan meskipun terdapat perubahan dalam susunan kepemimpinan.
Maruli menyatakan siap meneruskan program yang sedang berjalan dan mengembangkan pelaksanaan tugas BNPP setelah lembaga tersebut berkembang menjadi BNPPDT. Ia menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu perhatian dalam menjalankan amanah tersebut. Komitmen itu mencakup upaya menjaga program yang sudah dirancang sekaligus mendorong pelaksanaan tugas lembaga agar semakin efektif. Maruli juga menyebut rencana yang disusun untuk tahun ini akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Pelaksanaan rencana tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja lembaga dan memastikan kegiatan pembangunan dapat berlanjut secara terukur. Fokus pada kesinambungan program, koordinasi, serta hasil bagi masyarakat menjadi landasan dalam menjalankan tugas baru itu.
Baca juga: Wujudkan Pembangunan Tepat Sasaran, Babinsa Turut Hadiri Musrenbangdes | Praktik Judi Sabung Ayam di Weru Kandat, Ketegasan Aparat Jadi Sorotan | Komsos Koramil 1710-03/Kuala Kencana Dan Syukuran Selesainya Pembangunan Jembatan Garuda
