Jakarta | Pemerintah merencanakan perluasan digitalisasi perlindungan sosial agar penerapannya menjangkau seluruh wilayah secara nasional. Langkah ini berkaitan dengan upaya membangun proses pendataan dan pendaftaran yang lebih terhubung dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. Namun, perluasan tersebut perlu melihat terlebih dahulu kondisi registrasi keluarga yang sudah berlangsung. Jumlah keluarga yang tercatat mendaftar masih menjadi tantangan penting, sebab cakupan yang ada belum mendekati keseluruhan rumah tangga yang menjadi bagian dari basis pendataan. Karena itu, digitalisasi tidak hanya menyangkut ketersediaan sistem, tetapi juga keterlibatan keluarga dalam proses registrasi.
Data yang tersedia mencatat 9.294.281 kepala keluarga telah melakukan registrasi. Angka tersebut setara dengan 9,68% dari total 96.044.487 kepala keluarga. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa bagian keluarga yang telah terdaftar masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan. Dengan demikian, masih terdapat pekerjaan besar untuk melengkapi pendataan dan mendorong pendaftaran keluarga sebelum perluasan digitalisasi perlindungan sosial dilakukan secara nasional. Angka registrasi tersebut menjadi gambaran kondisi saat ini, bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan memperluas cakupan pendataan.
Upaya memperluas penerapan secara nasional perlu berjalan dengan perhatian pada proses menjangkau keluarga yang belum masuk dalam registrasi. Pendataan yang lebih luas diperlukan agar sistem digitalisasi dapat mencakup lebih banyak keluarga, sementara pendaftaran menjadi tahapan yang menentukan kelengkapan informasi. Tantangan ini menunjukkan bahwa perluasan tidak cukup dipahami sebagai penerapan teknologi ke lebih banyak daerah. Pemerintah juga menghadapi kebutuhan untuk memperbesar jumlah keluarga yang tercatat melalui proses registrasi. Data yang ada menegaskan bahwa pekerjaan pendataan dan pendaftaran masih sangat besar sebelum cakupan nasional dapat terwujud. Karena itu, kondisi registrasi perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan rencana perluasan, tanpa mengubah angka yang tercatat maupun menarik kesimpulan tentang jadwal pelaksanaannya.
Data pendampingan menunjukkan bahwa 707.308 agen perlindungan sosial telah terdaftar untuk membantu masyarakat. Namun, jumlah yang tercatat aktif mendampingi warga baru mencapai 39,06 persen. Angka tersebut menggambarkan jarak ketersediaan agen dalam data dan keterlibatan langsung yang tercatat di lapangan. Informasi ini penting dalam menilai kesiapan dukungan sosial berbasis digital, terutama ketika warga perlu melalui tahapan registrasi. Proses pendaftaran dapat melibatkan pengisian informasi, pemahaman persyaratan, serta penggunaan perangkat atau layanan daring. Bagi sebagian warga, kehadiran pendamping dapat membantu menjelaskan langkah yang perlu ditempuh dan mengurangi kesulitan saat mengakses layanan. Karena itu, jumlah agen terdaftar dan tingkat keaktifan pendampingan perlu dibaca sebagai dua ukuran yang berbeda.
Pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa digitalisasi perlindungan sosial tetap disertai dukungan yang dapat dijangkau masyarakat. Registrasi bukan sekadar urusan memasukkan data ke dalam sistem; warga juga perlu mengetahui tujuan pendataan, memahami informasi yang diminta, dan memperoleh arahan jika mengalami kendala. Pendampingan langsung dapat menjadi jembatan prosedur digital dan kebutuhan warga yang membutuhkan penjelasan secara tatap muka. Data keaktifan agen memberi gambaran mengenai pentingnya memperkuat mekanisme dukungan tersebut, tanpa mengabaikan perlunya memastikan layanan tersedia di berbagai wilayah dan bagi kelompok dengan kondisi berbeda. Dengan demikian, agenda digitalisasi perlu mempertimbangkan pengalaman warga selama pendaftaran, bukan hanya keberadaan platform dan pencatatan administratif.
Upaya penguatan dapat diarahkan pada kejelasan peran agen, penyediaan panduan registrasi yang mudah dipahami, serta koordinasi petugas, pemerintah daerah, dan penyelenggara layanan. Informasi mengenai cara menghubungi pendamping juga perlu disampaikan melalui saluran yang digunakan masyarakat, sehingga bantuan tidak hanya tersedia secara formal. Pemantauan berkala dapat membantu pemerintah melihat apakah dukungan menjangkau warga pada waktu dan lokasi yang diperlukan. Data 707.308 agen terdaftar serta tingkat keaktifan sebesar 39,06 persen menyediakan dasar untuk mengevaluasi cakupan pendampingan dan merancang perbaikan. Namun, angka tersebut sendiri tidak menjelaskan penyebab agen tidak tercatat aktif, sehingga penilaian lebih lanjut perlu mengandalkan informasi tambahan. Fokus kebijakan dapat ditempatkan pada penguatan bantuan registrasi dan kemudahan akses, agar proses digital berjalan seiring dengan dukungan manusiawi yang memadai.
Dalam rapat koordinasi tingkat menteri Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Jakarta pada 16 Oktober 2026, pemerintah membahas tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial. Upaya ini diarahkan agar layanan semakin inklusif dan bantuan dapat menjangkau warga yang berhak secara tepat sasaran. Salah satu perhatian utama ialah memperluas registrasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pendampingan yang memadai selama proses berlangsung.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi tidak cukup ditopang oleh teknologi. Sistem digital dapat membantu mempercepat proses dan memperbaiki pengelolaan data, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan kerja bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut penting agar informasi mengenai pendaftaran tersampaikan dengan baik, kendala warga dapat dikenali, dan mekanisme layanan berjalan konsisten di berbagai wilayah.
Koordinasi pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar registrasi tidak berhenti di tingkat tertentu, tetapi meluas hingga kabupaten dan kota. Pemerintah juga didorong mengoptimalkan peran agen serta partisipasi ASN dalam membantu warga memahami tahapan pendaftaran. Di samping itu, perluasan pendaftaran mandiri dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk mengajukan data secara langsung, dengan dukungan informasi dan bantuan yang mudah diakses.
Pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam menyelaraskan pelaksanaan di wilayahnya. Koordinasi provinsi perlu mencakup mekanisme registrasi maupun mekanisme sanggah, sehingga warga memiliki jalur untuk menyampaikan koreksi atau keberatan ketika data dan hasil pendataan dinilai belum sesuai. Kejelasan alur, pihak yang membantu, dan tindak lanjut atas sanggahan akan mendukung kepercayaan masyarakat. Dengan pembagian peran lintas pemerintahan yang jelas, digitalisasi perlindungan sosial dapat disertai pendampingan langsung dan menjangkau kelompok yang menghadapi keterbatasan akses. Langkah ini menempatkan teknologi sebagai sarana, sementara kolaborasi dan pelayanan kepada warga menjadi unsur penting dalam pelaksanaan reformasi.Perluasan layanan digital perlindungan sosial perlu disertai pendekatan jemput bola bagi warga yang kesulitan mengakses atau menggunakan teknologi. Lansia mungkin tidak terbiasa mengoperasikan telepon pintar, penyandang disabilitas dapat menghadapi hambatan pada desain layanan, sementara masyarakat di wilayah pedalaman sering terkendala jaringan, jarak, dan ketersediaan perangkat. Jika proses registrasi sepenuhnya mengandalkan kanal daring, kelompok tersebut berisiko tertinggal, meskipun mereka membutuhkan informasi dan akses yang setara. Petugas dan pendamping dapat mendatangi warga, membantu pengisian data, menjelaskan tahapan, serta memastikan kebutuhan aksesibilitas diperhatikan. Dukungan ini sebaiknya diberikan dengan menghormati pilihan, privasi, dan martabat warga, bukan mengambil alih keputusan mereka.
Pendampingan juga membutuhkan mekanisme yang mudah dijangkau dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perangkat desa, organisasi penyandang disabilitas, kader setempat, dan kelompok masyarakat yang dipercaya untuk mengidentifikasi hambatan tanpa memberi stigma. Materi panduan perlu tersedia dalam bahasa yang sederhana, format yang ramah disabilitas, dan saluran luring bagi warga yang tidak memiliki akses internet. Petugas harus menjelaskan data apa yang diperlukan, bagaimana data digunakan, serta ke mana warga dapat bertanya atau menyampaikan pengaduan. Komunikasi publik yang jelas sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman: melakukan registrasi atau memperbarui data tidak otomatis menjadikan seseorang penerima bantuan sosial. Penetapan penerima tetap mengikuti verifikasi dan kriteria program yang berlaku.
Untuk membangun kepercayaan, informasi tentang proses, persyaratan, dan hasil verifikasi perlu disampaikan secara konsisten melalui kanal digital maupun tatap muka.
