Jakarta | Harga beras di pasaran masih bertahan tinggi, meskipun stok pemerintah yang dikelola melalui Perum Bulog mencapai 5 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah. Keterangan mengenai kondisi itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa dalam Agrifood Forum 2026, yang berlangsung di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin (19/10). Pernyataan tersebut menyoroti dua keadaan yang hadir bersamaan: persediaan beras pemerintah berada pada tingkat besar, sementara harga yang dijumpai masyarakat di pasar belum menunjukkan penurunan.
Angka 5 juta ton merujuk pada stok pemerintah melalui Bulog sebagaimana disampaikan dalam forum tersebut. Sementara itu, keterangan mengenai harga menggambarkan kondisi beras di pasaran. Kedua hal ini menjadi pokok perhatian dalam pernyataan Saleh, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan hubungan jumlah stok dan pergerakan harga. Informasi yang disampaikan dalam forum itu menunjukkan bahwa keberadaan persediaan pemerintah yang besar belum disertai harga pasar yang lebih rendah pada saat pernyataan dibuat. Dengan demikian, besaran stok dan situasi harga perlu dibaca sebagai fakta yang berbeda.
Saleh menyampaikan fakta tersebut di hadapan peserta Agrifood Forum 2026 di Jakarta Selatan. Stok Bulog sebesar 5 juta ton menjadi catatan penting karena disebut sebagai jumlah tertinggi sepanjang sejarah, sedangkan harga beras yang masih tinggi tetap menjadi persoalan yang disoroti. Pernyataan itu tidak menyebutkan rincian tambahan mengenai harga, wilayah tertentu, maupun perubahan stok dari waktu ke waktu. Karena itu, informasi yang dapat dipastikan dari keterangan tersebut terbatas pada besarnya persediaan pemerintah melalui Bulog dan kondisi harga di pasaran. Keduanya menjadi latar bagi pembahasan mengenai beras, tanpa memastikan bahwa satu keadaan otomatis menentukan keadaan lainnya.
Saleh menilai mahalnya harga beras tidak dapat dilepaskan dari dugaan keterlibatan mafia dalam tata niaga perberasan nasional. Menurut dia, praktik pihak-pihak yang bermain dapat memengaruhi keadaan pasar dan ikut menjadi perhatian ketika masyarakat menghadapi harga beras yang masih tinggi. Pernyataan tersebut menempatkan dugaan permainan sebagai salah satu faktor yang perlu dicermati, bukan sebagai penjelasan tunggal atas seluruh perubahan harga. Karena itu, persoalan ini juga berkaitan dengan upaya menjaga agar pasokan dan distribusi beras berjalan dengan baik.
Saleh menyebut pelaku yang diduga bermain telah mendapat penanganan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia tidak merinci identitas pihak yang dimaksud maupun bentuk penanganan yang dilakukan. Dengan demikian, pernyataannya menegaskan adanya perhatian pemerintah terhadap dugaan praktik tersebut, tanpa memberikan keterangan lebih jauh mengenai prosesnya. Penanganan itu menjadi bagian dari konteks yang ia angkat ketika membahas tingginya harga beras dan persoalan di sektor pangan. Uraian Saleh juga tidak menyebut hasil akhir penanganan ataupun langkah lanjutan yang mungkin ditempuh.
Saleh mengaitkan pernyataan itu dengan persoalan yang sebelumnya pernah disampaikan Amran mengenai mafia pangan pada beras fortifikasi. Ia juga menyebut bahwa pada 2025, beras premium menjadi masalah tersendiri. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap dugaan permainan dalam perberasan telah muncul dalam konteks jenis beras yang berbeda. Namun, Saleh tidak menyatakan bahwa persoalan beras fortifikasi dan beras premium memiliki pelaku atau pola yang sama, sehingga keduanya perlu dipahami sesuai konteks masing-masing.
Dengan mengangkat riwayat tersebut, Saleh menekankan pentingnya melihat harga beras yang tinggi bersama persoalan tata niaga dan pengawasan. Dugaan keterlibatan mafia menjadi sorotan karena dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai kelancaran pasar dan perlindungan konsumen. Meski demikian, penjelasan yang disampaikannya terbatas pada penilaian, konteks yang pernah disampaikan, serta keterangan bahwa pelaku yang bermain telah ditangani oleh Amran. Informasi itu tidak memuat rincian lebih lanjut tentang siapa pihak yang dimaksud atau bagaimana penanganannya berlangsung.
Saleh menyampaikan bahwa upaya menekan harga beras dilakukan melalui intervensi pasar dan pemantauan secara berkelanjutan. Pemerintah telah menginstruksikan Perum Bulog untuk turun tangan ketika harga di pasaran dinilai terlalu tinggi. Langkah tersebut ditujukan untuk membantu menstabilkan harga, sehingga masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terkendali. Intervensi ini menjadi salah satu respons yang disiapkan pemerintah terhadap kenaikan harga, sekaligus bentuk upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian terus memantau pergerakan harga beras di berbagai daerah. Pemantauan diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran mengenai kondisi pasar setempat dan dapat mengetahui wilayah yang mengalami harga mahal. Perbedaan kondisi antardaerah membuat pengawasan perlu dilakukan secara luas, bukan hanya mengandalkan informasi dari satu lokasi. Data pemantauan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah langkah intervensi perlu segera dilakukan, serta membantu koordinasi instansi yang terlibat dalam stabilisasi pasokan dan harga.
Saleh memberi contoh bahwa operasi pasar akan segera dilakukan apabila ditemukan harga beras yang mahal di suatu kabupaten. Pernyataan itu menunjukkan bahwa tindakan pemerintah dapat disesuaikan dengan temuan di lapangan. Namun, contoh tersebut tidak menyebutkan kabupaten tertentu, jumlah beras yang akan disalurkan, maupun besaran intervensi yang disiapkan. Karena itu, rincian pelaksanaan bergantung pada hasil pemantauan dan kondisi yang ditemukan di masing-masing daerah. Pemerintah menyampaikan mekanisme respons, bukan memastikan operasi pasar berlangsung di lokasi tertentu sebelum ada temuan harga yang menjadi pemicunya.
Peran Bulog dalam intervensi pasar dan pengawasan Kementerian Pertanian saling melengkapi. Pemantauan membantu mengidentifikasi persoalan harga, sedangkan intervensi menjadi tindakan yang dapat ditempuh saat kondisi memerlukan penanganan. Dengan cara ini, kebijakan tidak hanya berfokus pada pernyataan umum mengenai harga tinggi, tetapi juga diarahkan pada respons berdasarkan keadaan daerah. Informasi harga yang terus diperbarui penting agar keputusan dapat dibuat secara tepat dan pelaksanaan operasi pasar, bila diperlukan, menyasar kondisi yang memang membutuhkan stabilisasi.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa kenaikan harga beras berkaitan dengan kekeringan yang dipicu fenomena El Niño. Kondisi tersebut, menurut Rizal, menurunkan produksi beras di Indonesia. Penjelasan ini menempatkan gangguan cuaca sebagai salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan hasil produksi dan perkembangan harga. Dengan berkurangnya produksi, tekanan pada pasokan dapat terasa di pasar, sehingga harga beras menjadi perhatian pemerintah dan Bulog.
Rizal juga menyebut bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Indonesia. India, China, Thailand, dan Vietnam, menurut keterangannya, turut mengalami kekeringan yang berkaitan dengan El Niño. Penyebutan negara-negara tersebut menggambarkan bahwa gangguan produksi akibat kondisi cuaca juga dirasakan di sejumlah negara lain. Keterangan itu disampaikan sebagai bagian dari penjelasan Rizal mengenai situasi yang dihadapi, tanpa merinci dampak lebih lanjut terhadap pasokan ataupun harga di masing-masing negara.
Dalam merespons indikasi kenaikan harga, Rizal mengatakan Bulog mengutamakan pelaksanaan operasi pasar dengan segera di wilayah yang menunjukkan kenaikan. Langkah tersebut, sebagaimana ia jelaskan, didahulukan agar respons di lapangan tidak tertunda oleh penyelesaian pekerjaan administratif. Sementara operasi pasar dijalankan, laporan, administrasi, dokumentasi, serta pengurusan anggaran dapat diselesaikan kemudian. Urutan kerja ini menekankan tindakan langsung lebih dahulu ketika kenaikan harga terindikasi.
Alasan di balik prioritas tersebut adalah risiko apabila pelaksanaan operasi pasar menunggu seluruh administrasi selesai. Menurut Rizal, penundaan dapat membuat harga semakin naik dan pada akhirnya lebih sulit diturunkan. Karena itu, Bulog memilih untuk bergerak terlebih dahulu melalui operasi pasar saat ada indikasi kenaikan di suatu wilayah, lalu menuntaskan laporan, dokumentasi, administrasi, dan anggaran setelahnya.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Warga Pagaralam Kelimpungan Cari LPG, YLKI Soroti Dugaan Gas Subsidi Mengalir ke Jarai
