Jakarta | BMKG mengingatkan bahwa perubahan iklim dapat mengganggu ketersediaan sekaligus keseimbangan sumber daya air di Indonesia. Tekanan tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk kekurangan air di semua wilayah pada waktu yang sama. Dampaknya dapat berbeda menurut kondisi geografis, musim, kapasitas penyimpanan, dan pengelolaan air setempat. Karena itu, perubahan iklim perlu dipahami sebagai faktor yang meningkatkan risiko dan ketidakpastian, bukan sebagai penyebab tunggal setiap persoalan air. Ketersediaan air yang berubah dapat memengaruhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, serta ekosistem yang bergantung pada aliran sungai dan sumber air lainnya.
Pemanasan global mendorong perubahan suhu dan dapat memengaruhi pola hujan. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan penguapan dari tanah, waduk, dan permukaan air, sementara perubahan pola hujan dapat menggeser waktu, intensitas, maupun sebaran curah hujan. Jika hujan terkonsentrasi dalam periode yang lebih singkat, air belum tentu tersimpan atau meresap secara memadai untuk memenuhi kebutuhan pada musim berikutnya. Sebaliknya, jeda hujan yang lebih panjang dapat memperbesar tekanan terhadap persediaan air. Perbedaan kondisi antardaerah membuat pemantauan cuaca, iklim, dan sumber air penting untuk menyusun langkah adaptasi yang sesuai.
Kenaikan muka laut juga menjadi perhatian, terutama bagi wilayah pesisir. Dalam kondisi tertentu, masuknya air laut dapat meningkatkan risiko salinisasi pada air tanah dan lahan, sehingga sumber air tawar menjadi lebih rentan. Bersama perubahan hujan dan suhu, tekanan ini dapat berkaitan dengan kekeringan, bencana hidrometeorologi, serta gangguan terhadap produksi pertanian yang berpotensi berujung pada gagal panen. Namun, risiko tersebut tidak berarti semua daerah telah mengalami dampak yang sama atau akan mengalaminya serentak. Besarnya dampak bergantung pada paparan, kondisi lingkungan, dan kesiapan masyarakat. Penguatan konservasi, infrastruktur, informasi iklim, serta tata kelola air dapat membantu mengurangi kerentanan dan menjaga pasokan ketika kondisi berubah.Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, memaparkan sejumlah indikator perubahan iklim yang perlu diperhatikan dalam upaya menjaga ketahanan air Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikannya, suhu permukaan rata-rata di Indonesia telah meningkat 1,04 derajat Celsius selama 45 tahun terakhir. Angka tersebut menggambarkan perubahan kondisi iklim dalam rentang panjang, bukan sekadar variasi suhu dari satu musim ke musim berikutnya. Pemantauan tren seperti ini penting untuk mendukung perencanaan air yang mempertimbangkan perubahan keadaan lingkungan.
Faisal juga menyampaikan bahwa curah hujan tahunan di Indonesia menunjukkan tren penurunan sekitar 2–3 persen per dekade. Penurunan itu terutama terlihat di wilayah selatan khatulistiwa. Perubahan rata-rata curah hujan dapat memengaruhi ketersediaan air dari waktu ke waktu, meskipun dampaknya tidak selalu sama di setiap daerah. Pola hujan yang berbeda antarkawasan membuat informasi iklim setempat diperlukan saat menyusun kebijakan, mengelola sumber air, maupun merencanakan kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Indikator lain yang dipaparkan adalah kenaikan muka laut sebesar 4,4 ± 0,4 milimeter per tahun. Data ini menunjukkan adanya perubahan pada kondisi pesisir yang perlu menjadi bagian dari pembahasan ketahanan air nasional. Kenaikan muka laut, perubahan suhu, dan tren curah hujan merupakan ukuran yang berbeda, tetapi bersama-sama memberi gambaran mengenai tekanan iklim yang dihadapi Indonesia. Pemahaman terhadap ketiganya dapat membantu pemerintah menilai risiko dan menentukan langkah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Data dan peringatan tersebut disampaikan Faisal dalam rapat koordinasi swasembada air nasional yang berlangsung di gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Bahan yang memuat paparan itu mencantumkan tanggal 19 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, indikator BMKG memberi dasar untuk membahas hubungan perubahan iklim dan pengelolaan air. Penyampaian angka-angka tersebut juga menegaskan pentingnya menggunakan informasi ilmiah dan pemantauan berkelanjutan saat merancang upaya menjaga ketersediaan air, baik pada tingkat nasional maupun daerah.
Faisal menilai perubahan siklus air akibat perubahan iklim dapat memperbesar risiko kekeringan berkepanjangan di berbagai wilayah Indonesia. Ketika musim kemarau berlangsung lebih lama atau pasokan hujan berkurang, ketersediaan air dapat menurun dan dampaknya tidak berhenti pada terbatasnya sumber air. Kondisi kering juga dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama ketika vegetasi dan tanah kehilangan kelembapan dalam waktu lama. Karena itu, perubahan pola air perlu dipahami sebagai persoalan yang berkaitan dengan lingkungan sekaligus kehidupan masyarakat. Risiko tersebut dapat berkembang secara beriringan: kekeringan menekan ketersediaan air, sementara keadaan yang kering turut memperbesar ancaman kebakaran. Penilaian ini menunjukkan bahwa perubahan siklus air dapat membawa dampak luas dan membutuhkan perhatian terhadap berbagai sektor yang bergantung pada air.
Dalam sektor pertanian, kemarau panjang dapat mengurangi pasokan air tanah maupun air permukaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan budidaya. Jika ketersediaan air menurun, petani dapat menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pengairan, sehingga kegiatan pertanian ikut terganggu. Dampak pada pertanian juga berkaitan dengan ketahanan masyarakat, sebab sektor ini menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Faisal juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Terbatasnya air dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan risiko kebakaran hutan dan lahan menambah tekanan lingkungan yang dihadapi warga. Dengan demikian, dampak perubahan siklus air tidak hanya terlihat pada kondisi sumber daya alam, tetapi juga dapat menjangkau kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ketersediaan air.
Berkurangnya air tanah dan air permukaan selama kemarau panjang dapat terasa langsung dalam pemenuhan air bersih sehari-hari. Persoalan ini bukan hanya menyangkut layanan atau pengelolaan sumber air, tetapi juga beban yang harus dihadapi rumah tangga. Keterangan Faisal menggambarkan bahwa krisis air bersih dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk ketika keluarga mengurus kebutuhan dapur dan keperluan anggota keluarga. Ketersediaan air yang terbatas dapat membuat pemenuhan kebutuhan harian menjadi lebih sulit, sehingga tekanan akibat kemarau hadir di tingkat rumah tangga. Pernyataan tersebut menegaskan luasnya dampak krisis air tanpa mengubah pokok maksudnya: perubahan siklus air berpotensi meningkatkan kekeringan dan kebakaran, mengganggu pertanian serta kesehatan, dan membatasi pasokan air bersih yang diperlukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kondisi ini menyentuh sektor dan kebutuhan yang dekat dengan warga.
BMKG merekomendasikan penguatan ketahanan air melalui sinkronisasi kebijakan dan program antarlembaga. Pengelolaan sumber daya air berkaitan dengan tugas berbagai kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga teknis, sehingga perencanaan perlu disusun secara terpadu dan berlandaskan informasi iklim serta hidrologi yang mutakhir. Koordinasi tersebut dapat membantu menyelaraskan prioritas, pembagian tanggung jawab, dan penggunaan anggaran, sekaligus mencegah tumpang tindih kegiatan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada wilayah rawan kekeringan, termasuk daerah yang menghadapi keterbatasan sumber air dan kerentanan tinggi terhadap perubahan pola hujan.
Pemerataan sistem peringatan dini banjir dan kekeringan juga menjadi langkah penting. Informasi risiko harus dapat menjangkau pemerintah daerah dan masyarakat secara cepat, mudah dipahami, serta disertai arahan tindakan yang sesuai. Untuk mendukungnya, teknologi pemantauan dan infrastruktur pengamatan perlu diperkuat, termasuk jaringan pengukur hujan, tinggi muka air, dan kondisi sumber air. Pengembangan data hidrologi berbasis teknologi digital dapat memperbaiki ketersediaan, keterhubungan, dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Data yang akurat dan diperbarui secara berkala membantu memperkirakan potensi bahaya, menentukan kebutuhan air, serta merancang respons yang lebih tepat.
BMKG juga mendorong optimalisasi teknik modifikasi cuaca melalui koordinasi lintas instansi, terutama ketika kekeringan mengancam pasokan air.
Baca juga: Jangan sampai perubahan RTRW justru sekadar mengikuti perkembangan pembangunan yang sudah terlanjur terjadi | Perkuat Ketahanan Pangan Di Wilayah, Babinsa Dampingi Petani Panen Semangka
