Kota Paris | Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menyatakan bahwa 1.200 orang ditangkap dalam aksi protes yang berlangsung di berbagai wilayah pada Sabtu, 17 Oktober. Dalam rangkaian demonstrasi tersebut, sebanyak 150 anggota polisi dilaporkan terluka. Unjuk rasa yang semula digelar untuk menentang kenaikan biaya hidup dan lonjakan inflasi itu berkembang menjadi bentrokan, penjarahan, serta kebakaran di sejumlah lokasi.
Lecornu menyampaikan keterangan tersebut saat mengunjungi petugas yang dikerahkan di pusat kota Paris. Ia menilai situasi berpotensi menimbulkan korban lebih banyak, dan menyebut jumlah korban yang tidak lebih tinggi sebagai sebuah “keajaiban”. Pernyataan itu menggambarkan besarnya ketegangan yang dihadapi aparat dan warga selama aksi berlangsung, meskipun rincian lengkap mengenai kondisi para korban belum disampaikan dalam keterangan tersebut.
Demonstrasi nasional itu terjadi di tengah keresahan masyarakat terhadap tekanan ekonomi. Kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu pemicu kemarahan para peserta, yang turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan. Aksi di berbagai wilayah menunjukkan bahwa ketidakpuasan tidak terbatas pada ibu kota, sementara kerusuhan di beberapa titik mengubah suasana demonstrasi menjadi lebih tegang.
Di Paris, keberadaan petugas keamanan dalam jumlah besar menjadi bagian dari upaya mengendalikan situasi dan melindungi masyarakat. Namun, bentrokan dan laporan penjarahan serta kebakaran memperlihatkan tantangan yang dihadapi aparat ketika massa berkumpul dan keadaan memburuk. Jumlah penangkapan yang diumumkan pemerintah juga menunjukkan skala operasi keamanan yang dilakukan setelah kericuhan pecah.
Peristiwa tersebut menempatkan persoalan biaya hidup dan respons terhadap demonstrasi dalam sorotan nasional. Pemerintah menghadapi tekanan untuk menangani dampak inflasi, sekaligus menjaga ketertiban tanpa memperluas kekerasan. Dengan ratusan petugas terluka dan ribuan orang ditangkap, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada penyelidikan terhadap kerusuhan, kondisi para korban, serta langkah yang diambil untuk meredakan ketegangan di berbagai wilayah Prancis.
Aksi protes terhadap biaya hidup di Prancis berlangsung dalam skala besar dan diwarnai bentrokan di sejumlah kota. Angka jumlah peserta berbeda menurut sumber yang menyampaikannya. Kementerian Dalam Negeri Prancis menyebut sekitar 550 ribu orang ikut dalam aksi, sedangkan serikat pekerja CGT memperkirakan jumlahnya mencapai 800 ribu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa estimasi kehadiran dapat bervariasi, tetapi kedua angka itu menggambarkan mobilisasi massa yang signifikan.
Di beberapa lokasi, demonstrasi yang semula berlangsung sebagai aksi menentang tekanan biaya hidup berubah menjadi konfrontasi sebagian pengunjuk rasa dan aparat. Polisi menggunakan gas air mata serta meriam air untuk membubarkan atau mengendalikan kerumunan. Sebagian pengunjuk rasa dilaporkan melempar benda dan menembakkan kembang api ke arah petugas. Bentrokan ini menjadi bagian dari respons aparat terhadap situasi yang semakin tegang, sementara penggunaan peralatan pengendali massa juga menimbulkan risiko bagi orang-orang yang berada di sekitar lokasi.
Kelompok pemuda bertopeng disebut membakar mobil dan menjarah toko di sejumlah kawasan. Dampak kerusakan tampak di jalan-jalan Paris. Wali Kota Paris Emmanuel Grégoire mengatakan sejumlah ruas jalan di kota itu telah hancur. Pernyataan tersebut menggambarkan dampak aksi terhadap lingkungan perkotaan, termasuk fasilitas dan kegiatan usaha yang berada di sepanjang rute demonstrasi. Kerusakan properti dan penjarahan turut memperbesar kekhawatiran warga serta pemilik toko di kawasan yang terdampak.
Insiden serius juga terjadi di Saint-Étienne. Seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun kehilangan tangan kanannya setelah granat pengendali massa meledak. Kejadian tersebut menyoroti bahaya yang dapat timbul ketika perangkat pengendali kerumunan digunakan dalam situasi bentrokan. Peristiwa itu menambah perhatian terhadap keselamatan peserta aksi, warga sekitar, dan petugas, sekaligus memperlihatkan bahwa eskalasi demonstrasi dapat berujung pada cedera berat. Di tengah perbedaan perkiraan jumlah massa dan kerusakan yang dilaporkan, skala aksi serta penggunaan kekuatan aparat menjadi dua aspek penting dalam memahami situasi di berbagai kota Prancis.
Dampak demonstrasi tidak berhenti ketika kerumunan mulai membubarkan diri. Di sejumlah kota, aksi berubah menjadi penjarahan yang menyasar beragam jenis usaha, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga barang bernilai tinggi. Supermarket dan apotek dilaporkan menjadi sasaran, bersama butik mewah, toko pakaian, gerai kacamata, toko kosmetik, serta toko elektronik. Kerusakan dan kehilangan barang tercatat di Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, dan Strasbourg. Luasnya sebaran kejadian memperlihatkan bahwa gangguan terhadap kegiatan perdagangan berlangsung di banyak pusat kota, bukan hanya di lokasi demonstrasi utama. Bagi pemilik usaha, kerugian mencakup barang yang diambil, etalase dan pintu yang dirusak, serta kemungkinan terganggunya operasional setelah kerusuhan.
Vandalisme juga menyasar fasilitas pemerintahan dan bangunan umum. Di Limoges, balai kota yang telah berdiri lebih dari 140 tahun mengalami kerusakan berat setelah kebakaran yang disengaja; sebagian besar bangunan tersebut hancur. Peristiwa itu menimbulkan dampak khusus karena bangunan bersejarah tersebut bukan sekadar kantor administrasi, melainkan juga bagian dari warisan kota. Di Marseille dan Lille, balai kota dibobol dan dirusak. Serangan terhadap kantor pemerintahan dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menambah kebutuhan pemulihan dan perbaikan setelah situasi kembali terkendali.
Bangunan dan layanan lain turut terdampak. Kompleks kepolisian di Bordeaux dirusak, sementara kantor layanan pariwisata di Lyon dibakar. Insiden-insiden tersebut menunjukkan bahwa kerusuhan menimbulkan konsekuensi yang melampaui kerusakan toko atau perselisihan di jalan. Fasilitas yang dibutuhkan untuk keamanan, administrasi, dan informasi bagi pengunjung juga terkena dampaknya. Setelah demonstrasi berakhir, otoritas setempat perlu menilai kondisi bangunan, membersihkan area, mengamankan lokasi, dan mengatur layanan sementara bila diperlukan. Pemulihan dapat berlangsung berbeda-beda, bergantung pada tingkat kerusakan dan fungsi fasilitas. Pada saat yang sama, para pedagang dan warga menghadapi gangguan terhadap akses, kegiatan ekonomi, serta rasa aman. Dengan demikian, kerusakan fisik menjadi salah satu dampak langsung yang terlihat, sementara beban pemulihan dan terhambatnya layanan dapat dirasakan lebih lama oleh masyarakat di kota-kota terdampak.
Aksi tersebut berlangsung setelah berminggu-minggu demonstrasi mahasiswa dan terutama dipicu oleh kenaikan biaya hidup. Harga kebutuhan yang terus meningkat menambah tekanan terhadap rumah tangga, sementara sebagian pengunjuk rasa mengaitkan inflasi di Eropa dan wilayah lain dengan perang di Timur Tengah. Bagi para peserta, persoalan ekonomi itu tidak berdiri sendiri: mereka juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah, kondisi sosial, serta masa depan generasi muda. Gerakan Rompi Kuning menyerukan demonstrasi dengan tajuk “kaum muda dan rompi kuning”, menggabungkan tuntutan kaum muda dengan gerakan protes yang sebelumnya menonjol dalam perlawanan terhadap kebijakan ekonomi.
Di Paris, para peserta meneriakkan slogan yang menentang polisi dan mendesak Presiden Emmanuel Macron mundur. Kamil Alahyan, siswa berusia 18 tahun, mengatakan ia ikut aksi karena pemilu 2027, politisi yang menurutnya berbohong, dan kelompok ultra-kaya. Pesan serupa muncul dengan bentuk berbeda di sejumlah kota. Di Marseille, sebagian demonstran membandingkan protes mereka dengan Revolusi Prancis 1789. Sebuah poster di La Rochelle menyerukan “revolusi atau mati”, sedangkan spanduk di Montpellier menyatakan “rakyat akan menang”. Ragam seruan itu memperlihatkan bahwa demonstrasi melampaui keluhan soal harga dan mencerminkan kemarahan politik yang lebih luas.
Macron menanggapi kerusuhan melalui platform X dengan memperingatkan bahwa pelaku vandalisme, penyerangan terhadap kantor pemerintahan atau tempat usaha, serta penjarahan akan dituntut dan dihukum. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan terhadap kekerasan dan perusakan, meskipun demonstrasi juga memuat tuntutan ekonomi dan politik.
Baca juga: Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan
