Jakarta | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan siap menjalani evaluasi Presiden Prabowo Subianto setelah genap dua tahun bertugas di Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja menteri merupakan kewenangan kepala negara. Pernyataan itu disampaikan sebagai sikap atas kemungkinan evaluasi, bukan sebagai tanda bahwa keputusan mengenai perubahan susunan kabinet telah ditetapkan.
Bahlil menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo keputusan terkait evaluasi, pengangkatan, maupun pemberhentian menteri. Menurutnya, hak untuk menentukan siapa yang dipercaya menjalankan tugas dalam pemerintahan berada di tangan presiden. Karena itu, ia menyatakan akan menerima apa pun keputusan yang nantinya diambil, baik terkait dirinya maupun anggota kabinet lainnya.
Sikap tersebut menegaskan bahwa masa jabatan menteri tidak semata-mata ditentukan oleh lamanya seseorang menduduki posisi, tetapi juga oleh penilaian dan pertimbangan presiden. Evaluasi dapat menjadi bagian dari mekanisme pemerintahan untuk menilai pelaksanaan tugas, capaian kerja, serta kesesuaian program dengan arah kebijakan nasional. Namun, penyampaian kesiapan Bahlil tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya hasil evaluasi atau rencana pergantian jabatan.
Dalam konteks itu, Bahlil menempatkan dirinya sebagai pejabat yang siap mempertanggungjawabkan pekerjaan selama memimpin Kementerian ESDM. Portofolio kementerian tersebut mencakup sektor energi dan sumber daya mineral yang berpengaruh pada kebutuhan masyarakat serta agenda pembangunan. Meski demikian, keputusan mengenai keberlanjutan tugasnya tetap menjadi hak Prabowo sebagai Presiden, bukan sesuatu yang dapat ditentukan oleh pernyataan kesiapan seorang menteri.
Dengan demikian, pesan utama dari pernyataan Bahlil adalah kesediaannya untuk mengikuti proses penilaian yang berada dalam kewenangan presiden. Ia tidak menyampaikan bahwa dirinya telah diberhentikan atau bahwa penggantinya sudah ditentukan. Sampai ada keputusan resmi dari Prabowo, status Bahlil sebagai Menteri ESDM tetap merujuk pada susunan kabinet yang berlaku. Pernyataan tersebut juga mencerminkan sikap menyerahkan keputusan kepada presiden, tanpa mendahului hasil evaluasi maupun mengklaim bahwa perubahan posisi menteri pasti terjadi setelah dua tahun masa tugas.
Bahlil menyampaikan bahwa jabatan menteri pada dasarnya menempatkan seseorang sebagai pembantu presiden. Karena itu, menurutnya, hubungan presiden dan para menteri tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab presiden dalam memimpin pemerintahan. Menteri menjalankan tugas di dalam kabinet untuk membantu presiden, sehingga pengelolaan susunan kabinet, termasuk penilaian terhadap kinerja anggotanya, berada dalam lingkup kewenangan kepala negara dan pemerintahan tersebut. Pandangan ini ia sampaikan sebagai penjelasan mengenai posisi menteri dalam sistem pemerintahan, bukan sebagai pernyataan tentang keputusan tertentu yang telah diambil.
Dalam keterangannya, Bahlil menyebut presiden memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, sekaligus mengevaluasi para anggota kabinet. Ia menegaskan bahwa kewenangan tersebut dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, evaluasi jabatan menteri merupakan urusan yang berada pada presiden, sesuai kedudukan dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan. Bahlil tidak menyatakan bahwa evaluasi harus berujung pada perubahan susunan kabinet, dan penjelasannya tidak memastikan hasil apa pun. Pokok yang ia tekankan adalah letak kewenangan untuk menilai, mempertahankan, atau mengganti pembantu presiden berada pada pemegang kewenangan tersebut.
Bahlil juga menggambarkan Prabowo Subianto sebagai presiden yang memegang mandat dari rakyat. Dalam kerangka itu, ia memandang Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan susunan pembantu yang mendukung pelaksanaan pemerintahan. Pernyataan tersebut menempatkan keputusan mengenai jabatan menteri sebagai ranah presiden, sekaligus mengaitkannya dengan mandat yang diperoleh melalui proses politik. Bahlil menyerahkan penilaian atas kinerja dan posisi para menteri kepada Prabowo, seraya menekankan bahwa menteri bekerja sebagai pembantu presiden. Ia tidak merinci tolok ukur evaluasi maupun menyebut hasil yang akan ditetapkan. Karena itu, pernyataannya berfokus pada prinsip kewenangan presiden, bukan spekulasi mengenai perubahan kabinet atau nasib individu tertentu.
Pernyataan Bahlil mengenai evaluasi jabatan menteri disampaikan di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat, pada Jumat, 16 Oktober. Lokasi dan waktu tersebut menjadi konteks bagi penyampaian sikapnya tentang penilaian terhadap jabatan di pemerintahan. Dalam keterangannya, Bahlil menyatakan bahwa evaluasi jabatan menteri ia serahkan kepada Prabowo. Dengan demikian, pernyataan itu menempatkan keputusan mengenai evaluasi tersebut pada Prabowo, bukan sebagai keputusan yang ditetapkan sendiri oleh Bahlil.
Pada saat menyampaikan pernyataan itu, Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Kedua jabatan tersebut menjelaskan posisi resmi yang diembannya ketika berbicara di kantor kementerian itu. Penyebutan peran ganda ini juga memberi konteks kelembagaan atas pernyataannya, tanpa mengubah pokok yang disampaikan mengenai evaluasi jabatan. Bahlil berbicara dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintah yang memegang dua posisi tersebut, sementara urusan evaluasi jabatan menteri ia serahkan kepada Prabowo.
Keterangan mengenai tempat, tanggal, dan jabatan membantu pembaca memahami kapan dan dalam kapasitas apa pernyataan tersebut disampaikan. Informasi yang tersedia menegaskan bahwa pernyataan berlangsung di kantor Kementerian ESDM di Jakarta Pusat pada Jumat, 16 Oktober, serta menyebutkan jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM dan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Pokok pernyataannya tetap terbatas pada penyerahan evaluasi jabatan menteri kepada Prabowo. Tidak ada rincian tambahan mengenai agenda, peserta, atau latar pertemuan yang perlu disimpulkan dari konteks tersebut. Karena itu, konteks penyampaian dapat dipahami melalui lokasi, waktu, dan jabatan yang disebutkan, tanpa mengaitkannya dengan informasi lain yang tidak tersedia.
Bahlil Lahadalia menjalankan dua tanggung jawab di kabinet setelah dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026. Pada saat yang sama, ia tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian, Bahlil mengemban jabatan koordinator yang berkaitan dengan hilirisasi dan transisi energi sekaligus memimpin kementerian yang mengurusi sektor energi dan sumber daya mineral. Situasi rangkap jabatan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai pengaturan tanggung jawab dan hak yang diterimanya sebagai pejabat negara.
Dalam keterangannya, Bahlil menyatakan bahwa ia hanya menerima satu gaji meskipun menjalankan dua jabatan. Pernyataan itu disampaikan saat ia ditemui di sela Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu, 7 Oktober. Ia mengaitkan kebijakan menerima satu gaji dengan efisiensi anggaran. Penjelasan tersebut menjadi dasar untuk memahami pandangannya mengenai kompensasi selama menjalankan kedua tugas itu. Namun, keterangannya tidak merinci lebih jauh mekanisme administrasi atau komponen penghasilan yang dimaksud, sehingga hal-hal tersebut tidak dapat disimpulkan hanya dari pernyataan mengenai satu gaji.
Pengaitan satu gaji dan efisiensi disampaikan sebagai penjelasan Bahlil sendiri. Karena itu, konteksnya perlu dijaga sesuai dengan apa yang ia nyatakan, tanpa memperluasnya menjadi klaim tentang besaran penghematan atau dampak kebijakan terhadap anggaran negara. Pernyataan tersebut juga tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana pembagian waktu, kewenangan, maupun pekerjaan di kedua jabatan dilakukan. Informasi yang tersedia sebatas bahwa Bahlil tetap memegang jabatan Menteri ESDM setelah dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, serta menyebut hanya menerima satu gaji dengan alasan efisiensi anggaran. Rincian lebih lanjut mengenai pengaturan rangkap tugas maupun ketentuan remunerasi memerlukan keterangan tersendiri dari pihak berwenang.
Baca juga: Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri Keuangan RI | Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo | Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan
