Kabupaten Ciamis | Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi marah saat perjalanannya di Ciamis diarahkan warga melewati ruas jalan yang rusak. Dalam rekaman tersebut, mobil yang ditumpanginya semula bergerak menuju lokasi acara. Namun, warga mengarahkan kendaraan itu ke jalan lain, yang kondisinya tampak berlubang dan tidak rata. Perubahan jalur tersebut kemudian menjadi sorotan karena memperlihatkan langsung keadaan jalan yang dilalui masyarakat setempat.
Rekaman itu menunjukkan suasana perjalanan ketika rombongan Dedi Mulyadi mengikuti arahan warga. Alih-alih terus menuju tujuan melalui rute semula, kendaraan melintasi ruas yang kerusakannya terlihat jelas. Dedi tampak bereaksi dengan marah terhadap kondisi jalan tersebut. Potongan video yang dibagikan secara daring itu pun menarik perhatian pengguna media sosial dan memicu pembicaraan mengenai kondisi infrastruktur di wilayah Ciamis.
Peristiwa tersebut terjadi di tengah perjalanan menuju acara, bukan saat Dedi sedang melakukan kunjungan khusus yang telah dijelaskan dalam rekaman. Warga yang berada di sekitar lokasi mengarahkan rombongan agar melewati jalan rusak itu. Dengan demikian, video tidak hanya merekam respons gubernur, tetapi juga memperlihatkan jalur yang selama ini menjadi perhatian warga. Kondisi permukaan jalan dalam rekaman menjadi bagian utama dari konteks yang beredar bersama video tersebut.
Meski cuplikan itu menyebar luas, informasi yang dapat dipastikan dari rekaman adalah perubahan rute perjalanan dan reaksi Dedi ketika melihat jalan yang dilalui. Video tersebut kemudian mengaitkan perjalanan rombongan dengan persoalan akses jalan di Ciamis. Bagi warga, kondisi ruas jalan yang rusak tampak menjadi hal penting untuk diperlihatkan secara langsung kepada gubernur. Sementara itu, respons Dedi dalam video menjadi perhatian publik karena terekam ketika ia berada di lokasi dan melihat keadaan jalan tersebut. Peristiwa ini menjadi latar bagi kabar bahwa ia kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada warga Cintajaya.
Dalam video tersebut, Dedi Mulyadi menanggapi warga Cintajaya yang mengarahkan perjalanan melalui jalan rusak sebagai bentuk protes atas kondisi infrastruktur. Ia menyampaikan bahwa keluhan mengenai jalan semestinya ditujukan kepada bupati, terutama apabila persoalan yang diprotes berada dalam lingkup tanggung jawab pemerintah kabupaten. Pernyataan itu menekankan pentingnya menyampaikan aspirasi kepada pihak yang berwenang, agar laporan dapat ditindaklanjuti sesuai pembagian tugas pemerintahan. Dedi juga menyampaikan permintaan maaf setelah peristiwa tersebut menjadi perhatian. Tanggapannya tidak menghapus persoalan jalan yang dialami warga, tetapi mengarahkan pembicaraan pada siapa yang perlu menerima pengaduan dan mengambil langkah penanganan.
Dedi mengingatkan bahwa jalan tidak seluruhnya dikelola oleh satu tingkat pemerintahan. Jalan desa, kabupaten, provinsi, dan nasional memiliki kewenangan serta penanggung jawab masing-masing. Karena itu, penentuan pihak yang harus memperbaiki suatu ruas bergantung pada status jalan tersebut, bukan semata-mata pada lokasi atau jalur yang dilewati. Warga dapat menyampaikan keluhan kepada pemerintah desa, kabupaten, provinsi, atau instansi pusat sesuai kewenangan atas ruas yang dimaksud. Pembedaan ini penting agar kritik dan permintaan perbaikan sampai kepada lembaga yang tepat. Pada saat yang sama, pemerintah terkait dapat menjelaskan rencana penanganan dan batas kewenangannya secara lebih terbuka kepada masyarakat.
Dengan menggarisbawahi pembagian tanggung jawab itu, Dedi tidak menyatakan bahwa seluruh jalan yang dilalui dalam perjalanan tersebut berada di bawah kewenangan satu pihak. Setiap ruas perlu dipastikan statusnya terlebih dahulu sebelum tanggung jawab perbaikan dapat ditentukan. Warga yang menghadapi jalan rusak tetap memiliki alasan untuk menyuarakan masalah, sementara pemerintah di tiap tingkat perlu menerima dan menindaklanjuti laporan sesuai mandatnya. Penyampaian keluhan kepada bupati dapat menjadi langkah yang relevan untuk ruas kabupaten, tetapi tidak otomatis mencakup jalan desa, provinsi, maupun nasional. Penjelasan tersebut menempatkan protes warga dan pembagian kewenangan sebagai dua hal yang perlu dipahami bersama saat membahas kondisi infrastruktur.
Dedi Mulyadi kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada warga Desa Cintajaya, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis. Permintaan itu disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya setelah perjalanan bersama rombongan melewati sejumlah ruas jalan yang kondisinya rusak. Dalam unggahan tersebut, Dedi mengakui bahwa warga telah menunggu kedatangan dirinya dan tim. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sambutan warga yang mengarahkan rombongan untuk melihat langsung kondisi jalan di wilayah mereka.
Menurut Dedi, warga mengajak dirinya dan tim berkeliling melalui jalan kabupaten serta jalan desa. Rute tersebut menjadi kesempatan untuk mengetahui keadaan infrastruktur yang selama ini digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Ia menyampaikan bahwa kondisi jalan yang ditunjukkan warga menjadi perhatian, sekaligus meminta maaf apabila kehadiran rombongan atau perjalanan yang dilakukan menimbulkan ketidaknyamanan. Permintaan maaf itu juga ditujukan kepada warga yang telah menunggu, menyambut, dan menyampaikan aspirasi secara langsung di lapangan.
Dalam penjelasannya, Dedi turut memaparkan perkiraan biaya perbaikan yang telah dihitung oleh tim pekerjaan umum (PU). Untuk penanganan jalan kabupaten, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp11 miliar. Sementara itu, perbaikan jalan desa diperkirakan memerlukan biaya sekitar Rp5 miliar. Angka tersebut merupakan hasil penghitungan awal tim PU terkait kebutuhan penanganan pada ruas jalan yang ditinjau. Rincian itu memberikan gambaran mengenai besarnya kebutuhan dana untuk memperbaiki akses di Cintajaya, meski pelaksanaan pekerjaan tetap memerlukan tindak lanjut sesuai perencanaan dan kewenangan terkait. Melalui unggahan tersebut, Dedi menyampaikan bahwa masukan warga telah diterima dan kondisi jalan akan menjadi bahan perhatian. Warga sebelumnya menunjukkan langsung ruas yang mereka lalui, sehingga kebutuhan perbaikan dapat terlihat dari kondisi di lokasi. Perkiraan anggaran yang disampaikan juga membedakan penanganan jalan kabupaten dan jalan desa, dengan kebutuhan biaya masing-masing. Dengan demikian, permintaan maaf tersebut disertai penjelasan mengenai hasil penghitungan awal untuk pekerjaan infrastruktur yang diperlukan di kawasan itu.
Dedi Mulyadi menyampaikan rencana untuk meminta Bupati Ciamis mempertimbangkan alokasi anggaran perbaikan jalan dalam APBD 2027. Usulan tersebut dimaksudkan agar kondisi ruas jalan yang dikeluhkan warga Cintajaya dapat dibahas melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Ia belum menyatakan bahwa anggaran itu telah disetujui ataupun bahwa pekerjaan perbaikan sudah dipastikan akan dilaksanakan. Karena itu, langkah berikutnya bergantung pada pembahasan pihak terkait serta keputusan pemerintah kabupaten dalam menyusun prioritas belanja daerah. Penyebutan tahun anggaran 2027 menunjukkan bahwa penanganan yang direncanakan tidak serta-merta dapat dilakukan saat ini, dan masih perlu mengikuti proses yang berlaku.
Dalam menjelaskan penanganan jalan, Dedi menggambarkannya sebagai bentuk sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pembagian peran, menurut penjelasannya, berkaitan dengan lokasi ruas jalan yang berada di wilayah berbeda. Jalan di satu desa dapat menjadi tanggung jawab pemerintah tertentu, sedangkan ruas di desa lain ditangani oleh tingkat pemerintahan yang berbeda. Pengaturan kewenangan semacam ini membuat koordinasi diperlukan agar kondisi jalan dan pihak yang berwenang dapat diketahui sebelum tindak lanjut ditentukan. Dengan demikian, permintaan mengenai anggaran kabupaten merupakan bagian dari upaya menghubungkan kebutuhan warga dengan kewenangan pemerintah yang sesuai, bukan pernyataan bahwa seluruh ruas secara otomatis berada di bawah satu instansi.
Dedi juga menyampaikan permintaan maaf kepada warga atas ketidaknyamanan yang terjadi ketika perjalanan diarahkan melalui jalan yang rusak. Permintaan maaf tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pengalaman warga yang harus melewati kondisi jalan yang kurang baik. Ia mengakui bahwa situasi itu menimbulkan gangguan dalam perjalanan, sekaligus menjelaskan rencana untuk membicarakan dukungan anggaran kepada Bupati Ciamis.
Baca juga: Kekompakan Babinsa Bersama Warga Lakukan Gotong Royong Bersihkan Kanan Kiri Jalan
