Jakarta | Indonesia menegaskan bahwa inovasi di bidang keuangan digital perlu didukung standar hukum dan regulasi yang jelas. Sikap tersebut disampaikan dalam pertemuan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Bangkok, Thailand, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Delegasi Indonesia dalam forum tersebut diwakili Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti. Pesan ini menempatkan kepastian aturan sebagai bagian penting dari upaya merespons perkembangan teknologi keuangan, sekaligus menjaga agar pembaruan layanan berlangsung dengan landasan yang dapat dipahami para pihak.
Perkembangan produk dan layanan keuangan digital berlangsung cepat dan menghadirkan ragam model kegiatan baru. Dalam keadaan tersebut, kerangka aturan yang terang dapat memberikan acuan bagi pelaku pasar saat merancang, menawarkan, dan menggunakan layanan. Kejelasan ketentuan juga membantu para pihak memahami batas tanggung jawab serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan kegiatan. Dengan demikian, aturan tidak hanya berfungsi sebagai pembatas, tetapi juga menjadi pedoman yang mendukung pengembangan inovasi secara terarah. Indonesia menilai, tanpa pemahaman yang memadai mengenai ketentuan yang berlaku, pelaku usaha dan pengguna dapat menghadapi ketidakpastian ketika beradaptasi dengan perubahan.
Kepastian regulasi juga diperlukan oleh pembuat kebijakan. Ketika produk dan layanan digital terus berkembang, kerangka hukum yang jelas dapat menjadi pegangan dalam merumuskan respons kebijakan. Acuan tersebut membantu menjaga konsistensi pendekatan, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah dan otoritas untuk menilai perkembangan baru berdasarkan prinsip dan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pembahasan mengenai inovasi keuangan digital perlu mencakup bukan hanya peluang teknologi, melainkan juga landasan yang mengatur penerapannya. Penekanan Indonesia di forum FMCBG mencerminkan pentingnya keseimbangan mendorong inovasi dan menyediakan aturan yang memberi kepastian bagi pelaku pasar maupun pembuat kebijakan.
Indonesia menyampaikan apresiasi atas capaian dan peran Financial Stability Board (FSB) dalam mendukung agenda stabilitas keuangan global. Dalam pembahasan mengenai perubahan lanskap keuangan, FSB dinilai berkontribusi mendorong modernisasi regulasi agar kerangka pengawasan dan aturan dapat terus menyesuaikan diri dengan perkembangan. Peran tersebut penting karena inovasi keuangan digital menghadirkan dinamika baru yang perlu dicermati secara terukur. Indonesia mengakui nilai dari upaya FSB untuk melihat perubahan itu secara menyeluruh dan menempatkan pembaruan regulasi sebagai bagian dari respons terhadap perkembangan sektor keuangan. Apresiasi ini sekaligus menegaskan pentingnya kerja bersama dalam menjaga relevansi pengaturan di tengah transformasi digital yang berlangsung cepat.
Indonesia juga menyoroti kontribusi FSB dalam memetakan risiko material yang muncul seiring inovasi keuangan digital. Pemetaan tersebut membantu para pemangku kepentingan memahami perubahan yang berpotensi memengaruhi stabilitas, sekaligus memberi dasar bagi pembahasan regulasi yang lebih terarah. Dengan mengenali risiko yang material, otoritas dan pelaku pasar dapat menilai perkembangan secara lebih cermat tanpa mengabaikan manfaat inovasi. Bagi Indonesia, langkah ini merupakan bagian penting dari upaya membangun pemahaman bersama mengenai tantangan yang menyertai perubahan sektor keuangan. Pemetaan yang dilakukan secara konsisten juga dapat mendukung diskusi lintas negara, sehingga perkembangan baru dapat dibahas dengan perhatian yang seimbang terhadap kebutuhan inovasi dan stabilitas sistem keuangan.
Berangkat dari hal tersebut, Indonesia menekankan perlunya kerangka hukum dan regulasi yang jelas. Kepastian aturan dibutuhkan agar pelaku pasar memiliki pemahaman yang memadai mengenai landasan kegiatan mereka dan dapat mengambil keputusan dalam lingkungan yang dapat diperkirakan. Kejelasan ini juga mendukung penerapan regulasi yang konsisten ketika inovasi berkembang, serta membantu memastikan bahwa pembaruan aturan memiliki arah yang dipahami bersama. Pandangan Indonesia tersebut menghubungkan peran FSB dalam memodernisasi regulasi dan memetakan risiko dengan kebutuhan nyata di pasar. Dengan kerangka yang jelas, inovasi keuangan digital dapat berkembang dalam lingkungan yang memberikan kepastian, sementara perhatian terhadap risiko material tetap menjadi bagian dari pertimbangan regulasi. Karena itu, kepastian hukum dipandang sebagai unsur penting bagi pelaku pasar di tengah perubahan.
Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong konektivitas pembayaran lintas negara berbasis kode QR dan penggunaan transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT). Kedua inisiatif tersebut menjadi bagian dari agenda kerja sama yang disampaikan delegasi Indonesia dalam forum G20. Pembahasannya mencerminkan perhatian terhadap sistem keuangan yang semakin terhubung, sekaligus kebutuhan agar transaksi antarnegara dapat berlangsung secara efisien dan mendukung kegiatan ekonomi. Dengan memperkuat kerja sama pada bidang pembayaran, negara-negara dapat mengembangkan pendekatan yang memudahkan transaksi tanpa mengabaikan tujuan bersama untuk memperluas akses dan mempererat hubungan keuangan.
Pembayaran lintas negara berbasis kode QR diharapkan membantu meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Mekanisme yang saling terhubung dapat mendukung proses transaksi yang lebih praktis bagi masyarakat dan pelaku usaha ketika melakukan pembayaran lintas batas. Kemudahan tersebut berpotensi memfasilitasi aktivitas perdagangan, karena pembayaran merupakan salah satu unsur penting dalam pertukaran barang dan jasa. Dalam konteks ini, pengembangan konektivitas pembayaran bukan semata persoalan teknologi, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan dukungan keuangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi. Kerja sama dan koordinasi antarnegara diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Penggunaan transaksi mata uang lokal juga menjadi unsur penting dalam agenda tersebut. LCT dapat mendukung penyelesaian transaksi dengan mata uang masing-masing pihak, sebagai bagian dari pendekatan kerja sama keuangan lintas negara. Bersama konektivitas kode QR, inisiatif ini diharapkan memperdalam inklusi keuangan dengan membuka peluang bagi lebih banyak pengguna untuk mengakses layanan pembayaran. Pada saat yang sama, keduanya dapat memperkuat konektivitas keuangan antarnegara serta menunjang kegiatan perdagangan. Komitmen Indonesia untuk terus mendorong kedua agenda ini menunjukkan bahwa efisiensi, akses yang lebih luas, dan hubungan keuangan yang erat merupakan sasaran yang saling berkaitan. Pembahasannya dalam kerja sama G20 menyediakan ruang bagi para pihak untuk melanjutkan dialog mengenai manfaat dan pengembangan konektivitas pembayaran serta transaksi mata uang lokal.
Indonesia menyambut perhatian G20 terhadap modernisasi pasar uang dan peningkatan konektivitas pembayaran lintas negara. Kedua agenda tersebut penting untuk mendukung sistem keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan mampu merespons perubahan kebutuhan ekonomi. Upaya memperbarui infrastruktur dan mekanisme transaksi dapat membuka peluang bagi layanan yang lebih cepat serta memperkuat hubungan antar pasar. Namun, kemajuan bersama perlu dibangun dengan mempertimbangkan kondisi yang beragam di setiap negara anggota, bukan melalui pendekatan yang mengasumsikan seluruh sistem keuangan memiliki kesiapan yang sama.
Keragaman regulasi, struktur pasar, dan tingkat perkembangan sektor keuangan merupakan faktor penting dalam merancang agenda tersebut. Setiap negara memiliki kerangka kebijakan, kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan prioritas domestik yang berbeda. Perbedaan itu dapat memengaruhi cara modernisasi pasar uang diterapkan maupun bentuk konektivitas pembayaran yang dapat diwujudkan. Karena itu, penyusunan sasaran bersama perlu mengakomodasi variasi kondisi nasional. Dengan pemahaman yang memadai, kerja sama G20 dapat mendorong kemajuan tanpa mengabaikan kebutuhan, tantangan, dan tahapan pengembangan masing-masing anggota.
Indonesia mengusulkan pemetaan awal atau stock-taking exercise untuk mengidentifikasi kondisi serta kebutuhan negara-negara anggota. Langkah ini dapat menghimpun gambaran mengenai kebijakan yang berlaku, tingkat kesiapan pasar, kemampuan teknis, dan kendala yang dihadapi. Pemetaan tersebut bukan sekadar inventarisasi, melainkan landasan agar diskusi selanjutnya berangkat dari bukti dan konteks yang lebih jelas. Hasilnya dapat membantu anggota melihat area yang telah berkembang, kesenjangan yang masih perlu ditangani, serta peluang kolaborasi yang dapat memberikan manfaat lintas negara.
Informasi dari pemetaan awal selanjutnya dapat menjadi.
Baca juga: Jembatan Keempat Rampung, Kodim 1710/Mimika Terus Bangun Konektivitas | Program Jembatan Garuda, Kodim 1710/Mimika Bangun Akses dan Konektivitas di Kampung Kaugapu
