Denpasar | Antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali. Pemandangan tersebut menjadi perhatian setelah masyarakat menyampaikan keluhan mengenai sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dalam beberapa hari terakhir. Kendaraan roda dua maupun roda empat terlihat memadati area SPBU, sementara sebagian pengendara harus menunggu lebih lama dari biasanya untuk mendapatkan pasokan.
Kondisi itu dilaporkan terjadi di Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Gianyar, serta sejumlah daerah di sekitarnya. Antrean yang semula terlihat di beberapa titik kemudian meluas, sehingga persoalan ketersediaan BBM tidak lagi dipandang sebagai masalah yang hanya terjadi di satu wilayah. Pemerintah Provinsi Bali turut memberi perhatian terhadap situasi tersebut karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat dan pengguna kendaraan.
Kelangkaan dan antrean parah berlangsung hampir di seluruh wilayah Bali sejak Senin pagi hingga malam. Di sejumlah SPBU, panjang antrean membuat kendaraan memenuhi akses masuk dan area sekitar lokasi. Warga yang hendak beraktivitas, bekerja, maupun melakukan perjalanan antardaerah harus menyesuaikan waktu karena belum mengetahui kapan kondisi akan kembali normal. Informasi mengenai ketersediaan BBM juga menjadi perhatian utama para pengendara.
Meluasnya antrean tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Bali mengambil sikap. Gubernur Bali Wayan Koster mendesak Pertamina memperkuat distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah dapat terpenuhi. Pemerintah daerah menilai kelancaran pasokan penting untuk menjaga aktivitas ekonomi, mobilitas warga, serta layanan publik. Perhatian itu sekaligus menjadi respons atas keluhan masyarakat yang terus bermunculan sejak antrean mulai terlihat di banyak SPBU.
Gubernur Bali Wayan Koster memanggil jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga untuk membahas gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean di sejumlah wilayah Pulau Dewata. Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai respons langsung terhadap kondisi di lapangan, terutama setelah masyarakat menyampaikan keluhan mengenai panjangnya antrean, keterlambatan pengisian, serta kesulitan memperoleh BBM di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pertemuan itu berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, pada Senin (12/10). Agenda tersebut disebut sebagai pertemuan darurat, bukan pertemuan rutin pemerintah daerah dan badan usaha penyalur energi. Penetapan sifat darurat mencerminkan perhatian pemerintah provinsi terhadap dampak gangguan distribusi yang berpotensi menghambat mobilitas masyarakat, kegiatan usaha, dan pelayanan publik.
Dalam pertemuan tersebut, Koster membahas situasi pasokan bersama pihak Pertamina Patra Niaga sekaligus meminta penjelasan mengenai penyebab munculnya antrean. Pemerintah Provinsi Bali berkepentingan memastikan distribusi berjalan secara lancar dan kebutuhan BBM masyarakat dapat dipenuhi secara merata. Pembahasan juga menjadi ruang untuk menyampaikan laporan dari wilayah-wilayah yang mengalami tekanan pasokan serta mengidentifikasi langkah penanganan yang perlu segera dilakukan.
Pemanggilan manajemen Pertamina menunjukkan bahwa pemerintah daerah menempatkan persoalan antrean BBM sebagai isu yang memerlukan koordinasi cepat, bukan sekadar keluhan operasional di tingkat SPBU. Dengan mempertemukan pengambil kebijakan daerah dan pengelola distribusi, pemerintah berharap penyelesaian dapat dilakukan berdasarkan kondisi faktual serta melibatkan perbaikan penyaluran di lapangan. Langkah ini sekaligus menegaskan tuntutan agar Pertamina memperkuat distribusi, menjaga ketersediaan stok, dan memberikan kepastian informasi kepada masyarakat selama gangguan pasokan masih berlangsung.
Pertemuan bersama Gubernur Bali Wayan Koster melibatkan sejumlah pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bali. Dari unsur badan usaha, hadir jajaran PT Pertamina Patra Niaga. Kehadiran perusahaan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan karena Pertamina Patra Niaga berkaitan dengan pengelolaan pasokan serta penyaluran BBM kepada masyarakat melalui jaringan distribusi yang tersedia.
Selain jajaran Pertamina Patra Niaga, pertemuan itu juga dihadiri perwakilan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Organisasi tersebut merepresentasikan pelaku usaha yang berkaitan dengan kegiatan niaga minyak dan gas bumi. Dengan keterlibatan Hiswana Migas, pembahasan tidak hanya mencakup sisi penyediaan dan distribusi oleh badan usaha, tetapi juga mempertimbangkan unsur pelaku usaha yang berhubungan dengan layanan BBM di lapangan.
Dari unsur pemerintah daerah, hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan. Kehadiran perangkat daerah tersebut menunjukkan bahwa persoalan antrean BBM turut dibahas dengan melibatkan instansi pemerintah provinsi yang memiliki keterkaitan dengan bidang energi dan sumber daya mineral. Pemerintah daerah menjadi bagian dari forum untuk mengikuti kondisi yang berkembang serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi BBM.
Komposisi peserta tersebut memperlihatkan bahwa pertemuan mempertemukan tiga unsur utama, yakni pengelola distribusi BBM, pelaku usaha terkait, dan pemerintah daerah. Pertamina Patra Niaga hadir sebagai unsur perusahaan, Hiswana Migas mewakili jaringan wiraswasta di sektor minyak dan gas bumi, sedangkan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali mewakili unsur pemerintahan daerah. Keterlibatan berbagai pihak itu menempatkan persoalan distribusi BBM dalam ruang pembahasan bersama, dengan perhatian pada kondisi yang terjadi di Bali. Uraian mengenai peserta pertemuan ini tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya keputusan lain di luar bahan yang disampaikan, melainkan menegaskan pihak-pihak yang hadir dalam koordinasi bersama Gubernur Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster meminta Pertamina segera memperkuat pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Arahan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan energi, terutama bagi warga yang menggunakan kendaraan untuk bekerja, menjalankan kegiatan usaha, serta mendukung mobilitas sektor pariwisata dan distribusi barang. Menurut Koster, ketersediaan BBM perlu dijaga secara konsisten agar masyarakat tidak menghadapi ketidakpastian saat mengisi bahan bakar.
Perhatian khusus diberikan pada Pertalite dan Pertamax yang banyak digunakan oleh konsumen di Bali. Pertamina didorong untuk memastikan pasokan kedua jenis BBM tersebut tersedia sesuai kebutuhan di setiap wilayah, termasuk daerah yang mengalami peningkatan permintaan. Selain memperkuat pasokan, perusahaan juga diminta mengoptimalkan distribusi dari terminal atau titik penyimpanan menuju stasiun pengisian. Langkah ini mencakup pengaturan distribusi yang lebih tepat, pemantauan stok secara berkala, serta penyesuaian pengiriman dengan kebutuhan harian di lapangan.
Koster menegaskan bahwa pengelolaan BBM di Bali harus dilakukan secara ketat. Pengawasan diperlukan agar penyaluran berlangsung sesuai ketentuan, stok dapat dipantau dengan akurat, dan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas. Pengelolaan yang terukur juga penting untuk mencegah gangguan distribusi serta memastikan pasokan tidak terkonsentrasi hanya di lokasi tertentu. Dalam arahan tersebut, Pertamina diminta mengambil langkah cepat dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan pengawasan terhadap proses penyaluran.
Permintaan untuk memperkuat pasokan dan mengoptimalkan distribusi itu disampaikan di tengah antrean kendaraan serta kelangkaan BBM yang meluas di sejumlah wilayah Bali. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk memperoleh bahan bakar, sekaligus meningkatkan kekhawatiran terhadap kelancaran aktivitas sehari-hari. Karena itu, pemulihan ketersediaan Pertalite dan Pertamax menjadi kebutuhan mendesak yang memerlukan respons distribusi secara segera dan menyeluruh.
Baca juga: TNI Perkuat Pemantauan Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan Pencarian Lima Jurnalis di Selat Sunda | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | STAFFEX SGS 2026 Perkuat Kesiapan Operasi Gabungan Melalui AAR
