Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi di Indonesia dipercepat. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat itu menjadi forum untuk mengevaluasi perkembangan penanganan di lapangan sekaligus memastikan langkah pemerintah berjalan secara cepat, terkoordinasi, dan terukur.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menargetkan persoalan karhutla dapat diselesaikan secepat mungkin. Menurut Dudung, kepala negara memberikan perhatian besar terhadap kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta keselamatan warga di kawasan terdampak.
Perhatian Presiden tersebut menegaskan pentingnya respons terpadu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait. Percepatan penanganan diperlukan agar api tidak meluas, titik kebakaran dapat segera dikendalikan, dan potensi dampak lanjutan bisa ditekan. Upaya ini juga mencakup penguatan koordinasi dalam pemantauan kondisi wilayah, pengerahan sumber daya, serta penyampaian informasi mengenai perkembangan situasi secara berkala.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan karhutla secara langsung kepada Presiden. Laporan itu menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan karena memberikan gambaran mengenai kondisi terkini, langkah yang telah dilakukan, serta kebutuhan penanganan di lapangan. Dengan laporan langsung tersebut, pemerintah dapat menyesuaikan strategi dan memastikan arahan percepatan diterapkan secara efektif di wilayah yang masih menghadapi ancaman kebakaran.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memusatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi yang dinilai memerlukan perhatian khusus. Dari wilayah tersebut, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi dua daerah yang disebutkan dalam bahan penanganan. Pemusatan operasi dilakukan untuk memastikan pengerahan personel, peralatan, serta dukungan antarlembaga dapat berlangsung secara terarah sesuai tingkat ancaman di masing-masing lokasi.
Di Kalimantan Tengah, perhatian tidak hanya tertuju pada titik kebakaran, tetapi juga pada kawasan sekitar Taman Nasional Tanjung Puting. Wilayah ini merupakan habitat penting bagi berbagai satwa, sehingga upaya pemadaman perlu mempertimbangkan perlindungan ekosistem dan keselamatan fauna. Api, panas, serta asap dapat mengganggu ruang hidup satwa dan memengaruhi akses mereka terhadap sumber air maupun makanan. Karena itu, penanganan diarahkan agar kebakaran dapat dikendalikan tanpa memperluas kerusakan ke kawasan konservasi.
Operasi udara menggunakan helikopter telah dilakukan sebagai bagian dari respons terhadap karhutla. Pesawat tersebut dapat mendukung pemantauan lokasi dan membantu menjangkau area tertentu yang sulit didatangi melalui jalur darat. Namun, kabut asap yang tebal membatasi jarak pandang dan jangkauan pengamatan dari udara. Kondisi ini membuat pelaksanaan penerbangan harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan keselamatan awak serta efektivitas operasi.
Terbatasnya dukungan udara menyebabkan penanganan lebih banyak diarahkan melalui operasi darat. Tim di lapangan melakukan pemadaman, pemantauan, dan pengendalian agar api tidak menyebar ke wilayah yang lebih luas. Pendekatan ini juga memungkinkan petugas menyesuaikan tindakan dengan kondisi medan, arah angin, dan kedekatan api dengan kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi. Koordinasi pemerintah, petugas penanggulangan bencana, pengelola kawasan, dan unsur masyarakat menjadi penting untuk mempercepat respons sekaligus menjaga keselamatan lingkungan.
Istilah operasi darat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merujuk pada pemadaman langsung dari permukaan tanah. Dudung menjelaskan bahwa pendekatan ini diperlukan terutama pada titik api yang sulit dijangkau helikopter, baik karena kondisi medan, tutupan vegetasi, maupun keterbatasan jarak pandang. Tim harus bergerak mendekati sumber kebakaran untuk membasahi area terbakar, membuat sekat, dan mencegah api meluas ke wilayah lain.
Operasi darat bukan istilah yang menunjukkan operasi militer. Maknanya berkaitan dengan pengerahan kendaraan, personel, dan perlengkapan pemadam untuk menjangkau lokasi secara langsung. Mobil operasional, truk tangki air, pompa, selang, serta alat berat digunakan sesuai kebutuhan medan. Alat berat dapat membantu membuka akses, membersihkan bahan bakar di sekitar titik api, atau membangun jalur pemisah agar pergerakan api lebih mudah dikendalikan.
Di Kalimantan Tengah, pelaksanaan penanganan menghadapi tantangan tambahan karena sebagian wilayah kebakaran berdekatan dengan habitat satwa. Keberadaan buaya dan harimau menuntut setiap personel untuk bekerja secara hati-hati, memperhatikan keselamatan, serta menghindari tindakan yang dapat membahayakan satwa maupun petugas. Koordinasi tim pemadam, pengelola kawasan, dan pihak konservasi menjadi penting agar proses pemadaman berjalan efektif tanpa mengabaikan perlindungan keanekaragaman hayati.
Pemerintah menilai upaya lapangan telah dilakukan secara maksimal melalui pengerahan sumber daya dan pemantauan berkelanjutan. Capaian penanganan disebut mencapai sekitar 692 hektare per hari, meskipun hasilnya tetap dipengaruhi cuaca, akses menuju lokasi, dan karakter lahan. Upaya tersebut diperkuat operasi mitigasi serta pengendalian cuaca oleh BMKG. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi potensi pertumbuhan awan hujan atau menciptakan kondisi yang mendukung pemadaman, sehingga pekerjaan tim di darat dapat berlangsung lebih aman dan terarah.
Arahan Presiden Prabowo menegaskan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan secara presisi, terukur, dan dimulai sejak tingkat daerah, sebelum api muncul. Langkah ini menempatkan upaya pencegahan sebagai prioritas utama, bukan hanya mengandalkan tindakan pemadaman setelah kebakaran meluas. Pemerintah daerah bersama unsur terkait perlu mengenali wilayah rawan, memperkuat kesiapsiagaan, serta memastikan setiap potensi gangguan dapat ditangani sedini mungkin.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat peduli akan dilibatkan melalui koordinasi terpadu bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pemantauan lingkungan, mempercepat penyampaian informasi, dan meningkatkan kesadaran warga mengenai bahaya serta pencegahan karhutla. Keterlibatan masyarakat perlu diarahkan secara terorganisasi agar menjadi bagian dari sistem kewaspadaan di tingkat desa dan wilayah, dengan dukungan aparat serta pemerintah setempat. Koordinasi yang berjalan secara konsisten juga diperlukan untuk memastikan pesan pencegahan diterima dan diterapkan oleh masyarakat.
Presiden meminta kampanye pencegahan karhutla dilakukan secara masif dan berkelanjutan kepada para gubernur di enam provinsi fokus, pangdam, kapolda, BMKG, serta BNPB. Kampanye tersebut perlu menyampaikan informasi yang jelas mengenai risiko kebakaran, langkah pencegahan, dan pentingnya respons cepat ketika ditemukan titik api. Penguatan komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting agar informasi cuaca, kondisi lapangan, dan potensi ancaman dapat digunakan secara tepat dalam mengambil tindakan. Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI-Polri serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam pemadaman karhutla. Penghargaan itu diberikan atas kerja keras, keberanian, dan pengabdian mereka dalam melindungi masyarakat serta lingkungan.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Kawasan IKN Melalui Darat dan Udara | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
