Jakarta | Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Status tersebut masih belum dinaikkan karena pemerintah menilai penanganan karhutla hingga saat ini masih berada dalam kondisi yang memadai. Keputusan itu disampaikan setelah pemerintah melakukan pembahasan mengenai perkembangan karhutla dan langkah penanganannya.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyampaikan keterangan tersebut seusai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana , Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, Dudung menjelaskan bahwa pemerintah masih melihat kemampuan penanganan yang berjalan sebagai dasar untuk mempertahankan status karhutla saat ini.
Dudung menegaskan bahwa kondisi kebakaran hutan dan lahan masih dapat diatasi. “Masih mampu diatasi,” ujar Dudung dalam keterangannya setelah rapat bersama Presiden. Pernyataan tersebut menjadi dasar bahwa karhutla belum dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.
Dengan demikian, pemerintah belum mengambil keputusan untuk meningkatkan status karhutla ke tingkat bencana nasional. Penilaian itu merujuk pada kondisi penanganan yang dinilai masih memadai, sebagaimana disampaikan Menko Polkam setelah rapat di Istana . Pemerintah tetap melihat kemampuan yang tersedia untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi saat ini.
Keputusan mengenai status karhutla menjadi bencana nasional tidak disampaikan sebagai kebijakan yang telah ditetapkan. Sampai setelah rapat tersebut, posisi pemerintah masih menyatakan bahwa karhutla mampu diatasi. Karena itu, kebakaran hutan dan lahan tetap belum dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional oleh pemerintah.
Dalam rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengenai perkembangan situasi di sejumlah daerah. Laporan tersebut menjadi salah satu dasar untuk menentukan wilayah yang memerlukan perhatian dan dukungan penanganan lebih lanjut. BNPB menyampaikan bahwa terdapat enam provinsi yang menjadi fokus penanganan karhutla. Namun, informasi yang disampaikan dalam rapat tersebut hanya menyebutkan beberapa wilayah secara terbuka, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Kalimantan Tengah mendapat perhatian khusus karena kebakaran berpotensi mengancam kawasan penting yang memiliki nilai ekologis tinggi. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Wilayah ini tidak hanya terdiri atas hutan dan lahan gambut yang rentan terbakar, tetapi juga menjadi habitat berbagai satwa yang harus dilindungi. Karena itu, penanganan karhutla di sekitar kawasan tersebut perlu dilakukan secara cepat dan terukur, dengan tetap mempertimbangkan keselamatan petugas, kelestarian ekosistem, serta perlindungan terhadap satwa.
Dalam laporan itu, upaya pengendalian api juga mencakup pengerahan sejumlah helikopter. Armada udara tersebut digunakan untuk mendukung operasi pengeboman air atau water bombing, terutama pada titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Helikopter dapat mengambil air dari sumber terdekat, kemudian menjatuhkannya secara langsung ke area yang terbakar atau ke bagian yang berisiko mengalami perluasan.
Pengerahan sarana udara menunjukkan bahwa pemerintah menyesuaikan metode penanganan dengan kondisi lapangan. Operasi tersebut dilakukan untuk membantu tim darat mempersempit area kebakaran, mencegah api meluas, dan melindungi wilayah prioritas. Rincian mengenai empat provinsi lain yang termasuk dalam fokus BNPB tidak disampaikan dalam sumber laporan, sehingga penentuan daerah tersebut tetap merujuk pada informasi resmi yang tersedia.
Dudung menjelaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni operasi udara dan operasi darat. Operasi menggunakan helikopter telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk menangani titik-titik kebakaran yang terpantau. Namun, pelaksanaan operasi tersebut tidak menjadi satu-satunya tumpuan dalam menghadapi kondisi di lapangan. Penanganan lebih dominan dilakukan melalui operasi darat karena strategi ini dinilai lebih memungkinkan untuk menjangkau area yang dapat diakses secara langsung.
Menurut penjelasan tersebut, kondisi asap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pilihan strategi penanganan. Asap yang terlalu tebal membuat upaya dari udara menghadapi kendala. Sejumlah titik menjadi sulit dijangkau sehingga pengerahan helikopter tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Situasi ini membatasi ruang gerak operasi udara dan membuat penanganan perlu disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi di setiap titik.
Dalam kondisi seperti itu, operasi darat menjadi pendekatan yang lebih banyak digunakan. Upaya di lapangan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keterjangkauan serta situasi yang berkembang akibat kepulan asap. Penekanan pada operasi darat bukan berarti operasi udara dihentikan, melainkan menunjukkan bahwa penanganan harus menyesuaikan kemampuan masing-masing metode dalam menghadapi kondisi kebakaran.
Penjelasan Dudung menggambarkan bahwa strategi penanganan tidak ditentukan hanya oleh pilihan operasi darat dan udara, tetapi juga oleh keadaan nyata di lapangan. Ketebalan asap dapat memengaruhi efektivitas upaya dari udara, sementara operasi darat tetap menjadi bagian utama untuk menangani titik yang dapat dijangkau. Dengan demikian, kedua bentuk operasi tetap dijalankan, tetapi porsi penggunaannya menyesuaikan kendala yang muncul selama proses penanganan.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah mengerahkan upaya maksimal untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah. Pernyataan tersebut disampaikan ketika pemerintah membahas perkembangan penanganan karhutla dan langkah mitigasi yang sedang berjalan. Menurut Presiden, penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga serta pengerahan personel dan sumber daya ke lokasi terdampak.
Di lapangan, prajurit TNI, personel Polri, serta berbagai komponen lainnya terlibat dalam operasi penanganan. Mereka menjalankan tugas pemadaman, pencegahan perluasan titik api, pemantauan wilayah, dan dukungan terhadap masyarakat di sekitar area rawan. Keterlibatan unsur tersebut menjadi bagian dari upaya terpadu yang dilakukan pemerintah dalam merespons karhutla, termasuk melalui penguatan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat yang bertugas di lapangan.
Dalam penyampaian pemerintah, capaian penanganan disebut mencapai sekitar 692 hektare per hari. Angka tersebut digunakan untuk menggambarkan luas area yang dapat ditangani melalui rangkaian operasi yang dilakukan oleh unsur terkait. Pelaksanaan operasi tetap disesuaikan dengan kondisi lapangan, tingkat ancaman kebakaran, akses menuju lokasi, serta perkembangan cuaca di masing-masing wilayah.
Selain pemadaman langsung, operasi mitigasi juga terus diupayakan. Salah satu langkah yang dilakukan ialah operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengendalikan kondisi atmosfer dan meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Pengendalian serta pemantauan cuaca dilakukan dengan dukungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang menyediakan informasi mengenai dinamika cuaca sebagai dasar bagi pelaksanaan operasi.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dudung Abdurachman menyebut kemungkinan bantuan dari negara tetangga belum dibahas dalam rapat bersama Presiden. Pembahasan yang berlangsung masih berfokus pada langkah dan sumber daya yang tersedia di dalam negeri, termasuk pengerahan personel, pelaksanaan operasi mitigasi, serta koordinasi antarlembaga.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
