JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana untuk menyiapkan Transjakarta agar dapat mengelola layanan transportasi udara. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya arah pengembangan baru bagi badan layanan transportasi yang selama ini menjadi bagian penting dalam sistem mobilitas di Jakarta. Namun, pengungkapan itu masih berada pada tahap rencana, sehingga belum memuat penjelasan lebih jauh mengenai bentuk layanan yang akan dikelola.
Rencana tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mengembangkan sistem transportasi di Jakarta secara lebih luas. Dalam kerangka ini, Transjakarta dipersiapkan untuk mengambil peran dalam pengelolaan transportasi udara, bukan hanya menjalankan fungsi yang selama ini dikenal masyarakat. Langkah itu mencerminkan gagasan untuk memperluas cakupan pengelolaan transportasi melalui institusi yang telah menjadi salah satu unsur dalam penyelenggaraan mobilitas perkotaan.
Meski demikian, informasi yang disampaikan belum menjelaskan rincian mengenai layanan transportasi udara tersebut. Belum terdapat keterangan tentang bentuk layanan, rute, teknologi, maupun jadwal pelaksanaan yang akan digunakan. Karena itu, rencana penyiapan Transjakarta perlu dipahami sebagai bagian dari arah kebijakan dan pengembangan sistem transportasi Jakarta, bukan sebagai pengumuman operasional yang telah memiliki rincian teknis. Penjelasan lanjutan diperlukan untuk mengetahui bagaimana rencana tersebut akan diterapkan serta posisi Transjakarta dalam pengelolaan transportasi udara di masa mendatang.
Penyiapan peran baru bagi Transjakarta didorong oleh kebutuhan untuk mempersiapkan sistem transportasi Jakarta menghadapi perubahan mobilitas dalam jangka menengah hingga panjang. Pertumbuhan penduduk, perluasan kawasan perkotaan, serta meningkatnya pergerakan masyarakat membuat kebutuhan transportasi tidak lagi dapat ditangani hanya melalui jaringan jalan dan layanan angkutan darat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mulai memetakan berbagai moda yang berpotensi mendukung konektivitas kota pada masa mendatang, termasuk transportasi udara.
Kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan perkembangan kawasan megapolitan di sekitar Jakarta. Aktivitas ekonomi dan sosial tidak berhenti pada batas administratif ibu kota, melainkan terhubung dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Arus perjalanan antarkawasan diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan permukiman, pusat bisnis, bandara, serta berbagai fasilitas publik. Karena itu, perencanaan transportasi harus mempertimbangkan jaringan yang lebih luas dan mampu menjawab pola mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan secara terpadu.
Gagasan agar Transjakarta turut menangani transportasi udara tidak dimaksudkan sebagai perubahan mendadak terhadap fungsi layanan yang telah berjalan. Langkah tersebut merupakan bagian dari antisipasi terhadap kebutuhan mobilitas yang mungkin muncul ketika Jakarta dan kawasan sekitarnya semakin terintegrasi. Dengan pengalaman mengelola layanan transportasi publik, Transjakarta dipandang dapat menjadi salah satu unsur dalam penyusunan dan pengembangan konektivitas antarmoda di masa depan.
Pramono Anung menyampaikan bahwa penanganan transportasi udara oleh Transjakarta merupakan langkah antisipasi jangka menengah dan panjang. Pernyataan itu menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi untuk menyiapkan Jakarta menghadapi tantangan transportasi yang lebih kompleks. Perencanaan sejak awal diharapkan dapat mencegah keterlambatan pembangunan sistem, sekaligus memastikan hubungan transportasi darat dan udara berkembang secara terarah, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan kawasan megapolitan.
Jakarta menghadapi mobilitas penduduk yang terus meningkat seiring perannya sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan berbagai kegiatan sosial. Arus perjalanan tidak hanya terjadi di dalam wilayah administrasi Jakarta, tetapi juga melibatkan masyarakat dari kawasan sekitar yang datang untuk bekerja, belajar, berusaha, atau mengakses layanan. Kondisi tersebut menjadikan kebutuhan transportasi semakin kompleks, karena pergerakan penduduk berlangsung dalam jumlah besar dan dengan tujuan yang beragam.
Pramono Anung memandang Jakarta sebagai kota megapolitan dengan karakter mobilitas yang berbeda dari kota biasa. Sebagai kawasan perkotaan yang luas dan terhubung dengan wilayah penyangga, Jakarta membutuhkan sistem transportasi yang mampu menyesuaikan diri dengan skala aktivitas masyarakatnya. Keragaman kebutuhan perjalanan membuat satu jenis moda tidak selalu dapat menjangkau seluruh tujuan secara efektif. Karena itu, pembahasan mengenai transportasi Jakarta perlu ditempatkan dalam konteks kota besar yang memiliki pola perjalanan berlapis.
Dalam pandangan tersebut, keberadaan beragam moda transportasi menjadi bagian penting untuk melayani mobilitas masyarakat. Moda darat tetap memiliki peran utama dalam mendukung perjalanan sehari-hari, sementara konektivitas dengan moda lain dapat memperluas pilihan perjalanan sesuai kebutuhan. Keragaman ini mencerminkan karakter Jakarta sebagai kota dengan pusat-pusat kegiatan yang tersebar serta hubungan yang erat dengan kawasan metropolitan di sekitarnya.
Peningkatan mobilitas juga menunjukkan bahwa pengelolaan transportasi perlu melihat perjalanan masyarakat secara menyeluruh, bukan secara terpisah berdasarkan jenis kendaraan atau wilayah. Tantangan Jakarta berkaitan dengan bagaimana berbagai kebutuhan pergerakan dapat dilayani dalam sebuah sistem yang lebih beragam dan terhubung. Perspektif kota megapolitan yang disampaikan Pramono menegaskan bahwa perkembangan Jakarta menuntut perhatian terhadap kapasitas dan variasi layanan transportasi, sejalan dengan pertumbuhan aktivitas penduduk serta semakin luasnya hubungan antarkawasan.
Pramono Anung menyampaikan bahwa Jakarta memiliki jumlah penduduk sekitar 11 juta orang. Angka tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan mobilitas di ibu kota, baik untuk perjalanan harian, kegiatan ekonomi, maupun hubungan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Jakarta tidak berdiri sebagai kawasan yang terpisah, sebab aktivitas penduduknya terhubung secara erat dengan kota-kota penyangga dan daerah lain dalam satu jaringan perkotaan.
Dalam cakupan yang lebih luas, Pramono menyebut jumlah penduduk kawasan megapolitan Jakarta mencapai sekitar 42 juta orang. Populasi sebesar itu mencakup masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah metropolitan, termasuk mereka yang melakukan perjalanan menuju Jakarta untuk bekerja, mengakses layanan publik, menjalankan usaha, atau memenuhi kebutuhan lainnya. Besarnya populasi tersebut menunjukkan bahwa sistem transportasi perlu dikembangkan secara terpadu dan mampu menjangkau berbagai moda perjalanan.
Menurut Pramono, Jakarta sebagai kota megapolitan tidak mungkin tidak memiliki transportasi udara. Pernyataan itu menempatkan penerbangan sebagai salah satu bagian penting dalam mendukung konektivitas kawasan dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Transportasi udara dinilai dapat memperkuat hubungan Jakarta dengan daerah lain, sekaligus melengkapi layanan transportasi darat dan moda angkutan umum yang telah tersedia. Pengelolaannya juga memerlukan perencanaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara efektif oleh masyarakat.
Keterangan tersebut disampaikan Pramono kepada wartawan di Velodrome, Jakarta Timur, pada Minggu, 4 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, pembahasan mengenai populasi Jakarta dan kawasan megapolitan menjadi dasar untuk menjelaskan perlunya perhatian terhadap pengembangan transportasi udara. Data kependudukan tersebut memperlihatkan skala tantangan mobilitas yang dihadapi Jakarta, sekaligus menjadi pertimbangan dalam menyiapkan sistem transportasi yang sesuai dengan karakter kota metropolitan dan wilayah aglomerasinya.
