Jakarta | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pangan dan transportasi udara menjadi dua sektor yang perlu dicermati menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kewaspadaan tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta Pusat pada Senin, 26 Oktober. Peringatan itu berangkat dari perkembangan inflasi, terutama pergerakan harga sejumlah komoditas makanan dan minuman. Menurut data yang disampaikan, inflasi tahunan per September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen, sedangkan inflasi bulanan mencapai 0,30 persen. Angka bulanan itu menunjukkan adanya kenaikan harga pada periode tersebut dan menjadi perhatian dalam mengantisipasi kebutuhan akhir tahun. Tito menyoroti pentingnya memperhatikan kedua sektor itu menjelang Nataru.
Kenaikan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan dan minuman. Komoditas yang secara khusus disebut sebagai penyumbang utama adalah cabai rawit dan cabai merah. Tito menegaskan bahwa tekanan harga tersebut bukan berasal dari bahan pangan pokok. Dengan demikian, perhatian terhadap perkembangan harga perlu diarahkan pada komoditas cabai yang mengalami kenaikan, tanpa menyamakan kondisi itu dengan kenaikan harga pangan pokok. Penjelasan ini memberi gambaran mengenai sumber kenaikan inflasi bulanan yang sedang dicermati. Dalam konteks antisipasi akhir tahun, pergerakan harga cabai menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, bersama dengan sektor transportasi udara. Keduanya menjadi sorotan Tito dalam kaitannya dengan kesiapan menghadapi periode Natal dan Tahun Baru.
Tito menyebut kekeringan di sejumlah daerah produsen sebagai pemicu kenaikan harga cabai tersebut. Kondisi di wilayah penghasil itu berkaitan dengan meningkatnya harga cabai rawit dan cabai merah, yang kemudian berkontribusi pada kenaikan dari kelompok makanan dan minuman. Peringatan mengenai pangan itu disampaikan bersamaan dengan perhatian terhadap tarif penerbangan menjelang Nataru. Rincian angka inflasi yang tersedia tetap menunjukkan inflasi tahunan sebesar 3,28 persen pada September 2026 dan inflasi bulanan sebesar 0,30 persen. Dalam keterangannya seusai rapat koordinasi di Jakarta Pusat pada Senin, 26 Oktober, Tito menekankan dua sektor tersebut sebagai hal yang perlu diwaspadai. Sorotan pada cabai berfokus pada penyebab kenaikannya, yakni kekeringan di sejumlah daerah produsen, bukan pada bahan pangan pokok.
Dalam menghadapi tekanan harga pangan menjelang akhir tahun, Tito mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah jangka pendek untuk menjaga keterjangkauan bahan pokok, terutama cabai. Arahan tersebut berkaitan dengan kondisi kekeringan yang dapat mengganggu produksi dan pasokan, sehingga berisiko mendorong kenaikan harga di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah diminta merespons situasi itu secara cepat dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi pasokan setempat. Dorongan tersebut merupakan upaya antisipatif, bukan pernyataan bahwa seluruh langkah sudah dijalankan atau telah menghasilkan penurunan harga.
Salah satu langkah yang disoroti adalah menggalakkan penanaman cabai secara mandiri di tingkat rumah tangga. Warga dapat didorong memanfaatkan pekarangan atau ruang tanam yang tersedia untuk menanam cabai bagi kebutuhan sehari-hari. Jika dilakukan lebih luas, inisiatif ini berpotensi membantu rumah tangga mengurangi ketergantungan pada pembelian cabai ketika harga meningkat. Namun, penanaman mandiri tidak menggantikan kebutuhan menjaga pasokan dari sentra produksi dan jalur distribusi. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyampaikan arahan yang praktis, sesuai kemampuan warga, dan tidak menimbulkan anggapan bahwa langkah tersebut menjadi satu-satunya solusi atas gejolak harga.
Tito juga mendorong pemerintah daerah mengintensifkan operasi pasar sebagai cara merespons tekanan harga pangan. Melalui kegiatan tersebut, komoditas yang dibutuhkan masyarakat dapat ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, terutama di lokasi yang mengalami kenaikan. Selain itu, bantuan sosial daerah dapat disalurkan untuk membantu warga yang terdampak, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketepatan sasaran. Kedua langkah ini memerlukan koordinasi serta pemantauan agar pelaksanaannya sesuai kondisi lapangan. Secara keseluruhan, penanaman cabai rumah tangga, operasi pasar, dan bantuan sosial merupakan arahan jangka pendek yang didorong kepada pemda untuk menghadapi tekanan harga terkait kekeringan. Efektivitasnya bergantung pada kesiapan daerah, ketersediaan pasokan, serta tindak lanjut kebijakan di masing-masing wilayah.
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), peningkatan mobilitas masyarakat dapat mendorong permintaan perjalanan udara dan memunculkan kekhawatiran atas kenaikan tarif tiket. Tito menyoroti bahwa harga penerbangan yang lebih tinggi pada periode ramai berpotensi menambah tekanan terhadap pengeluaran masyarakat. Karena itu, perkembangan tarif perlu menjadi perhatian dalam upaya mengantisipasi inflasi akhir tahun. Perjalanan udara merupakan salah satu kebutuhan yang semakin banyak digunakan ketika masyarakat bepergian untuk berlibur, pulang ke kampung halaman, atau mengunjungi keluarga. Jika permintaan meningkat tajam, penyesuaian harga dapat terjadi, sehingga pengawasan dan komunikasi dengan pelaku usaha dinilai penting sebelum puncak perjalanan berlangsung.
Untuk merespons risiko tersebut, Tito meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengumpulkan para pengelola maskapai. Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan imbauan agar perusahaan tidak menetapkan harga tiket pada batas tertinggi ketika permintaan sedang tinggi. Langkah tersebut bukan semata-mata soal pengendalian harga, melainkan juga upaya menjaga agar masyarakat tetap memiliki akses perjalanan dengan biaya yang wajar selama periode Nataru. Koordinasi lebih awal memungkinkan pemerintah dan maskapai membahas kondisi pasar serta memperhatikan kebutuhan penumpang. Dengan begitu, keputusan tarif dapat mempertimbangkan situasi operasional dan kepentingan masyarakat, terutama saat banyak orang merencanakan perjalanan pada waktu yang sama.
Tito juga menjelaskan bahwa tingkat keterisian penumpang atau load factor diperkirakan melonjak selama masa Nataru. Banyaknya kursi yang terisi dapat memberi maskapai peluang memperoleh pendapatan dan keuntungan dari meningkatnya jumlah penumpang, tanpa harus menerapkan tarif maksimal. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi imbauan agar kenaikan permintaan tidak otomatis diikuti penetapan harga pada batas atas. Maskapai tetap dapat memanfaatkan tingginya minat bepergian, sementara penumpang tidak sepenuhnya dibebani tarif tertinggi. Dengan memperhatikan keterisian pesawat, pengelola dapat menilai keseimbangan pendapatan dan keterjangkauan harga. Pemerintah berharap komunikasi tersebut membantu menjaga tarif penerbangan tetap wajar pada saat mobilitas meningkat, sekaligus mendukung upaya menahan tekanan inflasi menjelang akhir tahun.
Untuk menjaga inflasi akhir tahun agar tidak melampaui batas atas 3,5 persen, Tito mengusulkan subsidi bahan bakar minyak dan subsidi angkutan udara bagi wilayah tertentu. Usulan tersebut menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan dalam merespons tekanan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kenaikan kebutuhan perjalanan pada periode libur serta perubahan harga barang dapat menjadi perhatian dalam pemantauan inflasi, terutama ketika masyarakat menghadapi peningkatan aktivitas konsumsi dan mobilitas. Namun, sumber menyebut kedua bentuk subsidi itu sebagai usulan Tito, bukan kebijakan yang telah diputuskan atau diterapkan pemerintah. Pembedaan ini penting agar rencana yang disampaikan tidak dipahami sebagai bantuan yang sudah tersedia atau telah berlaku bagi masyarakat.
Subsidi bahan bakar minyak dan angkutan udara menyasar komponen biaya yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat dan pergerakan barang maupun penumpang. Untuk penerbangan, usulan tersebut ditujukan bagi wilayah tertentu, sehingga cakupan penerimanya tidak dinyatakan berlaku secara umum. Sementara itu, subsidi bahan bakar diajukan sebagai pilihan untuk membantu menghadapi tekanan biaya. Rincian mengenai mekanisme, besaran, sasaran, ataupun waktu pelaksanaan tidak dapat dianggap telah ditetapkan berdasarkan keterangan bahwa langkah tersebut masih berupa usulan. Pemerintah perlu membahas opsi itu sebelum ada keputusan lebih lanjut. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha dapat membedakan pembicaraan mengenai kemungkinan intervensi dan kebijakan resmi yang memiliki ketentuan pelaksanaan.
Perhatian terhadap opsi subsidi tersebut berlangsung bersama pemantauan harga pangan dan.
Baca juga: Gelar Latihan Live Fire Dan Penerbangan Malam Dalam SGS 2026
