Jakarta | Survei nasional Voxpol Center mencatat bahwa kinerja pemerintah di sektor sosial dan budaya memperoleh apresiasi tertinggi dari responden, dengan tingkat kepuasan mencapai 75,4 persen. Temuan ini menempatkan bidang sosial budaya di urutan pertama dibandingkan sejumlah sektor pemerintahan lain yang dinilai dalam survei. Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar tiga dari empat responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah pada bidang yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kebudayaan. Hasil ini menjadi gambaran penting mengenai persepsi publik terhadap pelayanan dan kebijakan pemerintah di sektor tersebut, meskipun angka survei tidak dengan sendirinya menjelaskan faktor khusus yang membentuk penilaian masyarakat.
Penilaian positif juga terlihat pada sektor pertahanan dan keamanan, yang mencatat tingkat kepuasan sebesar 71,8 persen. Sektor ini berada di posisi berikutnya setelah sosial budaya. Adapun bidang kesehatan meraih angka kepuasan 70,7 persen, menempatkannya pada urutan ketiga dalam paparan hasil tersebut. Dengan demikian, tiga sektor teratas sama-sama memperoleh tingkat kepuasan di atas 70 persen. Selisih sosial budaya dan pertahanan-keamanan adalah 3,6 poin persentase, sementara jarak dengan kesehatan mencapai 4,7 poin persentase. Perbandingan angka ini memperlihatkan bahwa apresiasi tertinggi tetap terkonsentrasi pada sektor sosial budaya, dengan dua bidang lain menyusul dalam rentang yang berdekatan.
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi, memaparkan hasil survei nasional tersebut melalui kanal YouTube Voxpol Center pada Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam penyampaian itu, ia menjelaskan posisi sektor sosial budaya sebagai bidang dengan kepuasan tertinggi, disusul pertahanan dan keamanan serta kesehatan. Penyebutan sumber dan waktu pemaparan memberi konteks bagi publik untuk mengetahui asal informasi serta kapan temuan tersebut disampaikan. Data persentase yang diumumkan menjadi ringkasan penilaian responden terhadap beberapa ranah kinerja pemerintah. Namun, angka-angka tersebut perlu dipahami sesuai cakupan survei dan tidak seharusnya ditafsirkan melampaui informasi yang tersedia. Secara keseluruhan, hasil yang dipaparkan Voxpol Center menempatkan sektor sosial budaya sebagai bidang yang paling banyak mendapat apresiasi dalam survei tersebut, disertai penilaian positif pada pertahanan-keamanan dan kesehatan.
Selain bidang sosial budaya, hasil survei Voxpol juga menggambarkan penilaian masyarakat terhadap sejumlah sektor prioritas lain. Angka kepuasan menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kinerja pemerintah tidak seragam: beberapa sektor memperoleh apresiasi lebih tinggi, sementara sektor ekonomi dan kesejahteraan serta penegakan hukum masih mencatat tantangan yang menonjol. Perbedaan tersebut memberi gambaran tentang beragam pengalaman dan harapan publik terhadap layanan serta kebijakan pemerintah.
Pendidikan mencatat tingkat kepuasan sebesar 68,4 persen, menjadikannya salah satu sektor dengan penilaian relatif tinggi dalam kelompok yang disebutkan. Pada infrastruktur dan layanan dasar, kepuasan tercatat 59,6 persen. Sementara itu, kinerja di bidang politik dan stabilitas nasional memperoleh kepuasan 56,6 persen, disusul tata kelola pemerintahan sebesar 55,8 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden menyatakan puas pada masing-masing bidang tersebut, meskipun tingkat apresiasinya berbeda.
Di sisi lain, sektor ekonomi dan kesejahteraan menjadi bidang dengan tingkat kepuasan lebih rendah, yaitu 47,7 persen. Pada sektor yang sama, ketidakpuasan tercatat mencapai 51,6 persen. Perbandingan ini menandakan bahwa penilaian negatif sedikit lebih besar daripada penilaian positif, sehingga sektor ekonomi dan kesejahteraan menjadi perhatian penting dalam membaca hasil evaluasi publik. Data tersebut dapat menjadi salah satu bahan untuk meninjau dampak kebijakan, kondisi yang dirasakan masyarakat, serta prioritas perbaikan ke depan.
Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga menghadapi catatan tersendiri. Tingkat ketidakpuasan pada bidang ini mencapai 46,3 persen. Angka tersebut memperlihatkan adanya porsi responden yang cukup besar yang menilai kinerja di bidang hukum dan antikorupsi belum memenuhi harapan. Meski data ini tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan di balik penilaian tersebut, besarnya ketidakpuasan menjadi sinyal bahwa kepercayaan terhadap proses penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi perlu terus diperhatikan.
Secara keseluruhan, hasil lintas sektor memperlihatkan kombinasi apresiasi dan kritik. Pendidikan memperoleh penilaian kepuasan tertinggi di bidang yang dirinci, sedangkan ekonomi dan kesejahteraan menonjol karena kepuasan berada di bawah 50 persen dan ketidakpuasan melampauinya. Pembacaan yang berimbang atas temuan ini membantu menempatkan capaian sekaligus pekerjaan rumah pemerintah, tanpa mengabaikan perbedaan kondisi pada setiap sektor.
Penilaian responden terhadap sejumlah aspek ekonomi menunjukkan adanya tingkat ketidakpuasan yang cukup tinggi. Dalam rincian hasil survei Voxpol, perhatian terbesar tertuju pada stabilitas nilai tukar rupiah. Sebanyak 56,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap aspek tersebut. Angka ini menjadi persentase ketidakpuasan tertinggi di indikator ekonomi yang dicantumkan. Hasil tersebut menggambarkan bagaimana responden menilai kondisi nilai tukar, tanpa dengan sendirinya menjelaskan faktor yang memengaruhinya.
Berikutnya, 55 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kondisi ekonomi nasional. Penilaian terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok juga memperlihatkan angka yang tinggi, yakni 54,4 persen. Kedua indikator ini berkaitan dengan kondisi ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi hasil survei hanya mencatat tanggapan responden terhadap kinerja pemerintah pada bidang-bidang tersebut. Angka-angka itu perlu dibaca sebagai ukuran persepsi dalam survei, bukan sebagai kesimpulan mengenai penyebab atau hubungan sebab-akibat.
Dalam aspek kesejahteraan, ketidakpuasan terhadap upaya mengatasi kemiskinan tercatat sebesar 54,2 persen. Sementara itu, 54,1 persen responden menyatakan tidak puas terhadap penciptaan dan penyediaan lapangan pekerjaan baru. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden yang tercakup dalam pengukuran menyampaikan penilaian tidak puas pada masing-masing indikator. Penyajian data ini memberi gambaran tentang perhatian publik terhadap penanganan kemiskinan dan kesempatan kerja, sesuai dengan cakupan pertanyaan survei.
Adapun pada stabilitas harga bahan bakar minyak, persentase responden yang menyatakan tidak puas mencapai 49,1 persen. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan angka ketidakpuasan pada lima indikator ekonomi lainnya yang disebutkan, meskipun tetap mendekati separuh responden. Secara keseluruhan, rincian ini memperlihatkan bahwa penilaian tidak puas muncul pada berbagai aspek, mulai dari nilai tukar dan kondisi ekonomi nasional hingga harga kebutuhan, kemiskinan, pekerjaan, serta bahan bakar. Semua persentase tersebut merupakan hasil survei Voxpol dan mencerminkan jawaban responden atas indikator yang dinilai.
Survei nasional Voxpol dilaksanakan pada 3–12 Oktober 2026 untuk menghimpun pandangan masyarakat mengenai kinerja pemerintah, termasuk aspek sosial budaya. Pengumpulan data melibatkan 1.200 responden dari populasi warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih atau sudah menikah ketika survei berlangsung. Dengan kriteria tersebut, populasi mencakup warga yang memenuhi salah satu persyaratan itu. Survei memiliki margin of error ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Ukuran tersebut menunjukkan perkiraan tingkat ketelitian statistik hasil survei, yang tetap merupakan estimasi pandangan populasi, bukan pencacahan terhadap seluruh warga negara.
Sampel dirancang agar tersebar secara proporsional menurut jumlah penduduk di 38 provinsi. Pengaturan ini memberi ruang bagi setiap wilayah untuk terwakili sejalan dengan besaran populasinya, alih-alih membagi jumlah responden secara sama rata ke seluruh provinsi. Komposisi responden juga dibuat seimbang: 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Untuk memilih peserta, tim menggunakan metode multistage random sampling atau pengambilan sampel acak bertahap. Dalam pendekatan ini, pemilihan berlangsung melalui beberapa tahap, dari cakupan wilayah yang lebih luas menuju unit atau responden yang lebih spesifik.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
