Jakarta | Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang diumumkan pada Minggu, 18 Oktober 2026, menempatkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai pejabat dengan penilaian kinerja terbaik di nama-nama yang ditanyakan kepada responden. Amran memperoleh 15,4 persen, unggul tipis dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang meraih 14,5 persen. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berada di urutan ketiga dengan 6,0 persen.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiganya menjadi tiga nama teratas dalam penilaian responden terhadap kinerja menteri atau pejabat negara di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Posisi Amran dan Teddy relatif berdekatan, dengan selisih 0,9 poin persentase. Sementara itu, angka untuk Erick lebih rendah dibandingkan dua peringkat teratas, tetapi menempatkannya di posisi ketiga dalam daftar yang disampaikan PPI.
Urutan ini menggambarkan persepsi publik yang dihimpun melalui survei, bukan penilaian administratif atas capaian setiap kementerian. Karena itu, persentase yang tercatat perlu dibaca sebagai bagian dari jawaban responden mengenai siapa yang dinilai berkinerja baik. Hasil tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan seseorang memilih nama tertentu, ataupun menunjukkan bagaimana responden menilai seluruh aspek pekerjaan pejabat yang bersangkutan.
Dengan demikian, temuan utama survei PPI adalah keunggulan Amran dalam proporsi penilaian positif, disusul Teddy dan Erick. Ketiga tokoh itu memperoleh tingkat dukungan yang berbeda, dengan Amran memimpin dan Teddy mengikuti cukup dekat. Dalam konteks evaluasi terhadap jajaran pemerintahan Prabowo, hasil ini memberikan gambaran mengenai nama-nama yang paling menonjol di mata responden pada saat survei diumumkan. Angka-angka tersebut menjadi ringkasan posisi masing-masing tokoh, sementara rincian metodologi dan cakupan pertanyaan diperlukan untuk membaca hasil secara lebih menyeluruh.
Selain nama-nama yang memperoleh perhatian lebih besar dalam pemberitaan hasil survei, sejumlah pejabat lain juga tercatat dalam penilaian responden. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperoleh 4,5 persen. Angka tersebut menunjukkan proporsi responden yang menilai kinerjanya baik sesuai kategori dan metode yang digunakan dalam survei. Karena itu, persentase ini perlu dipahami sebagai hasil pengukuran pendapat publik pada saat survei dilaksanakan, bukan sebagai ukuran tunggal atas seluruh aspek kinerja kementerian. Data yang tersedia menyebutkan perolehan tersebut tanpa menjabarkan rincian penilaian berdasarkan program, wilayah, atau kelompok responden.
Dalam daftar angka yang disebutkan, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transmisi Energi Bahlil Lahadalia memperoleh 3,2 persen. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memperoleh 2,1 persen. Kedua angka tersebut juga merujuk pada penilaian responden terhadap kinerja para pejabat, bukan pada ukuran administratif atau evaluasi kebijakan yang terpisah. Penyajiannya secara beriringan memberi gambaran mengenai persentase yang tercantum dalam survei, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan responden memberikan penilaian tersebut. Untuk memahami faktor di balik angka, diperlukan informasi tambahan mengenai pertanyaan survei, waktu pengumpulan data, serta komposisi responden.
Ketiga persentase itu sebaiknya dibaca secara terbatas sesuai informasi yang disampaikan: Saifullah Yusuf tercatat 4,5 persen, Bahlil Lahadalia 3,2 persen, dan Maruarar Sirait 2,1 persen. Hasil tersebut merekam pandangan responden dalam survei, sehingga tidak dapat langsung diperlakukan sebagai kesimpulan menyeluruh mengenai mutu kerja setiap pejabat. Data ini juga tidak menyediakan dasar untuk menyusun penilaian di luar angka yang telah disebutkan. Dengan demikian, penyampaian hasil perlu mempertahankan konteks survei dan menghindari penambahan urutan, peringkat, ataupun nama pejabat lain yang tidak tercantum dalam informasi sumber. Pembaca dapat mencermati angka-angka tersebut sebagai bagian dari potret persepsi publik, sembari membedakannya dari penilaian kinerja yang lebih luas dan memerlukan bukti serta indikator pendukung lain.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menjelaskan bahwa survei tersebut dirancang untuk mengukur persepsi masyarakat mengenai kinerja para menteri dan pejabat negara. Dengan demikian, hasilnya menggambarkan penilaian responden terhadap pejabat yang mereka anggap bekerja dengan baik, bukan sekadar menyajikan daftar jabatan atau uraian tugas. Fokus pengukuran berada pada pandangan masyarakat sebagaimana disampaikan dalam jawaban mereka.
Dalam survei itu, responden diminta menyebutkan pejabat yang menurut mereka menunjukkan kinerja terbaik. Bentuk pertanyaan tersebut memberi ruang bagi responden untuk menyampaikan nama yang mereka nilai menonjol. Penilaian yang muncul karena itu berangkat dari persepsi masing-masing responden, sesuai dengan pemahaman mereka atas kinerja pejabat negara. Penjelasan ini penting untuk membaca hasilnya secara tepat: nama yang disebut mencerminkan penilaian publik yang terhimpun dalam survei, dan bukan pernyataan bahwa seluruh masyarakat memiliki pandangan yang sama.
Berdasarkan jawaban yang dihimpun, Amran, Teddy, dan Erick menjadi tiga nama yang paling banyak disebut sebagai pejabat dengan kinerja terbaik. Urutan penyebutan tersebut menunjukkan bahwa ketiganya memperoleh perhatian dalam penilaian responden. Namun, informasi yang disampaikan mengenai survei ini tidak mencantumkan rincian lain seperti jumlah responden, cara pemilihan responden, waktu pelaksanaan, atau pilihan jawaban yang tersedia. Karena itu, rincian tersebut tidak dapat diasumsikan atau ditambahkan dalam menjelaskan hasil.
Pembedaan hasil pengukuran dan interpretasinya membantu menjaga pembacaan tetap proporsional. Survei ini memberi gambaran mengenai siapa yang disebut responden ketika diminta menilai kinerja terbaik di menteri dan pejabat negara. Hasil tersebut dapat disampaikan sebagai persepsi masyarakat yang terekam melalui jawaban, tanpa mengubahnya menjadi ukuran definitif atas kinerja seluruh pejabat. Dengan kerangka itu, posisi Amran, Teddy, dan Erick dapat dipahami sebagai nama yang paling banyak muncul dalam jawaban responden, sementara penjelasan tentang cakupan dan batas data tetap mengikuti informasi yang tersedia.
Di sektor pertanian, Amran mengemban tugas strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Peran tersebut mencakup upaya meningkatkan produksi pertanian agar ketersediaan pangan dapat terjaga dan kebutuhan masyarakat dipenuhi secara berkelanjutan. Agenda ini juga berkaitan dengan prioritas Presiden Prabowo untuk mendorong swasembada pangan. Karena itu, kinerja di bidang pertanian tidak hanya dinilai dari kegiatan rutin, tetapi juga dari kemampuan menerjemahkan prioritas tersebut menjadi langkah yang mendukung produksi dan pasokan pangan dalam negeri.
Dalam survei PPI, responden yang menilai Teddy berkinerja baik menyebut sejumlah alasan terkait cara ia menjalankan tugas. Teddy dipandang tidak banyak berbicara, tetapi banyak bekerja. Sebagian responden juga menilai ia mampu mengomunikasikan program pemerintah sehingga agenda dan kebijakan dapat disampaikan kepada publik. Hasil kerjanya dianggap terlihat, sementara sikap rajin dan profesional turut memperkuat penilaian positif tersebut. Selain itu, Teddy disebut sering turun ke lapangan, sehingga dinilai terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas, bukan hanya menyampaikan pesan dari pusat.
Peran Teddy dalam mendukung agenda presiden mencakup aspek komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan. Komunikasi membantu menjelaskan program serta prioritas pemerintah, sedangkan koordinasi diperlukan agar berbagai pihak dapat bergerak searah. Dukungan terhadap pelaksanaan agenda juga menuntut keterlibatan dalam memastikan arahan dapat ditindaklanjuti. Keterkaitan kerja lapangan dan penyampaian informasi menjadi bagian dari alasan yang disebut responden ketika memberikan penilaian baik. Dengan demikian, penilaian terhadap Teddy dalam survei tersebut merujuk pada persepsi atas kerja yang tampak, profesionalitas, serta kontribusinya dalam mendukung agenda presiden. Sementara itu, tugas Amran berpusat pada penguatan sektor pertanian dan pencapaian ketahanan pangan, termasuk dorongan menuju swasembada. Kedua peran ini berada pada ranah berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan pelaksanaan prioritas pemerintah.
