Jakarta | Penguatan ekosistem kecerdasan buatan (AI) perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda ekonomi nasional, bukan sekadar program teknologi. AI berpotensi meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, dan membuka peluang usaha di berbagai sektor, mulai dari industri dan layanan publik hingga pertanian serta kesehatan. Namun, manfaat tersebut tidak muncul secara otomatis. Indonesia memerlukan infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola, dan kepastian kebijakan yang saling mendukung. Tanpa fondasi itu, pemanfaatan AI dapat berkembang secara terbatas dan ketergantungan pada teknologi dari luar negeri berisiko semakin besar.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan bahwa persaingan global dalam teknologi AI menuntut Indonesia memperkuat infrastruktur sekaligus kebijakan pendukung. Ketersediaan konektivitas yang andal, pusat data, kapasitas komputasi, serta akses terhadap energi menjadi unsur penting bagi pengembangan dan penerapan sistem AI. Pemerintah juga perlu mendorong kerangka kebijakan yang memberi ruang bagi inovasi, sekaligus memperhatikan keamanan, privasi, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Sinkronisasi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan peneliti dapat membantu memastikan bahwa investasi serta regulasi menjawab kebutuhan nyata perekonomian.
Arah strategisnya adalah menggeser posisi Indonesia dari pasar pengguna menjadi pelaku yang turut berkontribusi dalam rantai pasok AI global. Ambisi ini mencakup penguatan kemampuan untuk mengembangkan solusi, menyediakan layanan, dan mendukung proses produksi maupun penerapan teknologi AI. Peran tersebut tidak harus dimulai dengan menguasai seluruh tahapan industri. Indonesia dapat membangun kapasitas secara bertahap, mengembangkan talenta, memperluas riset, serta mendorong perusahaan lokal berpartisipasi dalam ekosistem internasional. Kemitraan dan investasi dapat mempercepat proses tersebut apabila disertai peningkatan kemampuan domestik. Dengan strategi yang konsisten, pemanfaatan AI dapat menjadi sumber nilai tambah di dalam negeri, memperluas daya saing industri, dan menopang pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak hanya berupa banyaknya teknologi yang digunakan, tetapi juga sejauh mana Indonesia mampu menciptakan nilai, membangun kompetensi, dan mengambil peran berkelanjutan dalam ekosistem AI dunia.
Nezar Patria memandang Indonesia memiliki potensi besar untuk mengambil peran sebagai pemain di pasar kecerdasan buatan (AI). Potensi tersebut bertumpu, lain, pada pasar domestik yang menjanjikan: kebutuhan dan penggunaan teknologi digital di dalam negeri dapat menjadi dasar bagi pertumbuhan penerapan AI. Besarnya peluang lokal memberi ruang bagi pengembangan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan Indonesia, sekaligus membuka kesempatan bagi pelaku di dalam negeri untuk terlibat dalam rantai pasok AI global. Namun, potensi pasar saja belum cukup untuk membangun peran yang kuat. Peluang itu perlu diikuti dengan penguatan ekosistem agar Indonesia mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi AI secara lebih luas.
Dalam pandangan tersebut, pusat data dan teknologi menjadi bagian penting dari kebutuhan penguatan ekosistem. Pusat data berperan sebagai salah satu fondasi yang mendukung penyimpanan dan pengolahan data, sedangkan penguasaan teknologi diperlukan agar kapasitas AI dapat berkembang. Keduanya perlu mendapat perhatian sebagai unsur yang saling berkaitan, bukan sekadar kebutuhan yang berdiri sendiri. Tanpa ekosistem pendukung yang memadai, pasar domestik yang besar berisiko hanya menjadi ruang penggunaan teknologi yang dikembangkan di tempat lain. Karena itu, penguatan kapasitas perlu mencakup kemampuan yang memungkinkan Indonesia berpartisipasi lebih bermakna dalam perkembangan AI.
Penguatan pusat data dan teknologi pada akhirnya berkaitan dengan tujuan memperbesar kapasitas Indonesia di bidang AI. Kapasitas tersebut penting agar peluang dari pasar dalam negeri dapat diterjemahkan menjadi kemampuan untuk mengikuti perkembangan, menerapkan, dan mengembangkan AI. Dengan demikian, posisi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya permintaan, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem untuk menopang kegiatan terkait AI. Pandangan Nezar Patria menempatkan potensi pasar dan kebutuhan infrastruktur sebagai dua sisi yang perlu berjalan beriringan. Pasar domestik memberi landasan peluang, sementara dukungan pusat data serta teknologi membantu membangun kemampuan yang dibutuhkan. Arah ini dapat memperkuat kesiapan Indonesia untuk mengambil bagian lebih besar dalam rantai pasok AI global, tanpa mengabaikan kebutuhan pengembangan di dalam negeri.
Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya dalam ekonomi digital ASEAN. Berbagai perkiraan menempatkan nilai ekonomi digital Indonesia pada 2030 dalam rentang USD 365 miliar hingga USD 1 triliun. Rentang yang lebar ini mencerminkan kemungkinan hasil yang berbeda, bergantung pada kondisi pertumbuhan, tingkat adopsi teknologi, dan kemampuan mengembangkan sektor digital. Angka tersebut menunjukkan besarnya ruang bagi kegiatan ekonomi berbasis teknologi, tetapi bukan jaminan bahwa seluruh potensi akan terwujud secara otomatis.
Pemanfaatan peluang itu, sebagaimana dikaitkan dalam sumber, memerlukan penguatan ekosistem kecerdasan buatan atau AI. AI dapat mendukung proses bisnis, layanan, dan pengembangan produk di berbagai bidang. Namun, manfaatnya bergantung pada kesiapan unsur pendukung yang memungkinkan teknologi tersebut dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab. Karena itu, pembahasan potensi ekonomi digital perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap kapasitas dan tata kelola.
Unsur pertama adalah infrastruktur. Ketersediaan jaringan konektivitas yang andal, pusat data, kapasitas komputasi, serta akses terhadap sumber daya digital menjadi landasan bagi pengembangan AI. Infrastruktur yang memadai membantu organisasi mengolah data dan menerapkan layanan digital secara lebih luas. Pemerataan akses juga penting agar peluang tidak hanya terkonsentrasi di wilayah atau pelaku usaha tertentu.
Unsur kedua ialah sumber daya manusia. Pengembangan dan pemanfaatan AI membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan digital, pemahaman data, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan dapat membantu memperluas kesiapan tersebut. Unsur ketiga adalah perangkat regulasi yang memberi kepastian bagi inovasi sekaligus menetapkan prinsip dan tanggung jawab penggunaan teknologi.
Regulasi juga diperlukan untuk memitigasi risiko AI di berbagai sektor, sesuai konteks penerapannya. Kerangka aturan yang adaptif dapat membantu memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan AI memperhatikan kepentingan publik, tanpa menghambat inovasi yang bermanfaat. Dengan menyelaraskan infrastruktur, kemampuan manusia, dan regulasi, Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk mengejar potensi ekonomi digitalnya pada 2030 dan mengambil peran yang berarti dalam rantai pasok AI global.
Dalam pembahasan Nezar Patria pada acara Awards 2026: Best AI Ecosystem, investasi dan kerja sama pemerintah ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya membangun ekosistem kecerdasan buatan di Indonesia. Arah yang disampaikan bukan hanya mendorong masuknya investasi AI, tetapi juga memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga. Kedua langkah tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyediakan dukungan bagi pengembangan ekosistem, tanpa memisahkan kebutuhan investasi dari pentingnya kolaborasi lintas instansi.
Dorongan investasi AI menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan kapasitas ekosistem nasional. Dalam konteks ini, investasi dipahami sebagai unsur yang perlu didukung agar pengembangan AI dapat menjadi bagian dari agenda ekonomi Indonesia. Namun, pernyataan tersebut tidak menetapkan rincian nilai, skema, sektor tujuan, maupun pelaku investasi tertentu. Karena itu, pembahasannya berfokus pada arah kebijakan yang dinyatakan, yakni mendorong investasi, bukan pada klaim tentang besaran atau dampak yang belum dijelaskan.
Di sisi lain, penguatan kerja sama antarkementerian dan lembaga menegaskan bahwa pembangunan ekosistem AI membutuhkan koordinasi pemerintah. Kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk menopang arah pengembangan AI di tingkat nasional. Tidak ada rincian mengenai instansi yang terlibat, bentuk koordinasi, ataupun capaian kolaborasi yang disampaikan dalam konteks ini. Dengan demikian, aspek yang dapat ditarik adalah pentingnya kerja lintas K/L sebagai pendekatan pemerintah, bukan kesimpulan bahwa mekanisme atau hasil tertentu telah tercapai.
Tujuan yang dinyatakan dalam pembahasan Nezar Patria.
Baca juga: Kodim 1714/Puncak Jaya Gandeng Masyarakat Binaan Membangun Jembatan Merah Putih di Kampung Kulok Enggame | FFPM 2026 Konsolidasikan Strategi Penguatan Fasilitas Produksi Migas | Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo
