Jakarta | Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Menurut proyeksi yang ia paparkan, ekonomi digital Indonesia dapat mencapai nilai US5 miliar pada 2030. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat penting dalam perkembangan ekonomi digital regional, seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Nezar juga menyebut ekonomi digital Asia Tenggara diproyeksikan mencapai US$1 triliun pada 2030. Dalam proyeksi itu, Indonesia diperkirakan menyumbang sekitar 40 persen dari pertumbuhan ekonomi digital kawasan. Besarnya kontribusi yang diharapkan mencerminkan skala pasar domestik dan peluang untuk mengembangkan layanan berbasis teknologi. Namun, angka proyeksi tersebut tetap merupakan gambaran potensi ke depan, bukan hasil yang otomatis tercapai tanpa dukungan kebijakan, investasi, serta kesiapan pelaku usaha dan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Nezar dalam acara Road to Awards 2026 “Best AI Ecosystem” pada Jumat, 30 Oktober 2026. Penyebutan kecerdasan buatan dalam agenda tersebut menempatkan perkembangan AI dalam konteks yang lebih luas, yakni pertumbuhan ekonomi digital dan penguatan ekosistem teknologi. Potensi pasar yang besar dapat membuka ruang bagi inovasi, produktivitas, dan penciptaan nilai ekonomi baru, sekaligus meningkatkan relevansi Indonesia dalam persaingan digital kawasan.
Untuk mendekati proyeksi tersebut, pertumbuhan perlu ditopang oleh ekosistem yang mampu mengubah peluang menjadi manfaat nyata. Ketersediaan infrastruktur digital, keterampilan talenta, akses teknologi bagi usaha, serta kepercayaan terhadap layanan digital menjadi unsur yang berperan dalam proses itu. Pengembangan AI juga perlu berjalan seiring dengan tata kelola yang jelas dan penggunaan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, target nilai ekonomi digital bukan semata-mata ukuran besarnya pasar, tetapi juga dorongan untuk memastikan bahwa transformasi teknologi menghasilkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia serta kawasan Asia Tenggara.Untuk mendorong potensi ekonomi digital Indonesia, Nezar menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu langkah yang tengah disiapkan pemerintah. Infrastruktur dipandang sebagai landasan agar aktivitas digital dapat berkembang dan peluang ekonomi yang lebih luas bisa dimanfaatkan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pertumbuhan ekosistem digital akan menghadapi hambatan, sementara masyarakat dan pelaku ekonomi membutuhkan dasar yang memungkinkan keterhubungan serta pemanfaatan teknologi. Karena itu, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada potensi pasar, tetapi juga pada kesiapan fondasi pendukung. Langkah ini perlu ditempatkan dalam rangkaian upaya yang saling mendukung, sehingga penguatan infrastruktur dapat berjalan seiring dengan kerja sama antarpihak dan pembentukan ekosistem ekonomi digital yang kuat.
Selain pembangunan infrastruktur, kolaborasi menjadi unsur penting dalam rencana tersebut. Pemerintah mendorong kerja sama untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital, bukan sekadar mengandalkan satu pihak atau satu aspek. Ekosistem yang berkembang memerlukan keterlibatan para pemangku kepentingan agar potensi digital dapat diolah menjadi kegiatan ekonomi. Dalam pandangan ini, kolaborasi membantu menyelaraskan berbagai upaya dan membuka ruang bagi pemanfaatan teknologi secara lebih luas. Infrastruktur menyediakan fondasi, sedangkan kerja sama mendukung terbentuknya hubungan antarpihak di dalam ekosistem. Keduanya menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat ekonomi digital, dengan tetap memperhatikan kebutuhan agar adopsi teknologi berlangsung secara bertanggung jawab. Penekanan pada kolaborasi juga menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi digital berkaitan dengan kesiapan bersama, bukan hanya tersedianya teknologi.
Perluasan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) juga membawa kebutuhan untuk menyiapkan talenta dan perangkat regulasi. Talenta dibutuhkan agar masyarakat dan pelaku yang terlibat mampu menghadapi perubahan akibat penggunaan AI, sementara regulasi diperlukan untuk memitigasi risiko yang dapat muncul. Kedua hal tersebut melengkapi pembangunan infrastruktur dan kolaborasi dalam membangun ekosistem digital. Dorongan terhadap inovasi, dengan demikian, perlu disertai perhatian pada kesiapan manusia serta aturan yang dapat menjadi pegangan. Pemerintah perlu menimbang potensi ekonomi digital sekaligus batas aman adopsi AI, sehingga manfaat teknologi dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan risikonya. Kesiapan infrastruktur, kerja sama, talenta, dan regulasi merupakan unsur yang disebut Nezar dalam upaya mendorong ekosistem ekonomi digital sekaligus mengelola tantangan penggunaan AI.
Nezar mengingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) sebaiknya tidak ditempatkan sebagai pengambil keputusan utama di sektor keuangan. Dalam bidang ini, keputusan terkait kredit, transaksi, investasi, maupun pengelolaan risiko dapat memengaruhi banyak pihak sekaligus. Kesalahan yang tampak kecil pada satu proses otomatis berpotensi menyebar melalui keterkaitan antarlembaga, pasar, dan sistem pembayaran. Karena itu, penggunaan AI perlu dibatasi dengan pengawasan manusia, aturan yang jelas, serta mekanisme untuk meninjau dan membatalkan keputusan yang keliru. Teknologi dapat membantu menganalisis data dan memberi rekomendasi, tetapi tanggung jawab atas keputusan berisiko tinggi tetap perlu berada pada pihak yang berwenang dan dapat dimintai pertanggungjawaban.
Peringatan tersebut semakin penting seiring berkembangnya agentic AI, yaitu sistem yang dapat menjalankan rangkaian tugas dan bertindak lebih mandiri untuk mencapai tujuan tertentu. Berbeda dari perangkat yang sekadar menyajikan analisis, agen semacam ini dapat diberi akses ke layanan, data, atau fungsi operasional, lalu mengambil tindakan berdasarkan instruksi dan batas kewenangannya. Jika akses itu mencakup keputusan finansial, seperti menyetujui transaksi atau mengubah posisi aset, sistem dapat bergerak cepat tanpa menunggu pemeriksaan manusia pada setiap langkah. Kecepatan dan otomatisasi memang menawarkan efisiensi, tetapi juga memperbesar akibat ketika model salah memahami situasi, memproses data yang keliru, atau menerima instruksi yang tidak tepat.
Dalam sistem keuangan yang saling terhubung, kesalahan oleh AI yang diberi kewenangan tidak selalu berhenti pada satu nasabah atau satu institusi. Tindakan otomatis dapat memicu transaksi berantai, memperbesar kerugian, mengganggu likuiditas, atau menurunkan kepercayaan terhadap layanan. Dampaknya, sebagaimana ditekankan Nezar, dapat menjadi fatal dan berpotensi menimbulkan gangguan sistemis. Maka, adopsi agentic AI perlu disertai pembatasan otoritas, pengujian ketat, pencatatan tindakan, pemantauan waktu nyata, serta prosedur penghentian darurat. Keputusan penting semestinya tetap melibatkan manusia, khususnya ketika menyangkut risiko besar atau kondisi yang tidak biasa. Pendekatan ini bukan penolakan terhadap inovasi, melainkan cara memastikan bahwa manfaat AI tidak mengorbankan stabilitas dan keamanan sektor keuangan.Dalam layanan kesehatan, penggunaan kecerdasan buatan untuk mendiagnosis penyakit membawa risiko yang perlu diperhatikan. Nezar menekankan bahwa keluaran AI tidak dapat diperlakukan sebagai keputusan klinis yang berdiri sendiri. Sistem dapat membantu mengolah informasi, tetapi hasilnya tetap berpotensi keliru atau tidak sesuai dengan kondisi pasien. Informasi yang tidak lengkap, konteks medis yang rumit, serta keterbatasan sistem dapat memengaruhi ketepatan analisis. Karena itu, masyarakat dan penyedia layanan perlu berhati-hati agar saran otomatis tidak dianggap sebagai kepastian diagnosis. Kekeliruan dalam tahap ini dapat berpengaruh pada langkah perawatan berikutnya, sehingga penggunaan teknologi harus disertai penilaian profesional, bukan sekadar mengandalkan jawaban yang dihasilkan oleh mesin.
Untuk menentukan diagnosis, tenaga kesehatan tetap memiliki peran utama. Dokter dan tenaga medis lainnya dapat mempertimbangkan riwayat pasien, melakukan pemeriksaan, meminta tes tambahan, serta memahami kondisi klinis secara menyeluruh. AI mungkin berguna sebagai alat bantu dalam proses tersebut, tetapi tidak menggantikan pertimbangan dan tanggung jawab profesional. Nezar menggarisbawahi bahwa diagnosis dalam konteks kesehatan tetap memerlukan tenaga kesehatan. Artinya, hasil dari sistem AI perlu ditinjau dan ditafsirkan oleh orang yang memiliki kompetensi, sebelum digunakan sebagai dasar tindakan terhadap pasien. Pendekatan ini juga membantu menghindari ketergantungan berlebihan pada teknologi dan menjaga agar keputusan penting tetap mempertimbangkan kebutuhan serta keselamatan pasien.
Kebutuhan akan pengawasan tidak terbatas.
Baca juga: Latihan Kader Bela Negara di Tomohon Soroti Tantangan Era Digital dan Perang Kognitif | Pesan Ketua Dewan Ekonomi Nasional : Berikan Keteladanan dan Loyalitas | Sinergi Bersama Hadapi Potensi Bencana, Personel Kodim Bojonegoro Segarkan Kemampuan Jinakkan Api
