Jakarta | Dalam rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai perkembangan perekonomian nasional di tengah gejolak global. Pertemuan tersebut dihadiri jajaran pejabat ekonomi dan menjadi forum untuk meninjau kondisi serta arah kebijakan yang diperlukan. Dalam pemaparannya, Suahasil menilai bahwa ekonomi makro dan transaksi di Indonesia masih menunjukkan daya tahan, meskipun lingkungan internasional berada dalam keadaan tidak stabil. Penilaian itu menegaskan bahwa tekanan dan ketidakpastian global perlu dicermati, tetapi tidak menghapus ketahanan aktivitas ekonomi domestik. Laporan tersebut memberikan gambaran pemerintah atas situasi terkini bagi Presiden.
Inti penilaian pemerintah adalah bahwa kondisi global yang bergejolak belum menghilangkan resiliensi ekonomi Indonesia. Pernyataan ini mencakup kondisi ekonomi makro dan transaksi, sebagaimana disampaikan dalam rapat KSSK. Dengan demikian, laporan Suahasil menjadi bagian dari pembahasan bersama mengenai stabilitas sistem keuangan dan keadaan ekonomi nasional, tanpa mengabaikan perubahan di luar negeri. Ketidakstabilan global tetap menjadi konteks penting bagi penilaian dan perumusan langkah pemerintah. Namun, laporan tersebut menekankan kemampuan ekonomi domestik untuk tetap bertahan di tengah situasi itu. Penilaian ini disampaikan kepada Presiden sebagai bahan koordinasi para pejabat ekonomi dalam melihat tantangan serta menjaga kesinambungan kebijakan.
Pemerintah menyatakan komitmen untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Kedua tujuan tersebut menjadi perhatian bersama dalam merespons perkembangan global dan mempertahankan ketahanan ekonomi di dalam negeri. Menjaga stabilitas berarti terus mencermati keadaan serta mengambil langkah yang diperlukan melalui koordinasi, sedangkan dorongan terhadap pertumbuhan mencerminkan upaya agar kegiatan ekonomi tetap bergerak. Laporan dalam rapat KSSK menempatkan kedua agenda itu secara berdampingan, bukan sebagai pilihan yang saling meniadakan. Pemerintah perlu menimbang kondisi yang berubah dan menyelaraskan responsnya dengan tujuan tersebut. Dengan penilaian bahwa ekonomi makro dan transaksi masih resilien, pemerintah menegaskan fokus pada stabilitas dan pertumbuhan, sembari terus memperhatikan ketidakpastian global.
Pemerintah mengarahkan belanja negara pada sisa tahun ini agar meningkat sekaligus tersalurkan secara tepat sasaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga momentum ekonomi di tengah ketidakpastian global, ketika aktivitas usaha dan daya beli masyarakat perlu terus diperkuat. Kenaikan belanja tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga dari kecepatan pelaksanaan program dan manfaat yang diterima masyarakat. Karena itu, kementerian dan lembaga didorong mempercepat realisasi sesuai rencana, dengan tetap memperhatikan tata kelola, akuntabilitas, serta kebutuhan yang paling mendesak.
Belanja APBN diharapkan memberi dorongan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelaksanaan program, serta pembayaran untuk layanan publik dapat mendukung aktivitas berbagai sektor dan menjaga perputaran ekonomi di daerah. Pada saat yang sama, layanan publik yang berjalan baik membantu masyarakat mengakses kebutuhan dasar. Perlindungan sosial juga berperan menjaga kemampuan rumah tangga, terutama kelompok rentan, agar tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan sasaran yang jelas, belanja pemerintah dapat menopang konsumsi masyarakat tanpa mengabaikan efektivitas penggunaan anggaran.
Dukungan tersebut mencakup bantuan pangan yang disebut telah bergulir pada kuartal keempat. Penyaluran bantuan diharapkan membantu penerima menghadapi kebutuhan pangan sekaligus menopang konsumsi rumah tangga. Pemerintah menargetkan realisasi belanja APBN pada kuartal keempat tahun ini lebih tinggi daripada periode yang sama tahun sebelumnya. Target itu perlu diimbangi pelaksanaan yang terukur, sehingga percepatan anggaran benar-benar menjangkau program dan penerima manfaat yang ditetapkan. Pemantauan berkala dibutuhkan untuk mengenali kendala penyaluran dan memperbaikinya selama periode berjalan.
Meski belanja ditingkatkan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal. Defisit APBN ditargetkan bertahan di sekitar 2,85% dari produk domestik bruto hingga akhir tahun. Dengan demikian, upaya memperkuat permintaan dan kegiatan ekonomi diharapkan berjalan seiring dengan pengelolaan anggaran yang berhati-hati. Keseimbangan realisasi yang lebih cepat, ketepatan sasaran, dan kendali defisit menjadi penting agar dukungan fiskal memberi manfaat nyata serta menjaga kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa inflasi inti pada September tercatat sebesar 2,8%. Angka tersebut mencerminkan kondisi perekonomian yang masih cukup terkendali. Inflasi inti memberi gambaran mengenai perkembangan harga di luar komponen yang pergerakannya cenderung bergejolak, sehingga dapat menjadi salah satu indikator untuk membaca tekanan harga secara lebih mendasar. Meski demikian, angka ini tidak berarti seluruh kelompok harga bergerak dengan tingkat kenaikan yang sama atau bahwa risiko terhadap daya beli telah sepenuhnya hilang.
Perhatian khusus tertuju pada inflasi pangan, atau volatile food, yang mencapai 5%. Tingkat tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi inti, sehingga perkembangan harga pangan perlu dipantau secara saksama. Pangan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga, dan kenaikan harganya dapat dirasakan langsung dalam pengeluaran. Apabila berlangsung, tekanan harga pangan berpotensi menggerus daya beli masyarakat, terutama ketika penghasilan rumah tangga tidak bertambah sejalan dengan biaya kebutuhan pokok. Perbandingan angka inflasi inti dan inflasi pangan ini menunjukkan pentingnya melihat rincian komponen inflasi, bukan hanya mengandalkan satu angka agregat untuk menilai keadaan ekonomi.
Destry juga menjelaskan adanya koordinasi penanganan inflasi pangan dengan Kementerian Pertanian. Kerja sama antarlembaga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dan otoritas terkait untuk memberi perhatian pada perkembangan harga pangan. Koordinasi diperlukan agar pemantauan dan langkah penanganan dapat dibicarakan bersama, sesuai peran masing-masing pihak. Keterangan yang disampaikan tidak merinci penyebab kenaikan inflasi pangan, sehingga tidak tepat untuk mengaitkannya dengan faktor tertentu tanpa informasi tambahan. Fokus yang dapat ditarik dari data tersebut adalah bahwa inflasi inti masih menggambarkan perekonomian yang cukup terkendali, sementara kenaikan harga pangan memerlukan perhatian khusus. Perkembangan kedua komponen itu tetap perlu diamati dari waktu ke waktu untuk memahami tekanan harga dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, koordinasi dengan Kementerian Pertanian menjadi salah satu langkah penting dalam merespons tantangan pada kelompok pangan, sekaligus menjaga agar pengendalian inflasi memperhatikan daya beli masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, stabilitas sektor keuangan dibahas melalui dua agenda utama: menjaga nilai tukar rupiah dan meneruskan reformasi pasar modal. Keduanya dinilai penting untuk mempertahankan kepercayaan pelaku pasar ketika gejolak keuangan global meningkatkan ketidakpastian. Upaya menjaga stabilitas dilakukan melalui kebijakan dan pengawasan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan dinamika pasar serta kebutuhan investor.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak pasar keuangan yang berlangsung selama dua hari terakhir. Ia menegaskan bahwa bank sentral akan melanjutkan upaya stabilisasi di pasar. Langkah yang disiapkan mencakup intervensi melalui transaksi spot, Non-Deliverable Forward (NDF), serta Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Dengan menggunakan berbagai instrumen tersebut, BI berupaya meredam tekanan dan memastikan pergerakan rupiah tetap terkendali. Selain intervensi, BI juga akan memberikan insentif biaya hedging atau lindung nilai. Insentif ini ditujukan untuk mendukung pelaku pasar dalam mengelola risiko perubahan kurs, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan terhadap eksposur valuta asing. Kombinasi langkah tersebut menjadi bagian dari respons BI terhadap kondisi pasar yang bergerak cepat.
Di pasar modal, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan komitmen untuk meneruskan reformasi. Prioritasnya meliputi peningkatan transparansi dan likuiditas, serta penegakan aturan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Polisi Terus Tangani Laporan Dugaan Intimidasi Wartawati, Publik Menanti Hasil Penyelidikan | Laporan Wartawati Berbuah Penyelidikan, Polres Probolinggo Kota Minta Semua Pihak Kooperatif
