Jakarta | Dalam sidang gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tim Sarwendah menyampaikan bahwa Sarwendah dan kedua putrinya tercatat sebagai korban di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Informasi itu disampaikan oleh kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, saat ditemui di lingkungan pengadilan pada Rabu, 4 November 2026. Pernyataan tersebut menjadi salah satu keterangan yang muncul dalam rangkaian persidangan perkara hak asuh.
Chris menjelaskan status itu dalam konteks pendampingan dan penanganan oleh UPTD PPA. Dengan demikian, sebutan korban yang disampaikan merujuk pada posisi Sarwendah serta anak-anaknya dalam layanan atau proses penanganan lembaga tersebut. Keterangan itu tidak dengan sendirinya menguraikan apa isi aduan, peristiwa yang dilaporkan, maupun kesimpulan mengenai perkara. Informasi tentang status penanganan perlu dibedakan dari penjelasan mengenai substansi laporan, karena keduanya merupakan hal yang berbeda.
Penyampaian status tersebut berlangsung ketika proses persidangan gugatan hak asuh masih berjalan. Keterangan dari kuasa hukum menjadi sumber informasi mengenai bagaimana pihak Sarwendah menjelaskan keterlibatan UPTD PPA dalam perkara ini. Namun, pernyataan itu tidak dapat diperlakukan sebagai uraian lengkap tentang penanganan lembaga atau sebagai penetapan atas pokok persoalan yang menjadi dasar aduan. Untuk memahami perkembangan perkara, publik perlu mencermati keterangan resmi dari pihak-pihak terkait serta proses yang berlangsung di pengadilan.
Dalam pemberitaan mengenai perkara keluarga, penggunaan istilah korban juga perlu disampaikan secara cermat, terlebih ketika anak-anak turut disebut. Pada konteks ini, informasi yang tersedia terbatas pada pernyataan bahwa Sarwendah dan kedua putrinya tercatat sebagai pihak korban dalam penanganan UPTD PPA, sebagaimana disampaikan Chris Sam Siwu kepada wartawan. Tidak ada rincian mengenai isi aduan yang disampaikan dalam keterangan tersebut. Karena itu, penyebutan status ini sebaiknya dipahami sesuai ruang lingkup pernyataan kuasa hukum, tanpa menambahkan dugaan atau kesimpulan yang belum dikemukakan dalam persidangan maupun oleh lembaga terkait.
Chris menjelaskan bahwa pihak Sarwendah mulai mengakses layanan pendampingan dari UPTD PPA pada Juli. Layanan tersebut ditempuh sebagai bagian dari upaya memperoleh pendampingan bagi Sarwendah dan kedua putrinya, yang dalam perkara ini disebut berstatus sebagai korban. Menurut keterangan Chris, proses itu tidak baru dilakukan menjelang persidangan, melainkan telah berjalan beberapa bulan sebelumnya. Ia menyampaikan informasi tersebut untuk menerangkan waktu dimulainya pendampingan dan kaitannya dengan dokumen yang kemudian digunakan dalam proses hukum.
Surat keterangan dari UPTD PPA, lanjut Chris, diterbitkan pada Agustus. Dokumen itu selanjutnya telah diserahkan kepada majelis hakim sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan. Keberadaan surat tersebut menjadi bagian dari materi yang diajukan di hadapan hakim, bersama bukti-bukti lain yang dipertimbangkan dalam perkara. Chris menegaskan bahwa penyerahan dokumen itu merupakan langkah dalam proses persidangan, bukan pengungkapan isi atau rincian layanan yang diterima oleh pihak Sarwendah.
Ia tidak memaparkan isi surat maupun informasi yang tercantum di dalamnya. Alasannya, dokumen tersebut termasuk bagian dari bukti perkara sehingga penyampaiannya perlu mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan Chris terbatas pada waktu akses layanan, penerbitan surat, dan penyerahannya kepada majelis hakim. Rincian mengenai bentuk pendampingan, hasil asesmen, atau informasi pribadi pihak yang didampingi tidak diuraikan secara terbuka. Sikap tersebut juga menjaga agar dokumen yang diajukan tidak dipisahkan dari konteks pemeriksaan dan penilaian hakim. Selama persidangan berjalan, isi serta bobot bukti akan menjadi bagian dari pertimbangan majelis sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Keterangan mengenai tanggal dan pengajuan dokumen itu memberi gambaran kronologi, tanpa mengungkap hal-hal yang oleh pihak terkait dipandang sebagai materi pembuktian. Chris juga tidak menyampaikan kesimpulan mengenai dampak surat tersebut terhadap putusan. Untuk saat ini, yang dapat dipastikan dari penjelasannya ialah layanan diakses pada Juli, surat diterbitkan pada Agustus, dan dokumen telah diajukan dalam persidangan sebagai salah satu alat bukti. Penilaian atas bukti tersebut berada pada kewenangan majelis hakim.Pihak Sarwendah belum bersedia menyampaikan materi aduan yang tercantum dalam berkas perlindungan anak kepada publik. Rincian mengenai isi laporan maupun identitas pihak yang dilaporkan masih diperlakukan sebagai informasi terbatas. Sikap tersebut disampaikan agar pembahasan mengenai pendampingan yang sedang berjalan tidak berkembang menjadi spekulasi, terutama ketika proses penanganan menyangkut Sarwendah dan kedua putrinya. Hingga ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak terkait, tidak ada informasi yang dapat dipastikan mengenai materi aduan itu.
Chris menegaskan bahwa kerahasiaan informasi dijaga demi kepentingan Sarwendah dan anak-anaknya. Menurutnya, penyebaran rincian yang belum disampaikan secara terbuka berpotensi mengganggu privasi mereka. Karena itu, pihak pendamping memilih tidak memaparkan isi berkas ataupun menyebut siapa yang dilaporkan. Pernyataan tersebut tidak memberikan dasar untuk menarik kesimpulan tentang dugaan peristiwa tertentu atau keterlibatan pihak mana pun. Informasi yang dibatasi tetap berada dalam ranah penanganan dan pendampingan yang relevan.
Hal yang ditegaskan adalah status Sarwendah dan kedua putrinya sebagai klien UPTD PPA, dengan status korban dalam pendampingan tersebut. Keterangan itu menjelaskan posisi mereka sebagai pihak yang menerima layanan, bukan uraian tentang isi aduan. Penyebutan status korban juga tidak dengan sendirinya menerangkan siapa pihak yang dilaporkan atau peristiwa apa yang menjadi pokok persoalan. Pihak Sarwendah tetap memilih menjaga rincian tersebut agar tidak dibuka kepada publik pada tahap ini. Dengan demikian, pemberitaan mengenai perkara ini perlu membedakan informasi yang sudah dikonfirmasi dari hal-hal yang belum disampaikan. Pembaca sebaiknya merujuk pada keterangan resmi dan tidak mengisi kekosongan informasi dengan dugaan. Kerahasiaan yang diminta Chris menjadi bagian dari upaya melindungi kepentingan Sarwendah serta kedua anaknya selama proses pendampingan berlangsung. Sampai ada penjelasan yang disetujui untuk disampaikan, materi aduan dan identitas pihak yang dilaporkan tetap tidak diungkapkan.
Perkara hak asuh kedua putri Ruben Onsu dan Sarwendah berawal dari gugatan yang didaftarkan Ruben di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada akhir Juni 2026. Gugatan tersebut diajukan setelah keduanya berpisah, dan menjadi jalur hukum yang ditempuh Ruben terkait pengasuhan anak-anak mereka. Perkembangan ini berlangsung dalam konteks kesepakatan pascacerai yang sebelumnya telah dibuat oleh mantan pasangan tersebut. Karena itu, proses persidangan akan menilai permohonan yang diajukan dengan mempertimbangkan dokumen serta keterangan yang disampaikan para pihak.
Dalam akta notaris nomor 39, kesepakatan setelah perceraian menempatkan hak pengasuhan kedua putri mereka pada Sarwendah. Dokumen itu menjadi bagian penting dari latar perkara, sebab pengaturan mengenai anak telah disepakati sebelum gugatan terbaru diajukan. Namun, Ruben menempuh jalur perdata karena merasa akses dan ruang kebersamaannya sebagai ayah untuk menemui anak-anak mengalami hambatan. Gugatan tersebut berkaitan dengan keinginannya untuk dapat menjalankan hubungan dan peran sebagai orang tua, sementara ketentuan pengasuhan yang ada menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dalam proses hukum.
Perkara ini juga mendapat perhatian karena Sarwendah dan kedua putrinya disebut berstatus sebagai korban dalam pendampingan UPTD PPA. Pendampingan tersebut merupakan konteks tersendiri yang menyertai perkembangan perkara, sementara gugatan hak asuh berjalan melalui mekanisme perdata di pengadilan. Status itu tidak dengan sendirinya menentukan hasil persidangan, yang tetap bergantung pada pemeriksaan dan pertimbangan majelis hakim atas perkara yang diajukan. Tahapan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 11 November, dengan agenda pemeriksaan saksi.
67 kunjungan
