Progres Gedung Pemerintahan IKN dan Infrastruktur Penunjang Terus Dikebut

Progres Gedung Pemerintahan IKN dan Infrastruktur Penunjang Terus Dikebut

Kota Nusantara | Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Kamis, 12 November 2026. Peninjauan tersebut mencakup pembangunan gedung dan jalan di kawasan lembaga legislatif serta yudikatif. Data progres fisik menunjukkan pekerjaan di kedua kawasan terus berjalan, dengan tingkat kemajuan yang berbeda pada setiap gedung maupun infrastruktur jalan.

Di kawasan legislatif, progres fisik rata-rata pembangunan gedung dan jalan tercatat 25,40%. Angka rata-rata ini menggambarkan kemajuan gabungan pekerjaan di kawasan tersebut, bukan capaian masing-masing proyek. Secara terperinci, gedung DPD RI mencapai progres 22,75%, gedung MPR RI 24,33%, DPR I 21,91%, dan DPR II 21,66%. Sementara itu, gedung sidang paripurna mencatat progres fisik 20,25%. Jalan kawasan legislatif telah mencapai 41,49%, lebih tinggi dibandingkan angka progres setiap gedung yang disebutkan.

Pada kawasan yudikatif, progres fisik rata-rata pembangunan gedung dan jalan mencapai 32,83%. Capaian proyek gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan tercatat 26,52%, sedangkan gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencapai 25,27%. Adapun pembangunan jalan kawasan yudikatif telah mencapai progres 46,69%. Seperti pada kawasan legislatif, rata-rata kawasan yudikatif merupakan angka gabungan dan tidak menunjukkan persentase penyelesaian tiap bangunan secara individual.

Perbandingan data memperlihatkan bahwa rata-rata progres fisik kawasan yudikatif berada di atas rata-rata kawasan legislatif. Pada kedua kawasan, pekerjaan jalan mencatat persentase kemajuan lebih tinggi daripada proyek gedung yang dilaporkan. Rincian per proyek memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai variasi capaian di lapangan, sekaligus membedakan kemajuan masing-masing bangunan dari angka rata-rata keseluruhan. Hasil peninjauan Basuki menjadi gambaran perkembangan pekerjaan pada saat kunjungan, termasuk capaian gedung-gedung pemerintahan dan infrastruktur penghubung di KIPP Nusantara.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menyampaikan bahwa pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara masih berlangsung sesuai target. Progres pekerjaan di kedua kawasan tersebut terus dipantau agar tahapan konstruksi berjalan sejalan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Aswin menegaskan, capaian yang ada perlu dipertahankan melalui koordinasi dan pengawasan yang konsisten di lapangan.

Otorita IKN juga mendorong para pelaksana proyek untuk menjaga intensitas kerja sekaligus mempercepat pekerjaan yang masih dapat ditingkatkan. Upaya tersebut diperlukan agar sasaran penyelesaian pada akhir tahun tetap dapat dikejar, tanpa mengabaikan ketentuan mutu, keselamatan, dan tata kelola konstruksi. Setiap pihak diminta memastikan tenaga kerja, material, peralatan, serta dukungan teknis tersedia sesuai kebutuhan, sehingga kegiatan di berbagai titik proyek tidak terhambat dan urutan pekerjaan tetap terjaga.

Aswin mengingatkan bahwa target akhir tahun masih harus dikejar dan seluruh pekerjaan perlu dipastikan berjalan sesuai sasaran. “Target akhir tahun masih harus kita kejar. Pekerjaan juga perlu dipastikan berjalan sesuai sasaran,” ujarnya. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya menjaga kemajuan proyek secara terukur, bukan sekadar meningkatkan aktivitas tanpa memperhatikan rencana dan standar yang berlaku. Karena itu, pelaksana diharapkan segera menindaklanjuti kendala, melaporkan perkembangan secara berkala, dan menyelaraskan langkah dengan Otorita IKN. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, pekerjaan gedung legislatif dan yudikatif diharapkan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan. Dorongan ini menjadi bagian dari upaya menjaga komitmen penyelesaian infrastruktur pemerintahan, sekaligus memastikan fasilitas utama dapat berkembang sesuai tahapan pembangunan kawasan. Fokus pada sasaran waktu dan kualitas menjadi penting agar kemajuan saat ini dapat dipertahankan hingga akhir tahun, dengan setiap perubahan jadwal atau kebutuhan lapangan ditangani secara cepat dan terkoordinasi.

Dalam rangkaian peninjauan pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Basuki juga mengunjungi kawasan terpadu yang dikembangkan PT Star Bright International Investment di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pemantauan terhadap investasi swasta yang berjalan di kawasan IKN, sekaligus kesempatan untuk melihat pelaksanaan proyek secara langsung. Investor asal China itu memulai konstruksi pada Juli 2026, dengan nilai investasi sebesar Rp1,25 triliun. Kehadiran proyek ini menunjukkan berlanjutnya partisipasi investor dalam pengembangan kawasan, di tengah upaya pemerintah mendorong pembangunan IKN secara bertahap.

Dalam kunjungan tersebut, Basuki memberikan arahan terkait pelaksanaan konstruksi, penerapan standar desain, dan pengembangan investasi. Pelaksanaan pembangunan diminta berlangsung dengan keseriusan, sehingga rencana yang telah disusun dapat diwujudkan secara konsisten. Arahan itu menempatkan proses konstruksi bukan sekadar sebagai pemenuhan jadwal, tetapi juga sebagai bagian penting dari upaya menjaga kualitas pengembangan kawasan. Kesungguhan pelaksana dalam mengelola pekerjaan menjadi perhatian agar investasi yang telah ditanamkan dapat mendukung pertumbuhan IKN sesuai arah pengembangan yang ditetapkan.

Basuki juga menekankan pentingnya mutu desain. Standar desain perlu diperhatikan dan diterapkan dengan baik, sementara rancangan yang dikembangkan harus mempertimbangkan kebutuhan pasar. Dengan demikian, kualitas perencanaan dan hasil pembangunan dapat berjalan seiring dengan kelayakan investasi serta kebutuhan pengguna. Arahan tersebut memberi penekanan bahwa pengembangan kawasan terpadu perlu ditopang desain yang bermutu dan relevan, bukan hanya pembangunan fisik. Melalui perhatian pada keseriusan konstruksi, standar desain, dan kecocokan dengan kebutuhan pasar, proyek di KIPP 1B diharapkan dapat berkembang secara terarah. Peninjauan ini sekaligus menjadi pengingat bagi investor dan pelaksana bahwa keberlanjutan pengembangan investasi memerlukan komitmen terhadap mutu serta pelaksanaan yang bertanggung jawab.

Peninjauan pembangunan kolam retensi SM-02 di Ibu Kota Nusantara menunjukkan bahwa pekerjaan pada lokasi tersebut telah mencapai sekitar 70%. Kolam ini dirancang memiliki kapasitas tampung 243.000 meter kubik, sehingga dapat menahan limpasan air dalam jumlah besar ketika hujan turun. Capaian SM-02 tersebut menggambarkan progres satu lokasi pekerjaan, bukan angka realisasi keseluruhan paket pembangunan kolam retensi di IKN.

Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi tercatat sebesar 33,91% per 10 November 2026. Angka agregat ini mencakup pekerjaan yang tersebar di sejumlah lokasi dan tahap pelaksanaan, sehingga wajar berbeda dari progres SM-02 yang lebih tinggi. Pelaksanaan paket tersebut ditargetkan mencapai sekitar 56,62% pada akhir tahun. Perbedaan angka perlu diperhatikan agar kemajuan satu kolam tidak disamakan dengan capaian seluruh proyek.

Kolam retensi menjadi bagian penting dari pendekatan sponge city atau kota spons yang diterapkan dalam perencanaan IKN. Dalam konsep ini, kawasan dibangun agar mampu menyerap, menyimpan, dan mengelola air hujan, bukan sekadar mengalirkannya secepat mungkin. Kolam menampung limpasan dari lingkungan sekitarnya, membantu mengurangi potensi genangan, serta mengatur pelepasan air secara lebih terkendali. Dengan demikian, infrastruktur ini mendukung ketahanan kawasan terhadap perubahan kondisi cuaca dan tekanan terhadap sistem drainase.

Selain mengendalikan limpasan, tampungan air juga berkontribusi pada konservasi sumber daya air. Pengelolaan yang terencana dapat membantu menjaga ketersediaan air dan mendukung keseimbangan tata air kawasan. Manfaat tersebut bergantung pada keterhubungan kolam dengan jaringan drainase, saluran, dan infrastruktur air lainnya, sekaligus pada pemeliharaan setelah fasilitas selesai dibangun.

Pembangunan kolam retensi melengkapi infrastruktur dasar yang terus dikembangkan dalam tahap II pembangunan IKN untuk periode 2025–2029. Penyelesaian bertahap, sesuai target paket maupun kondisi setiap lokasi, diperlukan agar sistem pengelolaan air berfungsi terpadu seiring tumbuhnya kawasan pemerintahan dan permukiman. Karena itu, capaian konstruksi perlu dibaca bersama kapasitas tampung, fungsi hidrologis, dan kesiapan jaringan pendukungnya.

Baca juga: Pemadaman Karhutla di Gunung Ciremai Dikebut, Jabar Kerahkan Helikopter dan 500 Personel | Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Program Prioritas, Penertiban, dan Pembangunan | Aksesi OECD Indonesia: Progres, Konvensi Anti-Suap, dan Agenda yang Masih Berjalan

10 views