Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027. Rencana tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan modal, termasuk petani, nelayan, dan warga di wilayah pedesaan. Pemerintah juga menaruh perhatian pada penduduk di daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di perkotaan. Sasaran yang luas ini mencerminkan upaya untuk menjangkau pelaku ekonomi yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan keuangan formal.
Prabowo menyampaikan target itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya memastikan pembiayaan dapat diakses oleh masyarakat di berbagai daerah, bukan hanya oleh mereka yang tinggal dekat pusat kegiatan ekonomi. Peningkatan penyaluran kredit diharapkan membuka peluang bagi penerima untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat penghasilan keluarga. Namun, jangkauan pembiayaan juga perlu disertai layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kelompok sasaran.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dan menjangkau kurang lebih dua juta warga. Capaian tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk mendorong perluasan akses pada tahun-tahun mendatang, dengan target yang jauh lebih besar pada 2027. Perbedaan jumlah yang telah tersalurkan dan sasaran mendatang menunjukkan besarnya skala upaya yang direncanakan. Agar manfaatnya menjangkau masyarakat secara merata, pelaksanaan program perlu memperhatikan kemudahan pengajuan, ketersediaan informasi, dan jangkauan lembaga keuangan hingga wilayah yang selama ini kurang terlayani. Petani dan nelayan, misalnya, memerlukan pembiayaan yang dapat mendukung kegiatan usaha mereka, sementara warga berpenghasilan rendah membutuhkan akses yang terjangkau dan mudah dipahami. Dengan demikian, target Rp400 triliun bukan semata soal nilai kredit, tetapi juga tentang memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat di berbagai lapisan dan lokasi.
Rencana pembiayaan hingga Rp400 triliun pada 2027 tidak hanya diarahkan untuk memperluas penyaluran dana. Pemerintah juga menempatkan peningkatan literasi keuangan dan kebiasaan menabung sebagai bagian dari sasaran program. Dengan akses pembiayaan yang menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk pelosok, masyarakat diharapkan lebih memahami layanan keuangan sekaligus mampu memanfaatkannya sesuai kebutuhan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa upaya tersebut berkaitan dengan kemampuan rumah tangga mengelola kebutuhan sehari-hari. Pembiayaan dapat membantu menyediakan dana untuk membiayai pengeluaran, sementara pemahaman keuangan diharapkan mendorong masyarakat mengambil keputusan yang lebih terencana. Pada saat yang sama, pemerintah ingin agar penerima manfaat tidak hanya menggunakan dana untuk belanja, tetapi juga memiliki simpanan pada rekening bank masing-masing.
Airlangga menyampaikan penjelasan tersebut kepada awak media di kantornya pada Jumat, 23 Oktober 2026. Keterangan itu memberi gambaran mengenai arah kebijakan di balik target pembiayaan pada 2027: memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan keuangan, sekaligus mendorong penggunaan layanan itu secara lebih produktif. Karena sasaran mencakup literasi, belanja, dan tabungan, pelaksanaan program perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang beragam serta kemudahan akses, terutama bagi kelompok yang belum terjangkau layanan perbankan secara memadai. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan menjadi pintu masuk bagi pengelolaan keuangan yang lebih baik, bukan sekadar tambahan dana dalam jangka pendek. Pemerintah mengaitkan perluasan pembiayaan dengan tujuan agar masyarakat dapat menjalankan pengeluaran sekaligus memiliki simpanan di perbankan.
Rencana penyaluran kredit senilai Rp400 triliun pada 2027 tidak hanya bergantung pada satu skema pembiayaan. Pemerintah menyiapkan beragam alternatif agar dukungan tersebut dapat menjangkau kebutuhan pelaku usaha dan sektor yang berbeda. Kredit Usaha Rakyat (KUR) disebut sebagai salah satu kemungkinan jalur penyalurannya, sehingga program yang telah dikenal masyarakat itu dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses modal. Meski demikian, penyebutan KUR sebagai salah satu pilihan tidak berarti seluruh pagu kredit direncanakan akan disalurkan melalui program tersebut. Pemerintah masih mempertimbangkan berbagai jalur sesuai kebutuhan dan alokasi pada masing-masing sektor.
Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp300 triliun untuk KUR pada tahun ini. Selain alokasi tersebut, terdapat tambahan Rp50 triliun yang diperuntukkan bagi KUR sektor perumahan. Besaran itu menunjukkan bahwa KUR memiliki ruang untuk mendukung pembiayaan pada sejumlah bidang, termasuk kebutuhan yang berkaitan dengan perumahan. Namun, alokasi untuk tahun ini dan tambahan bagi sektor perumahan perlu dibaca sebagai keterangan tersendiri, bukan sebagai rincian pembagian dari rencana kredit Rp400 triliun pada 2027. Informasi yang disampaikan belum memaparkan hubungan angka-angka tersebut dengan komposisi penyaluran kredit pada tahun mendatang secara terperinci.
Tambahan alokasi kredit yang direncanakan akan dibagi sesuai sektor masing-masing. Dengan demikian, penyebaran pembiayaan akan mengikuti kebutuhan dan peruntukan setiap sektor, sementara KUR menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan dalam penyaluran. Belum ada rincian mengenai berapa bagian yang akan diterima setiap sektor, maupun besaran yang secara khusus akan dialirkan melalui KUR. Karena itu, angka pembagian belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Penjelasan mengenai alokasi KUR tahun ini memberi konteks tentang dukungan pembiayaan pemerintah, tetapi tidak cukup untuk menetapkan porsi pada rencana 2027. Rincian lebih lanjut diperlukan agar pembagian kredit dan peran tiap jalur dapat diketahui dengan jelas.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih turut muncul dalam pembahasan mengenai perluasan akses pembiayaan hingga tingkat lokal. Keberadaan koperasi tersebut dapat menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan pemerintah saat menilai kebutuhan kredit di desa dan kelurahan. Namun, pembahasan mengenai peluang itu belum berarti koperasi telah ditetapkan sebagai penerima pembiayaan. Pemerintah masih perlu meninjau kesesuaian kebutuhan, tujuan program, serta kemungkinan penyaluran sebelum mengambil keputusan. Karena itu, informasi mengenai kredit pemerintah pada 2027 sebaiknya dibaca sebagai rencana yang masih berkembang, bukan sebagai kepastian bahwa setiap kelompok atau lembaga tertentu akan memperoleh fasilitas kredit.
Dalam konteks tersebut, koperasi dipandang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pertimbangan ini dapat menjadi dasar untuk mempelajari apakah dukungan pembiayaan berpotensi menjawab kebutuhan di tingkat desa maupun kelurahan. Meski demikian, keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat tidak dengan sendirinya menetapkan bentuk bantuan, besaran dana, persyaratan, ataupun pihak yang akan menyalurkannya. Aspek-aspek itu belum dipastikan dalam keterangan yang tersedia. Penilaian lebih lanjut diperlukan agar pemerintah dapat menentukan apakah koperasi sesuai dengan arah program dan bagaimana peluang tersebut dapat dipertimbangkan secara tepat. Sampai ada keputusan atau penjelasan resmi berikutnya, status koperasi dalam rencana pembiayaan tetap sebatas kemungkinan.
Penjelasan mengenai peluang bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga perlu dibedakan dari pengumuman tentang skema kredit yang sudah berjalan. Belum ada kepastian bahwa koperasi tersebut menjadi sasaran penyaluran, dan mekanisme penyalurannya pun belum ditetapkan. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan ruang pertimbangan pemerintah, bukan komitmen final mengenai akses dana. Airlangga menyatakan pemerintah terbuka untuk mempertimbangkan penyaluran kredit bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menyebut koperasi itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi menegaskan bahwa pemerintah masih akan melihat lebih lanjut kemungkinan penyalurannya. Pernyataan tersebut menempatkan koperasi sebagai opsi yang sedang dipertimbangkan, tanpa memastikan bahwa kredit akan disalurkan atau menjelaskan mekanisme pelaksanaannya.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
