Bogor | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid. Ia dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi pada penyidikan dugaan korupsi terkait hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Bogor. Rencana pemanggilan kembali itu disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo. KPK belum menyebutkan tanggal pemeriksaan yang baru, sehingga jadwalnya masih menunggu penetapan lebih lanjut.
Keterangan Nusron diperlukan penyidik untuk melengkapi proses hukum yang sedang berjalan. Dalam penyidikan, pemeriksaan saksi menjadi bagian dari upaya menghimpun informasi dan menguji sejumlah fakta yang berkaitan dengan perkara. Penyidik juga membutuhkan penjelasan yang dapat membantu mengonfirmasi temuan di lapangan, termasuk hal-hal yang relevan dengan proses penerbitan atau pengelolaan HGB yang sedang ditelusuri. Namun, pemanggilan sebagai saksi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seseorang terlibat atau ditetapkan sebagai tersangka.
Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik akan mengatur kembali waktu pemeriksaan Nusron. KPK belum memberikan rincian mengenai alasan penjadwalan ulang ataupun agenda khusus yang akan dikonfirmasi kepada Menteri ATR/Kepala BPN. Karena itu, informasi yang dapat dipastikan saat ini terbatas pada rencana untuk meminta keterangannya kembali sebagai saksi. Perkembangan terkait waktu pemanggilan maupun materi pemeriksaan dapat disampaikan kemudian oleh KPK melalui keterangan resmi.
Pemeriksaan tersebut diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara secara utuh. Konstruksi perkara mencakup rangkaian peristiwa, hubungan antarpihak, serta dokumen dan keterangan yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Dengan mengonfirmasi informasi dari saksi dan mencocokkannya dengan temuan lapangan, penyidik dapat menilai relevansi setiap fakta terhadap dugaan tindak pidana. KPK tetap bertanggung jawab menyampaikan perkembangan secara proporsional, sementara proses hukum berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Hingga ada pengumuman lebih lanjut, belum tersedia kepastian mengenai kapan Nusron akan memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya.
Dalam penanganan perkara terkait hak guna bangunan (HGB) Summarecon, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron Wahid. Namun, ia tidak memenuhi dua panggilan pemeriksaan yang disampaikan penyidik. Ketidakhadiran tersebut terjadi pada dua kesempatan berbeda, dengan alasan yang disampaikan melalui konfirmasi kepada KPK. Rangkaian ini menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan, dan belum dengan sendirinya menentukan langkah lanjutan terhadap Nusron.
Pada panggilan pertama, yang dijadwalkan Rabu (7/10/2026), Nusron tidak hadir. Alasan yang disampaikan adalah adanya agenda internal di kementerian. Dengan demikian, pemeriksaan yang direncanakan pada hari tersebut belum dapat terlaksana. KPK menerima keterangan mengenai agenda itu sebagai konfirmasi atas ketidakhadirannya, tetapi penyidik tetap perlu mendalami informasi yang diberikan sebelum menentukan tindak lanjut. Penjadwalan pemeriksaan berikutnya merupakan bagian dari upaya melanjutkan proses pengumpulan keterangan dalam perkara ini.
Nusron kembali tidak hadir pada panggilan kedua, Kamis (15/10/2026). Kali ini, alasan yang disampaikan adalah ia sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. KPK menyatakan akan mendalami dan menganalisis konfirmasi atas kedua ketidakhadiran tersebut. Hasil penelaahan itu akan menjadi bahan bagi penyidik untuk mempertimbangkan langkah berikutnya, dengan tetap mengikuti tahapan dan strategi penyidikan yang telah disusun. Karena proses penilaian tersebut masih berlangsung, belum ada dasar untuk menyatakan KPK telah menetapkan tindakan tertentu terhadap Nusron. Fokus berikutnya adalah memastikan keterangan mengenai jadwal dan alasan absen dapat dievaluasi dalam kerangka penyidikan. KPK akan menentukan tindak lanjut setelah proses tersebut, bukan semata-mata berdasarkan jumlah panggilan yang belum dipenuhi. Pemeriksaan yang dijadwalkan ulang diharapkan memberi kesempatan bagi penyidik untuk meminta keterangan yang diperlukan terkait perkara HGB Summarecon. Informasi resmi mengenai jadwal baru maupun keputusan lanjutan perlu menunggu keterangan KPK setelah analisis selesai dilakukan.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan keterangan Nusron Wahid untuk melengkapi penyidikan perkara yang berkaitan dengan penerbitan hak guna bangunan (HGB) Summarecon. Pemeriksaan diharapkan membantu mengonfirmasi dugaan praktik suap atau penerimaan lain, sekaligus menjelaskan bagaimana perintah dalam proses tersebut dijalankan. Keterangan Nusron juga dapat menjadi bahan untuk menelusuri pergerakan dana dan memperjelas hubungan para pihak yang diduga berkaitan dengan perkara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa sejumlah orang di lingkaran Nusron telah ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya terdapat orang kepercayaan dan seorang direktur jenderal. KPK juga telah melakukan penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang berada dalam lingkaran tersebut. Langkah-langkah itu menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti dan menyusun keterkaitan pihak-pihak yang diperiksa, tanpa mendahului kesimpulan mengenai peran masing-masing.
Penyidik turut mendalami temuan tentang aliran dana yang disebut-sebut menjadi setoran rutin kepada pihak internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Informasi tersebut masih ditelusuri melalui pemeriksaan saksi dan analisis bukti yang telah diperoleh. KPK belum menyimpulkan siapa penerima akhir dana, sehingga aspek itu masih perlu diperjelas dalam proses penyidikan. Keterangan para saksi juga masih dianalisis untuk menguji konsistensi informasi serta menelusuri asal dan tujuan dana.
Dengan pemeriksaan Nusron, penyidik dapat menguji informasi yang sudah terkumpul dan memperoleh penjelasan langsung mengenai proses serta pihak yang terlibat. Kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan pemeriksaan dijadwalkan kembali. Penjadwalan ulang tidak dengan sendirinya menunjukkan kesimpulan atas keterlibatan seseorang; penyidik tetap perlu membandingkan keterangan, dokumen, dan bukti lain secara menyeluruh. KPK menyatakan pendalaman masih berlangsung, termasuk untuk memastikan apakah dugaan setoran rutin memiliki kaitan dengan perkara HGB Summarecon. Sampai rangkaian pemeriksaan dan analisis selesai, identitas pihak yang menerima dana serta jalur perintahnya belum dapat dipastikan secara terbuka.
Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan pimpinan dan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas KPK terkait penanganan perkara yang menyeret Nusron Wahid. Laporan tersebut berkaitan dengan proses pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi penerbitan hak guna bangunan (HGB) di kawasan Summarecon. MAKI menyoroti langkah penyidik setelah Nusron dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Menurut organisasi itu, ketidakhadiran tersebut semestinya ditindaklanjuti secara tegas agar penyidikan dapat berlangsung efektif dan perkara memperoleh kepastian proses.
MAKI menilai penanganan perkara berjalan lamban karena pemeriksaan terhadap Nusron belum terlaksana meski panggilan telah disampaikan berulang kali. Mereka juga mengkritik belum diterbitkannya surat perintah membawa, yang dinilai dapat menjadi langkah berikutnya dalam proses menghadirkan seseorang untuk diperiksa. Kritik dan laporan itu disampaikan kepada Dewan Pengawas agar tindakan pimpinan serta jajaran KPK dalam menangani perkara dapat ditelaah sesuai kewenangan lembaga tersebut. Penilaian MAKI merupakan pandangan pelapor, sementara laporan itu sendiri tidak serta-merta menetapkan adanya pelanggaran oleh pihak yang dilaporkan.
Menanggapi laporan tersebut, Budi menyatakan KPK menghargai dan terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa laporan MAKI tidak dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap kerja penyidik maupun proses hukum yang sedang berlangsung. KPK, menurut Budi, tetap menjalankan penyidikan berdasarkan tahapan yang berlaku dan ketentuan hukum acara. Sikap terbuka terhadap kritik, kata dia, berjalan beriringan dengan kewajiban menjaga independensi serta memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan kebutuhan penanganan perkara.
KPK juga menyebut proses penyidikan tetap berjalan, termasuk dalam pengumpulan alat bukti dan pendalaman materi perkara. Tahapan tersebut diperlukan untuk membangun konstruksi perkara secara utuh dan mendukung keputusan penyidik mengenai langkah lanjutan.
Baca juga: Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Kodim 0906/Kkr Hadir Untuk Masyarakat, Gelar Donor Darah Serta Pengobatan Dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menyambut HUT TNI
