Jakarta | Kementerian Perhubungan mengusulkan penerapan work from anywhere (WFA) pada sejumlah hari selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi penyelenggaraan Nataru 2025/2026 sekaligus persiapan angkutan untuk periode Nataru berikutnya. Pertemuan itu berlangsung di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/10).
WFA yang diusulkan memungkinkan sebagian pekerja menjalankan tugas dari lokasi selain kantor pada tanggal-tanggal tertentu. Dalam konteks persiapan Nataru, opsi ini dibahas sebagai salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah untuk mendukung pengelolaan mobilitas masyarakat pada masa libur akhir tahun. Meski demikian, belum ada keputusan mengenai hari pelaksanaan, cakupan pekerja, ataupun ketentuan teknis penerapannya. Rincian tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut sebelum kebijakan dapat ditetapkan.
Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa penerapan WFA tersebut masih berstatus usulan, bukan kebijakan yang telah diputuskan. Langkah berikutnya adalah membicarakan usulan itu dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Pembahasan lintas kementerian diperlukan untuk menilai usulan dan menyelaraskannya dengan persiapan pemerintah menghadapi periode Nataru 2026/2027.
Dengan demikian, informasi mengenai WFA perlu dipahami sebagai bagian dari proses perencanaan awal. Rapat koordinasi tersebut mencakup evaluasi pelaksanaan angkutan pada Nataru 2025/2026 serta persiapan untuk tahun berikutnya, sehingga usulan dapat dibicarakan bersama agenda kesiapan lainnya. Keputusan final mengenai ada atau tidaknya WFA, termasuk tanggal dan pelaksanaannya, belum diumumkan dalam pembahasan tersebut. Masyarakat dan pekerja sebaiknya menunggu hasil koordinasi lanjutan serta pengumuman resmi dari pemerintah sebelum menyusun rencana berdasarkan kebijakan itu. Perkembangan pembahasan akan menentukan apakah opsi kerja dari lokasi lain dapat diterapkan, dan bagaimana pengaturannya apabila disepakati. Sampai ada keputusan, jadwal kerja selama libur akhir tahun tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi atau perusahaan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyampaikan usulan penerapan work from anywhere (WFA) pada beberapa tanggal selama periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Hari yang diusulkan untuk WFA adalah 21 dan 22 Desember, kemudian 4 Januari. Jadwal tersebut merupakan usulan Kemenhub sebagaimana disampaikan oleh Aan, sehingga perlu dibedakan dari keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan secara final.
Rangkaian tanggal pada Desember berdekatan dengan perkiraan puncak arus mudik. Kemenhub memperkirakan puncak perjalanan menuju kampung halaman akan terjadi pada 23 Desember. Dengan demikian, dua hari WFA yang diusulkan, yakni 21–22 Desember, berada tepat sebelum tanggal yang diperkirakan menjadi puncak arus mudik. Keterangan ini menempatkan jadwal kerja fleksibel dan perkiraan kepadatan perjalanan dalam urutan waktu yang berdekatan, tanpa mengubah tanggal maupun menyatakan adanya dampak tertentu.
Untuk perjalanan kembali, Kemenhub memperkirakan puncak arus balik jatuh pada 4 Januari. Tanggal tersebut juga tercantum dalam usulan WFA yang disampaikan Aan. Artinya, hari WFA yang diusulkan pada awal Januari bertepatan dengan tanggal perkiraan puncak arus balik. Hubungan waktunya berbeda dari jadwal Desember: 21–22 Desember mendahului perkiraan puncak mudik, sedangkan 4 Januari berada pada tanggal yang sama dengan perkiraan puncak arus balik.
Penyebutan tanggal-tanggal tersebut membantu memperjelas cakupan usulan dan kaitannya dengan proyeksi perjalanan Nataru. Namun, informasi mengenai kedekatan atau kesamaan tanggal itu tidak dengan sendirinya memastikan perubahan pola perjalanan, jumlah kendaraan, maupun tingkat kepadatan. Hal yang disampaikan Kemenhub adalah usulan WFA pada 21–22 Desember dan 4 Januari, serta perkiraan puncak arus mudik pada 23 Desember dan arus balik pada 4 Januari. Keempat tanggal tersebut menjadi acuan waktu dalam penjelasan mengenai rencana pengaturan aktivitas selama periode libur akhir tahun.
Kementerian Perhubungan telah mengevaluasi pelaksanaan perjalanan pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Evaluasi tersebut menjadi salah satu bahan untuk melihat bagaimana penyelenggaraan perjalanan pada periode Nataru sebelumnya berlangsung, sekaligus memberi konteks bagi pembahasan rencana menghadapi Nataru 2026/2027. Dalam penyampaian hasil evaluasi, Aan menyebut kegiatan perjalanan Nataru 2025/2026 berjalan lancar.
Penilaian itu juga didukung oleh indikator kepuasan masyarakat yang disampaikan Aan. Sebanyak 87,9 persen responden merasa puas terhadap pelaksanaan operasi Nataru 2025/2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif atas operasi yang berlangsung pada periode tersebut. Karena itu, capaian kepuasan itu dapat menjadi salah satu catatan penting dalam memahami hasil penyelenggaraan Nataru sebelumnya.
Informasi mengenai kelancaran pelaksanaan dan tingkat kepuasan tersebut perlu dibaca sesuai cakupannya. Angka 87,9 persen merujuk pada responden yang menyatakan puas terhadap pelaksanaan operasi Nataru 2025/2026, bukan ukuran lain yang tidak disebutkan. Tidak tersedia keterangan tambahan mengenai metode survei maupun jumlah responden, sehingga rincian itu tidak dapat ditarik dari data yang disampaikan. Penyajian angka secara tepat membantu menjaga makna evaluasi tetap jelas dan tidak melampaui informasi yang tersedia.
Evaluasi atas periode sebelumnya memberi gambaran mengenai pengalaman perjalanan masyarakat dan pelaksanaan operasi, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa kondisi pada periode berikutnya akan sama. Nataru 2026/2027 merupakan periode tersendiri yang tetap memerlukan persiapan dan penilaian berdasarkan kebutuhan saat itu. Meski demikian, catatan bahwa kegiatan sebelumnya berjalan lancar, disertai tingkat kepuasan 87,9 persen, menyediakan dasar informasi yang relevan ketika Kemenhub membahas langkah-langkah untuk periode mendatang.
Dengan demikian, hasil evaluasi Nataru 2025/2026 dapat dipahami melalui dua poin utama yang disampaikan: pelaksanaan kegiatan dinilai lancar oleh Aan, dan 87,9 persen responden merasa puas terhadap operasi tersebut. Kedua keterangan itu menggambarkan hasil evaluasi secara ringkas tanpa mengubah makna angka atau menambahkan rincian yang belum tersedia. Informasi ini menjadi bagian dari konteks pembahasan kebijakan perjalanan Nataru selanjutnya.
Kementerian Perhubungan telah menerima sejumlah rekomendasi perbaikan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan untuk menyiapkan penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Masukan tersebut disampaikan dalam rangkaian evaluasi dan koordinasi, serta mencakup pandangan asosiasi, badan usaha jalan tol (BUJT), dan kementerian atau lembaga terkait. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting karena mobilitas masyarakat selama periode libur melibatkan banyak moda, ruas perjalanan, dan layanan pendukung yang saling berkaitan.
Rekomendasi yang diterima menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan Nataru sebelumnya sekaligus membantu memetakan hal-hal yang perlu diperkuat pada periode mendatang. Masukan dari asosiasi dapat memberi gambaran mengenai kebutuhan pengguna dan pelaku layanan transportasi. Sementara itu, BUJT dapat menyampaikan catatan terkait pengelolaan jalan tol, kelancaran arus kendaraan, serta koordinasi di lapangan. Kementerian dan lembaga lain juga berperan memberikan perspektif sesuai tugas masing-masing, termasuk dalam aspek keselamatan, pengaturan perjalanan, dan kesiapan layanan publik.
Kemenhub akan menggunakan hasil evaluasi dan masukan tersebut sebagai modal dasar dalam menyusun langkah persiapan layanan dan operasi angkutan Nataru 2026/2027. Tahap berikutnya mencakup penelaahan atas rekomendasi, koordinasi dengan pihak terkait, serta penentuan aspek yang memerlukan tindak lanjut. Dengan demikian, perencanaan dapat disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang teridentifikasi, bukan hanya mengulang pendekatan dari tahun sebelumnya. Upaya ini diharapkan mendukung layanan transportasi yang lebih terkoordinasi, aman, dan responsif terhadap pergerakan masyarakat selama masa libur.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) pada sejumlah hari di periode Nataru.
Baca juga: TNI Kerahkan Sejumlah Alutsista Dukung Operasi SAR KM Virgo Transport 8 | Tim Alpha TNI Siaga Tangani Karhutla di Sejumlah Wilayah Indonesia
