Jakarta | Pada Oktober 1740, Batavia berada dalam suasana yang semakin tegang. Kota pelabuhan utama VOC itu dihuni banyak warga Tionghoa yang bekerja sebagai pedagang, pengrajin, buruh, dan penyedia berbagai jasa. Kehadiran mereka berperan penting dalam kehidupan ekonomi kota, tetapi jumlah penduduk Tionghoa juga terus bertambah. Pertumbuhan tersebut berlangsung ketika keadaan ekonomi sedang lesu, sehingga persaingan untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan terasa semakin berat.
Besarnya populasi Tionghoa di Batavia tidak tercatat secara pasti. Dalam buku Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008), sejarawan Benny G. Setiono memperkirakan jumlahnya berkisar dari sekitar 4.000 orang hingga belasan ribu. Perbedaan angka ini mencerminkan keterbatasan data pada masa itu, sekaligus memperlihatkan bahwa komunitas tersebut telah menjadi bagian besar dari masyarakat kota. Bagi pemerintah kolonial, pertambahan penduduk itu dipandang melalui kacamata ketertiban dan pengendalian, bukan semata-mata sebagai dampak perkembangan ekonomi.
Di tengah kemerosotan kegiatan ekonomi, sebagian warga kehilangan pekerjaan atau kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Situasi tersebut menimbulkan kecemasan di kalangan penguasa VOC, yang khawatir meningkatnya jumlah penduduk akan memicu masalah sosial dan keamanan. Ketakutan itu turut membentuk kebijakan pemerintah terhadap komunitas Tionghoa. Gubernur Jenderal VOC Adriaan Valckenier mengambil langkah untuk mengurangi jumlah mereka di Batavia, termasuk dengan memindahkan warga Tionghoa ke wilayah lain yang berada di bawah kekuasaan atau pengaruh VOC.
Salah satu tujuan pemindahan yang disebut dalam kebijakan tersebut adalah Sri Lanka, yang ketika itu dikenal sebagai Ceylon. Kebijakan ini membuat warga Tionghoa menghadapi ketidakpastian: mereka dapat dipindahkan dari tempat tinggalnya, sementara kabar dan pelaksanaan aturan tidak selalu jelas. Rencana pengurangan populasi, tekanan ekonomi, serta hubungan yang memburuk pemerintah dan warga membangun suasana curiga di kota. Dengan demikian, ketegangan menjelang kekerasan tidak muncul secara mendadak, melainkan berkembang dalam konteks kepadatan penduduk, kesulitan ekonomi, dan kebijakan kolonial yang semakin mengkhawatirkan masyarakat Tionghoa di Batavia.
Rencana pemindahan warga Tionghoa dari Batavia menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang telah menghadapi tekanan ekonomi dan kebijakan kolonial. Ketegangan semakin meningkat ketika beredar kabar bahwa orang-orang yang akan dipindahkan itu tidak benar-benar dikirim ke tempat tujuan, melainkan dibuang ke tengah laut. Bagi warga, kabar tersebut menghadirkan ancaman yang sangat nyata: pemindahan dapat berarti kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan bahkan nyawa. Ketakutan pun menyebar, sementara kepercayaan terhadap pemerintah VOC semakin melemah.
Namun, kebenaran kabar tentang pembuangan ke laut itu tidak dapat dipastikan berdasarkan catatan sejarah yang dirujuk. Karena itu, kabar tersebut perlu dipahami sebagai isu yang beredar pada masa krisis, bukan fakta yang telah terbukti. Meski demikian, pengaruhnya terhadap suasana Batavia tidak dapat diabaikan. Ketika warga merasa terancam dan tidak mengetahui apa yang akan terjadi, rumor semacam itu dapat memperkuat kepanikan serta mendorong orang mengambil tindakan untuk melindungi diri. Sebagian warga Tionghoa kemudian mempersenjatai diri dan melakukan serangan terhadap sejumlah sasaran yang berkaitan dengan kepentingan VOC.
Salah satu sasaran yang diserang adalah pabrik gula, bagian dari kegiatan ekonomi kolonial yang juga berkaitan dengan ketegangan pengusaha, pekerja, dan penguasa. Perlawanan itu berkembang menjadi bentrokan bersenjata. Laporan pada masa tersebut menyebut puluhan tentara VOC tewas, menandakan bahwa konflik telah melampaui keresahan biasa dan berubah menjadi ancaman militer bagi pemerintah kolonial. Dalam keadaan demikian, VOC mengerahkan kekuatan militernya untuk menghadapi perlawanan dan memulihkan kendali. Pengerahan pasukan ini menandai perubahan penting: ketakutan yang dipicu oleh rencana pemindahan dan kabar yang belum terverifikasi berkelindan dengan tindakan bersenjata, lalu direspons dengan kekuatan kolonial yang jauh lebih besar. Eskalasi tersebut menjadi salah satu tahap menuju kekerasan yang kemudian mengguncang Batavia.
Menurut kronologi yang disajikan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (1999), ketegangan di Batavia mencapai titik genting pada 9 Oktober 1740. Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier mengerahkan pasukan untuk menyisir permukiman warga Tionghoa, baik di dalam maupun di luar tembok kota. Operasi tersebut berlangsung ketika pemerintah kolonial diliputi ketakutan terhadap kemungkinan pemberontakan dan keresahan mengenai keberadaan penduduk Tionghoa. Dalam suasana penuh kecurigaan, penyisiran yang semula diarahkan untuk mencari orang-orang yang dianggap mencurigakan dengan cepat menempatkan seluruh komunitas dalam bahaya.
Sehari kemudian, pada 10 Oktober, kekerasan berubah menjadi pembantaian besar-besaran. Warga Tionghoa yang ditemukan menjadi sasaran, tanpa pembedaan usia maupun jenis kelamin. Rumah dan kawasan tempat tinggal mereka diserbu, sementara pasukan dan kelompok bersenjata melakukan pembunuhan di berbagai bagian kota. Peristiwa ini bukan sekadar akibat dari satu bentrokan di jalanan, melainkan rangkaian tindakan yang berlangsung di tengah kebijakan represif dan kepanikan penguasa kolonial. Penyisiran sehari sebelumnya memperlihatkan bagaimana operasi keamanan dapat berkembang menjadi kekerasan massal ketika sebuah kelompok diperlakukan sebagai ancaman kolektif.
Gambaran mengenai skala korban tercatat dalam kesaksian G. Bernhard Schwarzen, yang diterbitkan dalam Reise in Ost-Indien (1751). Ia menggambarkan jalan, gang, dan kanal di Batavia dipenuhi mayat. Catatan tersebut memberi kesan tentang luasnya kekerasan, sekaligus menunjukkan bahwa dampaknya terlihat di ruang-ruang kota yang sehari-hari menjadi jalur pergerakan penduduk. Kesaksian Schwarzen perlu dibaca sebagai laporan seorang pengamat, sedangkan kronologi Ricklefs membantu menempatkan peristiwa itu dalam urutan waktunya. Bersama-sama, kedua sumber tersebut merekam perubahan cepat dari penyisiran permukiman pada 9 Oktober menjadi pembantaian pada hari berikutnya, serta kehancuran yang ditinggalkannya di Batavia.
Kekerasan dalam Geger Pecinan tidak berhenti dalam satu hari. Peristiwa pembunuhan dan penjarahan berlanjut hingga 22 Oktober 1740, ketika warga Tionghoa di Batavia menjadi sasaran kekerasan pasukan dan kelompok-kelompok yang terlibat. Jumlah korban tidak dapat dipastikan secara tepat karena catatan sejarah berbeda-beda, tetapi perkiraan yang kerap disebut menyebut belasan ribu orang tewas. Di tengah kekacauan, rumah-rumah warga Tionghoa dijarah, dirusak, lalu dihancurkan. Kehilangan tempat tinggal dan harta benda memperberat penderitaan mereka yang selamat, sementara suasana takut menyebar di berbagai bagian kota. Skala korban dan kerusakan menjadikan tragedi ini lebih dari sekadar kerusuhan singkat: kehidupan masyarakat Batavia berubah drastis dalam waktu yang sangat singkat.
Ingatan mengenai pembantaian itu juga dikaitkan dengan Kali Angke. Cerita yang berkembang menyebut air sungai tersebut pernah tampak merah akibat darah korban yang mengalir ke dalamnya. Kisah ini menjadi bagian dari ingatan kolektif tentang dahsyatnya kekerasan, meskipun gambaran tersebut sebaiknya dipahami sebagai tradisi sejarah yang menyertai peristiwa, bukan bukti tunggal mengenai jumlah korban. Dalam Betawi: Queen of the East (2002), Alwi Shahab mengemukakan penjelasan bahwa nama Angke berasal dari kata ang, yang konon berarti merah, dan ke, yang berarti sungai dalam bahasa Hokkien. Penafsiran itu menghubungkan nama sungai dengan cerita airnya yang memerah. Namun, asal-usul nama Angke tidak memiliki satu penjelasan yang diterima secara mutlak. Versi lain mengaitkannya dengan Tubagus Angke, tokoh yang namanya juga tercatat dalam sejarah kawasan tersebut.
Terlepas dari perbedaan penjelasan tentang nama sungai, Kali Angke tetap lekat dengan kisah kekerasan 1740 dalam narasi sejarah setempat. Geger Pecinan dikenang sebagai salah satu tragedi paling kelam di Batavia pada masa VOC, baik karena banyaknya korban maupun karena kehancuran yang menimpa permukiman warga. Dampaknya berlanjut setelah pembantaian berakhir.
