Kabupaten Tangerang | Perdagangan fisik emas digital di Indonesia mencatat peningkatan tajam pada Januari hingga Agustus 2026. Nilai transaksi selama delapan bulan tersebut mencapai Rp299,49 triliun, dibandingkan Rp40,41 triliun pada periode yang sama tahun 2025. Dengan demikian, nilai perdagangan tumbuh 641,1% secara tahunan. Capaian ini menggambarkan skala transaksi emas digital yang tercatat semakin besar dalam rentang waktu tersebut. Perbandingan kedua periode memberikan gambaran terukur mengenai perubahan nilai perdagangan, tanpa mengabaikan bahwa angka itu merujuk pada akumulasi transaksi selama Januari–Agustus, bukan hasil untuk satu bulan tertentu.
Selain nilai transaksi, volume perdagangan juga meningkat. Pada Januari–Agustus 2026, volume transaksi mencapai 115,86 ton, sedangkan pada Januari–Agustus 2025 tercatat 24 ton. Kenaikan tersebut sebesar 382,6% dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya. Data nilai dan volume ini menunjukkan dua sisi perkembangan pasar: total nominal transaksi dan jumlah emas yang diperdagangkan. Keduanya sama-sama mencatat pertumbuhan tinggi, meski persentase kenaikannya berbeda. Perbedaan itu penting disampaikan agar pembaca dapat membedakan perkembangan nilai transaksi dari perubahan volume emas secara fisik.
Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya, menyampaikan data volume perdagangan tersebut, termasuk perbandingan 115,86 ton pada Januari–Agustus 2026 dan 24 ton pada Januari–Agustus 2025. Ia menjelaskan bahwa volume transaksi meningkat 382,6% dalam perbandingan tahunan tersebut. Sementara itu, nilai transaksi tercatat sebesar Rp299,49 triliun, naik 641,1% dari Rp40,41 triliun setahun sebelumnya. Penyajian data berdasarkan periode yang setara membantu menempatkan capaian itu dalam konteks yang jelas. Angka-angka tersebut merupakan catatan perdagangan fisik emas digital di Indonesia untuk delapan bulan pertama masing-masing tahun, sehingga tidak dengan sendirinya menjelaskan faktor yang mendorong kenaikan. Informasi ini menjadi dasar untuk memahami besarnya aktivitas yang tercatat, sekaligus membedakan ukuran nilai dan volume ketika menilai perkembangan perdagangan emas digital nasional.Bappebti mendorong masyarakat memahami cara kerja transaksi emas digital sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Pemahaman tersebut mencakup mekanisme pembelian dan penjualan, legalitas penyelenggara, serta peluang dan risiko yang menyertai produk ini. Pesan itu disampaikan dalam seminar “Emas Digital: Investasi Modern di Era Digital”, yang digelar bersama Perkumpulan Pedagang Emas Digital Indonesia (PPEDI). Kegiatan berlangsung di sela-sela Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41, di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Seminar ini menjadi ruang edukasi bagi publik di tengah meningkatnya perhatian terhadap investasi berbasis teknologi.
Dalam pandangan Tirta, emas telah lama dikenal sebagai aset safe haven yang dapat membantu menjaga nilai kekayaan, sekaligus menjadi sarana lindung nilai ketika kondisi ekonomi berubah. Kehadiran teknologi digital memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan emas. Proses yang sebelumnya dapat memerlukan penyimpanan fisik dan transaksi langsung kini dapat dilakukan melalui layanan digital, sehingga lebih mudah, terjangkau, dan efisien. Meski demikian, kemudahan akses tidak seharusnya mengurangi kehati-hatian. Calon investor tetap perlu memastikan bahwa layanan yang digunakan beroperasi sesuai ketentuan dan memahami bagaimana saldo emas, biaya, serta proses pencairan dikelola.
Bappebti menekankan bahwa keputusan investasi yang bijak bertumpu pada pemahaman menyeluruh, bukan hanya pada tren atau kemudahan aplikasi. Masyarakat perlu mengenali regulasi yang berlaku, mekanisme transaksi, dan ekosistem yang mendukung perdagangan emas digital. Mereka juga perlu menimbang potensi manfaat terhadap risiko, termasuk perubahan harga dan ketentuan layanan yang dapat memengaruhi pengalaman bertransaksi. Dengan bekal informasi yang memadai, konsumen dapat menilai kesesuaian produk dengan tujuan dan kemampuan finansialnya, serta menghindari keputusan yang terburu-buru. Edukasi semacam ini penting agar pertumbuhan investasi emas digital di Indonesia berlangsung seiring dengan perlindungan konsumen dan kepercayaan publik.
Perdagangan fisik emas digital di Indonesia berjalan dalam kerangka regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan di dalam ekosistem ini harus memiliki izin sesuai ketentuan dan berada dalam pembinaan serta pengawasan lembaga tersebut. Kerangka tersebut menjadi dasar untuk mengatur aktivitas perdagangan, menjaga keteraturan pasar, serta memberikan kepastian mengenai peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, transaksi emas digital tidak berdiri terpisah dari pengelolaan dan pengawasan aset fisiknya.
Ekosistem perdagangan mencakup sejumlah unsur dengan fungsi yang saling terkait, yakni bursa, lembaga kliring, pengelola tempat penyimpanan, perantara, dan pedagang fisik emas digital. Bursa menyediakan sarana perdagangan, sementara lembaga kliring mendukung penyelesaian transaksi. Pengelola tempat penyimpanan bertanggung jawab atas penyimpanan emas fisik, dan perantara serta pedagang menyediakan jalur bagi konsumen untuk melakukan transaksi. Pembagian peran tersebut membantu membentuk alur perdagangan yang terorganisasi, mulai dari pelaksanaan transaksi hingga pengelolaan aset dasar.
Hal penting dalam mekanisme ini adalah emas fisik menjadi aset dasar bagi kepemilikan digital. Rasio kepemilikan dan ketersediaan emas ditetapkan 1:1, sehingga setiap unit kepemilikan digital memiliki padanan emas fisik. Keterkaitan tersebut penting untuk dipahami konsumen karena nilai dan klaim kepemilikan tidak semata-mata bergantung pada catatan digital, tetapi juga pada keberadaan aset yang mendasarinya. Transparansi informasi mengenai kepemilikan, penyimpanan, dan ketersediaan emas menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap layanan.
Tirta menekankan bahwa pertumbuhan industri perlu disertai penguatan tata kelola, bukan hanya perluasan jumlah transaksi dan pengguna. Keamanan infrastruktur teknologi harus menjadi perhatian, mengingat layanan digital bergantung pada sistem yang mengelola data dan proses perdagangan. Pada saat yang sama, regulasi perlu terus diperkuat, pengawasan dijalankan secara konsisten, dan penegakan hukum dilakukan terhadap pelanggaran. Upaya tersebut diperlukan agar perkembangan pasar berlangsung secara tertib dan perlindungan konsumen tetap terjaga. Literasi publik juga berperan dalam membantu pengguna memahami mekanisme, risiko, serta hak dan kewajibannya sebelum bertransaksi.
Seiring meningkatnya transaksi emas fisik digital, perlindungan konsumen dan keamanan sistem menjadi perhatian penting regulator. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Ima Siti Fatimah, menyampaikan bahwa emas fisik digital semakin diminati masyarakat sebagai pilihan investasi jangka panjang. Pertumbuhan minat tersebut perlu diimbangi tata kelola yang kuat, informasi yang jelas, serta pengamanan aset dan data nasabah. Dengan demikian, kemudahan bertransaksi tidak mengurangi kepastian bahwa kepemilikan emas tercatat dan terlindungi.
Pelaku usaha juga diwajibkan menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Kewajiban ini mendukung pengenalan dan pemantauan nasabah serta membantu mencegah layanan dimanfaatkan untuk aktivitas keuangan ilegal. Dari sisi teknologi, bursa berjangka, pedagang fisik emas digital, pengelola tempat penyimpanan emas digital, dan depository harus memenuhi persyaratan sertifikasi keamanan. Standar yang dimaksud mencakup ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi, ISO 27017 untuk keamanan komputasi awan, dan ISO 27018 untuk perlindungan privasi dalam lingkungan komputasi awan. Penerapan standar ini membantu mengelola risiko akses tanpa izin, gangguan layanan, serta kebocoran informasi pribadi.
Ketua PPEDI Anang Samsudin menjelaskan bahwa transaksi emas digital dicatat secara elektronik, dengan dukungan emas fisik yang disimpan oleh kustodian atau pihak ketiga. Karena itu, kesesuaian jumlah emas yang tercatat sebagai milik nasabah dan emas yang benar-benar tersimpan harus dipastikan melalui pemeriksaan serta pengawasan berkala. Pencatatan digital saja tidak cukup tanpa verifikasi atas aset pendukung dan mekanisme penyimpanan. Pemeriksaan rutin dapat membantu menemukan selisih lebih awal dan memperkuat akuntabilitas para pihak yang terlibat.
Baca juga: Praktik Judi Sabung Ayam di Weru Kandat, Ketegasan Aparat Jadi Sorotan | Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | TNI-Polri Gelar Patroli Terpadu, Jaga Keamanan dan Kondusivitas Jakarta
