Jakarta | Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 sebagai perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Peraturan sebelumnya menjadi pedoman pemberian subsidi gaji atau upah, termasuk bantuan subsidi upah (BSU). Pembaruan ini penting diperhatikan pekerja dan pemberi kerja karena memuat ketentuan yang berkaitan dengan penetapan penerima bantuan. Dalam membaca aturan, calon penerima sebaiknya merujuk pada bunyi regulasi dan informasi resmi pemerintah, bukan hanya ringkasan yang beredar. Dengan demikian, pemahaman mengenai batas upah dapat ditempatkan dalam konteks ketentuan program secara menyeluruh.
Peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan, aturan berlaku sejak tanggal diundangkan. Artinya, tanggal pengundangan menjadi penanda mulai berlakunya perubahan pedoman, bukan tanggal lain yang diperkirakan dari proses penyusunan atau pengumuman. Pencantuman tanggal ini memberi kepastian bagi pihak yang perlu memahami dasar hukum terbaru. Meski demikian, berlakunya peraturan tidak dengan sendirinya memastikan setiap pekerja memperoleh bantuan; penilaian tetap mengikuti persyaratan penerima dan mekanisme yang ditetapkan dalam ketentuan terkait. Karena itu, pekerja perlu memeriksa aturan lengkap dan pengumuman resmi sebelum menyimpulkan kelayakannya.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah batas upah bagi calon penerima BSU. Upah yang diperhitungkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan, atau mengikuti upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang berlaku. Dengan rumusan tersebut, batas dapat merujuk pada UMK setempat apabila ketentuan itu relevan, sehingga pekerja perlu mengetahui nilai UMK di wilayah tempatnya bekerja. Angka upah perlu dibandingkan dengan batas yang berlaku, bukan sekadar diasumsikan sama untuk seluruh daerah. Perlu pula dibedakan batas upah dan syarat lain dalam program; memenuhi batas ini saja belum cukup untuk memastikan seseorang terdaftar sebagai penerima. Informasi rinci mengenai penerapan persyaratan dan proses penyaluran sebaiknya dikonfirmasi melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Kriteria penerima BSU 2026 mencakup status kewarganegaraan, kepemilikan identitas kependudukan, dan keaktifan dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja yang memenuhi ketentuan harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sah. NIK menjadi identitas penting untuk pencocokan data penerima, sehingga informasi kependudukan yang tercatat perlu sesuai dengan data pekerja pada lembaga terkait.
Selain itu, pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Dengan demikian, status kepesertaan pada periode yang ditetapkan menjadi salah satu unsur penilaian kelayakan. Pekerja sebaiknya memastikan kepesertaannya tidak berakhir atau berstatus tidak aktif sebelum batas waktu tersebut. Namun, memenuhi kriteria dasar ini tidak dengan sendirinya memastikan bantuan akan diterima; data lain dan ketentuan resmi yang berlaku tetap menjadi acuan dalam proses verifikasi.
Penilaian batas upah menggunakan data upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di lembaga tersebut. Acuan ini berarti angka yang dipakai dalam pemeriksaan bukan semata-mata perkiraan pekerja, nilai dalam percakapan informal, atau jumlah yang belum disampaikan perusahaan melalui pelaporan resmi. Kesesuaian dan keterkinian laporan perusahaan dapat berpengaruh pada hasil pencocokan, sehingga pekerja dapat menanyakan kepada bagian administrasi atau sumber daya manusia apabila mendapati data upah yang tidak sesuai.
Komponen upah yang diperhitungkan dalam acuan tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja, sedangkan tunjangan tetap diberikan secara teratur dan tidak bergantung pada kehadiran atau pencapaian tertentu. Karena itu, tunjangan yang sifatnya tidak tetap tidak termasuk dalam komponen yang disebutkan untuk penghitungan ini. Memahami unsur-unsur tersebut membantu pekerja membaca ketentuan batas upah secara lebih tepat dan membandingkannya dengan informasi yang tercatat pada BPJS Ketenagakerjaan. Untuk memastikan kelayakan, pekerja perlu memeriksa data kepesertaan serta meminta pemberi kerja memastikan pelaporan upah telah dilakukan secara benar dan mutakhir sesuai aturan program BSU 2026 yang berlaku.Batas upah Rp3,5 juta tidak selalu diterapkan secara seragam untuk menentukan kelayakan penerima BSU. Besaran acuan dapat menyesuaikan kondisi upah minimum di wilayah tempat pekerja bekerja. Karena itu, pekerja di daerah dengan standar upah minimum lebih tinggi perlu memperhatikan ketentuan lokal, bukan hanya membandingkan gaji dengan angka Rp3,5 juta. Penyesuaian ini membuat batas penghasilan yang digunakan bisa berbeda satu kabupaten atau kota dan wilayah lainnya. Meski demikian, penyesuaian tersebut bukan berarti semua pekerja di daerah berupah minimum tinggi otomatis memenuhi syarat. Ketentuan lain, termasuk status pekerjaan dan kriteria penerima yang berlaku, tetap perlu dipenuhi.
Apabila upah minimum kabupaten/kota (UMK) di suatu daerah melampaui Rp3,5 juta, batas gaji penerima disesuaikan dengan nilai UMK tersebut. Dalam mekanisme yang dijelaskan, nilai batas kemudian dibulatkan ke atas hingga mencapai ratusan ribu rupiah penuh. Sebagai ilustrasi, jika UMK berada di dua nilai ratusan ribu, acuan batas dapat dinaikkan ke nilai ratusan ribu berikutnya. Pembulatan ini membantu menetapkan angka batas yang lebih mudah digunakan dalam pemeriksaan data. Pekerja sebaiknya memastikan UMK yang menjadi acuan sesuai dengan lokasi kerja dan ketentuan periode yang berlaku, sebab nilai upah minimum dapat berubah dari waktu ke waktu. Informasi resmi tetap menjadi rujukan utama.
Di daerah yang tidak menetapkan UMK, acuan yang digunakan adalah upah minimum provinsi (UMP). Jika UMP menjadi dasar penyesuaian, mekanisme pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh juga diterapkan sebagaimana pada UMK. Dengan demikian, batas upah tidak semestinya dipahami sebagai satu angka nasional yang berlaku mutlak tanpa mempertimbangkan wilayah. Namun, kelompok tertentu tetap dikecualikan dari bantuan ini. BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pekerja yang ingin mengecek kemungkinan menerima bantuan perlu menilai batas upah wilayah sekaligus memastikan dirinya bukan termasuk kelompok yang dikecualikan, serta memeriksa persyaratan resmi lainnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, Bantuan Subsidi Upah (BSU) diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima bantuan dengan nilai keseluruhan Rp900.000. Pembayaran dilakukan sekaligus, bukan dalam tiga pencairan bulanan, sehingga penerima memperoleh total bantuan tersebut dalam satu kali penyaluran sesuai ketentuan program.
Besaran ini perlu dipahami sebagai nilai bantuan yang ditetapkan untuk periode program, bukan tambahan upah dari pemberi kerja. BSU merupakan dukungan pemerintah bagi pekerja yang memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, nominal Rp900.000 tidak otomatis diterima setiap pekerja; kelayakan penerima tetap ditentukan melalui persyaratan program. Informasi mengenai status penerimaan dan mekanisme penyaluran sebaiknya merujuk pada pengumuman serta kanal resmi pemerintah agar pekerja memperoleh keterangan yang akurat.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa BSU ditujukan untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi. Bantuan tunai dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika tekanan biaya hidup memengaruhi kemampuan belanja rumah tangga. Ketika daya beli tetap terjaga, konsumsi masyarakat diharapkan dapat terus berlangsung dan turut menopang kegiatan ekonomi. Tujuan tersebut menempatkan BSU sebagai bentuk dukungan sosial sekaligus bagian dari upaya menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Penyaluran bantuan tetap dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Baca juga: Kodim 0906/Kkr Salurkan Bantuan Air Bersih kepada Warga Bendang Raya | Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran, Babinsa Dampingi Pembagian Bantuan Beras | Babinsa 1714-01/Mulia Ulia Pererat Kemanunggalan TNI–Rakyat Melalui Anjangsana dan Bantuan Sembako di Kampung Kulon Enggame, Distrik Pagaleme
