Jakarta | Perdana Menteri Belgia Bart De Wever mengajukan pengunduran diri kepada Raja Philippe pada Senin, setelah koalisi pemerintah yang terdiri atas lima partai gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan anggaran 2027. Kebuntuan tersebut membuat pembahasan anggaran tidak menghasilkan titik temu yang diperlukan di para mitra koalisi. Pengajuan pengunduran diri itu menjadi perkembangan penting dalam proses politik Belgia, tetapi belum berarti De Wever langsung meninggalkan jabatannya.
Raja Philippe menangguhkan keputusannya atas pengajuan tersebut dan akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai mayoritas. Dengan demikian, status pemerintahan masih menunggu langkah lanjutan dari istana dan hasil pembicaraan politik. Konsultasi itu memberi ruang bagi para pemimpin untuk membahas situasi koalisi serta kemungkinan jalan keluar dari perselisihan anggaran. Sampai keputusan raja diumumkan, pengunduran diri De Wever tetap berstatus sebagai permohonan, bukan keputusan final yang telah diterima.
Kegagalan mencapai kesepakatan anggaran menjadi inti dari krisis yang sedang dihadapi pemerintah. Rancangan anggaran 2027 membutuhkan dukungan para partai yang membentuk koalisi, sehingga perbedaan di mereka menghambat penyelesaiannya. Pengajuan De Wever kepada raja menandai bahwa kebuntuan itu telah mencapai tahap serius, namun tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah koalisi akan berakhir atau apakah pemerintahan akan berubah. Perkembangan berikutnya bergantung pada konsultasi yang dilakukan Raja Philippe dan keputusan yang diambil setelahnya. Karena itu, peristiwa ini sebaiknya dipahami sebagai upaya meminta pengunduran diri di tengah kegagalan negosiasi, bukan sebagai kepastian bahwa De Wever telah resmi mundur sebagai perdana menteri. Untuk sementara, perhatian tertuju pada respons para pemimpin partai mayoritas, apakah mereka dapat menemukan kesepakatan, dan bagaimana raja menilai situasi tersebut. Hingga proses itu berjalan, belum ada kepastian mengenai kelanjutan masa jabatan De Wever maupun nasib koalisi lima partai yang gagal menyepakati rancangan anggaran negara untuk 2027.
Bart De Wever bertemu Raja Philippe di istana kerajaan di Brussel dalam konsultasi yang berlangsung lebih dari 90 menit, menurut laporan lembaga penyiaran publik VRT. Pertemuan itu berlangsung ketika perdana menteri Belgia tersebut menghadapi tekanan untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan anggaran yang telah menghambat pemerintah selama berminggu-minggu. Istana menjadi tempat pembicaraan penting karena raja berperan dalam proses politik Belgia, termasuk menerima para pemimpin pemerintahan saat terjadi krisis atau perubahan politik. Namun, konsultasi itu sendiri tidak serta-merta mengakhiri perselisihan di dalam koalisi.
Pemerintah berupaya menyepakati langkah untuk mengatasi defisit anggaran sekitar 10 miliar euro, jumlah yang dalam laporan disebut setara dengan Rp 203 triliun. Besarnya kekurangan tersebut membuat keputusan mengenai penghematan, pendapatan, dan pembagian beban fiskal menjadi persoalan mendesak. Sejumlah pilihan kebijakan dapat berdampak langsung pada layanan publik maupun kelompok masyarakat, sehingga kompromi memerlukan dukungan dari partai-partai yang memiliki prioritas berbeda. Selama perundingan belum menghasilkan kesepakatan, pemerintah menghadapi kesulitan untuk menetapkan rencana anggaran yang dapat diterima oleh seluruh pihak.
Perbedaan pandangan terutama melibatkan Vooruit, partai sosialis berbahasa Flemish, dan Gerakan Reformis (MR), partai kanan-tengah berbahasa Prancis. Ketidaksepakatan di keduanya mencerminkan tantangan membangun kompromi dalam koalisi yang mencakup kelompok politik serta komunitas bahasa yang beragam. Negosiasi yang berlarut-larut selama beberapa pekan mempersempit ruang bagi De Wever untuk meredakan ketegangan sekaligus memenuhi target fiskal. Dalam konteks tersebut, pertemuannya dengan Raja Philippe dipandang sebagai momen penting untuk membahas situasi politik dan langkah berikutnya. Fokusnya bukan hanya pada besaran defisit, tetapi juga pada kemampuan koalisi mempertahankan kesatuan dan menyepakati pembagian tanggung jawab. Selama belum ada titik temu, tekanan terhadap pemerintah dan kepemimpinan De Wever tetap tinggi, sementara keputusan anggaran yang diperlukan negara masih tertunda.
Dalam sistem konstitusional Belgia, pengajuan pengunduran diri perdana menteri tidak serta-merta mengakhiri masa kerja pemerintah. Raja memiliki peran dalam menentukan langkah berikutnya: ia dapat menerima pengunduran diri tersebut, tetapi juga dapat menolak atau menunda keputusan sambil mempertimbangkan situasi politik. Karena itu, pengajuan Bart De Wever membuka ruang bagi kepala negara untuk menilai apakah masih ada kemungkinan menjaga pemerintahan tetap berjalan melalui perundingan.
Jika Raja belum menerima pengunduran diri, para mitra koalisi dapat memperoleh tambahan waktu untuk mencari kompromi mengenai anggaran dan kelanjutan pemerintahan. Masa jeda itu tidak dengan sendirinya menyelesaikan perselisihan, tetapi dapat memberi kesempatan kepada partai-partai untuk kembali berunding, menyesuaikan posisi, atau menyepakati langkah sementara. Keputusan mengenai penerimaan pengunduran diri dengan demikian dapat memengaruhi tempo proses politik, terutama ketika kebuntuan anggaran berisiko mengganggu kesinambungan administrasi negara.
Pilihan lainnya adalah Raja menerima pengunduran diri De Wever secara langsung. Dalam keadaan tersebut, pemerintahan biasanya tetap menjalankan tugas sebagai pemerintahan sementara sampai terbentuk pengaturan politik baru. Kewenangannya terbatas, dengan perhatian terutama pada urusan rutin dan kebutuhan agar layanan publik tetap berfungsi. Pemerintahan sementara bukan pengganti kesepakatan politik jangka panjang; keberadaannya menjadi jembatan selama partai-partai berusaha membentuk pemerintahan atau menyusun solusi yang memperoleh dukungan.
Situasi itu berkaitan dengan pilihan anggaran sementara, yakni penggunaan kerangka belanja tahun sebelumnya agar pemerintah tetap dapat beroperasi tanpa anggaran baru yang disepakati. Skema tersebut dapat membantu menjaga pembayaran dan kegiatan pemerintahan, tetapi ruangnya terbatas dan tidak setara dengan persetujuan anggaran baru. De Wever sebelumnya menyatakan tidak ingin Belgia memasuki tahun baru dengan anggaran sementara. Sikap itu menegaskan bahwa baginya, kelanjutan operasi berdasarkan kerangka lama bukan penyelesaian yang memadai atas kebuntuan. Jika kompromi tidak tercapai, keputusan Raja mengenai pengunduran diri dapat menentukan apakah koalisi memperoleh waktu tambahan atau negara beralih ke masa pemerintahan sementara sambil menunggu kesepakatan politik berikutnya.
Kebuntuan anggaran yang kini dihadapi Belgia mengingatkan pada tekanan serupa yang muncul pada akhir 2025. Saat itu, pemerintah federal berupaya merumuskan langkah penghematan besar untuk menekan pengeluaran dan menjaga keuangan negara. Besaran yang dibicarakan mencapai sekitar 10 miliar euro, atau kira-kira Rp 203 triliun menurut nilai konversi yang digunakan dalam pemberitaan. Target tersebut menuntut kesepakatan di partai-partai koalisi, yang memiliki pandangan berbeda mengenai pembagian beban dan pilihan kebijakan. Perundingan berlangsung di tengah tenggat politik yang ketat, sehingga keputusan tentang anggaran menjadi ujian bagi daya tahan pemerintahan.
Dalam situasi pada akhir 2025 itu, Perdana Menteri Bart De Wever tidak langsung menyerahkan pengunduran dirinya kepada Raja Belgia. Ia justru meminta tambahan waktu selama 50 hari agar para mitra koalisi dapat melanjutkan pembicaraan dan mencari titik temu. Permintaan tersebut memberi ruang bagi proses negosiasi, sekaligus menandai bahwa pemerintah masih berupaya mempertahankan kesepakatan bersama. Langkah itu berbeda dari pengajuan pengunduran diri yang menjadi sorotan dalam kebuntuan saat ini. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa respons terhadap tekanan anggaran dapat berubah sesuai keadaan politik dan perkembangan perundingan, meskipun persoalan dasarnya tetap berkaitan dengan cara mencapai penghematan.
Setelah pembahasan berlanjut, koalisi akhirnya mencapai kesepakatan pada 24 November. Hasilnya mencakup rencana penghematan sebesar 9,2 miliar euro, setara Rp 186,76 triliun menurut sumber. Nilai itu sedikit di bawah sasaran sekitar 10 miliar euro yang sebelumnya menjadi acuan, tetapi tetap merupakan paket penghematan besar bagi pemerintah federal. Kesepakatan tersebut menutup rangkaian negosiasi yang berlangsung di tengah perbedaan posisi antarpihak dan kebutuhan untuk menyusun langkah fiskal bersama.
191 kunjungan
