Kota Medan | Sebanyak 17 siswa SD Negeri 060870 Kota Medan diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa tersebut terjadi setelah para siswa menyantap makanan di sekolah pada Jumat, 9 Oktober 2026. Dugaan gangguan kesehatan itu menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah penerima program yang secara khusus ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan anak.
Berdasarkan informasi yang beredar, para siswa mengalami sejumlah gejala setelah mengonsumsi makanan MBG. Gejala yang disebutkan meliputi mual, muntah, dan sakit perut. Keluhan tersebut kemudian menimbulkan dugaan bahwa makanan yang dikonsumsi dalam rangkaian program tersebut berkaitan dengan gangguan kesehatan yang dialami para siswa.
Kejadian di SD Negeri 060870 Kota Medan menjadi sorotan karena program Makanan Bergizi Gratis dirancang untuk memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah. Program itu diharapkan membantu meningkatkan kesehatan dan mendukung kebutuhan gizi siswa, sehingga dugaan keracunan pada penerimanya memunculkan perhatian publik. Peristiwa tersebut juga menegaskan pentingnya kejelasan mengenai kondisi yang dialami para siswa serta penanganan terhadap dugaan gangguan kesehatan setelah mereka menyantap makanan di sekolah.
Hingga informasi mengenai dugaan keracunan itu ditindaklanjuti, jumlah siswa yang disebut terdampak adalah 17 orang. Gejala mual, muntah, dan sakit perut menjadi dasar perhatian terhadap kejadian tersebut. Karena penyebabnya masih dinyatakan sebagai dugaan, keterangan yang lebih lengkap diperlukan untuk memastikan hubungan makanan dalam program MBG dan keluhan kesehatan para siswa. Kejelasan informasi akan membantu masyarakat memahami peristiwa yang terjadi tanpa membuat kesimpulan sebelum hasil penyelidikan tersedia.
DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengusut secara tuntas dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang dialami 17 siswa sekolah dasar di Medan. Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut sekaligus anggota DPR RI Komisi XIII, Rapidin Simbolon, menilai insiden tersebut tidak boleh dipandang sebagai kejadian ringan. Penanganan yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan keamanan penerima manfaat, terutama anak-anak yang menjadi sasaran utama program pemerintah tersebut.
Menurut sikap yang disampaikan Rapidin, penyelidikan harus menelusuri penyebab para siswa mengalami gangguan kesehatan setelah menerima makanan MBG. Pemeriksaan juga perlu mencakup kemungkinan adanya kelalaian dalam setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari pengadaan bahan hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa. BGN diminta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan temuan faktual, tanpa menarik kesimpulan sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai. Langkah itu penting agar penanganan kasus tidak berhenti pada pemulihan korban, tetapi turut mencegah kejadian serupa terulang.
Ruang lingkup penyelidikan, sebagaimana didorong Rapidin, perlu memeriksa cara makanan disiapkan, termasuk kebersihan, proses pengolahan, penyimpanan, serta distribusinya. Pengujian kualitas makanan juga harus dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat masalah pada bahan atau produk yang dibagikan kepada siswa. Selain itu, pelaksanaan pengawasan di setiap tahap program perlu dievaluasi, termasuk pihak yang bertugas memastikan makanan memenuhi standar keamanan. Dorongan tersebut ditujukan agar program MBG berjalan dengan tata kelola yang bertanggung jawab dan tidak membahayakan anak-anak. Pernyataan itu merupakan desakan untuk memperkuat pemeriksaan serta transparansi BGN, bukan perluasan tuduhan terhadap pihak tertentu sebelum hasil penyelidikan resmi diumumkan.
Perkembangan kondisi siswa yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Medan menunjukkan adanya perbedaan penanganan. Dari total 17 siswa yang sebelumnya mendapat perawatan, sebanyak 11 orang dilaporkan telah diperbolehkan pulang. Mereka disebut berada dalam kondisi stabil berdasarkan informasi yang disampaikan dalam perkembangan kasus tersebut.
Sementara itu, enam siswa lainnya masih menjalani pemantauan. Informasi mengenai pemantauan tersebut belum disertai keterangan lebih lanjut tentang tingkat keparahan kondisi, hasil pemeriksaan medis tambahan, maupun kemungkinan waktu kepulangan mereka. Karena itu, perkembangan kesehatan para siswa masih perlu menunggu pembaruan resmi dari pihak yang berwenang dan sumber informasi terkait.
Data mengenai jumlah siswa yang telah pulang dan masih dipantau menjadi bagian dari perkembangan penanganan dugaan keracunan MBG. Penyampaian informasi secara bertahap diperlukan agar kondisi setiap siswa tidak disimpulkan melampaui keterangan yang tersedia. Perbedaan status penanganan juga menunjukkan bahwa proses pemantauan masih berlangsung terhadap sebagian siswa yang sebelumnya mendapat perawatan.
Rapidin menyampaikan keterangan tersebut kepada wartawan pada Sabtu, 10 Oktober 2026, di Medan. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks perkembangan kasus dan kondisi para siswa setelah menerima perawatan. Hingga informasi tersebut diberikan, belum tersedia keterangan tambahan yang dapat menjelaskan hasil pemeriksaan medis secara lebih rinci. Publik masih menantikan penjelasan resmi mengenai perkembangan enam siswa yang tetap dipantau serta informasi lanjutan terkait penanganan 17 siswa tersebut.
BGN Provinsi Sumatera Utara telah mengambil langkah awal dengan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan untuk para siswa SD di Medan. Penutupan tersebut dilakukan setelah muncul dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa. Langkah ini menjadi bagian dari respons awal untuk mencegah makanan dari unit layanan yang sama kembali didistribusikan sebelum pemeriksaan lebih lanjut selesai dilakukan. Namun, penutupan SPPG belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai rangkaian penyediaan makanan yang dikonsumsi para siswa.
Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon mendesak agar penghentian operasional SPPG tidak menjadi akhir dari penanganan kasus. Menurutnya, pihak berwenang perlu melakukan penelusuran secara menyeluruh dan berdasarkan fakta terhadap setiap tahapan penyediaan makanan. Pemeriksaan perlu mencakup proses persiapan, bahan dan pengolahan makanan, pengujian kualitas, hingga mekanisme pengawasan sebelum makanan dibagikan kepada siswa. Penelusuran tersebut penting untuk memperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa yang terjadi serta memastikan setiap prosedur dalam pemenuhan gizi telah dijalankan sebagaimana mestinya.
Rapidin juga meminta BGN membuka hasil penyelidikan kepada publik secara transparan setelah seluruh pemeriksaan dilakukan. Keterbukaan informasi dinilai diperlukan agar orang tua, sekolah, dan masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas mengenai perkembangan penanganan dugaan keracunan tersebut. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskan temuan berdasarkan bukti, termasuk apabila terdapat kelemahan dalam proses penyediaan atau pengawasan makanan. Pihak yang bertanggung jawab juga perlu diketahui berdasarkan hasil penyelidikan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap kesimpulan mengenai penyebab maupun pihak yang bersalah sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan resmi, sehingga penanganan kasus tidak didasarkan pada dugaan atau informasi yang belum terverifikasi.
