Jakarta | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2026 menetapkan batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah untuk tahun anggaran 2027 sebesar 0,18% dari proyeksi produk domestik bruto (PDB). Proyeksi PDB yang menjadi acuan adalah angka yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Ketentuan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan menjadi rujukan dalam pembahasan pembiayaan utang daerah untuk tahun tersebut.
Besaran 0,18% itu menunjukkan batas kumulatif pembiayaan utang daerah, bukan batas defisit APBD. Istilah dan cakupannya perlu dibedakan karena ketentuan yang ditetapkan untuk 2027 secara khusus mengatur pembiayaan utang daerah. Pengukuran terhadap proyeksi PDB mengaitkan batas tersebut dengan perkiraan ukuran perekonomian nasional yang dipakai dalam penyusunan APBN pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, acuan untuk batas 2027 adalah proyeksi PDB dalam APBN 2027, bukan proyeksi yang digunakan pada tahun sebelumnya.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan batas maksimal kumulatif defisit APBD tahun anggaran 2026, yang ditetapkan sebesar 0,11% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026. Perbandingan ini memperlihatkan kenaikan dari 0,11% menjadi 0,18%, tetapi kedua persentase merujuk pada ketentuan yang berbeda: satu menyangkut pembiayaan utang daerah pada 2027, sedangkan yang lain merupakan batas kumulatif defisit APBD pada 2026. Karena tahun anggaran dan istilah yang digunakan tidak sama, angka-angka itu sebaiknya dibaca sesuai konteks masing-masing. Penetapan 2027 tidak mengubah penyebutan batas tahun 2026 menjadi batas utang daerah, dan angka 2027 juga tidak disebut sebagai batas defisit APBD. Rujukan regulasi, tahun anggaran, serta proyeksi PDB yang mendasari masing-masing ketentuan penting untuk dicantumkan secara tepat ketika membandingkan keduanya. Dengan pemisahan konteks tersebut, kenaikan persentase dapat disampaikan tanpa menyamakan pembiayaan utang daerah dengan defisit APBD.Ruang pembiayaan utang daerah yang lebih besar pada 2027 tidak mengubah batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk tahun anggaran tersebut, defisit APBD tetap dibatasi paling tinggi 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah. Ketentuan ini sama dengan batas yang berlaku untuk APBD tahun anggaran 2026, sehingga pemerintah daerah tetap perlu menyusun anggaran dengan disiplin fiskal yang ketat.
Perbedaan batas pembiayaan utang kumulatif dan batas defisit perlu dipahami secara cermat. Batas pembiayaan utang kumulatif mengatur besaran utang yang dapat diperhitungkan atau dimanfaatkan dalam kerangka pembiayaan daerah. Sementara itu, batas defisit membatasi selisih belanja daerah dan pendapatan daerah dalam APBD. Keduanya berkaitan dengan pengelolaan fiskal, tetapi mengukur hal yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan.
Karena itu, kenaikan batas kumulatif pembiayaan utang tidak otomatis memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan defisit APBD yang lebih tinggi. Walaupun kapasitas pembiayaan melalui utang meningkat, rencana belanja tetap harus diselaraskan dengan perkiraan pendapatan dan ketentuan defisit sebesar 2,5%. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap rencana pembiayaan mendukung kebutuhan anggaran tanpa melampaui batas yang telah ditetapkan.
Ketentuan yang tetap ini juga menjadi pengingat bahwa akses pembiayaan yang lebih luas bukan pengganti pengelolaan pendapatan yang realistis. Penyusunan APBD perlu menggunakan proyeksi pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan, memperhitungkan kewajiban pembayaran utang, serta menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Pemerintah daerah sebaiknya menilai kemampuan membayar sebelum menambah pinjaman, sekaligus memastikan belanja prioritas tidak bergantung pada asumsi pendapatan yang terlalu optimistis.
Dengan demikian, dalam merancang APBD 2027, pemerintah daerah perlu memisahkan perhitungan kapasitas utang dari penghitungan defisit. Batas defisit tetap 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah, sama seperti pada 2026. Kenaikan batas pembiayaan kumulatif dapat memperluas ruang pengelolaan pembiayaan, tetapi tidak mengubah batas defisit tersebut. Pemahaman ini penting agar kebijakan anggaran tetap patuh terhadap ketentuan dan terjaga keseimbangannya.
Pemerintah daerah yang merencanakan defisit APBD 2027 di atas batas maksimal tidak otomatis dapat menetapkan anggaran tersebut. Pelampauan batas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. Dengan demikian, ruang untuk mengajukan defisit yang lebih besar tetap tersedia, tetapi keputusan tersebut harus melalui persetujuan pemerintah pusat dan memenuhi persyaratan pembiayaan utang yang berlaku.
Persetujuan ini penting karena defisit yang dibiayai dengan utang membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah memenuhi kewajiban pada masa mendatang. Pengajuan perlu disertai perhitungan yang menunjukkan sumber pembiayaan, besaran kewajiban, serta kemampuan fiskal daerah. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa rencana defisit tidak sekadar menutup kebutuhan belanja saat ini, tetapi tetap selaras dengan kapasitas pembayaran dan pengelolaan anggaran yang berkelanjutan.
Dalam ketentuan yang disebutkan, terdapat dua batas kumulatif yang harus diperhatikan. Pertama, batas kumulatif defisit APBD yang dibiayai dari utang daerah tidak boleh melampaui 0,18% dari proyeksi produk domestik bruto (PDB). Kedua, batas kumulatif pembiayaan utang daerah juga tidak boleh melampaui 0,18% dari proyeksi PDB. Kedua ketentuan tersebut berlaku sebagai batas tersendiri, sehingga pemerintah daerah perlu menghitung masing-masing posisi secara cermat sebelum mengajukan pelampauan defisit.
Selain batas kumulatif, daerah harus memiliki rasio kemampuan keuangan untuk mengembalikan pembiayaan utang paling sedikit 2,5. Rasio tersebut menjadi ukuran penting dalam menilai apakah kapasitas keuangan daerah memadai untuk menanggung kewajiban pembayaran. Daerah yang tidak memenuhi ambang tersebut berisiko tidak memenuhi persyaratan, meskipun rencana defisitnya telah disusun untuk mendukung kebutuhan prioritas.
Karena itu, penyusunan APBD 2027 perlu menggabungkan perencanaan kebutuhan belanja dengan pengujian kemampuan membayar. Pemerintah daerah sebaiknya menyiapkan proyeksi yang transparan dan konsisten, termasuk perhitungan defisit serta pembiayaan utang. Persetujuan Menteri Keuangan bukan penghapusan batas, melainkan mekanisme agar usulan yang melampaui batas dapat dinilai berdasarkan ketentuan fiskal dan kemampuan keuangan daerah.
Selain batas defisit dan ketentuan lain dalam pengelolaan keuangan, rencana pembiayaan melalui utang daerah harus memperhitungkan kapasitas fiskal secara terukur. Salah satu syarat utamanya adalah jumlah sisa pembiayaan utang yang masih harus dibayar, setelah ditambah dengan pembiayaan utang yang direncanakan untuk ditarik, tidak boleh melampaui 75% dari pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya. Dengan demikian, penilaian tidak hanya melihat nilai pinjaman baru, tetapi juga seluruh kewajiban pembiayaan yang masih berjalan. Perhitungan ini menjadi instrumen pengendalian agar akumulasi utang tetap sebanding dengan sumber pendapatan yang relatif fleksibel untuk mendukung pembayaran.
Rencana pembiayaan utang daerah, termasuk rencana untuk memperoleh pinjaman daerah, juga harus mendapatkan pertimbangan dari pemerintah pusat. Pertimbangan tersebut melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy. Keterlibatan tiga kementerian ini memungkinkan rencana utang ditelaah dari beberapa sisi, mulai dari pengelolaan fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah hingga kesesuaian dengan prioritas pembangunan. Proses tersebut bukan sekadar pemeriksaan administratif atas besaran pinjaman, melainkan bagian dari upaya memastikan bahwa pembiayaan yang diajukan memiliki dasar yang jelas dan dapat dikelola secara bertanggung jawab.
Penilaian pemerintah pusat perlu diselaraskan dengan kebijakan fiskal nasional, terutama jika kebijakan tersebut berdampak pada kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Perubahan kebijakan, kondisi penerimaan, maupun kebutuhan belanja dapat memengaruhi ruang fiskal yang tersedia selama masa pinjaman. Karena itu, kapasitas fiskal daerah perlu dinilai dengan mempertimbangkan kemampuan membayar secara berkelanjutan, bukan hanya berdasarkan kondisi pada saat pengajuan. Penyelarasan ini juga membantu memastikan rencana pembiayaan tidak mengganggu prioritas pelayanan publik atau pembangunan daerah.
