Padang | Banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu (10/10). Di tengah peristiwa tersebut, tanggul pada aliran Sungai Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, dilaporkan jebol. Kerusakan itu menjadi sorotan karena tanggul merupakan bagian dari infrastruktur yang berfungsi mengendalikan aliran air dan melindungi kawasan di sekitarnya dari genangan yang lebih luas.
Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Daryono, berpandangan bahwa besarnya dampak banjir tidak hanya ditentukan oleh intensitas hujan dan debit sungai. Ketahanan infrastruktur pengendali banjir juga memiliki peran penting dalam menentukan seberapa luas dan berat dampak yang terjadi. Ketika tanggul mengalami kerusakan atau tidak mampu menahan tekanan air, aliran dapat meluas ke kawasan yang semestinya terlindungi, sehingga genangan berpotensi menyebar lebih jauh.
Menurut Daryono, kerusakan infrastruktur dapat menimbulkan dampak berantai setelah banjir terjadi. Genangan yang meluas bukan hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga dapat memperumit proses evakuasi apabila jalan mengalami kerusakan atau tidak lagi dapat dilalui. Pada saat yang sama, akses menuju fasilitas air bersih dapat terganggu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak banjir berkaitan erat dengan kesiapan dan ketahanan infrastruktur sungai maupun fasilitas pendukung lainnya. Karena itu, peristiwa banjir di Padang memperlihatkan bahwa pengendalian risiko tidak cukup hanya mempertimbangkan curah hujan dan volume aliran sungai, tetapi juga kondisi bangunan pengendali banjir serta kemungkinan gangguan pada akses penting ketika infrastruktur mengalami kerusakan.
Berdasarkan keterangan Daryono, banjir yang melanda Kota Padang berdampak pada hampir 500 warga dan menyebabkan lebih dari 120 rumah terendam. Data tersebut menunjukkan bahwa genangan tidak hanya mengganggu aktivitas harian masyarakat, tetapi juga menimbulkan tekanan terhadap hunian serta akses dasar di sejumlah kawasan. Tingkat dampak bervariasi antarkecamatan, dengan Kuranji tercatat sebagai wilayah yang mengalami kondisi paling berat.
Di Kecamatan Kuranji, sebanyak 245 warga terdampak dan 60 rumah terendam, terutama di sekitar Guo dan Lapau Munggu. Selain terendam, empat rumah dilaporkan mengalami kerusakan sedang, sedangkan satu rumah lainnya rusak berat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa banjir di kawasan tersebut tidak semata-mata berupa genangan dengan kedalaman terbatas, melainkan berpotensi menimbulkan gaya dorong dan tekanan terhadap struktur bangunan, khususnya rumah yang berada dekat jalur aliran atau area dengan sistem drainase yang kapasitasnya tidak memadai.
Dampak banjir juga dirasakan pada jaringan akses masyarakat. Jalan di sekitar PDAM Guo terputus setelah diterjang banjir, sehingga mobilitas warga dan distribusi bantuan dapat mengalami hambatan. Terputusnya akses tersebut menjadi persoalan penting karena jalan berfungsi sebagai penghubung menuju permukiman, fasilitas pelayanan, serta lokasi yang mungkin memerlukan penanganan darurat. Kerusakan jalan sekaligus menunjukkan bahwa gangguan banjir dapat meluas dari lingkungan rumah ke infrastruktur publik.
Kerusakan rumah dan terputusnya jalan mengindikasikan dugaan bahwa aliran banjir di lokasi tertentu memiliki energi serta kemampuan erosi yang cukup besar. Arus yang kuat dapat menggerus tanah di sekitar fondasi, melemahkan badan jalan, atau membawa material yang memperbesar tekanan pada bangunan. Namun, hubungan langsung karakter aliran dan tingkat kerusakan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui survei lapangan. Pemeriksaan teknis diperlukan untuk menilai kedalaman genangan, kecepatan arus, kondisi tanah, kualitas konstruksi, serta pola kerusakan, sehingga langkah pemulihan dan penguatan infrastruktur dapat disusun berdasarkan bukti yang lebih akurat.
Menurut penjelasan hidrometeorologis Daryono, hujan berintensitas tinggi dapat meningkatkan limpasan permukaan secara cepat. Air hujan yang tidak segera meresap akan mengalir menuju parit, anak sungai, dan alur utama, sehingga debit sungai meningkat dalam waktu singkat. Pada kondisi tertentu, volume air tersebut dapat melampaui kapasitas alur di sejumlah lokasi dan memicu luapan ke kawasan permukiman, lahan pertanian, maupun jaringan jalan.
Kecepatan kenaikan debit tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah hujan. Kondisi lereng yang curam dapat mempercepat aliran menuju sungai, sedangkan tanah yang telah jenuh kehilangan kemampuan menyerap tambahan air. Karakteristik daerah aliran, termasuk bentuk lahan, kepadatan tutupan vegetasi, dan kemiringan alur, turut menentukan seberapa cepat air terkonsentrasi. Karena itu, respons setiap bagian sungai terhadap hujan lebat dapat berbeda, termasuk pada wilayah yang berdekatan.
Pemeriksaan perlu mencakup kemungkinan penyempitan alur akibat pembangunan, penumpukan material, atau perubahan penggunaan lahan. Sedimentasi juga dapat mengurangi kedalaman efektif sungai, sementara sampah, batang pohon, dan bangunan melintang berpotensi menghambat aliran. Berbagai kondisi tersebut memperkecil ruang tampung sungai dan dapat menaikkan muka air lebih cepat ketika debit meningkat. Audit terhadap kondisi tanggul dan kapasitas sungai diperlukan untuk menemukan bagian yang lemah serta mengidentifikasi lokasi yang berpotensi mengalami luapan berulang.
Survei pascabanjir menjadi dasar penting dalam evaluasi tersebut. Tim perlu memetakan batas dan kedalaman genangan, mencatat jejak erosi, mengukur endapan sedimen, serta mendokumentasikan titik kerusakan pada tanggul dan tebing sungai. Data lapangan dapat dibandingkan dengan kapasitas alur dan riwayat kejadian untuk menentukan tingkat risiko tiap lokasi. Hasilnya dapat digunakan dalam menetapkan prioritas perbaikan tanggul, jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih, sekaligus mendukung penataan aliran yang lebih aman.
Daryono menekankan bahwa evaluasi sistem peringatan dini harus menjadi bagian penting dalam pembenahan penanganan banjir di Padang. Sensor yang ditempatkan di wilayah hulu perlu mampu mendeteksi peningkatan debit, tinggi muka air, dan perubahan arus secara cepat serta mengirimkan informasi yang dapat diandalkan. Jarak pembacaan sensor dan datangnya gelombang banjir harus memberikan waktu yang memadai bagi petugas untuk memverifikasi informasi, menyampaikan peringatan, mengarahkan warga, dan melaksanakan evakuasi. Sistem tersebut juga perlu diuji secara berkala agar kendala jaringan, kerusakan peralatan, atau keterlambatan komunikasi tidak mengurangi efektivitasnya.
Dalam tanggap darurat, keselamatan warga harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan akses atau aset. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, kawasan berarus deras, dataran rendah, serta sekitar tanggul yang rusak perlu menjadi sasaran utama peringatan dan evakuasi. Petugas harus memiliki daftar kelompok rentan, titik pengungsian, jalur alternatif, dan mekanisme komunikasi yang dapat menjangkau warga ketika listrik atau jaringan telekomunikasi terganggu. Jalan dan jembatan yang terdampak tidak boleh dibuka kembali sebelum pemeriksaan teknis menyatakan struktur tersebut aman dilalui.
Pengurangan risiko juga harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu daerah aliran sungai hingga permukiman di hilir. Rehabilitasi lahan kritis, penanaman vegetasi, konservasi tanah dan air, serta pengendalian erosi dapat membantu menahan limpasan dan sedimen. Pada saat yang sama, perubahan tata guna lahan yang mengurangi daerah resapan atau mempersempit sempadan sungai perlu dikendalikan melalui pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten.
Penataan ruang harus mengacu pada peta bahaya dan tingkat kerentanan, sehingga pembangunan baru tidak diarahkan ke zona genangan, koridor arus deras, atau area yang berisiko mengalami kegagalan tanggul. Perlindungan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan tanggul. Tata ruang yang aman, sistem peringatan dini, jalur evakuasi yang jelas, infrastruktur sungai yang terawat, serta kesiapsiagaan warga perlu dibangun sebagai satu kesatuan untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian material.
Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan Di Wilayah, Babinsa Dampingi Petani Panen Semangka
