Hukum  

Yusril Nyatakan Siap Jika Prabowo Memilihnya sebagai Wapres Pengganti Gibran

Yusril Nyatakan Siap Jika Prabowo Memilihnya sebagai Wapres Pengganti Gibran

Jakarta | Yusril Ihza Mahendra menyatakan secara pribadi siap apabila Presiden Prabowo Subianto memilihnya untuk mengisi jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa kesediaan tersebut berlaku jika penugasan itu memang diberikan oleh kepala negara. Pernyataan Yusril disampaikan dalam sebuah video yang dibagikan kepada jurnalis pada Minggu (22/11/2026), di Jakarta. Pesan utamanya adalah kesiapan untuk menjalankan amanah apabila dipilih, bukan pengumuman bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai calon pengganti.

Dalam pernyataannya, Yusril juga menempatkan keputusan mengenai pengisian posisi tersebut sebagai hak prerogatif presiden. Dengan demikian, pilihan akhir berada pada Prabowo, sementara pernyataan kesiapan Yusril tidak dengan sendirinya mengubah atau memastikan siapa yang akan menduduki jabatan itu. Ia menyampaikan sikap secara terbuka sebagai respons terhadap kemungkinan dipilih, sembari mengakui kewenangan presiden dalam menentukan langkah. Pembedaan kesediaan pribadi dan keputusan resmi ini penting untuk memahami isi video yang dibagikan kepada para jurnalis.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Yusril bersedia menerima tanggung jawab apabila Prabowo memberikan penugasan kepadanya. Namun, informasi yang disampaikan dalam video itu terbatas pada kesiapan pribadi dan kewenangan presiden; tidak disebutkan bahwa keputusan pengangkatan telah dibuat. Karena itu, perkembangan mengenai posisi wakil presiden pengganti Gibran tetap bergantung pada keputusan Prabowo. Sikap Yusril dapat dipahami sebagai jawaban atas kemungkinan tersebut, dengan penekanan bahwa ia siap menjalankan tugas jika dipilih. Hingga ada keputusan resmi, pernyataan itu belum dapat dipandang sebagai konfirmasi penunjukan.

Dalam menjelaskan bekal dirinya, Yusril menyebut tiga bidang yang selama ini ia dalami, yakni hukum tata negara, politik, dan filsafat. Ia memandang ketiganya memiliki hubungan dengan urusan negara, sehingga pengetahuan di bidang tersebut menjadi bagian penting dari latar belakang pemikirannya. Pernyataan itu disampaikan sebagai penjelasan mengenai keilmuan yang ia miliki, bukan sebagai uraian tentang jabatan tertentu. Dengan menyebut beberapa bidang itu, Yusril menyoroti keterkaitan pemahaman mengenai aturan kenegaraan, proses politik, serta gagasan mendasar yang membentuk cara pandang terhadap kehidupan bernegara. Penekanannya terletak pada bekal pengetahuan yang telah ia dalami, dan kaitannya dengan persoalan negara.

Hukum tata negara berkaitan dengan susunan dan penyelenggaraan negara, termasuk aturan yang menjadi dasar bagi lembaga serta kewenangan publik. Politik, pada sisi lain, berhubungan dengan proses dan keputusan dalam kehidupan bersama. Sementara itu, filsafat membantu membahas pemikiran serta prinsip yang mendasari berbagai pandangan. Yusril menyebut bidang-bidang tersebut dalam satu rangkaian karena, menurut penjelasannya, semuanya berkaitan dengan negara. Ia tidak hanya merujuk pada satu disiplin, melainkan pada kombinasi pengetahuan yang mencakup aturan, proses, dan gagasan. Uraian tersebut memperlihatkan bagaimana ia menjelaskan bekal keilmuannya ketika berbicara mengenai urusan kenegaraan, tanpa perlu mengembangkan makna pernyataannya melampaui bidang yang disebutkan.

Pernyataan Yusril itu dapat dipahami sebagai penjelasan mengenai dasar pemikiran yang ia bawa: pendalaman hukum tata negara, politik, dan filsafat. Ia menghubungkan ketiga bidang tersebut dengan negara sebagai pokok bahasan bersama. Dengan demikian, isi keterangannya berpusat pada latar keilmuan, bukan pada penilaian terhadap seseorang atau perkiraan mengenai hasil suatu proses politik. Ia menyampaikan bidang-bidang yang telah didalami dan alasan umum mengapa bidang itu berkaitan dengan negara. Penjelasan tersebut menjadi konteks untuk memahami pandangannya tentang bekal diri, sementara pertanyaan mengenai keputusan politik atau posisi tertentu berada di luar uraian tentang keilmuan ini. Fokusnya tetap pada hubungan pengetahuan yang disebutkan dan urusan negara.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan belum membicarakan kemungkinan dirinya menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Yusril, sampai saat ini tidak ada komunikasi khusus yang membahas pencalonan tersebut. Ia juga tidak mengajukan diri ataupun meminta Prabowo mempertimbangkan namanya untuk posisi itu. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjelaskan bahwa kabar mengenai kesiapannya apabila dipilih tidak berarti telah ada pembicaraan atau kesepakatan politik di keduanya.

Yusril menerangkan, komunikasi dengan Prabowo selama ini berlangsung dalam kapasitasnya sebagai menteri koordinator. Pembahasan mereka berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan dan persoalan yang perlu ditangani kementerian terkait. Di hal yang menjadi perhatian ialah masalah lembaga pemasyarakatan atau lapas, serta isu penyadapan. Dalam menjalankan peran tersebut, Yusril menyampaikan laporan kepada presiden mengenai perkembangan pekerjaan dan berbagai persoalan yang memerlukan perhatian. Ia juga melaksanakan arahan maupun tugas yang diberikan Prabowo sesuai tanggung jawab jabatannya.

Karena itu, Yusril membedakan dengan jelas urusan kedinasan dari pembahasan mengenai calon wakil presiden. Ia menegaskan tidak ikut campur dalam proses pembicaraan ataupun penentuan nama yang mungkin dipertimbangkan untuk posisi tersebut. Menurutnya, keputusan mengenai siapa yang akan dipilih merupakan kewenangan Prabowo, sehingga ia menyerahkan sepenuhnya perkara itu kepada presiden. Sikap tersebut sejalan dengan pernyataannya bahwa ia siap apabila mendapat pilihan atau penugasan, tetapi kesiapan itu tidak disertai upaya untuk memengaruhi proses pencalonan. Sampai ada keputusan dan komunikasi resmi, Yusril menyatakan tetap menjalankan pekerjaan sebagai menteri koordinator dan tidak menganggap kabar tentang dirinya sebagai calon sebagai pembahasan yang telah berlangsung dengan Prabowo. Dengan demikian, komunikasi mereka sejauh ini tetap berfokus pada tugas pemerintahan, bukan pada pergantian ataupun pengisian jabatan wakil presiden.

Jabatan wakil presiden menjadi perhatian setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Surat tersebut disampaikan pada Kamis (12/11/2026), sebagaimana disebutkan dalam keterangan mengenai perkembangan posisi yang ditinggalkannya. Gibran juga telah memberikan surat pengunduran diri itu kepada Prabowo. Dengan demikian, surat tersebut diterima oleh pimpinan MPR dan Prabowo, sementara tindak lanjutnya berada pada pimpinan lembaga yang menerima pengajuan itu.

Penyampaian surat menjadi titik awal bagi proses penanganan kekosongan jabatan wakil presiden, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan hasil akhirnya. Pimpinan MPR menyatakan akan menindaklanjuti surat tersebut. Keterangan ini menunjukkan bahwa dokumen pengunduran diri masih menjadi hal yang perlu ditangani oleh MPR, tanpa menyatakan bahwa prosesnya telah selesai atau bahwa pengunduran diri telah menghasilkan keputusan tertentu. Karena itu, perkembangan selanjutnya bergantung pada tindak lanjut yang dilakukan pimpinan MPR.

Dalam konteks pemilihan pengganti, MPR memiliki waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden baru. Calon pengganti yang akan dipilih tersebut diajukan oleh Prabowo. Batas waktu 60 hari ini menjadi tenggat yang disebutkan untuk proses pemilihan, sementara pihak yang mengajukan calon dan lembaga yang memilih memiliki peran masing-masing sebagaimana dijelaskan. Informasi yang tersedia belum menyebutkan nama calon yang akan diajukan, jadwal pemilihan, ataupun hasil yang akan ditetapkan. Dengan demikian, fokus saat ini adalah surat pengunduran diri Gibran, tindak lanjut pimpinan MPR, serta tenggat pemilihan pengganti yang akan diajukan Prabowo. Rangkaian keterangan itu memberi gambaran mengenai tahap yang sedang dibicarakan tanpa memastikan bagaimana keputusan akhirnya. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada tindak lanjut surat dan pelaksanaan pemilihan dalam tenggat yang telah disebutkan.

Baca juga: Survei Voxpol: Mayoritas Responden Menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Mampu Bekerja | Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Program Prioritas, Penertiban, dan Pembangunan | Prabowo Pastikan Pengembangan Lahan Pangan Tak Menyasar Hutan Primer

20 views