Bandung | Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Barat tercatat mengalami penurunan berdasarkan perbandingan data Januari hingga 20 November 2026. Pada 20 November 2026, jumlah ATS berada di angka 437.984 anak. Sementara itu, catatan Januari 2026 menunjukkan sebanyak 647.604 anak. Selisih kedua angka tersebut mencapai 209.620 anak, atau turun 32,37 persen. Angka-angka ini menggambarkan perubahan jumlah yang tercatat dalam rentang waktu tersebut, tanpa dengan sendirinya menjelaskan faktor yang melatarbelakanginya.
Dengan demikian, data terbaru yang tersedia menempatkan jumlah ATS di Jawa Barat di bawah angka pada awal tahun. Perbandingan ini memakai Januari 2026 sebagai titik awal dan 20 November 2026 sebagai tanggal pencatatan terkini yang disebutkan. Penyebutan tanggal penting agar perubahan tidak disalahartikan sebagai perbandingan tahunan penuh atau sebagai angka untuk periode lain. Jumlah 437.984 merujuk pada anak yang tercatat tidak bersekolah hingga tanggal tersebut, sedangkan 647.604 merujuk pada catatan Januari.
Penurunan sebanyak 209.620 anak setara dengan 32,37 persen dibandingkan jumlah pada Januari 2026. Persentase itu menyatakan besarnya perubahan relatif terhadap angka awal, bukan jumlah anak yang tercatat pada tanggal terbaru. Karena itu, dua bentuk informasi—selisih dalam jumlah anak dan persentase penurunan—perlu dibaca bersama. Keduanya memberi gambaran yang lebih jelas mengenai skala perubahan yang tercatat selama rentang Januari sampai 20 November 2026, tanpa menambahkan penjelasan di luar data tersebut.
Angka ini menjadi gambaran terkini mengenai ATS di provinsi tersebut dalam periode yang disebutkan. Namun, data agregat itu tidak merinci sebaran menurut kabupaten atau kota, usia, maupun alasan anak tidak bersekolah. Informasi mengenai rincian tersebut tidak tercantum dalam angka yang disampaikan di sini, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan lebih jauh tentang kelompok yang mengalami perubahan paling besar. Untuk memahami perkembangan secara tepat, pembaca dapat berpegang pada dua catatan waktu dan besaran yang tersedia: 647.604 anak pada Januari 2026 dan 437.984 anak hingga 20 November 2026.
Perluasan akses pendidikan tidak hanya bergantung pada bantuan bagi peserta didik, tetapi juga pada ketersediaan sarana belajar yang memadai dan terjangkau. Karena itu, Dinas Pendidikan Jawa Barat menjalankan pembangunan serta perbaikan fasilitas sekolah di berbagai daerah. Upaya ini diharapkan membantu mengurangi hambatan jarak dan keterbatasan ruang belajar, sekaligus mendukung anak-anak agar dapat bersekolah dengan lingkungan yang lebih layak. Informasi mengenai program tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, pada Sabtu, 21 November 2026.
Pada 2026, pembangunan mencakup unit sekolah baru di 22 lokasi dan unit gedung baru di tiga lokasi. Daerah yang tercantum dalam pelaksanaan pembangunan ini meliputi Pangandaran, Depok, Bogor, Bekasi, Cimahi, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Bandung, Cirebon, dan Purwakarta. Penyebaran fasilitas di sejumlah wilayah tersebut menjadi bagian dari langkah memperluas kapasitas layanan pendidikan. Dengan tersedianya sekolah dan gedung baru, akses pendidikan diharapkan semakin terbuka bagi masyarakat setempat.
Selain membangun fasilitas baru, pemerintah daerah juga menambah ruang belajar. Sebanyak 203 ruang kelas baru dibangun di 102 sekolah. Rinciannya terdiri atas 114 ruang untuk SMA, 67 ruang untuk SMK, dan 22 ruang untuk SLB. Penambahan tersebut mencakup jenjang pendidikan umum, kejuruan, serta layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Ketersediaan kelas yang lebih memadai dapat membantu sekolah menampung siswa dan menunjang kegiatan belajar mengajar.
Perbaikan bangunan yang sudah ada turut menjadi bagian dari program. Rehabilitasi sedang atau berat dilaksanakan di 58 sekolah, dengan total 114 ruang kelas yang ditangani. Dari jumlah itu, 75 ruang merupakan ruang SMA, 24 ruang SMK, dan 15 ruang SLB. Pembangunan dan rehabilitasi ini memperkuat sarana pendidikan secara bersamaan: sekolah memperoleh tambahan kapasitas, sedangkan ruang yang membutuhkan perbaikan dapat kembali digunakan secara lebih layak. Menurut Purwanto, rangkaian kegiatan tersebut merupakan upaya Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mendukung pemerataan akses bersekolah melalui perluasan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah.
Program Jabar Sakola (PJS) merupakan inisiatif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka anak yang putus sekolah. Program ini dirancang agar hambatan ekonomi dan keterbatasan dukungan belajar tidak menghalangi siswa melanjutkan pendidikan. Pemerintah provinsi mengalokasikan dana sebesar Rp211 miliar untuk pelaksanaan PJS, dengan sasaran peserta didik pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan pendidikan bagi kelompok siswa yang membutuhkan dukungan, sekaligus mendorong pemerataan kesempatan belajar di berbagai wilayah Jawa Barat.
PJS menyediakan empat skema bantuan utama. Informasi yang tersedia merinci tiga di antaranya, yakni bantuan pendidikan, dukungan untuk kebutuhan perlengkapan sekolah, serta bantuan terkait akses atau keberlanjutan pendidikan. Rincian mengenai skema keempat tidak dijabarkan, sehingga isi maupun bentuk bantuannya tidak dapat dipastikan. Penyebutan skema yang tersedia menunjukkan bahwa program tidak hanya berfokus pada biaya pendidikan, tetapi juga berupaya menangani kebutuhan lain yang berpotensi menjadi penghalang bagi siswa untuk hadir dan belajar secara konsisten. Pelaksanaan bantuan diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan ketentuan program.
Sasaran PJS mencakup siswa SMA, SMK, dan SLB, sehingga dukungan diberikan pada jalur pendidikan menengah umum, kejuruan, serta layanan pendidikan luar biasa. Cakupan tersebut penting karena kebutuhan siswa di tiap jalur dapat berbeda, baik dalam menunjang kegiatan belajar maupun menjaga keberlanjutan sekolah. Melalui alokasi anggaran dan skema bantuan yang disiapkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berupaya memperluas jangkauan dukungan bagi peserta didik. Keberhasilan program pada akhirnya bergantung pada penyaluran yang tepat sasaran, informasi yang mudah dijangkau keluarga, serta pemantauan terhadap siswa yang berisiko berhenti sekolah. Dengan demikian, PJS dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu mengurangi hambatan pendidikan dan mendorong lebih banyak anak tetap bersekolah.
Informasi yang tersedia menjelaskan tiga bentuk bantuan PJS dengan sasaran dan kebutuhan yang berbeda. Rincian ini menggambarkan skema yang disebutkan dalam sumber, bukan daftar yang memastikan seluruh bentuk bantuan PJS. Perbedaan penerima, jenjang sekolah, serta jenis biaya yang ditanggung penting diperhatikan agar setiap keluarga dapat memahami bantuan yang mungkin sesuai dengan kondisi siswa.
PJS personal ditujukan bagi siswa dari keluarga rentan yang masuk desil 1 dan tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan sehari-hari yang dapat menjadi beban bagi keluarga. Contohnya mencakup pembelian seragam dan buku, serta biaya transportasi harian untuk pergi ke sekolah. Dengan demikian, bentuk dukungan personal berfokus pada keperluan siswa, bukan pada pembayaran biaya operasional sekolah secara langsung.
Berbeda dari bantuan personal, PJS operasional memberikan keringanan pembayaran SPP tahunan bagi siswa kelas 11 dan 12 yang bersekolah di sekolah swasta. Sasaran utamanya adalah siswa dari keluarga rentan pada desil 1 dan 2. Ada ketentuan khusus untuk siswa sekolah luar biasa (SLB) swasta: bantuan diberikan tanpa melihat kategori desil ekonomi keluarga. Skema ini membantu mengurangi beban biaya pendidikan pada tingkat sekolah, dengan cakupan penerima yang ditentukan berdasarkan jenjang, jenis sekolah, dan kondisi keluarga atau kebutuhan khusus tersebut.
Skema ketiga, PJS Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), mencakup pembiayaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan subsidi SPP bulanan.
Baca juga: Wapang TNI Tinjau Perbatasan dan Pembangunan Infrastruktur di Miangas | Bantuan untuk Pemda Dipastikan Berlanjut pada 2027, Anggaran Disiapkan Rp2 Triliun | Lonjakan Permintaan Komputasi AI Berhadapan dengan Beban Utang Infrastruktur
980 views





