Kabupaten Probolinggo | Rencana pengendalian arus kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, pada masa Natal dan Tahun Baru 2026/2027 dibahas dalam rapat koordinasi pemangku kepentingan penyeberangan. Pertemuan tersebut berfokus pada antisipasi peningkatan arus di lintasan Ketapang–Gilimanuk, yang menghubungkan Jawa dan Bali. Salah satu langkah yang dibahas ialah penerapan delaying system, dengan pengaturan arus dimulai dari Kabupaten Probolinggo sebelum kendaraan mencapai kawasan pelabuhan.
Skema ini direncanakan sebagai upaya mengantisipasi lonjakan kendaraan dan kepadatan di sekitar Ketapang ketika mobilitas masyarakat meningkat selama libur akhir tahun. Dengan pengendalian yang dimulai lebih awal, arus kendaraan dapat diatur secara bertahap dalam perjalanan menuju pelabuhan. Pembahasan tersebut juga menjadi ruang bagi para pihak untuk menyelaraskan kesiapan dan langkah penanganan, sehingga arus menuju layanan penyeberangan dapat dikelola secara terkoordinasi. Rencana itu masih menjadi bagian dari pembahasan lintas instansi untuk menghadapi periode Nataru.
Rapat koordinasi berlangsung pada Sabtu (21/11/2026) dan dipimpin Astamaops Polri Komjen Pol Roycke Harry Langie. Sejumlah pemangku kepentingan hadir, termasuk Polri, PT ASDP Indonesia Ferry, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, KSOP, serta pihak terkait lainnya. Hadir pula Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, rapat diikuti Sekretaris Daerah Suyanto Waspo Tondo, sedangkan ASDP diwakili General Manager ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto.
Keterlibatan unsur kepolisian, operator penyeberangan, pemerintah daerah, dan otoritas pelabuhan mencerminkan pentingnya koordinasi dalam persiapan arus Nataru. Pembahasan skema dari Probolinggo diarahkan untuk mendukung pengaturan kendaraan sebelum tiba di Ketapang, sekaligus mengantisipasi peningkatan arus pada lintasan Ketapang–Gilimanuk. Melalui koordinasi tersebut, masing-masing pihak dapat membahas kesiapan sesuai peran dan kewenangannya dalam menghadapi potensi kepadatan selama periode Natal dan Tahun Baru.
Pengendalian arus kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) dirancang dengan mengadopsi pola yang telah diterapkan di lintasan Merak–Bakauheni. Skema tersebut menggabungkan delaying system atau penundaan perjalanan dengan penyekatan berlapis sebelum kendaraan mencapai Banyuwangi. Dengan pengaturan bertahap, kendaraan yang tidak dapat menyeberang diharapkan tertahan lebih awal, sehingga tidak seluruhnya bergerak menuju kawasan pelabuhan dan menimbulkan antrean panjang di sekitar Ketapang.
Sasaran utama penyekatan ialah kendaraan angkutan barang golongan VII ke atas, termasuk kendaraan bersumbu tiga. Berdasarkan hasil rapat terakhir, kendaraan dalam kategori tersebut dilarang melintas selama masa angkutan Nataru. Karena itu, pengawasan direncanakan dimulai dari Probolinggo dan diteruskan hingga Situbondo, sebelum arus kendaraan memasuki wilayah Banyuwangi. Rentang pengendalian yang lebih panjang memberi petugas kesempatan memilah kendaraan sesuai ketentuan dan mengatur penahanannya berdasarkan kondisi lalu lintas.
Roycke menjelaskan bahwa kendaraan yang sudah dinyatakan dilarang melintas tidak seharusnya dibiarkan terus berjalan sampai ke Banyuwangi baru kemudian ditahan. Jika penindakan baru dilakukan di dekat pelabuhan, kendaraan berpotensi menumpuk di jalur menuju Ketapang dan menghambat arus pengguna jalan lainnya. Penyekatan dari wilayah yang lebih jauh dipandang penting untuk mencegah risiko tersebut sekaligus menjaga kelancaran akses menuju pelabuhan. Penerapan delaying system memungkinkan waktu dan lokasi penahanan disesuaikan dengan kepadatan di lapangan.
Polres di sepanjang jalur tol maupun arteri akan menyiapkan buffer zone, termasuk memanfaatkan rest area, sebagai lokasi penahanan sementara. Kendaraan dapat diarahkan masuk secara bertahap, bukan dihentikan sekaligus di satu titik yang berisiko menimbulkan kepadatan baru. Koordinasi antarwilayah diperlukan agar informasi mengenai pembatasan dan kondisi ruang penampungan tersampaikan dengan baik. Melalui penyekatan berlapis dari Probolinggo hingga Situbondo, petugas menargetkan pengendalian arus yang lebih tertib sebelum kendaraan mencapai Banyuwangi dan kawasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.
Pengaturan kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang dilakukan secara bertahap dari lokasi penyangga atau buffer zone. Kendaraan tidak langsung diarahkan ke pelabuhan dalam jumlah besar, melainkan dilepas dengan memperhatikan situasi operasional di lapangan. Pola ini bertujuan menjaga agar arus kedatangan tetap terkendali dan tidak menumpuk di akses pelabuhan ketika ruang untuk menampung kendaraan sedang terbatas.
Keputusan untuk menggerakkan kendaraan mempertimbangkan kapasitas ruang tunggu pelabuhan, atau port time, serta kondisi bongkar muat kapal. Dengan demikian, pergerakan dari area penyangga dapat diselaraskan dengan kemampuan pelabuhan menerima dan memproses kendaraan. Penyesuaian dilakukan mengikuti perkembangan situasi, bukan berdasarkan jadwal atau jumlah tetap. Pendekatan tersebut memberi ruang bagi petugas untuk merespons perubahan kondisi operasional tanpa mendorong antrean masuk lebih cepat daripada yang dapat ditangani.
Untuk mendukung pengendalian itu, Polri bersama pemangku kepentingan merencanakan pembentukan pos taktis sebagai pusat kendali terpadu. Pos ini diharapkan menghubungkan informasi dan koordinasi antarpetugas yang mengatur kendaraan di buffer zone, jalur menuju pelabuhan, serta area pelabuhan. Dengan gambaran situasi yang terintegrasi, keputusan mengenai pergerakan kendaraan dapat disampaikan dan disesuaikan secara lebih terkoordinasi. Pusat kendali tersebut juga disiapkan untuk membantu mengantisipasi gangguan, termasuk perubahan cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi perjalanan maupun kegiatan bongkar muat.
Roycke menekankan bahwa cuaca merupakan faktor alam yang tidak dapat dilawan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pengelolaan arus tidak dapat menghilangkan risiko cuaca, tetapi dapat mengurangi dampaknya melalui kesiapan dan koordinasi. Buffer zone yang dikelola dengan baik menyediakan ruang untuk menahan atau mengatur pergerakan kendaraan saat kondisi pelabuhan atau perjalanan berubah. Sementara itu, pertukaran informasi terpadu membantu petugas mengetahui perkembangan cuaca dan operasional, lalu menyesuaikan langkah di lapangan. Kombinasi pengaturan bertahap, kesiapan lokasi penyangga, dan koordinasi lintas pihak menjadi unsur penting agar arus menuju Ketapang tetap terkelola selama periode Nataru.
General Manager ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto menyampaikan bahwa pengendalian arus penyeberangan pada masa Natal dan Tahun Baru akan didukung oleh hubungan informasi pelabuhan dan titik-titik penyangga di luar Banyuwangi. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Mabes Polri. Dalam skema ini, sinkronisasi jadwal penyeberangan dan informasi mengenai kondisi cuaca di pelabuhan tidak hanya tersedia di kawasan pelabuhan, tetapi juga terhubung dengan titik penyangga, termasuk di Probolinggo. Keterhubungan itu ditujukan agar informasi yang relevan dapat diterima lebih awal oleh masyarakat dalam perjalanan menuju Ketapang.
Informasi yang disinkronkan mencakup jadwal penyeberangan serta keadaan cuaca di pelabuhan, termasuk kondisi yang berpotensi memengaruhi kelancaran perjalanan. Dengan menghubungkan informasi tersebut ke titik-titik penyangga di luar Banyuwangi, skema ini memperluas jangkauan pemberitahuan sebelum kendaraan memasuki wilayah yang lebih dekat dengan pelabuhan. Probolinggo menjadi titik penting dalam penjelasan tersebut karena masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai kepadatan atau cuaca buruk ketika kendaraan masih berada di sana. Penyampaian informasi lebih awal menjadi inti dari upaya koordinasi ini, bukan semata penyediaan informasi setelah kendaraan tiba di Banyuwangi.
Menurut Syahrianto, tujuan pemberitahuan sejak kendaraan berada di Probolinggo adalah memberi masyarakat informasi dan edukasi lebih dini mengenai kemungkinan kepadatan maupun cuaca buruk. Dengan demikian, kondisi yang dapat ditemui di sekitar Banyuwangi dan pelabuhan Ketapang sudah dapat diketahui sebelum perjalanan mencapai kawasan tersebut. Penjelasan ini menempatkan titik penyangga sebagai bagian dari alur penyampaian informasi, sehingga masyarakat tidak baru mengetahui keadaan ketika telah berada di Banyuwangi dan berisiko terjebak dalam kepadatan. Sinkronisasi jadwal dan kondisi cuaca dengan titik-titik di luar Banyuwangi menjadi unsur penting dalam skema pengendalian arus Nataru menuju Ketapang, sesuai arahan Mabes Polri yang ditindaklanjuti ASDP Cabang Ketapang.
20 views
