Hukum  

Erin Tegaskan Pencabutan Kuasa Hukum Berasal dari Keputusannya

Erin Tegaskan Pencabutan Kuasa Hukum Berasal dari Keputusannya

Jakarta | Rien Wartia Trigina, yang dikenal sebagai Erin, menegaskan bahwa hubungan hukumnya dengan kuasa hukum sebelumnya berakhir setelah dirinya mencabut surat kuasa. Klarifikasi ini penting untuk membedakan keputusan yang ia ambil dari kabar yang menyebut pengacara tersebut mengundurkan diri. Erin menyampaikan bahwa pencabutan kuasa berasal dari dirinya, sehingga pemberitaan mengenai berakhirnya pendampingan hukum perlu dipahami sesuai penjelasan tersebut. Ia tidak menyatakan bahwa pengacara itu mundur atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian, pokok pernyataannya berfokus pada siapa yang mengambil keputusan untuk mengakhiri pemberian kuasa, bukan pada dugaan alasan lain di balik perubahan hubungan hukum itu.

Pernyataan tersebut diunggah melalui akun Instagram pribadi Erin pada Sabtu, 21 November 2026. Melalui unggahan itu, ia berupaya meluruskan informasi yang berkembang dan mencegah kesalahpahaman publik mengenai status kuasa hukum sebelumnya. Penegasan itu muncul di tengah pemberitaan yang beredar, sehingga Erin merasa perlu menyampaikan versinya secara langsung melalui kanal pribadinya. Isi klarifikasi menempatkan pencabutan surat kuasa sebagai dasar berakhirnya hubungan tersebut. Karena itu, kabar yang menyebut tim pengacara mundur tidak sejalan dengan penjelasan Erin, yang secara eksplisit menyatakan bahwa keputusan pencabutan datang darinya. Unggahan tersebut menjadi rujukan atas klarifikasi yang ia sampaikan kepada publik.

Dalam memahami persoalan ini, penting untuk memisahkan fakta yang dinyatakan Erin dari informasi atau dugaan lain yang mungkin menyertai pemberitaan. Ia menjelaskan bahwa surat kuasa dicabut olehnya, tetapi pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya menerangkan lebih jauh alasan di balik keputusan itu. Klarifikasi juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa kuasa hukum mengundurkan diri secara sukarela. Fokus yang disampaikan Erin terbatas pada asal keputusan berakhirnya hubungan hukum. Dengan mencatat batas informasi tersebut, publik dapat mengikuti perkembangan kabar secara lebih cermat dan menghindari penafsiran yang melampaui pernyataannya. Hingga ada penjelasan tambahan, inti klarifikasi Erin tetap bahwa pencabutan surat kuasa dilakukan atas keputusannya sendiri.

Erin menjelaskan bahwa pencabutan surat kuasa tertanggal 19 November 2026 merupakan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan pribadinya. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut berkaitan dengan evaluasinya terhadap hubungan dirinya sebagai klien dan advokat yang sebelumnya mendampinginya. Dengan demikian, pencabutan kuasa itu ia sampaikan sebagai pilihan yang berasal dari penilaiannya sendiri atas kebutuhan pendampingan hukum, bukan keputusan yang didasarkan pada hal lain di luar hubungan profesional tersebut. Erin menyebut beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangannya sebelum mengakhiri kerja sama.

Pertama, Erin merasa komunikasi dengan kuasa hukum lama belum berjalan secara optimal. Menurut penilaiannya, komunikasi yang lebih lancar diperlukan agar klien dapat mengetahui keadaan perkara dan memahami informasi yang disampaikan oleh pendamping hukum. Kedua, ia merasa belum mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan perkara, perkembangan penanganannya, serta langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh. Bagi Erin, penjelasan tentang hal-hal tersebut penting untuk membantunya mengikuti proses yang berlangsung dan mengetahui arah penanganan perkara secara lebih jelas.

Ketiga, Erin menginginkan pendamping hukum yang lebih komunikatif dan transparan, sekaligus mampu menjelaskan perkara secara menyeluruh. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak begitu memahami hukum, sehingga membutuhkan penjelasan yang dapat diikuti mengenai istilah, proses, dan pilihan langkah yang tersedia. Kebutuhan itu, menurut Erin, membuat keterbukaan dan komunikasi menjadi bagian penting dalam hubungan dengan kuasa hukum. Ia berharap pendampingan berikutnya dapat memberikan informasi secara lebih jelas, termasuk mengenai perkembangan perkara maupun rencana tindakan hukum. Rangkaian pertimbangan tersebut menjadi dasar yang ia kemukakan atas pencabutan surat kuasa. Penjelasannya menggambarkan keputusan untuk mencari pola pendampingan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pemahaman dan komunikasi dirinya sebagai klien, tanpa mengubah inti alasan yang disampaikan.Erin menyatakan telah menunjuk kuasa hukum baru untuk melanjutkan pendampingan dalam perkara yang sedang menjadi perhatian. Penunjukan tersebut, menurut pernyataannya, dimaksudkan agar ia tetap memperoleh bantuan hukum dan hak-haknya terlindungi selama proses penanganan berlangsung. Erin juga menegaskan bahwa langkah terkait kuasa hukum merupakan keputusan yang berasal dari dirinya. Dengan demikian, pendampingan selanjutnya akan dilakukan oleh pihak yang kini telah ia tunjuk, tanpa mengubah keterangan yang disampaikan mengenai tujuan penunjukan tersebut.

Kuasa hukum baru itu disebut telah mulai berkoordinasi dengan pihak pelapor serta Polres Metro Jakarta Selatan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara. Erin menyampaikan hal itu sebagai bagian dari upaya mendapatkan informasi tentang proses yang berjalan dan memastikan pendampingan dapat diteruskan. Keterangan yang tersedia tidak merinci hasil koordinasi maupun perkembangan tertentu, sehingga informasi tersebut belum dapat dijelaskan lebih jauh. Yang disampaikan adalah adanya komunikasi dengan kedua pihak untuk meminta kejelasan terkait penanganan perkara.

Konteks perkara yang disebut dalam pernyataan itu terbatas pada dugaan penganiayaan terhadap Herawati, mantan asisten rumah tangga Erin. Erin disebut dalam perkara tersebut oleh mantan tim pengacaranya, Misyal. Uraian ini merujuk pada keterangan yang tersedia dan tidak menambahkan kronologi, rincian kejadian, atau informasi lain mengenai dugaan tersebut. Penyebutan konteks itu juga tidak dengan sendirinya menjelaskan kesimpulan hukum ataupun hasil pemeriksaan. Perkembangan penanganan tetap menjadi hal yang ingin diketahui melalui koordinasi yang dilakukan kuasa hukum baru.

Dengan menunjuk pendamping hukum baru, Erin menyatakan ingin melanjutkan pendampingan sekaligus menjaga hak-haknya. Koordinasi dengan pelapor dan kepolisian menjadi langkah yang disebut untuk memperoleh kejelasan, bukan keterangan mengenai hasil akhir perkara. Informasi tentang perkara dalam konteks ini tetap terbatas pada dugaan penganiayaan terhadap Herawati dan penyebutan Erin oleh Misyal. Karena itu, uraian mengenai proses selanjutnya perlu mengikuti informasi resmi dan keterangan pihak terkait, tanpa menganggap dugaan sebagai fakta yang telah diputuskan. Erin menegaskan bahwa keputusan menunjuk kuasa hukum baru berasal darinya sendiri.

Erin menyampaikan keberatan atas informasi mengenai perkara yang masih berjalan yang disampaikan kepada publik. Menurutnya, pembahasan perkara yang belum selesai perlu mempertimbangkan kerahasiaan serta profesionalitas dalam hubungan advokat dan klien. Ia menilai komunikasi mengenai hal tersebut seharusnya dilakukan dengan kehati-hatian, terutama ketika proses hukum masih berlangsung dan informasi yang beredar belum tentu menggambarkan keseluruhan keadaan. Bagi Erin, menjaga batas kepentingan publik dan kerahasiaan klien merupakan hal penting agar persoalan hukum tidak berkembang menjadi perdebatan yang berangkat dari potongan keterangan.

Ia juga menegaskan bahwa, setelah hubungan hukum dengan kuasa hukumnya berakhir, informasi terkait perkara tidak semestinya terus disampaikan ke ruang publik tanpa mempertimbangkan kewajiban profesional yang melekat. Pernyataan itu mencerminkan pandangannya mengenai pentingnya menjaga kepercayaan dalam hubungan advokat dengan klien, termasuk ketika kerja sama telah dihentikan. Erin tidak ingin persoalan yang masih diproses menjadi konsumsi publik melalui keterangan yang, menurutnya, dapat menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu, ia berharap setiap pihak yang mengetahui informasi terkait perkara dapat menahan diri dan menggunakan jalur yang sesuai untuk menyampaikan keberatan atau klarifikasi.

Erin menyatakan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan pengaduan kepada organisasi advokat yang berwenang. Melalui mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran kode etik dapat ditelaah dan diperiksa sesuai prosedur yang berlaku, tanpa mendahului kesimpulan mengenai benar atau tidaknya dugaan tersebut. Ia menginginkan persoalan ini ditangani melalui saluran resmi, bukan melalui penilaian sepihak di ruang publik.

Baca juga: Hari Santri Nasional, LDII Jakarta Utara : Tegaskan Santri Profesional Religius, Nasionalis, dan Siap Mengabdi | Prabowo Tegaskan Kesejahteraan Rakyat sebagai Tujuan Pemerintahan | Komnas PA Tegaskan Sikap dalam Polemik Video Ruben Onsu dan Sarwendah

375 views