Jakarta | Besarnya jumlah pekerja dan kegiatan ekonomi di sektor informal menjadi salah satu tantangan utama bagi Indonesia dalam memperluas basis penerimaan pajak. Banyak aktivitas ekonomi berlangsung tanpa pencatatan usaha yang memadai, hubungan kerja formal, atau administrasi yang terhubung dengan sistem pemerintah. Akibatnya, transaksi dan penghasilan yang berpotensi menjadi objek pajak tidak selalu terlihat oleh otoritas, sehingga lebih sulit diidentifikasi, dihitung, dan dipungut secara konsisten.
Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan kepatuhan individu. Sebagian pekerja informal memperoleh pendapatan yang berubah-ubah, bekerja secara mandiri, atau menjalankan usaha berskala kecil dengan pencatatan sederhana. Dalam kondisi tersebut, pelaporan pajak dapat terasa rumit dan biaya untuk memenuhi kewajiban administratif bisa dianggap tidak sebanding dengan skala usaha. Di sisi lain, pemerintah menghadapi keterbatasan informasi untuk memetakan kegiatan ekonomi yang tersebar dan bergerak di luar jalur formal.
Raden Pardede, ekonom senior sekaligus pendiri Creco Research Institute, menyebut rendahnya rasio pajak Indonesia sebagai persoalan lama yang berkaitan dengan besarnya sektor informal. Pandangan ini menempatkan struktur ekonomi sebagai bagian penting dari penjelasan, bukan hanya kebijakan tarif atau upaya penagihan. Ketika banyak pekerja dan pelaku usaha berada di luar sistem formal, jumlah pihak yang dapat dijangkau melalui mekanisme perpajakan umum menjadi lebih terbatas.
Dampaknya terasa pada kemampuan negara membangun penerimaan yang luas dan berkelanjutan. Basis pajak yang sempit membuat beban penerimaan lebih banyak ditanggung kelompok dan perusahaan yang telah tercatat serta patuh, sementara sebagian aktivitas ekonomi sulit masuk ke dalam administrasi. Karena itu, memperluas jangkauan pajak memerlukan pemahaman terhadap cara kerja sektor informal dan hambatan yang dihadapi pelakunya. Pendekatan yang sederhana, mudah diakses, dan selaras dengan kapasitas usaha kecil dapat membantu mendorong transisi menuju formalitas. Perluasan tersebut juga membutuhkan data yang lebih baik serta layanan administrasi yang dapat menjangkau pekerja dengan pola pendapatan beragam. Upaya ini penting agar peningkatan kepatuhan tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi juga pada kemudahan masuk ke dalam sistem pajak.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Agustus 2026 terdapat 85,73 juta penduduk bekerja di sektor informal. Pada periode yang sama, jumlah pekerja di sektor formal tercatat sebanyak 62,25 juta orang. Data tersebut memperlihatkan perbedaan yang cukup besar kedua kelompok: pekerja informal berjumlah lebih banyak daripada pekerja formal. Angka ini memberikan gambaran mengenai susunan ketenagakerjaan Indonesia pada waktu pencatatan tersebut, dengan sektor informal mencakup jumlah pekerja yang lebih besar.
Perbandingan itu relevan dalam pembahasan upaya meningkatkan rasio pajak karena pemerintah perlu menjangkau kegiatan ekonomi yang berlangsung di berbagai sektor. Ketika jumlah pekerja informal lebih besar, upaya memperluas basis pajak perlu mempertimbangkan luasnya kelompok tersebut sebagai bagian dari lanskap ekonomi dan ketenagakerjaan. Data BPS tidak dengan sendirinya menjelaskan tingkat kepatuhan pajak atau besaran pajak yang dibayarkan oleh setiap kelompok. Namun, selisih jumlah pekerja menunjukkan skala cakupan yang perlu diperhatikan dalam merancang langkah untuk memperluas jangkauan administrasi perpajakan.
Dengan demikian, angka Agustus 2026 menegaskan bahwa tantangan menjangkau kegiatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pekerja formal. Pemerintah juga perlu menghadapi kenyataan bahwa pekerja informal merupakan kelompok yang lebih besar berdasarkan jumlah penduduk bekerja yang dicatat BPS. Hal ini menempatkan perluasan basis pajak sebagai persoalan jangkauan yang perlu dibaca bersama struktur ketenagakerjaan. Data tersebut menjadi konteks penting dalam menilai besarnya kelompok yang perlu tercakup dalam upaya pemerintah, tanpa menyimpulkan penyebab tertentu mengenai kondisi perpajakan atau karakteristik pekerja di luar informasi yang tersedia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan target rasio pajak sebesar 9,26 persen untuk tahun anggaran 2027. Angka tersebut merupakan sasaran yang ingin dicapai pemerintah, bukan capaian yang sudah terealisasi. Target ini menunjukkan rencana peningkatan penerimaan perpajakan dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional, sekaligus menegaskan besarnya upaya yang masih diperlukan untuk memperkuat kontribusi pajak.
Sebagai pembanding, target rasio pajak pada 2026 ditetapkan sebesar 8,96 persen. Dengan demikian, sasaran untuk 2027 lebih tinggi 0,30 poin persentase. Kenaikan target itu mencerminkan harapan agar penerimaan pajak dapat tumbuh lebih cepat, baik melalui perbaikan kepatuhan maupun perluasan basis pajak. Namun, perubahan target dari satu tahun ke tahun berikutnya tidak serta-merta menggambarkan hasil akhir. Realisasi tetap bergantung pada perkembangan ekonomi, efektivitas administrasi, serta kemampuan pemerintah menjangkau wajib pajak yang selama ini belum tercatat atau belum sepenuhnya memenuhi kewajiban.
Jika target 9,26 persen pada 2027 tercapai, rasio tersebut akan menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Meski demikian, Indonesia selama ini belum pernah menembus angka 9 persen. Catatan historis itu memberi konteks penting bagi besarnya sasaran baru: target tersebut bukan sekadar kenaikan bertahap, melainkan ambang yang belum berhasil dicapai dalam satu dekade. Karena itu, angka 9,26 persen perlu dibaca sebagai tujuan kebijakan yang menantang, bukan kepastian bahwa rasio pajak akan meningkat dengan sendirinya.
Perbedaan target dan realisasi juga penting dalam menilai kemajuan. Pemerintah dapat menetapkan sasaran yang lebih tinggi, tetapi pencapaiannya perlu ditopang oleh pertumbuhan penerimaan yang berkelanjutan dan kebijakan yang dapat dijalankan secara efektif. Perkembangan menuju sasaran 2027 akan menjadi tolok ukur bagi upaya memperkuat penerimaan negara. Angka tersebut sekaligus menunjukkan jarak ambisi fiskal pemerintah dan hasil yang selama ini dicatat, sehingga evaluasi tidak cukup hanya melihat target tahunan, tetapi juga realisasi serta faktor yang memengaruhinya.
Raden menilai, upaya memperluas basis pajak perlu dimulai dengan mendorong pelaku usaha informal masuk ke sektor formal melalui kemudahan yang nyata. Pemerintah sebaiknya tidak langsung membebani mereka dengan tarif pajak tinggi atau prosedur yang rumit. Bagi usaha kecil, biaya administrasi, keterbatasan pemahaman, dan kekhawatiran terhadap kewajiban baru dapat menjadi hambatan untuk mendaftarkan kegiatan usahanya. Karena itu, langkah awal perlu membangun kepercayaan serta membuat proses formal terasa sederhana, terjangkau, dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha.
Kemudahan tersebut dapat mencakup proses pendaftaran yang ringkas, panduan yang mudah dipahami, serta pendampingan sesuai kebutuhan. Dengan cara itu, pelaku usaha dapat memahami hak dan kewajibannya tanpa harus menghadapi beban yang tidak sebanding dengan kemampuan mereka. Formalisasi tidak semata-mata berarti mengenakan pajak, tetapi juga membuka akses pada layanan, perlindungan, pembiayaan, dan peluang pasar yang lebih luas. Manfaat yang dirasakan akan membantu mendorong kepatuhan secara sukarela dan menumbuhkan hubungan yang lebih baik wajib pajak dan pemerintah.
Setelah kegiatan usaha tercatat secara formal, kewajiban perpajakan dapat diterapkan secara bertahap. Besaran dan pelaksanaannya perlu mengikuti perkembangan skala usaha serta kemampuan ekonomi masing-masing pelaku. Ketika usaha masih kecil, pendekatannya perlu berbeda dari perusahaan yang telah berkembang dan memiliki kapasitas lebih besar. Penyesuaian bertahap memberi ruang bagi usaha untuk tumbuh, sekaligus memungkinkan pemerintah memperluas kepatuhan tanpa menghambat kegiatan ekonomi. Kebijakan yang proporsional juga dapat mengurangi risiko pelaku usaha kembali beroperasi di luar sistem formal karena merasa terbebani.
Menurut Raden, perubahan semacam ini memerlukan perencanaan yang matang dan konsistensi kebijakan. Formalisasi usaha informal bukan pekerjaan yang dapat dituntaskan dalam satu hingga dua tahun, sebab pemerintah perlu menyiapkan aturan, layanan, sosialisasi, dan tahapan pelaksanaan yang sesuai.
Baca juga: Pemkot Bekasi Dorong Kolaborasi Antarwilayah untuk Menjawab Tantangan Iklim dan Lingkungan | Wuhan Open 2026: Peluang Pertemuan Sabalenka-Swiatek dan Tantangan Awal Janice Tjen | Menanti Aksi MotoGP Mandalika 2026: Jadwal, Persaingan, dan Tantangan Marc Marquez
481 kunjungan
