Jakarta | Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Peraturan tersebut mengatur pedoman pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja atau buruh. Aturan baru ini ditetapkan sekaligus diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal pengundangan. Dengan demikian, ketentuan dalam peraturan tersebut menjadi acuan pelaksanaan program BSU tahun 2026, termasuk dalam menentukan pekerja yang berhak menerima bantuan dan tata cara penyalurannya.
Perubahan pedoman mencakup sejumlah unsur penting dalam skema BSU 2026, yaitu persyaratan penerima, batas gaji atau upah, serta besaran bantuan yang diberikan. Ketentuan mengenai syarat penerima menjadi dasar untuk memastikan bantuan disalurkan kepada pekerja yang memenuhi kriteria program. Sementara itu, batas upah digunakan sebagai salah satu tolok ukur dalam menetapkan kelayakan, dan nominal bantuan menjelaskan nilai dukungan yang dapat diterima. Rincian mengenai masing-masing ketentuan perlu merujuk pada peraturan yang berlaku agar pekerja memperoleh informasi yang tepat. Pekerja juga dapat memeriksa pengumuman resmi Kementerian Ketenagakerjaan dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam proses penyaluran.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa kebijakan BSU diarahkan untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi. Bantuan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi pekerja atau buruh, terutama melalui penyaluran yang mengikuti ketentuan program. Tujuan tersebut perlu dijalankan secara seimbang: manfaat bantuan diharapkan membantu kebutuhan pekerja, sementara pelaksanaan program tetap memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan. Karena itu, tidak semua pekerja otomatis menerima BSU; kelayakan tetap ditentukan berdasarkan kriteria, batas upah, dan ketentuan lain yang berlaku. Dengan berlakunya Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, pemerintah memiliki pedoman terbaru untuk mengatur skema BSU 2026 dan melaksanakan penyaluran secara terarah.
Calon penerima BSU 2026 perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan terkait. Salah satu syarat dasarnya adalah berstatus sebagai warga negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Identitas tersebut menjadi bagian dari kriteria penerima bantuan, sehingga informasi kependudukan calon penerima perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, calon penerima harus tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Ketentuan ini menunjukkan bahwa status kepesertaan dinilai pada periode yang telah ditentukan, bukan semata-mata berdasarkan pernah atau sedang terdaftar pada waktu lain. Karena itu, status aktif sampai batas waktu tersebut merupakan unsur penting dalam penilaian kelayakan.
Persyaratan berikutnya berkaitan dengan gaji atau upah. Penerima harus memiliki gaji atau upah yang berada dalam batas yang ditentukan oleh peraturan. Artinya, status sebagai warga negara Indonesia, kepemilikan NIK, dan kepesertaan aktif saja belum cukup untuk memastikan seseorang memenuhi kriteria; ketentuan mengenai batas upah juga perlu diperhatikan. Besaran batas tersebut mengikuti aturan yang berlaku, sehingga calon penerima sebaiknya merujuk pada informasi resmi untuk mengetahui ketentuan nominalnya. Tidak tepat menyimpulkan kelayakan hanya dari pekerjaan atau status kepesertaan tanpa mempertimbangkan batas gaji atau upah yang ditetapkan. Semua unsur yang disebutkan harus dibaca sebagai persyaratan yang berlaku bersama dalam menentukan siapa yang dapat menerima BSU.
Peraturan juga mengecualikan kelompok tertentu dari penerima BSU. Bantuan ini tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dengan demikian, kelompok tersebut tidak termasuk penerima, meskipun terdapat aspek lain yang tampak sesuai dengan kriteria. Bagi pekerja di luar kelompok yang dikecualikan, penilaian tetap mengacu pada persyaratan kewarganegaraan dan NIK, status aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, serta batas gaji atau upah yang berlaku. Memahami seluruh kriteria ini membantu calon penerima menilai informasi secara tepat. Persyaratan tersebut tidak sebaiknya diperluas dengan dugaan atau ketentuan tambahan yang tidak tercantum dalam peraturan terkait.
Penentuan batas gaji atau upah untuk calon penerima BSU 2026 mengacu pada ketentuan umum, yaitu paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah pekerja. Upah minimum yang dimaksud dapat berupa upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK). Karena nilai minimum berbeda antardaerah, batas yang digunakan tidak selalu sama untuk seluruh pekerja. Calon penerima perlu memperhatikan lokasi kerja dan ketentuan upah minimum setempat, selain memastikan data upahnya tercatat sesuai laporan pemberi kerja.
Acuan penghasilan bukan semata-mata angka yang diterima pekerja pada bulan berjalan. Besaran yang dipakai adalah gaji atau upah terakhir yang dilaporkan pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data lembaga tersebut. Dengan demikian, informasi pada data kepesertaan menjadi penting dalam pemeriksaan kelayakan. Komponen upah yang dihitung terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Komponen lain yang sifatnya tidak tetap tidak termasuk dalam perhitungan batas ini. Jika terdapat perbedaan penghasilan yang diterima dan data yang tercatat, pekerja dapat menghubungi bagian personalia atau pemberi kerja untuk memeriksa pelaporan.
Untuk wilayah yang UMK-nya tidak melampaui Rp3,5 juta, batas umum tetap paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, apabila UMK setempat lebih tinggi daripada angka tersebut, batas mengikuti UMK di wilayah bersangkutan, dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sebagai ilustrasi, UMK sebesar Rp4.250.000 dibulatkan menjadi Rp4.300.000 sebagai batas acuan. Jika suatu kabupaten atau kota tidak menetapkan UMK, perhitungan menggunakan UMP yang berlaku di provinsi tersebut dan menerapkan mekanisme pembulatan yang sama. Karena itu, pekerja sebaiknya mengecek penetapan upah minimum resmi serta memastikan upah terakhir yang dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya. Batas tersebut merupakan salah satu unsur pemeriksaan, bukan jaminan bahwa seseorang otomatis menerima bantuan; persyaratan lain dan hasil verifikasi data tetap berlaku.
Besaran bantuan sosial upah (BSU) 2026 ditetapkan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, nilai bantuan bulanan yang menjadi acuan adalah Rp300 ribu, bukan Rp900 ribu. Perbedaan ini penting dipahami karena angka total untuk seluruh periode program kerap disebut bersama nominal bulanan. Akumulasi dukungan selama tiga bulan mencapai Rp900 ribu. Artinya, Rp900 ribu merupakan jumlah bantuan keseluruhan untuk periode tersebut, bukan nilai yang diterima setiap bulan. Pembaca dapat membedakan kedua angka ini dengan melihat cakupan waktunya: Rp300 ribu berlaku untuk satu bulan, sedangkan Rp900 ribu merujuk pada gabungan tiga bulan.
Untuk periode bantuan tiga bulan itu, pembayaran dilakukan sekaligus dengan total Rp900 ribu. Jadi, angka pembayaran sekaligus tidak mengubah besaran yang ditetapkan per bulan; nominal bulanan tetap Rp300 ribu. Pemahaman ini membantu menghindari kesalahpahaman ketika membaca informasi mengenai nilai BSU 2026, khususnya jika keterangan tentang total dan periode bantuan disampaikan secara bersamaan. Sebaiknya periksa apakah suatu informasi menjelaskan nilai per bulan atau jumlah untuk seluruh periode. Keduanya menjelaskan hal yang berbeda, meskipun sama-sama berkaitan dengan bantuan yang diberikan selama tiga bulan. Dengan membaca keterangan nominal secara utuh, calon penerima dapat memahami nilai bantuan tanpa menyamakan jumlah total dengan besaran bulanan.
Informasi dan perkembangan mengenai program dapat diperiksa melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan di bsu.kemnaker.go.id. Kanal tersebut menjadi rujukan untuk mengikuti keterangan resmi terkait BSU 2026.
Baca juga: Kodim 0906/Kkr Salurkan Bantuan Air Bersih kepada Warga Bendang Raya | Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran, Babinsa Dampingi Pembagian Bantuan Beras | Babinsa 1714-01/Mulia Ulia Pererat Kemanunggalan TNI–Rakyat Melalui Anjangsana dan Bantuan Sembako di Kampung Kulon Enggame, Distrik Pagaleme
