Bogor | Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan siap memberikan data dan keterangan yang diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Rudy diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ia menegaskan bahwa pemerintah kabupaten mendukung kebutuhan penyidikan dan akan membantu proses pengumpulan informasi yang diminta.
Dukungan tersebut, menurut Rudy, disampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor. Ia menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan siap mengikuti kebutuhan penyidik sesuai ketentuan. Pernyataan itu mencakup kesediaan untuk menyerahkan data maupun menyampaikan keterangan apabila dibutuhkan dalam rangkaian pemeriksaan. Rudy tidak menyampaikan bahwa sikap tersebut mengubah statusnya sebagai saksi dalam perkara yang sedang ditangani KPK.
Pemeriksaan terhadap Rudy menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan lingkungan pemerintahan daerah tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik dapat meminta keterangan dari pihak-pihak yang dinilai memiliki informasi relevan, termasuk pejabat pemerintah. Rudy menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten akan bersikap kooperatif terhadap permintaan yang berkaitan dengan proses itu. Ia juga menempatkan dukungan terhadap penyidikan sebagai bentuk penghormatan terhadap mekanisme penegakan hukum yang berlaku.
Dalam keterangannya, Rudy tidak memberikan penilaian mengenai dugaan perkara maupun pihak-pihak yang terkait. Ia menekankan kesiapan untuk membantu penyidik melalui penyediaan informasi yang diperlukan. Sikap tersebut disampaikan mewakili Pemerintah Kabupaten Bogor, sementara proses penyidikan tetap menjadi kewenangan KPK. Keterangan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan maupun perkembangan perkara dapat disampaikan oleh pihak berwenang sesuai tahapan penanganan kasus. Hingga pemeriksaan berlangsung, fokus pernyataan Rudy adalah kesediaan memberikan data dan keterangan serta penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Rudy Susmanto menjalani pemeriksaan di Polres Bogor pada Kamis, 29 Oktober 2026. Pemeriksaan tersebut berlangsung dalam rangka proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bogor. Rudy menyampaikan bahwa dirinya bukan satu-satunya pihak yang dimintai keterangan. Sejumlah orang lain juga telah diperiksa oleh penyidik dalam rentang beberapa hari hingga beberapa pekan terakhir. Keterangan itu menggambarkan bahwa pengumpulan informasi dilakukan secara bertahap, dengan meminta penjelasan dari pihak-pihak yang dinilai berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
Rudy turut menyatakan kesiapannya untuk memberikan data dan keterangan yang diperlukan penyidik. Ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan merupakan bagian dari upaya membantu penegakan hukum, sehingga informasi yang dimilikinya dapat disampaikan sesuai kebutuhan penyidikan. Pemeriksaan di kantor kepolisian setempat juga memungkinkan penyidik meminta keterangan langsung dari pihak-pihak yang berada di wilayah tersebut. Namun, rincian materi pertanyaan maupun data yang disampaikan tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, ruang lingkup pemeriksaan dan hubungan setiap pihak dengan perkara tetap mengikuti penjelasan resmi dari KPK.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Rudy dilakukan di Kabupaten Bogor. Menurutnya, pemilihan lokasi itu berkaitan dengan adanya saksi lain yang juga dimintai keterangan di daerah yang sama. Dengan memusatkan pemeriksaan di wilayah tersebut, proses pengumpulan keterangan dinilai dapat berjalan lebih efektif. Pengaturan lokasi ini membantu penyidik menjangkau para saksi tanpa harus mengumpulkan seluruh pihak di tempat yang berbeda. Budi tidak menyebutkan bahwa lokasi pemeriksaan mengubah substansi penyidikan; keterangannya menjelaskan pertimbangan praktis terkait saksi dan pelaksanaan pemeriksaan. KPK tetap menjadi pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai perkembangan perkara serta tahapan penyidikan berikutnya. Pemeriksaan Rudy, bersama keterangan pihak lain, menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan informasi yang dilakukan penyidik dalam beberapa waktu terakhir. Publik dapat mengikuti perkembangan lebih lanjut melalui keterangan resmi lembaga tersebut.
Rudy Susmanto menyebut pemeriksaan yang berkaitan dengan sejumlah persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Cakupan yang disinggungnya meliputi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Dinas Pendidikan, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), serta program pemerintah lainnya. Penyebutan berbagai bidang tersebut menggambarkan luasnya perkara yang menjadi perhatian, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan hubungan setiap persoalan dengan penyidikan tertentu.
Rudy tidak mengungkap substansi materi pemeriksaan maupun rincian pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Ia menyerahkan penjelasan mengenai perkara dan proses penyidikan kepada juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap tersebut membuat informasi tentang pokok pemeriksaan tetap merujuk pada keterangan resmi lembaga antirasuah, bukan dugaan atau penafsiran atas pernyataannya. Karena itu, penyebutan Bappenda, Dinas Pendidikan, dan OPD lain perlu dipahami sebagai cakupan persoalan yang disebut Rudy, bukan sebagai pengungkapan detail materi pemeriksaan.
Konteks penyidikan yang tersedia mencakup langkah KPK pada Agustus 2026, ketika penyidik mengamankan uang sebesar Rp1,5 miliar dalam penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Setelah itu, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan umum terkait dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara. Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan upah pungut di Bappenda. Penyidikan umum itu menandai proses penanganan perkara, sementara penjelasan mengenai pihak, alur, dan bukti tetap menjadi kewenangan KPK.
Secara terpisah, KPK juga menyidik dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan. Perkara pengadaan ini perlu dibedakan dari dugaan penerimaan uang yang dikaitkan dengan pemotongan upah pungut Bappenda, meskipun keduanya berada dalam lingkungan Pemkab Bogor. Keterangan yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan adanya kaitan kedua penyidikan tersebut. Dengan demikian, perhatian terhadap sejumlah OPD dan program pemerintah lainnya tetap perlu ditempatkan sesuai informasi yang telah disampaikan, sambil menunggu keterangan resmi KPK mengenai perkembangan dan substansi masing-masing perkara.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Bogor dalam rangka penyidikan perkara yang sedang ditangani. Pada 27 Agustus 2026, penyidik menggeledah kantor Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sehari kemudian, penggeledahan berlanjut ke kantor Dinas Pendidikan. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah penyidik untuk memperoleh informasi dan dokumen yang berkaitan dengan perkara. Hingga saat itu, KPK belum mengumumkan adanya tersangka. Penanganan perkara disebut dilakukan melalui surat perintah penyidikan umum, sehingga proses penyidikan masih berjalan dan belum disertai pengumuman mengenai pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Di tengah proses tersebut, perhatian publik tertuju pada sikap pemerintah daerah terhadap kebutuhan penyidik. Penggeledahan di beberapa perangkat daerah dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan pemeriksaan serta dampaknya terhadap aktivitas kantor. Namun, proses hukum dan pelaksanaan tugas pemerintahan perlu berjalan dengan menghormati kewenangan masing-masing. Keterangan dan dokumen yang diminta dapat menjadi bagian penting bagi penyidik untuk mendalami perkara, sementara pelayanan publik tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena KPK belum menyampaikan penetapan tersangka, setiap pihak juga perlu berhati-hati dalam menyimpulkan keterlibatan seseorang. Perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil penyidikan dan penjelasan resmi dari aparat penegak hukum.
Rudy Susmanto menyatakan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan menyerahkan data selengkap-lengkapnya apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan. Ia meminta semua pihak menjunjung asas praduga tak bersalah selama perkara masih ditangani. Menurut Rudy, penanganan perkara harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai proses dan kewenangan yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Bogor harus tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh proses hukum tersebut. Sikap itu menempatkan dukungan terhadap penyidikan berdampingan dengan tanggung jawab menjaga keberlangsungan pemerintahan.
Baca juga: Gerak Cepat TNI Bantu Tangani Dampak Banjir Bandang di Kabupaten Solok Sumbar | Judi Sabung Ayam Disebut Kerap Pindah Arena di Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Pak Giman Disebut Warga | Arena Sabung Ayam Muncul Lagi di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, Warga Menagih Ketegasan
